Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, mengancam akan menaikkan tarif Uni Eropa jika dirinya tidak dibantu merebut Greenland.

Namun dilansir dari Kyiv, Rusia justru bahagia dengan ancaman yang dilontarkan Trump kepada sekutunya ini.

Para pejabat Rusia menyambut baik ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada sekutu NATO terkait Greenland.

Bukan tanpa alasan, negosiator ekonomi Kremlin, Kirill Dmitriev, mengklaim bahwa langkah tersebut menandakan runtuhnya aliansi transatlantik.

Ada kemungkinan, Trump dan beberapa negara yang saat ini jadi sekutunya akan saling bermusuhan.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa Washington akan mengenakan tarif 10% pada sekutu NATO yang terdiri dari Prancis, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.

Tarif ini akan berlaku sampai AS mencapai kesepakatan untuk membeli Greenland. Dia mengancam akan mengakuisisi pulau itu "dengan cara apa pun."

"Aliansi transatlantik telah berakhir," tulis Dmitriev di X, mengejek Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan mendesak para pemimpin Eropa untuk tidak "memprovokasi" Trump.

"Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari dan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni," lanjut Trump.

Ia mengancam akan memberlakukan tarif tersebut hanya beberapa hari setelah pasukan Eropa dari Prancis, Jerman, dan negara-negara lain mulai tiba untuk latihan di Greenland.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang dikenal karena pernyataan-pernyataannya yang provokatif, juga menyambut baik retorika Trump.

Ia menilainya sebagai bukti semakin dalamnya perpecahan di dalam NATO .

"AS sedang bersiap menyerang Greenland, memilih pulau itu sendiri daripada semacam solidaritas Atlantik," kata Medvedev, menambahkan bahwa negara-negara Eropa akan "dihukum dengan tarif" karena bergantung pada perlindungan AS.

Medvedev sebelumnya mengejek persatuan Barat dan mendesak Trump untuk segera mencaplok Greenland, yang mencerminkan kepentingan Moskow dalam mengeksploitasi keretakan di antara AS dan sekutunya.

Greenland, yang merupakan rumah bagi sekitar 56.000 orang, telah menjadi lokasi pangkalan militer AS dan telah tumbuh dalam kepentingan strategis seiring dengan intensifikasi persaingan di Arktik.

Beberapa negara Uni Eropa secara terbuka mendukung Denmark sejak Trump memperbarui ancamannya, yang menandakan kekhawatiran di Eropa atas potensi konsekuensi terhadap kohesi NATO.

Trump bersikeras bahwa NATO akan menjadi "lebih tangguh dan efektif" jika Greenland berada di bawah kendali AS, sebuah klaim yang ditolak oleh para pemimpin Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, telah mengatakan bahwa dirinya tak akan menggunakan kekerasan untuk merebut Greenland.

Akan tetapi, ia mengancam sekutunya untuk dengan legowo menyerahkan wilayah tersebut secara sukarela.

Jika tidak, Trump mengatakan bahwa mereka akan menerima kemarahan anggota NATO yang paling kuat (AS).

Dilansir dari Washington Times, pernyataan tersebut memang tidak memperjelas seberapa jauh ia akan bertindak untuk mendapatkan Greenland.

Namun pernyataan ini membuat para pemimpin Eropa dapat sedikit lega karena Trump menolak penggunaan kekerasan.

“Saya tidak perlu menggunakan kekerasan. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Saya tidak akan menggunakan kekerasan. Yang diminta Amerika Serikat hanyalah sebuah tempat bernama Greenland yang sudah pernah kami jadikan sebagai wilayah perwalian,” katanya.

Trump mengatakan bahwa kekuasaan Amerika atas pulau Arktik yang dikuasai Denmark akan menjauhkan Rusia dan China serta membalas upaya AS dalam memenangkan Perang Dunia II dan berperan sebagai pembela utama Barat.

“Kita menginginkan sepotong es untuk perlindungan dunia, dan mereka tidak akan memberikannya,” kata Trump kepada para pemimpin bisnis dan pemerintahan dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss .

“Mereka punya pilihan: Anda bisa mengatakan ya, dan kami akan sangat menghargai, atau Anda bisa mengatakan tidak, dan kami akan mengingatnya," lanjut Trump.

Sebagaimana diketahui, rencana Trump untuk mencaplok Greenland menimbulkan ketegangan dengan para pemimpin Eropa di forum Davos, sebuah pertemuan bergengsi para pemimpin bisnis dan pemerintahan yang berpengaruh .

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan lainnya sedang berupaya keras untuk merancang respons terkoordinasi, terutama karena Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara yang menghalangi jalannya.

“Saya sangat menghormati rakyat Greenland dan rakyat Denmark ,” kata Trump .

“Faktanya, tidak ada negara atau kelompok negara mana pun yang berada dalam posisi untuk mengamankan Greenland selain Amerika Serikat," lanjutnya.

Dia mengatakan Denmark tidak mampu menangkis serangan Nazi Jerman pada tahun 1940-an, dan dia khawatir sejarah akan terulang kembali.

“Setelah hanya enam jam bertempur, mereka sama sekali tidak mampu membela diri dan Greenland. Tanpa kami, kalian semua mungkin akan berbicara bahasa Jerman dan sedikit bahasa Jepang," lanjut Presiden AS itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat berencana mengurangi jumlah personel yang ditempatkan di sejumlah pusat komando utama North Atlantic Treaty Organization (NATO). Rencana tersebut beredar di tengah meningkatnya upaya Presiden Donald Trump untuk mencaplok Greenland dari Denmark.

Menurut tiga sumber yang dikutip dari Reuters pada Rabu (21/1/2026), sebagai bagian dari kebijakan yang telah disampaikan pemerintahan Presiden Donald Trump kepada sejumlah ibu kota Eropa, AS akan menghapus sekitar 200 posisi di berbagai entitas NATO yang bertugas mengawasi serta merencanakan operasi militer dan intelijen aliansi.

Sejumlah lembaga NATO yang terdampak antara lain NATO Intelligence Fusion Centre yang berbasis di Inggris serta Allied Special Operations Forces Command di Brussel, Belgia.

Selain itu, STRIKFORNATO yang berbasis di Portugal, yang mengawasi sebagian operasi maritim, juga akan mengalami pengurangan personel, bersama beberapa entitas NATO lainnya.

Para sumber tidak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan AS tersebut. Namun, langkah ini dinilai sejalan dengan niat pemerintahan Trump untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya ke kawasan Belahan Bumi Barat. Laporan awal mengenai keputusan ini pertama kali diungkapkan oleh The Washington Post.

Secara keseluruhan, perubahan ini relatif kecil dibandingkan total kekuatan militer AS yang ditempatkan di Eropa dan tidak serta-merta menandakan pergeseran besar Washington dari kawasan tersebut. Saat ini, sekitar 80.000 personel militer AS ditempatkan di Eropa, hampir separuhnya berada di Jerman.

Meski demikian, langkah tersebut berpotensi memicu kecemasan di Eropa mengenai masa depan NATO, yang memang tengah berada dalam tekanan menyusul kampanye Trump untuk mengambil alih Greenland dari Denmark.

Isu ini memunculkan kekhawatiran belum pernah terjadi sebelumnya mengenai kemungkinan agresi teritorial di dalam aliansi NATO.

Pada Selasa (20/1/2026) pagi waktu setempat, Trump, yang dijadwalkan terbang ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum, membagikan unggahan pengguna lain di media sosial yang menyebut NATO sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menggambarkan China dan Rusia sekadar sebagai “momok.”

Menanggapi hal itu, seorang pejabat NATO mengatakan perubahan dalam penempatan personel AS bukan hal yang tidak lazim dan menegaskan kehadiran militer AS di Eropa saat ini justru berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“NATO dan otoritas AS terus berkoordinasi erat terkait postur pertahanan kami secara keseluruhan, guna memastikan NATO tetap memiliki kapasitas yang kuat untuk mencegah dan mempertahankan diri,” kata pejabat tersebut.

Adapun, Gedung Putih dan Pentagon belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Dampak Militer Terbatas, Efek Simbolik Menguat

Sementara itu, daftar lengkap entitas NATO yang terdampak kebijakan tersebut belum dapat dipastikan. Namun, salah satu sumber menyebut sekitar 400 personel AS saat ini ditempatkan di lembaga-lembaga NATO yang akan mengalami pemangkasan. Artinya, jumlah personel AS di unit-unit tersebut akan berkurang sekitar setengahnya.

Alih-alih menarik personel dari pos yang sedang ditempati, AS disebut akan memilih untuk tidak mengisi kembali posisi yang kosong ketika personel tersebut berpindah atau menyelesaikan masa tugasnya.

Pengurangan ini terjadi di tengah salah satu periode paling rumit secara diplomatik dalam sejarah NATO yang telah berusia 77 tahun.

Trump sebelumnya secara terbuka mengancam akan menarik AS keluar dari NATO pada masa jabatan pertamanya. Dia juga pernah menyatakan akan mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang negara anggota NATO yang dinilai tidak memenuhi kewajiban belanja pertahanan.

Namun, pada paruh pertama 2025, Trump sempat melunakkan sikapnya dengan memuji Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan para pemimpin Eropa setelah mereka sepakat meningkatkan belanja pertahanan dalam pertemuan puncak NATO pada Juni.

Dalam beberapa pekan terakhir, kekhawatiran kembali mencuat. Pada awal Desember, pejabat Pentagon memberi tahu para diplomat bahwa AS ingin Eropa mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan konvensional NATO, mulai dari intelijen hingga sistem rudal, paling lambat 2027, tenggat waktu yang dinilai tidak realistis oleh banyak pejabat Eropa.

Dokumen kebijakan keamanan nasional AS yang dirilis tak lama kemudian juga menegaskan niat Washington untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya militernya ke Belahan Bumi Barat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Eropa akan tetap menjadi prioritas utama.

Memasuki awal 2026, Trump kembali menghidupkan kampanye lamanya untuk mengakuisisi Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Langkah ini memicu kemarahan di Kopenhagen dan berbagai ibu kota Eropa, yang menilai agresi teritorial di dalam aliansi berpotensi menandai berakhirnya NATO.

Pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan akan mengenakan tarif terhadap sejumlah negara anggota NATO mulai 1 Februari karena dukungan mereka terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland. Pernyataan tersebut mendorong pejabat Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat.