Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini. Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering untuk menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Kamis (28/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Deni menjelaskan, strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti jenis padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di beberapa kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi. Di wilayah selatan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng, sementara di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000 hingga 45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000 hingga 360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, ia mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sementara saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang. "Kalau tidak dikendalikan, 40–50 tahun ke depan kita bisa tidak lagi surplus," ujarnya.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Deni mengaku kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

“Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan,” kata Iwan.

Bisnis.com, CIREBON- Kinerja produksi padi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjelang akhir 2025 menunjukkan paradoks serius. Di satu sisi, luas tanam dan produktivitas padi melampaui target.

Namun, luas panen dan total produksi justru merosot tajam, memicu penurunan produksi beras hingga puluhan ribu ton dibandingkan target tahunan.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, luas tanam padi pada 2025 tercatat 92.489 hektare, melampaui target 90.926 hektare. Produktivitas gabah kering giling (GKG) juga meningkat menjadi 61,83 kuintal per hektare, lebih tinggi dari target 61,22 kuintal per hektare.

Capaian positif tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil akhir. Luas panen hanya mencapai 74.778 hektare, anjlok 11.602 hektare dari target 86.380 hektare.

Dampaknya, produksi GKG turun 66.469 ton dari target, dan produksi beras menyusut 42.613 ton menjadi 296.416 ton hingga Oktober 2025.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya mengakui penurunan produksi ini tidak bisa dipandang remeh, meski daerah masih mencatat surplus beras. Menurutnya, penurunan luas panen menjadi faktor utama yang menekan total produksi.

“Secara teknis, produktivitas kita bagus, bahkan di atas target. Tapi memang ada pergeseran waktu panen dan beberapa kendala iklim yang membuat sebagian lahan belum masuk masa panen sampai Oktober,” kata Deni, Senin (23/12/2025).

Deni menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun turut memengaruhi pola tanam dan panen petani. Hujan yang datang lebih awal di sejumlah wilayah menyebabkan penundaan panen, sementara di daerah lain petani menyesuaikan jadwal tanam untuk menghindari risiko puso.

Meski demikian dari sisi konsumsi, Cirebon masih berada dalam kondisi aman. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,41 juta jiwa dan kebutuhan beras 9,5 kilogram per kapita per bulan, kebutuhan beras Januari–Oktober 2025 mencapai 229.310 ton.

Produksi beras pada periode yang sama tercatat 296.416 ton, sehingga daerah masih surplus sekitar 67.106 ton.

“Surplus ini harus dibaca hati-hati. Aman untuk saat ini, tapi kalau tren penurunan luas panen berlanjut hingga akhir tahun, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan ke depan,” ujarnya.

Deni menegaskan, Pemkab Cirebon tengah memperkuat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sekaligus mendorong optimalisasi kalender tanam dan perbaikan infrastruktur pertanian.

“Fokus kami ke depan bukan hanya mengejar angka tanam, tapi memastikan panen terjadi tepat waktu dan berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari surplus sesaat,” katanya.