JAKARTA - Komisi III DPR menyambut positif rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, terkait dengan penugasan anggota Polri di luar institusi.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengakui persoalan tersebut sebelumnya tengah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sehingga, rekomendasi ini tentunya akan menjadi masukan yang sangat baik bagi Komisi III sebagai mitra kerja Polri.

"Tentu itu menjadi masukan bagi kami DPR untuk kita kemudian tindak lanjuti dituangkan dalam revisi Undang-Undang Polri," kata Rudianto Lallo kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa penugasan anggota Polri aktif di luar institusi memang tidak cukup hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol). Menurutnya, perlu ada kekuatan hukum seperti undang-undang yang mengatur batasan-batasan tersebut.

Legislator NasDem ini menyebut, hal serupa juga diterapkan pada institusi TNI menyangkut penempatan prajuritnya di luar institusi. "Kita mau juga itu juga diatur dalam undang-undang, tidak melalui aturan lain, tapi harus melalui undang-undang. Supaya tidak ada lagi, menghilangkan lagi perdebatan-perdebatan apakah ini konstitusional atau tidak konstitusional," ujarnya.

Rudianto Lallo mengatakan bahwa akar permasalahan ini bermula ketika keluarnya Perpol yang kemudian disusul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Daripada berlarut-larut perdebatan, kami berharap, kita bersabar menunggu revisi Polri nanti kita masukkan rumusannya dalam norma revisi Undang-Undang Polri," pungkasnya.

JAKARTA - Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Teo Reffelsen mendorong Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal kepolisian yang independen. Usulan ini disampaikan Teo dalam audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan.

"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melaukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah. "Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.

Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan. Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan.

"Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," tuturnya.

Ia juga meminta komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan. “Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan Polri sebagai alat negara harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri.

Hal ini disampaikan Rudianto dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Menurut dia, reformasi di tubuh Polri merupakan kebutuhan mutlak setelah berbagai peristiwa hukum yang menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa. Langkah Presiden dalam membentuk tim Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah momentum penting melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kata reformasi harus kita maknai sebagai upaya memperbaiki sistem secara total. Polri adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Karena itu, pembenahan kelembagaan dan kewenangan harus dilakukan secara serius sekaligus terukur,” ujar Rudianto.

Dia menilai keberadaan tokoh senior di tim percepatan reformasi Polri tetap dibutuhkan untuk memberikan arah reformasi yang lebih konkret dan realistis. Dia juga menekankan posisi Polri di bawah Presiden tidak boleh diperdebatkan lagi mengingat hal tersebut sudah menjadi amanah konstitusi.

“Tidak ada ruang diskusi untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu,” ucapnya.

Rudianto juga menyoroti masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum yang lamban dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oknum di lapangan.

“Kewenangan besar Polri harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Reformasi hukum acara harus menjadi panduan agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Dalam negara demokrasi, penguatan institusi Polri menjadi bagian penting dari penguatan negara hukum. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus mendukung reformasi kelembagaan Polri agar semakin profesional, modern, dan humanis.

“Polri harus berdiri tegak di atas semua kepentingan rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan. Inilah makna sejati Polri sebagai alat negara di bawah Kepala Negara,” katanya.

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memastikan kerja Komisi Percepatan dan Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saling menunjang. Komisi dan tim sebagai bentuk respons sekaligus sikap menerima masukan dari masyarakat.

“Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk Kapolri, mudah-mudahan saling menunjang. Tim internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka. Untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki," ujar Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Komisi dan tim Transformasi Reformasi Polri tak perlu dipertentangkan. Sikap tersebut dinilai untuk memperbaiki Polri ke depannya.

"Ini menggambarkan sikap responsif dari Kapolri dibentuk untuk menunjukkan siap untuk mengadakan perbaikan bilamana diperlukan," katanya.

Tim yang dibentuk Kapolri untuk perbaikan manajemen internal Polri. Jimly menilai tak menutup kemungkinan perubahan undang-undang, namun jika dianggap perlu dilakukan.

"Artinya kita masih terbuka. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah pesawat kecil milik maskapai Mombasa Air Safari jatuh di Kenya pada Selasa (28/10/2025) dan menewaskan 11 orang di dalamnya, termasuk wisatawan asing asal Eropa. Insiden tragis itu terjadi saat pesawat tengah dalam penerbangan dari kawasan wisata pesisir Diani menuju landasan Kichwa Tembo di Cagar Alam Maasai Mara.

Menurut pernyataan resmi maskapai, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Ketua Mombasa Air Safari, John Cleave, membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut bahwa seluruh penumpang dan awak pesawat tidak ada yang selamat.

"Dengan sangat sedih kami sampaikan bahwa tidak ada yang selamat," kata Cleave dalam pernyataan tertulisnya, mengutip informasi awal yang diterima perusahaan, dilansir AFP.

"Kami telah mengaktifkan tim tanggap darurat dan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menangani kejadian ini. Hati dan doa kami bersama semua pihak yang terdampak oleh peristiwa tragis ini."

Cleave menjelaskan pesawat yang jatuh membawa 10 penumpang, delapan warga Hungaria dan dua warga Jerman, serta seorang kapten asal Kenya. Para korban diketahui hendak menuju Maasai Mara, salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Kenya, yang menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan migrasi hewan liar seperti zebra dan wildebeest.

Sementara itu, Otoritas Penerbangan Sipil Kenya (KCAA) dalam pernyataan terpisah menyebut bahwa pesawat itu semula dilaporkan membawa 12 orang, namun belum memberikan rincian lebih lanjut terkait perbedaan data jumlah korban tersebut.

KCAA juga menegaskan bahwa tim gabungan pemerintah sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat. "Pemerintah tengah bekerja untuk memastikan semua fakta terkait kecelakaan ini dapat segera diketahui," kata lembaga tersebut dalam pernyataannya.

Belum ada informasi resmi mengenai kondisi cuaca atau faktor teknis yang mungkin berperan dalam kecelakaan ini. Namun, sumber di lapangan menyebut bahwa lokasi jatuhnya pesawat berada di area terpencil yang cukup sulit dijangkau tim penyelamat.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra belum mendapat informasi mengenai pengumuman Komisi Reformasi Polri . Hal itu tergantung dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Semuanya tergantung kepada beliau (Presiden), kapan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Saya yakin Presiden pasti punya pertimbangan yang tepat. Mohon sabar menunggu," ujar Yusril, Senin (20/10/2025).

Kewenangan menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR. “Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan

ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” ungkapnya.

Dia menuturkan konstitusional mengatur struktur Polri seperti tertera dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Klausul itu menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan itu dipertegas dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” kata Yusril.

"Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR,” tambahnya.

Menurut dia, wacana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden merupakan hal wajar. Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik.

"Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” ucapnya.