JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago meyakini mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mungkin melakukan penistaan agama. Dia justru meyakini ada penumpang gelap di balik dilaporkannya JK ke polisi.

Keyakinan itu didasari dengan melihat apa yang telah JK lakukan untuk berupaya meredam konflik yang pernah terjadi di masa lalu.

"Saya ingin mengatakan secara common sense, bagaimana mungkin JK memprovokasi menista agama sementara dialah tokoh rekonsiliasi perdamaian dunia. Itu tidak mungkin menurut saya. Tidak masuk akal, tidak common sense, dan tidak klik dengan kepentingan. Di sini ada penumpang gelap," ujar Pangi dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (28/4/2026).

Di dalam politik, dia mempercayai bahwa tidak ada yang alamiah. Menurut dia, selalu ada yang berperan sebagai arsitektur untuk mendesain atau merencanakan sesuatu untuk kepentingannya.

Pangi menyinggung kasus hukum yang pernah menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

"Itu sudah menjadi pembelajaran yang maha penting yang mestinya tidak perlu terjadi lagi. Sekarang dipancing-pancing lagi soal persoalan agama. Jadi saya katakan iya, ada penumpang gelapnya. Saya merasakan itu kepentingan politiknya jalan," kata Pangi.

JAKARTA - Akademisi, Ade Armando menyatakan dirinya tidak menyebut mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ade menyebut dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan JK bermasalah.

"Tidak sekalipun saya mengatakan, kami mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah," kata Ade Armando dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa malam (28/4/2026).

Menurut Ade Armando itu dibuktikan dengan Jusuf Kalla yang tidak melaporkannya. Politikus PSI itu menyebut bahwa yang melaporkannya justru merupakan koalisi advokat asal Maluku.

"Jusuf Kalla tidak melaporkan saya, yang melaporkan saya adalah aliansi advokat Ambon ya kalau ga salah. Saya rasa mungkin Pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak menciderai nama baik dia," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memotong video ceramah Jusuf Kalla.

https://nasional.sindonews.com/read/1698601/13/respons-ade-armando-abu-janda-dilaporkan-ke-polda-metro-terkait-video-ceramah-jk-yang-dipotong-1776755075

"Kami itu membuat podcast tentang pak JK itu tanggal 9 april, video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal," akunya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bakal mempertimbangkan untuk melaporkan balik orang-orang yang telah memfitnahnya melakukan dugaan penistaan agama . Namun, lebih dahulu dia mendoakan para pemfitnahnya itu diampuni Allah SWT.

"Kami sedang mulai mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Tuhan, Allah, memaafkannya, para pemfitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi," ujar JK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, orang-orang yang telah memfitnahnya itu sejatinya hanya bisa berbicara omong kosong belaka. Sebab, mereka bahkan tidak pernah terjun langsung melakukan perdamaian di daerah konflik sebagaimana yang pernah dia lakukan dahulu di Maluku.

"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tau mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan pada saat itu (konflik di Maluku terjadi)?" tuturnya.

Dia menjelaskan, sejatinya banyak masyarakat, khususnya jemaah masjid, yang juga hendak melakukan demo mendukung untuk melawan fitnah terhadapnya. Namun, dia melarangnya karena persoalan tersebut harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Orang-orang mau demo, jangan saya bilang, karena itu saya undang Sekjen DMI (Dewan Masjid Indonesia) supaya kasih tahu (jemaah) masjid (untuk) tenang, (jemaah) masjid banyak yang berteriak, bagaimana, Pak, kita lawan? Jangan, jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, jangan, kasih pengumuman, tidak boleh demo," paparnya.

Namun, kata JK, ketika ada masyarakat yang hendak melaporkan para pemfitnahnya itu, dia pun tak bisa melarangnya. Sebabnya, itu semua merupakan hak dari setiap warga negara.

"Tapi secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau (melaporkan para pemfitnah) karena tersinggung, bukan saya yang mau mengambil hukum, (tapi) masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam aja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau," katanya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) geram difitnah melakukan dugaan penistaan agama hingga dilaporkan ke polisi. Padahal, JK merupakan orang yang pernah mendamaikan konflik di Maluku dahulu dari isu agama.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh?" ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, ceramahnya yang dilakukan di masjid UGM tersebut sejatinya berbicara tentang perdamaian sebagaimana tema yang diangkat, yang mana dia menjelaskan perdamaian adalah akhir dari konflik. JK lantas mencontohkan berbagai konflik, mulai dari konflik global, Eropa, perang dunia, hingga konflik yang juga ada di Indonesia.

JK juga membeberkan, konflik tersebut bisa terjadi karena berbagai hal, seperti ideologi, wilayah, ekonomi, hingga agama. Salah satu konflik agama tersebut terjadi di Maluku puluhan tahun silam.

"Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu persatu. Kemudian satu menit saja, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," tuturnya.

Di situ, JK memaparkan ceramahnya tentang isu agama malah dipotong dan difitnah telah menistakan agama, kaitannya dengan istilah syahid yang digunakan dalam ceramahnya itu. Padahal, dia sendiri merupakan orang yang pernah mendamaikan konflik dahulu sebagaimana yang terjadi di Maluku.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!



"Syahid dan martir hampir sama (artinya). Cuma bedanya caranya. Kalau syahid semua sama, mati karena membela agama, martir juga begitu, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja. Tapi karena saya di masjid maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak tahu," jelasnya.

JK memaparkan, istilah syahid itu digunakan untuk menjelaskan agar agama tidak digunakan sebagai salah satu isu untuk berkonflik sebagaimana yang terjadi di Maluku. Imbas konflik di Maluku, 7.000 orang menjadi korban meninggal dunia.

Lebih jauh, kata JK, istilah syahid dimaksud disampaikannya berdasarkan pendapat masyarakat yang berkonflik dahulu, tempat yang pernah didatanginya. Selain itu, konteksnya pun hanya pada konflik dahulu diantara kedua agama, bukan dalam konteks agama Islam ataupun Kristen secara keseluruhan.

"Artinya, orang Islam dan orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam-Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau menewaskan itu syahid. Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak," paparnya.

Usai menyinggung istilah syahid tersebut, dia dalam ceramahnya memaparkan tentang cara penyelesaian konflik tersebut dengan mengumpulkan orang-orang yang berkonflik. Bahkan, dia dalam ceramahnya juga menekankan orang yang mengira akan mati syahid tersebut justru diyakini masuk neraka karena telah melanggar ajaran agama.

"Karena itu saya selesaikan ini dengan satu kata, rapat umum, saya undang, kumpulkan di lapangan orang-orang yang berkelahi ini. Bahwa kalian masuk neraka karena tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan saling membunuh saudaranya, itu bukan syahid," bebernya.

Ari Sandita - Sindonews

JAKARTA - Kubu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menduga ada agenda tersembunyi di balik laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke Polda Metro Jaya.

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menilai, laporan tersebut berpeluang menjadi upaya pembungkaman terhadap JK yang belakangan menyarankan supaya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik di publik.

“Memang menarik mencermati fenomena munculnya serangan sosmed (media sosial) terhadap Pak JK pasca pelaporan terkait kasus ijazah Jokowi. Apakah serangan bertubi-tubi itu upaya untuk membungkam Pak JK bisa saja benar,” kata Husain, dikutip Rabu (15/4/2026).

Dia mengaku di media sosial banyak disebutkan bahwa pelaporan berpeluang karena keluarnya saran JK yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya agar persoalan segera selesai.

“Tetapi untuk membungkam Pak JK dengan pemutar balikan fakta dan mencari cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada, bukan tanpa resiko balik. Buktinya saat ini, tanpa diminta justru banyak yg membela Pak JK,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, dalam kasus ini sudah ada kalangan tokoh umat Kristiani yang telah menemuinya. Pertemuan ini pun tentunya sudah dikoordinasikan para tokoh agama itu ke kalangan bawahnya.

“Dari kalangan tokoh umat Kristiani banyak yang memberi pandangan posiitif dan mendukung Pak JK. Mereka meyakini niat baik dan ketulusan Pak JK. Tokoh-tokoh ini tentu berkomunikasi juga ke bawah,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pihak pelapor sendiri belum ada komunikasi dengan JK. Dari sisi JK pun, kata Husain, menilai bahwa dialog memang lebih bermartabat.

“Karena hal dilaporkan tidak jelas pelanggarannya di mana. Harusnya yang dilapor adalah yang memotong video lalu mempostingnya dengan narasi menyesatkan. Itulah biang kerok sebenarnya yang harus dilaporkan. Dia lah otak pengadu domba,” tegas dia.

Sebelumnya, laporan terhadap Jusuf Kalla itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat.

“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma menegaskan, laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Ia menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Lebih lanjut, dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," tutupnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama. Hal itu menyusul ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menuturkan, hal tersebut bisa saja dilakukan untuk menjernihkan persoalan dan menemukan akar permasalahan.

“Tergantung, tapi jika memang diperlukan boleh saja. Dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah,” kata Husain, Senin (13/4/2026).

Hal tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada JK. Sebab, saat ini JK masih berada di luar kota. “Pak JK masih di luar kota. Saya akan komunikasikan,” ujar dia.

Laporan itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebutkan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat. “Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Gusma menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," ucapnya.

JAKARTA - Salah satu pelapor kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea, Novel Bamukmin bakal melakukan mediasi dengan Komika Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya hari ini. Novel Bamukmin siap cabut laporan jika Komika Pandji mau bertobat dan meminta maaf.

"Tidak perlu RJ lagi, bahkan kalau perlu cabut laporannya. Cukup tobat dengan jalan satu, ngaku salah," ujar Novel Bamukmin, Kamis (9/4/2026).

Menurut Novel Bamukmin, pihaknya tidak ingin kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Komika Pandji itu dilakukan Restorative Justice (RJ), tapi pihaknya siap mencabut laporan tersebut sebagai saran dari para ulama dan guru agamanya. Namun, ada 4 poin syarat yang harus dipenuhi Pandji agar laporan itu bisa dicabut.

"Sampai saat ini kita belum memberikan RJ, tapi kalau perlu, sebagaimana tuntutan umat Islam, guru, dan ulama, poin-poin persyaratannya, bukan lagi RJ, bahkan kalau sudah terpenuhi itu (poin persyaratannya), saya disuruh untuk mencabut laporan," tuturnya.

Dia menerangkan, meski hingga kini Komika Pandji belum melakukan tabayyun dan menyampaikan permohonan maaf pada umat Islam secara terbuka, manakala dalam agenda mediasi dengan Pandji di Polda Metro Jaya nanti Pandji siap memenuhi poin persyaratan yang akan disampaikannya itu, pihaknya siap mencabut laporan tersebut. Pasalnya, melalui pernyataan tersebut itikad baik Pandji bisa dirasakan.

Lihat video: Komika Pandji Pragiwaksono Penuhi Panggilan Polisi soal Toraja



"Dihukumkan dalam Islam itu yang terwujud, yang betul-betul terealisasi, tertampak. Jadi kita nggak tahu niat hatinya seperti apa, bukan urusan kita, yang kita lihat ucapan apa yang dikatakan Panji, itu yang kita proses," terangnya.

Adapun 4 poin syaratnya itu, tambahnya, pertama Komika Pandji harus bertobat dengan jalan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya itu ke publik, khususnya umat Islam. Kedua, memohon ampun kepada Allah SWT.

"Ketiga, minta maaf kepada umat Islam, keempat!janji tidak mengulangi apa yang telah pernah dilakukan. Empat poin ini nanti saya sampaikan (saat mediasi)," katanya.

Sementara itu, pengacara Novel, Damai Hari Lubis menambahkan, manakala dalam mediasi hari ini Komika Pandji mau memenuhi dan menjalankan 4 syarat tersebut, kliennya bakal langsung mencabut laporannya hari ini juga. "Nanti di hadapan wartawan kita minta, dia mengakui, langsung bisa dicabut," paparnya.

JAKARTA - Kepolisian Aceh diminta memberikan jaminan perlindungan kepada Pendeta Dedi Saputra yang diduga melakukan penghinaan dan penistaan agama. Arif juga meminta kepolisian harus benar-benar netral.

"Dalam KUHP baru pasal penistaan agama sudah dihapus, sehingga Dedi tidak bisa lagi kenakan pasal penistaan agama," ujar Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST), Arif Mirdjaja, Minggu (22/2/2026).

Menurut Arif, kasus ini akan menjadi preseden negatif tentang kebebasan beragama di Aceh. "Religious freedom adalah non derogable rights yang tidak bisa dikurangi dan negara wajib memberikan jaminan kepada semua tanpa terkecuali," ungkap mantan Aktivis 98 ini.

Sebelumnya, Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, pemilik akun TikTok @tersadarkan5758, dalam perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Aceh bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, serta sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya.

Mereka secara resmi melaporkan Dedi Saputra ke Polda Aceh atas dugaan menghina Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Aceh melalui konten yang diunggah di media sosial TikTok. Laporan tersebut diserahkan langsung ke Polda Aceh pada Rabu, 5 November 2025 lalu.

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mengaku siap jika diajak untuk berdialog dengan para Pelapor kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea. Pasalnya, sangkaan itu terjadi karena adanya sebuah kesalahpahaman atas makna yang disampaikan dalam pernyataannya itu.

"Saya selalu membuka ruang untuk dialog dan secara historikal juga ada terlalu banyak bukti menunjukkan dalam sebuah kesalahpahaman atau ada ketidaksesuaian penangkapan makna dari karya seni saya, saya selalu bersedia untuk dialog. Bahkan, saya sama Haris (pengacaranya, Haris Azhar) berkata tentu alangkah lebih baik kalau kita duduk bareng dan mencoba untuk menyampaikan maksudnya, selalu terbuka kok," ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Menurut Pandji, dalam klarifikasi tersebut, polisi sempat menyampaikan tentang orang yang melaporkannya ke polisi. Begitu juga dua orang pembuka program Mens Rea itu yang telah dimintai keterangannya oleh polisi.

Lihat video: Mengungkap Kasus Dugaan Penistaan Agama di Panggung “Mens Rea”, Pandji Diperiksa Polisi



Ke depan, Pandji mengaku belum tahu apakah bakal menyambangi sejumlah ulama ataukah bagaimana untuk berdialog tentang persoalan yang dihadapinya itu. Pasalnya, sebelumnya dia juga sempat berkunjung dan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang persoalannya itu.

"Belum ada rencana, mungkin nanti diskusi sama Haris kira-kira mesti datang ke mana, intinya ketika ada kesempatan untuk membuka ruang dialog, untuk menciptakan kejelasan, saya akan ambil," tuturnya.

Pandji merasa tidak melakukan dugaan penistaan agama sebagaimana yang dituduhkan para Pelapor padanya. Namun, persoalan yang dihadapinya itu diyakini tidak bakal memengaruhi para Stand Up Komedi lainnya, khususnya dia yang juga tak bakal khawatir untuk terus berkarya ke depannya.

"Rasanya tidak, karena teman-teman stand-up comedian persis seperti saya posisinya, kami ketika naik panggung itu sebuah pertunjukan, sesuatu yang dikonsep membuat orang tertawa. Tentu ada saja kemungkinan kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan khawatir karena memang dari awal semuanya, termasuk saya niatnya menghibur masyarakat Indonesia, sesuatu yang saya rasa sangat dibutuhkan sekarang ini," katanya.

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono selesai dimintai klarifikasinya atas kasus dugaan penistaan agama dalam Program Mens Rea, di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Dia diklarifikasi 8 jam dan dicecar 63 pertanyaan oleh polisi, yakni sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

"Panji dan tim lawyer baru saja menyelesaikan pemeriksaan untuk undangan klarifikasi. Tadi dimulai kurang lebih dari jam 10.30 WIB lewat, ada 63 pertanyaan," ujar pengacara Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, saat diklarifikasi polisi, polisi memberitahu siapa saja orang-orang yang telah melaporkannya itu dan cuplikan video dari pernyataan komika Pandji Pragiwaksono yang dipersoalkan para pelapor. Panji pun lantas ditanyai tentang penyelenggaraan Program Mens Rea.

"Seain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelumnya dijelaskan soal nama dan siapa saja Pelapor terhadap Pandji. Lalu diperlihatkan pada Pandji video dari akun-akun, atau potongan video dari akun-akun bukan Netflix," papar Haris Azhar.

"Terkait potongan atau yang memuat pernyataan Pandji di dalam pertunjukan Mens Rea, pernyataan dari Pandji soal salat, lalu soal tuduhan terkait 2 ormas yang menerima konsesi tambang, dan soal di Jawa Barat. Tapi kalau balik ke laporan, laporannya hanya soal penistaan agama," sambungnya.

Haris Azhar menerangkan, ada 4 pasal yang disangkakan terhadap kliennya itu sebagaimana disampaikan polisi, yakni Pasal 300 tentang penodaan agama, Pasal 301 tentang penyebarluasannya atau publikasinya, Pasal 242 tentang penistaan terhadap kelompok tertentu, dan Pasal 243 tentang penyebarannya. Semua kaitannya pasal itu diklarifikasikan polisi terhadap Komika Pandji.

"Kalau lihat dari pertanyaannya (yang disampaikan polisi) yang disampaikan itu (materi tuduhan dari Pelapor) soal terkait dengan memilih pemimpin, memilih pemimpin atau pejabat publik. Lalu soal Salat Safar yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin, Panji kan juga menyampaikan analoginya," bebernya.

"Lalu, juga materi soal tadi sudah saya bilang, soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas, Muhammadiyah dan PBNU. Lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih menjadi pejabat di Jawa Barat," sebut Haris Azhar.

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama dalam program stand up comedy Mens Rea, Jumat (6/2/2026). Pandji didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar.

Menurut Pandji, tak ada persiapan khusus yang dilakukannya saat memenuhi panggilan klarifikasi dari polisi itu. Namun, sebelum berangkat dia sudah mandi dan minum kopi.

Adapun soal apa saja yang akan disampaikannya ke polisi, menurut dia, hal tersebut bakal disampaikan pada pemeriksaan. "Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya, nanti ketemu lagi," katanya.

Pandji mengenakan topi hitam, sweater abu-abu, dan kaos hitam saat tiba di Polda Metro Jaya. Dia bersama Haris Azhar sempat memberikan keterangan pada awak media yang sejak pagi menunggu kehadirannya di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026).

JAKARTA - Materi stand up comedy Komika Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea membuat heboh karena melahirkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat melaporkan Pandji ke pihak kepolisian.

Apakah Pandji merasa terintimidasi? Dia mengaku tidak merasa terintimidasi. Dia telah mengetahui konsekuensi materi itu apalagi setelah dirilis ke Netflix.

"Tidak ada (intimidasi). Tidak ada tekanan," ujar Pandji di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Pernyataan kontra yang menyatakan materi itu bukan kritik melainkan menghina, Pandji memastikan dalam Mens Rea tak ada satu pun niat melakukan penghinaan atau merendahkan seseorang.

"Ga sih saya rasa perlu dialog biar jelas duduk perkaranya karena tidak ada penghinaan. Yang dikatakan menghina tidak merasa terhina. Jadi yang mengatakan itu kan orang yang tak berkaitan, jadi itu aja saya nggak merasa menghina. Yang disebut dihina nggak merasa terhina, jadi nggak ada basis gitu terhadap dugaan itu," kata Pandji.

Sebelumnya, polisi menerima 6 laporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait Mens Rea. “Lebih kurang 6 laporan masuk,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu, 28 Januari 2026.