Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf kembali ke Indonesia untuk menyiapkan pembahasan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pejabat dan petugas haji tetap berada di Arab Saudi untuk memastikan layanan pemulangan jemaah haji hingga kloter terakhir.

Gus Irfan mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke Indonesia karena pada Selasa (10/6/2026) terdapat jadwal rapat kerja dengan DPR yang akan membahas pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut dia, berbagai catatan penting selama operasional haji tengah disiapkan sebagai bahan yang akan disampaikan kepada parlemen.

"Tanggal 10 sudah ada rapat kerja dengan DPR, sehingga saya harus pulang. Saya siapkan beberapa yang perlu disampaikan ke DPR," ujar Gus Irfan kepada tim Media Center Haji (MCH), Minggu (7/6/2026).

Irfan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan haji di Arab Saudi tetap berjalan meskipun dia pulang ke Tanah Air. Para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan sejumlah pejabat Kemenhaj masih bertugas di Arab Saudi untuk memantau proses pemulangan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa dirjen [direktur jenderal Kemenhaj] tetap kita tinggal untuk memantau bahwa kepulangannya berjalan lancar. Tetap kita tinggal di sini sebagian," ujarnya.

Evaluasi Haji 2026 Mulai Disiapkan

Rapat kerja dengan DPR menjadi agenda penting setelah fase puncak haji selesai dilaksanakan. Evaluasi tersebut diperkirakan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan haji 2026, mulai dari layanan jemaah, transportasi, akomodasi, hingga dukungan administrasi perhajian.

Pembahasan evaluasi haji juga dilakukan di tengah berlangsungnya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke berbagai daerah di Tanah Air.

Hingga saat ini, operasional haji masih berlangsung karena ribuan jemaah gelombang kedua masih berada di Arab Saudi dan menjalani rangkaian akhir layanan sebelum dipulangkan. Lalu, jemaah haji gelombang kedua yang masih berada di Makkah akan berpindah secara bertahap ke Madinah.

Gus Irfan menegaskan bahwa tugas penyelenggaraan haji belum selesai meski seluruh rangkaian puncak ibadah telah terlewati. Dia meminta seluruh petugas haji mempertahankan disiplin dan semangat kerja yang ditunjukkan sejak awal operasional haji.

"Saya kira petugas walaupun puncak haji sudah terlewati, kami minta tetap seperti awal. Awal kita luar biasa, sangat disiplin, sangat antusias dengan kerjaannya," katanya.

Menurut dia, fokus pelayanan harus tetap dijaga karena fase pemulangan jemaah menjadi bagian yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, seluruh petugas diminta tetap memberikan layanan terbaik hingga seluruh jemaah kembali ke Indonesia.

"Saya harapkan walaupun sudah selesai, tanah air sudah memanggil, tetap pekerjaan harus kita tuntaskan sampai pada jemaah terakhir, kloter terakhir, penumpang terakhir berangkat ke tanah air," ujarnya.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Buruz Hidayah, Makkah, pada Rabu (20/5).

Dalam tinjauan tersebut, Timwas menemukan sejumlah masalah krusial terkait kelayakan fasilitas hotel, mulai dari kamar yang kebanjiran, kerusakan lift, hingga minimnya fasilitas wudu dan area jemur pakaian.

Cucun mengungkapkan bahwa Hotel Buruz Hidayah memang sudah masuk dalam catatan khusus Timwas sejak awal. Selain lokasinya yang cukup jauh dari Masjidil Haram, hotel ini terbilang jarang digunakan sehingga banyak fasilitas yang kurang memadai.

"Pada awal kedatangan, lift di Tower 4 bermasalah. Kemudian masalah desain kamar mandi yang rata dengan lantai luar, sehingga airnya meluber membasahi karpet kamar. Apalagi satu kamar diisi lima orang. Lama-kelamaan karpet menjadi bau dan mengganggu kenyamanan jemaah," ungkap Cucun di lokasi pemondokan seperti dikutip dari dpr.go.id.

Temuan lainnya yang menjadi sorotan adalah tidak adanya fasilitas wudu yang layak di dekat musala hotel, seperti yang terjadi di Tower 6.

Akibatnya, jemaah terpaksa mengangkat kaki ke wastafel cuci tangan. Selain itu, ketiadaan area khusus untuk mencuci dan menjemur pakaian bagi 1.800 jemaah di satu tower juga menjadi masalah, mengingat adanya larangan menjemur di atap (rooftop) maupun rubanah (basement).

"Sebelum memutuskan hotel mana yang akan dipakai ke depannya, sarana pendukungnya wajib dipastikan. Musalanya, tempat wudu, tempat cuci, hingga tempat jemuran harus memadai," tegas Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Untuk mencegah berulangnya masalah akomodasi yang trial and error setiap tahunnya, Cucun mendesak pemerintah untuk mengubah sistem sewa pemondokan. Ia mengusulkan agar hotel-hotel yang sudah terbukti bagus pelayanannya dan dekat dengan Masjidil Haram dikontrak dalam jangka panjang.

"Pencarian hotelnya harus betul-betul diperhatikan. Kita punya pengalaman menyewa di Bakhutmah atau Jarwal yang lokasinya bagus, tetapi tahun selanjutnya dilepas lagi. Nanti kami di DPR akan mencari solusi bagaimana caranya agar hotel yang sudah terbukti bagus bisa kita booking tidak hanya untuk satu tahun, melainkan dikontrak jangka panjang, misalnya 5 atau 10 tahun," urainya.

Meski memberikan catatan tebal pada aspek akomodasi, Timwas Haji DPR RI turut memberikan apresiasi tinggi terhadap perbaikan kualitas konsumsi jemaah tahun ini. Cucun menilai nasi yang disajikan tidak lagi keras dan lauk pauknya dimasak dengan bumbu khas Nusantara yang cocok dengan lidah jemaah Indonesia.

Terkait jarak Hotel Buruz Hidayah yang jauh, Cucun memastikan bahwa kompensasi berupa bus selawat rute langsung (direct) tanpa transit telah berjalan sesuai komitmen.

"Mengingat Buruz Hidayah telanjur disewa, kompensasinya adalah transportasi harus direct. Tidak boleh ada transit di Bakhutmah atau Aziziah. Alhamdulillah, rutenya murni langsung ke Terminal Jabal Ka'bah yang akses jalannya tidak terlalu jauh ke Masjidil Haram," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Haji, Muhadjir Effendy mengungkapkan skenario terburuk pelaksanaan haji 2026 saat gejolak geopolitik di Timur Tengah sedang memanas.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan ibadah haji batal dilaksanakan ketika situasi dinilai mengancam keselamatan jemaah haji Indonesia.

"Kalau di dalam Al-Qur'an itu wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhshirtum famas-taysara minal hadyi. Itu sudah jadi kalau jalannya itu terganggu atau tidak aman maka tidak boleh dilaksanakan haji," katanya usai salat id di halaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang berbagai rencana penyelenggaraan haji untuk menimbang berbagai aspek sehingga menguntungkan bagi jemaah haji Indonesia.

Nantinya rencana tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia berharap kondisi segera pulih agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah secara nyaman dan selamat.

Termasuk, katanya, mengantisipasi lonjakan pembiayaan akomodasi perjalanan ibadah haji.

"Mudah-mudahan itu tidak sampai kepada titik yang sangat ekstrem yaitu bahwa tidak ada haji ya. Tapi kita terus memantau ini perkembangannya," ujar Muhadjir.

Kendati demikian, Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan tiga skenario. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi.

Melalui skenario tersebut akan melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Suriah, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Skenario kedua, kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun Pemerintah Arab Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.

Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup layanan haji dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Dalam skenario ini Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah dibayar.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

“Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

“Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

“Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

“Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.