KOMPAS.com – Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini mulai efektif per 1 Januari 2026 dan menjadi acuan utama pengupahan bagi pekerja dan pelaku usaha di masing-masing daerah.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, besaran upah minimum dihitung berdasarkan sejumlah indikator penting, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Perbedaan karakteristik dan kemampuan ekonomi antarwilayah membuat nilai UMP 2026 tidak sama di setiap provinsi. Ada daerah dengan UMP di atas Rp 5 juta, namun ada pula yang masih berada di kisaran Rp 2 jutaan.

Tak heran jika penetapan UMP 2026 menjadi perhatian luas, baik bagi pekerja yang menanti kenaikan gaji, maupun pengusaha yang harus menyesuaikan struktur pengupahan.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Daftar lengkap UMP 2026

Berikut daftar lengkap UMP terbaru 2026, upah minimum 2026 di setiap provinsi yang berlaku efektif per 1 Januari 2026:

- Daftar UMP 2026 Pulau Jawa dan Bali

Pulau Jawa masih didominasi provinsi dengan jumlah pekerja terbesar, dengan DKI Jakarta sebagai UMP tertinggi nasional. Berikut rinciannya:

• UMP Jakarta 2026/UMP DKI Jakarta 2026: Rp 5.729.876
• UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40
• UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601
• UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07
• UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495
• UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880
• UMP Bali 2026: Rp 3.207.459

Daftar UMP 2026 Wilayah Sumatera

Sebagian besar provinsi di Sumatera menetapkan UMP di atas Rp 3 juta, dengan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Aceh 2026: Rp 3.932.552
• UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.949
• UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955
• UMP Riau 2026: Rp 3.780.495
• UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520

• UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497
• UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250
• UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963
• UMP Lampung 2026: Rp 3.047.734
• UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4.035.000

SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang. UMP 2026. Daftar lengkap UMP 2026 di seluruh Indonesia. UMP 2026 di setiap provinsi di Indonesia.

Daftar UMP 2026 Wilayah Kalimantan

Provinsi di Kalimantan menunjukkan tren UMP yang relatif merata, mayoritas berada di atas Rp 3,5 juta. Berikut rinciannya:

• UMP Kalimantan Barat 2026: Rp 3.054.552
• UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp 3.686.138
• UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp 3.725.000
• UMP Kalimantan Timur 2026/UMP Kaltim 2026: Rp 3.762.431
• UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243

Daftar UMP 2026 Wilayah Sulawesi

Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di kawasan ini. Berikut rinciannya:

• UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630
• UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565
• UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088
• UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3.306.496,18
• UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3.315.934
• UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144

Daftar UMP 2026 Wilayah Maluku dan Papua

Wilayah Papua masih mencatat UMP tertinggi secara nasional, seiring tantangan geografis dan biaya hidup yang lebih tinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490
• UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.510.240
• UMP Papua 2026: Rp 4.436.283
• UMP Papua Tengah 2026: Rp 4.285.848
• UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4.508.714
• UMP Papua Selatan 2026: Rp 4.508.100
• UMP Papua Barat 2026: Rp 3.841.000
• UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000

Dari daftar tersebut, UMP tertinggi di Indonesia 2026 adalah DKI Jakarta. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Angka ini menjadi yang paling tinggi secara nasional, melampaui provinsi lain, termasuk wilayah Papua yang UMP-nya berada di kisaran Rp 4,5 juta.

Itulah rangkuman daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia yang resmi berlaku mulai awal tahun. UMP 2026 menjadi batas minimum pengupahan tahun ini.

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menetapkan UMK Samarinda 2026, yang juga disebut masyarakat sebagai UMR Samarinda 2026, bersamaan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP Kaltim) 2026.

UMP Kaltim 2026 diputuskan sebesar Rp 3.762.431 per bulan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. Penetapan ini mengacu pada Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025, ditetapkan pada 24 Desember 2025.

Dilansir dari informasi resmi Pemprov Kaltim, UMR Samarinda 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.983.882.

UMP dan UMK Kaltim 2026 menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan harus merujuk pada struktur dan skala upah masing-masing perusahaan sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor-sektor strategis. Beberapa sektor dengan UMSP tertinggi antara lain:

• Pertambangan gas alam dan jasa penunjang migas: Rp 3.968.518 per bulan
• Pertambangan batu bara: Rp 3.930.722 per bulan.

UMK Samarinda 2026 dan UMK Kalimantan Timur 2026

Pemerintah juga menetapkan UMK Samarinda 2026 dan UMK di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

Ketentuan ini tercantum dalam Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Berikut daftar lengkap UMK Kalimantan Timur 2026:

• UMK Berau: Rp 4.391.337,55
• UMK Kutai Barat: Rp 4.231.617,40
• UMK Penajam Paser Utara: Rp 4.181.134,00
• UMK Kutai Timur: Rp 4.067.436,00
• UMK Kutai Kartanegara: Rp 3.991.797,00
• UMK Samarinda 2026 (UMR Samarinda 2026): Rp 3.983.882,00
• UMK Balikpapan: Rp 3.856.694,43
• UMK Bontang: Rp 3.799.480,00
• UMK Kabupaten Paser: Rp 3.776.998,06

UMSK 2026: Sektor industri dan konstruksi unggul

Selain UMK, Gubernur Kaltim juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk sektor-sektor unggulan.

Di Kota Bontang, sektor industri kimia dasar dan pertambangan gas alam memiliki UMSK tertinggi, mencapai Rp 4.975.637 per bulan.

Di Kota Samarinda, sektor konstruksi dan industri kayu memperoleh UMSK di atas UMK, dengan kisaran Rp 4,04 juta hingga Rp 4,22 juta per bulan.

Itulah ulasan mengenai UMR Samarinda 2026. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMP 2026 dan UMK 2026 yang telah ditetapkan.

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur (UMP Kaltim) 2026 sebesar Rp 3.762.431. UMP Kaltim terbaru ini berlaku mulai 1 Januari 2026.

Penetapan UMP Kaltim 2026 tertuang dalam Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025 yang ditetapkan pada 24 Desember 2025. UMP ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan masing-masing perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

UMP Kalimantan Timur 2026 dan UMSP sektor strategis

Selain menetapkan UMP Kalimantan Timur 2026, Pemprov Kaltim juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor strategis.

Beberapa sektor dengan UMSP tertinggi antara lain:

• Pertambangan gas alam dan jasa penunjang migas: Rp 3.968.518 per bulan
• Pertambangan batu bara: Rp 3.930.722 per bulan

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMP dan UMSP yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

Penetapan UMP Kaltim 2026 dan UMSP dilakukan dengan berpedoman pada regulasi ketenagakerjaan nasional serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

UMK Kaltim 2026 resmi berlaku, Berau tertinggi

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menetapkan UMK Kaltim 2026 atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Timur 2026.

Ketentuan ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Penetapan UMK Kalimantan Timur 2026 didasarkan pada berbagai regulasi ketenagakerjaan, antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 49 Tahun 2025, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam keputusan tersebut, Kabupaten Berau tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Kaltim tahun 2026, yakni Rp 4.391.337,55 per bulan. Sementara UMK terendah ditetapkan untuk Kabupaten Paser sebesar Rp 3.776.998,06.

THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDI Ilustrasi uang. UMP Kalimantan Timur 2026. UMP Kaltim 2026. UMK Kalimantan Timur 2026. UMK Kaltim 2026.

Daftar lengkap UMK Kaltim 2026

Berikut rincian UMK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026:

• UMK Berau 2026: Rp 4.391.337,55
• UMK Kutai Barat 2026: Rp 4.231.617,40
• UMK Penajam Paser Utara 2026: Rp 4.181.134,00
• UMK Kutai Timur 2026: Rp 4.067.436,00
• UMK Kutai Kartanegara 2026: Rp 3.991.797,00
• UMK Samarinda 2026: Rp 3.983.882,00
• UMK Balikpapan 2026: Rp 3.856.694,43
• UMK Bontang 2026: Rp 3.799.480,00
• UMK Kabupaten Paser 2026: Rp 3.776.998,06

UMSK 2026: Sektor industri dan konstruksi dominan

Selain UMK, Gubernur Kaltim juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 untuk sejumlah sektor unggulan.

Beberapa sektor dengan UMSK tertinggi tercatat di Kota Bontang, khususnya industri kimia dasar dan pertambangan gas alam. Nilainya mencapai Rp 4.975.637,00 per bulan.

Sementara di Kota Samarinda, sektor konstruksi dan industri kayu memperoleh UMSK di atas UMK, dengan kisaran Rp 4,04 juta hingga Rp 4,22 juta per bulan.

Seluruh ketentuan UMP Kaltim 2026, UMP Kalimantan Timur 2026, dan UMK Kaltim 2026 mulai berlaku efektif 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan di wilayah masing-masing.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.