JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengajak seluruh ormas Islam senantiasa menjaga stabilitas nasional. Salah satunya menjaga lisan dan perbuatan yang berpotensi dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Hal ini disampaikan KH Anwar dalam silaturahmi nasional ormas Islam dan halalbihalal Idulfitri 1447 H MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia menyampaikan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh kabinet pemerintahannya tengah bertekad membawa Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera.

"Kewajiban kita sebagai tokoh umat Islam menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif. Itu yang dibutuhkan," katanya.

Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh pemimpin ormas Islam memiliki kewajiban berhati-hati dalam menyikapi suatu hal tentang bangsa dan negara.

KH Anwar menyinggung para pemimpin umat memiliki umat yang sangat banyak. "Kita harus hati-hati, ibarat sopir kita ini sopir bus, bukan sopir pembalap. Kalau pembalap nyopir kendaraan kencang banget, nabrak, yang mati ya dia sendiri. Tapi, kalau sopir bus, kalau ada kecelakaan yang susah bukan hanya sopir, penumpangnya juga ikut susah," ungkapnya.

"Karena itu dibutuhkan satu kearifan dan kebijakan kita semuanya seperti yang ditaujihatkan tadi itu bisa menjaga agar apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita putuskan itu tidak akan menimbulkan kegaduhan di mana-mana," sambungnya.

JAKARTA - Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) menyoroti penanganan dugaan aliran dana asing ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons isu yang berpotensi dan rawan mengganggu stabilitas nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forsa Deden Adlan menegaskan aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas dan terukur. Deden mengingatkan agar aparat tidak terkesan pasif dalam menghadapi persoalan menjatuhkan wibawa pemerintahan yang sah saat disampaikan dalam aksi menyampaikan pendapat di Kejagung.

“Penanganan isu ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Jaksa Agung dan Kapolri bersikap menghadapi persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara dan wibawa Presiden Prabowo,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Menurut Deden, dugaan aliran dana asing ke LSM tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada pembentukan opini publik. Deden menilai, derasnya arus informasi di media sosial yang cenderung negatif terhadap pemerintah patut dicermati secara serius.

“Kami melihat ada gelombang opini yang terus dibangun dan masif di ruang publik, khususnya media sosial. Ini harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari pihak luar,” kata dia.

Deden menekankan aparat penegak hukum harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap sumber, alur, serta penggunaan dana asing yang masuk ke berbagai lembaga. Deden juga mendorong agar hasil penelusuran tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Keterbukaan sumber dan penggunaan anggaran menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui dari mana dana itu berasal dan untuk kepentingan apa digunakan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi.

Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menekankan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurut Adrianus, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghormati setiap pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap narasi yang disampaikan tetap berkontribusi pada persatuan dan stabilitas bangsa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Adrianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang diskursus publik yang sehat, objektif, dan konstruktif, serta menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Adrianus menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal, dengan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun.

"Mari mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi serta menjaga persatuan nasional," ucapnya.

JAKARTA - TNI dan semua jajaran ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di Timur Tengah (Timteng) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Analis Politik Boni Hargens.

Boni menambahkan, dalam konteks ancaman yang bersumber dari dinamika konflik internasional, TNI mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak mentransformasi dirinya menjadi krisis ekonomi di dalam negeri.

"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia melanjutkan, pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Menurutnya, informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.

"TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah nyata menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional, terutama pertama, memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu," ungkap Hargens.

Kedua, kata dia, ketahanan energi nasional. Pemerintah Prabowo-Gibran, kata dia, memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global. Ketiga, menekankan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi.

"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Lalu, isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional," kata dia.

Dia menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, kata dia, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam.

"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat," ujarnya.

Boni juga menyinggung peran sentral pemerintah, TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari dalam negari, kata dia, adalah penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi oleh sejumlah oknum. Menurut dia, setiap liter solar subsidi yang dialihkan ke industri besar, setiap tabung LPG 3 kilogram yang dikonversi secara ilegal, secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang menjadi target penerima manfaat subsidi tersebut.

"Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan di tingkat pengecer. Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak dapat memasak karena tabung subsidi "menghilang" dari agen resmi. Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN," beber Hargens.

Hanya saja, kata Hargens, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya, kata Hargens, bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.

"Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun. Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global," pungkasnya.

JAKARTA - Isu penggulingan Presiden Prabowo Subianto di media sosial dinilai narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini kebencian sekaligus memicu instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026. Pola sistematis tersebut untuk menciptakan kondisi chaos.

“Sehingga, mendelegasikan legitimasi pemerintah yang sah merupakan perbuatan inkonstitusional dan akan kami lawan," tegas Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimim Indonesia (SMMI) Sandri Rumanama, Kamis (9/4/2026).

Saat ini semua komponen anak bangsa harus bersatu padu mendukung pemerintah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

“Presiden lagi bekerja dengan berbagai persoalan dan dinamika politik global yang sangat dinamis, harusnya kita memberikan support penuh bukan menciptakan kegaduhan politik yang akan merugikan rakyat ," ungkapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian dan berbagai tantangan yang dapat mengancam perdamaian global.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, pada Selasa (10/3/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa situasi dunia saat ini menunjukkan adanya berbagai dinamika geopolitik yang kompleks. Menurut Kepala Negara, di tengah kekuatan besar yang dimiliki sejumlah negara, upaya menjaga perdamaian dunia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga harmoni dan kebersamaan demi memperkuat ketahanan nasional.

Lihat video: ANTISIPASI KRISIS DUNIA! Presiden Prabowo Siapkan Langkah Strategis Hadapi Dampak PERANG



“Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis dan yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Presiden meyakini bahwa cita-cita bersama bangsa Indonesia dapat dicapai.

“Kita harus yakin, bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang. Bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh, insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa serta ajaran universal berbagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Ass. Prof. International Relations, President University

PERINTAH peningkatan kesiapsiagaan TNI dan langkah diplomatik pemerintah Singapura yang menghubungi para pemimpin negara-negara Teluk untuk membahas keselamatan warga negaranya seharusnya tidak dipahami sebagai respons teknis yang berdiri sendiri. Kedua perkembangan tersebut justru menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mulai membaca dinamika konflik di Timur Tengah dengan lebih serius.

Di Indonesia, telegram Panglima TNI memerintahkan peningkatan kesiapsiagaan personel dan alat utama sistem persenjataan, patroli terhadap objek vital strategis, pengawasan udara selama dua puluh empat jam, serta pemantauan kondisi warga negara Indonesia di wilayah yang berpotensi terdampak konflik. Sementara itu, pemerintah Singapura memilih pendekatan diplomatik dengan melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin negara Teluk guna memastikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di kawasan tersebut.

Jika dilihat secara lebih luas, kedua langkah ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan tidak lagi memandang ketegangan di Timur Tengah sekadar sebagai konflik regional biasa. Situasi tersebut semakin sering dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan yang lebih besar dalam sistem internasional.

Dalam diskursus hubungan internasional, kondisi ini sering dikaitkan dengan gagasan power transition, yaitu proses pergeseran distribusi kekuasaan dari satu kekuatan dominan menuju kekuatan lain yang sedang meningkat. Dalam konteks global saat ini, Amerika Serikat masih merupakan kekuatan militer dan institusional yang sangat dominan dalam sistem internasional. Namun di saat yang sama, China terus memperluas pengaruhnya melalui kekuatan ekonomi, teknologi, serta jaringan diplomasi yang semakin luas.

Situasi ini tidak berarti bahwa transisi kekuasaan telah selesai atau bahwa dominasi Amerika Serikat telah berakhir. Akan tetapi, berbagai konflik regional yang muncul dalam beberapa tahun terakhir sering kali dipahami sebagai gejala dari sistem internasional yang sedang bergerak dari konfigurasi unipolar menuju kondisi yang lebih kompetitif dan multipolar.

Dalam kondisi seperti ini, konflik di berbagai kawasan—termasuk Timur Tengah—sering kali memiliki implikasi yang jauh melampaui wilayah geografis tempat konflik tersebut terjadi. Ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas energi global, jalur perdagangan internasional, serta dinamika keamanan regional di berbagai belahan dunia.

Bagi Indonesia, perubahan dalam sistem internasional seperti ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Negara ini tidak berada dalam posisi sebagai aktor utama yang menentukan arah konflik global.

Sebaliknya, Indonesia sering kali berada pada posisi menerima dampak dari dinamika tersebut sebelum mampu mempengaruhi arah perkembangan krisis itu sendiri. Dalam konteks tersebut, tantangan utama bagi Indonesia bukanlah bagaimana menjadi pemain utama dalam konflik global, melainkan bagaimana menjaga stabilitas domestik agar mampu menahan berbagai tekanan eksternal yang muncul dari sistem internasional yang semakin tidak stabil.

Dampak pertama yang paling jelas adalah potensi kenaikan harga energi global, khususnya minyak. Sejarah menunjukkan bahwa setiap eskalasi konflik di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh volatilitas harga energi internasional. Bagi Indonesia, yang masih memiliki ketergantungan pada impor energi tertentu, kenaikan harga minyak dapat menciptakan tekanan terhadap inflasi domestik dan kebijakan fiskal pemerintah.

Namun pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak negara lain, yaitu kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Komoditas seperti batu bara, gas alam, kelapa sawit, serta berbagai mineral strategis dapat menjadi bantalan ekonomi dalam situasi ketidakpastian global. Dengan kata lain, Indonesia berada dalam posisi yang relatif paradoksal: negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak sepenuhnya kebal terhadap guncangan ekonomi global.

Selain faktor energi, kemungkinan munculnya arus pengungsi juga perlu diperhatikan, meskipun skalanya mungkin tidak besar. Indonesia bukanlah tujuan utama bagi para pengungsi dari kawasan konflik, namun dalam beberapa kasus negara ini dapat berfungsi sebagai wilayah transit. Dalam situasi konflik yang berkepanjangan, mobilitas manusia lintas kawasan sering kali meningkat dan menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keamanan perbatasan serta stabilitas sosial.

Dalam konteks inilah pengamanan terhadap pelabuhan, bandara, serta objek vital strategis menjadi relevan. Langkah-langkah tersebut tidak harus dimaknai sebagai indikasi meningkatnya ancaman militer langsung terhadap Indonesia, tetapi lebih sebagai bentuk kesiapsiagaan negara dalam mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik global.

Gangguan terhadap perdagangan global juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Jalur perdagangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah memiliki peran penting dalam distribusi energi dan barang secara global. Ketika stabilitas kawasan tersebut terganggu, rantai pasok internasional dapat ikut terpengaruh.

Namun di tengah berbagai ketidakpastian tersebut, Indonesia masih memiliki satu keuntungan struktural yang penting, yaitu stabilitas domestik serta jarak geografis dari pusat konflik global. Selama pemerintah mampu menjaga keamanan politik dan ketertiban sosial di dalam negeri, Indonesia masih dapat dipandang sebagai lingkungan yang relatif aman bagi investasi internasional.

Dalam dunia yang semakin tidak stabil, stabilitas domestik sering kali menjadi salah satu aset geopolitik yang paling berharga. Investor global cenderung mencari negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik besar tetapi tetap memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Di bidang diplomasi, pilihan Indonesia untuk tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap merupakan pendekatan yang rasional. Dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar, keterlibatan yang terlalu jauh tidak selalu memberikan keuntungan strategis bagi negara yang memiliki kapasitas terbatas untuk mempengaruhi hasil konflik tersebut.

Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan, menghindari keterlibatan langsung, serta memprioritaskan stabilitas domestik sering kali menjadi pilihan yang lebih realistis dibandingkan mencoba memainkan peran yang melampaui kapasitas nasional.

Dinamika yang sama juga terlihat dalam respons negara-negara ASEAN. Meskipun organisasi regional ini sering menekankan pentingnya solidaritas kawasan, dalam praktiknya negara-negara anggotanya tetap bergerak berdasarkan kepentingan nasional masing-masing. Prinsip non-interference yang selama ini menjadi fondasi ASEAN sering kali berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas hubungan antarnegara di kawasan, tetapi juga mencerminkan kenyataan bahwa setiap negara memiliki kalkulasi strategis yang berbeda.

Pada akhirnya, perkembangan konflik global seperti yang sedang terjadi kembali menunjukkan bahwa stabilitas Indonesia tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika sistem internasional. Dalam situasi dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, kemampuan negara untuk menjaga stabilitas domestik menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dalam perspektif ini, krisis global bukan hanya ancaman, tetapi juga ujian bagi kapasitas negara dalam mengelola dampak eksternal. Krisis global sering kali menjadi ujian bagi stabilitas Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal ini merespons dinamika global yang kian kompleks seperti terjadinya konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Jakarta, pada Selasa malam (3/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global. “Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKS Almuzzammil Yusuf turut menegaskan kembali bahwa keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini.

“Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil.

Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional.

“Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita,” ujarnya.

Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan rungan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Dia berpendapat, stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.

“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” imbuhnya.

Dia menerangkan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, lanjut dia, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.

“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ungkapnya.

Arya pun menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif. “Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dinilai konsisten menjadi pilar stabilitas, ketenangan, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara pengukuhan Pengurus MUI periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

"Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengambil peran besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa Indonesia. MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, pilar toleransi antar seluruh umat beragama," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa MUI tidak pernah absen hadir ketika bangsa menghadapi situasi sulit. Ia mencontohkan keterlibatan aktif MUI dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatdra beberapa waktu lalu.

"MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru ini MUI tampil sejak hari pertama bencana di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatsra Utara, dan provinsi lain. MUI tidak pernah absen saat negara dalam kondisi sulit," katanya.

Sebelumnya, MUI menetapkan susunan dan personalia pengurus periode 2025-2030. Anwar Iskandar ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI periode 2025-2030.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI yang dibacakan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

"Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia, peraturan organisasi, serta keputusan-keputusan organisasi lainnya," kata Amirsyah.

"Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia serta peraturan organisasi dan keputusan organisasi lainnya," tambahnya.

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’an, KH Zaimul Umam Nursalim atau akrab disapa Gus Umam menyampaikan sikap kebangsaan terkait kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden. Ia memandang bahwa kedudukan Polri di bawah presiden sangat tepat dan itu merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional.

Hal itu untuk memastikan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang adil serta berkeadaban di tengah-tengah masyarakat.

"Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah ‘ammah yang menjadi landasan utama dalam menjaga jiwa, harta, akal, agama, dan kehormatan seluruh warga negara," kata Gus Umam, Kamis (29/1/2026).

Menurut dia, dalam perspektif keislaman, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang damai, tegaknya keadilan, serta berkembangnya dakwah dan pendidikan.

Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan Polri sangat diperlukan demi terwujudnya stabilitas nasional dan supremasi hukum.

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa yaitu para ulama, santri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) senantiasa diberi kekuatan, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanahnya di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia," ucapnya.

Ia berharap Polri tetap diberi kekuatan menjaga bangsa dan negara, bekerja secara profesional, humanis, dan berkeadilan.

"Kami berharap kebersamaan dan persatuan seluruh elemen bangsa ini dapat menjadi wasilah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, aman, damai, serta diridhai oleh Allah SWT," tandasnya.