Minyakita adalah minyak DMO. Artinya, jika produsen ingin ekspor, ada hitungannya, mereka harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk minyak goreng Minyakita menjadi 65 persen, masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Budi menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

"Kalau 65 persen masih memungkinkan, karena 35 persen itu adalah batas minimal. Namun, kalau 100 persen sepertinya sulit. Mengapa? Karena kita harus berbagi dengan distributor lain yang juga melibatkan banyak UMKM dan pihak swasta, bukan hanya BUMN Pangan. Selama produsen dan Bulog mampu mendistribusikan lebih banyak, itu tidak masalah," ujar Budi kepada ANTARA saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Usulan penambahan kuota DMO Minyakita disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah pasar.

Budi menyebutkan pasokan Minyakita yang diterima Bulog saat ini bahkan sudah melampaui batas minimal tersebut. Pemerintah juga meminta agar tambahan pasokan yang diterima dapat segera disalurkan kembali ke pasar rakyat serta dimanfaatkan untuk program bantuan pangan.

Budi juga menekankan peningkatan distribusi Minyakita tidak akan mengganggu pasar minyak goreng premium. Minyakita merupakan produk berbasis skema DMO yang wajib dipenuhi produsen sebelum melakukan ekspor, sehingga memiliki segmen pasar berbeda dengan minyak premium.

"Minyakita adalah minyak DMO. Artinya, jika produsen ingin ekspor, ada hitungannya, mereka harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu melalui Minyakita dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan," jelas Budi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mendorong produsen menghadirkan merek alternatif atau second brand dengan kualitas dan harga setara Minyakita agar pilihan masyarakat semakin beragam. Produk tersebut dapat dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan agar tetap terjangkau.

Kuota DMO ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat diberlakukan.

Permendag baru ini memperkenalkan sejumlah aturan baru, seperti mekanisme pengusulan penggunaan merek Minyakita yang kini dilakukan secara elektronik melalui sistem Inatrade Kementerian Perdagangan, sedangkan sebelumnya dilakukan secara manual.

Selain itu, Kemendag juga mewajibkan produsen untuk menyalurkan minimal 35 persen dari kewajiban DMO Minyakita kepada Perum Bulog atau ID FOOD.

Regulasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita sehingga harga ditingkat konsumen bisa segera normal atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan untuk melibatkan koperasi, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam kegiatan usaha di wilayah operasional perusahaan, guna mengatasi praktik penambangan liar atau ilegal.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dirut PT Aneka Tambang (Antam), Dirut PT Bukit Asam (PTBA), dan Dirut PT Timah di Jakarta, Selasa.

Ia menilai pelibatan koperasi merupakan langkah strategis untuk melegalkan aktivitas penambang rakyat sekaligus memutus rantai pemilik modal atau cukong yang selama ini memanfaatkan penambang liar.

Nurdin menegaskan bahwa empat entitas BUMN tambang tersebut wajib mendukung program Presiden terkait penguatan koperasi, termasuk program prioritas Kopdes Merah Putih.

Ia mencontohkan PT Timah yang telah melaksanakan keputusan rapat sebelumnya dengan mengintegrasikan penambang liar ke dalam koperasi.

“PT Timah sudah melaksanakan skema kemitraan dengan koperasi, dan ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hingga kini belum ada peta jalan (roadmap) pelibatan koperasi dari BUMN tambang lainnya.

Padahal, menurutnya, pendekatan koperasi diyakini dapat mengatasi praktik cukong yang memperkaya diri dengan memanfaatkan penambang liar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi penambang rakyat.

Nurdin berharap pada 2026 jumlah koperasi yang terlibat dalam program ini bisa mencapai 50 hingga 100 unit.

Ia meminta PT Bukit Asam, PT Antam, dan PT Inalum mengikuti langkah PT Timah dengan melegalkan penambang liar melalui koperasi.

“Dengan begitu, kita sekaligus mengatasi praktik cukong yang selama ini memperkaya diri dengan memanfaatkan para penambang liar,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengakui bahwa penambang ilegal batu bara kembali muncul di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik perseroan menyusul kenaikan harga batu bara.

Arsal menjelaskan bahwa jumlah titik tambang ilegal memang sempat menurun sejak adanya satgas pemberantasan tambang ilegal, dari 81 titik pada tahun lalu menjadi jauh lebih sedikit.

Namun, ia menyebut ketika harga batu bara kembali naik, aktivitas tambang ilegal mulai bermunculan lagi.

“Meskipun satu dua, dampaknya tetap kami yang harus menyelesaikan (jika ada masalah) sebagai pemilik IUP (izin usaha pertambangan),” kata Arsal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk,

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah atau membangun tiga dermaga baru di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) untuk meningkatkan layanan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, menyampaikan bahwa penambahan atau membangun tiga dermaga baru di dua sisi (Ketapang dan Gilimanuk) penting untuk optimalisasi pengoperasian 56 unit kapal di penyeberangan Selat Bali itu.

"Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk," kata dia.

Khoiri mengaku telah menyampaikan kepada Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, mengenai pentingnya pembangunan dermaga baru di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Kemarin kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Menteri Perhubungan saat berkunjung ke ASDP Cabang Ketapang, dan direspons baik," tutur dia.

Menurut dia, di penyeberangan lintasan Ketapang-Gilimanuk sejauh ini tidak pernah kekurangan kapal feri, dan bahkan kelebihan kapal.

"Sejatinya di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini tidak pernah terjadi kekurangan kapal, yang ada kelebihan kapal. Idealnya di sini dengan fasilitas dermaga yang untuk 28 unit kapal saja, sedangkan kapal kami yang ada di sini 56 unit," kata Khoiri.

Dia menyampaikan bahwa moda transportasi penyeberangan merupakan moda transportasi yang sangat vital, dan terbukti pejabat dan bahkan Wamenhub terus mengawal arus mudik/balik Lebaran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk maupun di tempat lainnya.

"Moda transportasi penyeberangan ini betul-betul punya fungsi angkutan massal dan fungsi infrastruktur yang tidak tergantikan, dan apabila sedikit ada keterlambatan dan kekeliruan dalam manajemen, maka antrean seketika bisa mencapai 40 kilometer seperti yang terjadi saat arus mudik sebelum Hari Raya Nyepi dan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk," kata Khoiri.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Yossi mengajak operator kapal lainnya (swasta) juga mengganti armadanya yang lebih besar dari yang ada saat ini dan beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut dia, puluhan kapal feri yang beroperasi di Selat Bali saat ini rata-rata berkapasitas kecil, sehingga daya tampung atau daya angkut tidak maksimal.

"Karena pertumbuhan penduduk terus tinggi, dan ini harus pula diiringi dengan menyediakan kapal-kapal berukuran besar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian kasus hukum yang melibatkan lahan transmigrasi tahun 2005-2011

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian melalui proses hukum dugaan kasus korupsi lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian kasus hukum yang melibatkan lahan transmigrasi tahun 2005-2011,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Kementerian Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan catatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, terjadi penambangan ilegal pada sekitar 1.800 hektare lahan transmigrasi.

Penambangan ilegal ini menyebabkan ratusan rumah transmigran, lahan pertanian, hingga fasilitas umum dan sosial mengalami kerusakan.

Saat ini, Kejati Kalimantan Timur telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

Tiga di antaranya merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yakni HM(2005-2008), BH (2009-2010), dan ADR (2011-2013). Sedangkan tiga tersangka lainnya dari pihak perusahaan PT KRA, PT ABE dan PT JMB.

Dari hasil penyelidikan, aktivitas penambangan ilegal terjadi pada periode 2005-2011 di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi No. 01 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur meliputi Desa Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman dan Separi.

Kasus bermula ketika pemerintah kabupaten masih bisa menerbitkan izin pertambangan.

Pada tahun 2007, tersangka HM yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara meloloskan izin usaha pertambangan operasi (IUP OP) PT KRA, PT ABE dan PT JMB.

Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga posisi HM digantikan BH dan ADR. Kedua tersangka diduga melakukan pembiaran pada aktivitas penambangan tersebut meski proses perizinan belum tuntas.

Kementrans berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan hak-hak transmigran serta penataan kembali kawasan yang terdampak, sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kementerian Transmigrasi tidak pernah memberikan izin untuk penggunaan aktivitas penambangan di lahan tersebut pada kurun waktu 2005-2011. Dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan izin di Kutai Kartanegara, kami harapkan lahan transmigrasi dapat kembali digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Sigit.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim Rukyat Hilal Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan, 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Dengan demikian, kemungkinan Idulfitri 2026 jatuh pada esok lusa.

Hal itu diungkapkan anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag, Cecep Nurwendaya dalam Seminar Sidang Isbat di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Cecep mengatakan, ketinggian hilal di Provinsi Aceh telah memenuhi kriteria MABIMS yakni minikum 3 derajat. Namun, kata dia, hilal tak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat.

"Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 M," ujar Cecep.

Sementara secara Rukyat, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI antara 0,91 derajat hingga 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat hingga 6,10 derajat.

Lihat video: Hilal Syawal Tak Terlihat, Ahli Astronomi Bongkar Prediksi Lebaran 2026



"Di seluruh wilayah NKRI tak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Imkan Rukyat MABIMS. Oleh karenanya, hilal menjelang awal Syawal 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dirukyat," ujar Cecep.

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan pemantauan hilal di 37 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, pada Kamis (19/3/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penentuan awal 1 Syawal 1447 Hijriah.

Pengamatan hilal tersebut menggunakan teropong khusus milik BMKG dan menjadi salah satu referensi penting dalam pelaksanaan sidang isbat yang digelar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

"BMKG akan melakukan pengamatan hilal menggunakan teropong Hilal BMKG di 37 titik di seluruh wilayah Indonesia tanggal 19 Maret 2026," tulis BMKG lewat akun media sosial Instagram resminya, Rabu (18/3/2026).

BMKG menjelaskan bahwa informasi terkait posisi hilal yang mereka sampaikan berfungsi sebagai panduan bagi para pelaksana rukyatul hilal di lapangan. Selain itu, data hasil perhitungan (hisab) dan observasi langsung akan dilaporkan dalam sidang isbat sebagai bahan pertimbangan penentuan resmi jatuhnya Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Informasi hilal yang disampaikan BMKG merupakan panduan bagi para pelaksana pengamatan hilal," tulisnya.

Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal pada 19 Maret 2026 telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS (Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Namun demikian, nilai elongasi hilal masih berada di bawah ambang batas kriteria tersebut, sehingga peluang hilal untuk dapat teramati dinilai masih kecil.

"Ketinggian hilal sudah memenuhi Kriteria MABIMS, namun Elongasi masih di bawah Kriteria MABIMS sehingga potensi teramatinya hilal juga kecil," ujarnya.

BMKG pun menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Keputusan resmi mengenai Hari Raya Idulfitri tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan diumumkan oleh pemerintah.

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) bersama pemerintah dan organisasi Islam lainnya masih menanti hasil rukyatul hilal sebagai dasar penentuan resmi.

Hasil sidang isbat nantinya akan menjadi acuan nasional dalam menetapkan awal Syawal 1447 Hijriah, sekaligus menjawab potensi perbedaan penetapan yang muncul akibat perbedaan metode yang digunakan berbagai pihak.

"Keputusan resmi menunggu hasil Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. BMKG tidak memberikan pernyataan terkait penentuan Syawal 1447 H sebelum ada pengumuman dari Kementerian Agama," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idulfitri.

Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (17/2/2026).

Nasaruddin menjelaskan perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i. Nasaruddin juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria tersebut menetapkan:

- Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.

- Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Lihat video: Jelang Sidang Isbat Awal Ramadan, MUI: Akan Terjadi Awal Puasa yang Berbeda

Menurut Nasaruddin, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi.

Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.

Nasaruddin menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.

Menag berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” pungkasnya.

Nasaruddin juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.

Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat.

RIYADH - Mahkamah Agung Arab Saudi pada Minggu menyerukan umat Muslim di seluruh Kerajaan untuk melihat bulan sabit Ramadan pada malam Selasa, 17 Februari.

“Mahkamah Agung meminta siapa pun yang melihatnya (bulan) dengan mata telanjang atau melalui teropong untuk memberi tahu pengadilan terdekat dan mendaftarkan kesaksian mereka, atau menghubungi pusat terdekat untuk membantu mereka mencapai pengadilan terdekat,” kata otoritas tersebut dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya.

Ramadan adalah bulan kesembilan dalam kalender lunar Islam dan dianggap sebagai bulan tersuci bagi umat Muslim.

Tergantung pada penampakan bulan, Ramadan diperkirakan akan dimulai sekitar tanggal 18 Februari atau 19 Februari.

Selama Ramadan, umat Muslim berpuasa dari subuh hingga matahari terbenam, menahan diri dari makanan, minuman, merokok, dan kebutuhan fisik lainnya. Puasa diakhiri saat matahari terbenam dengan makan yang disebut Iftar, dan makan sebelum subuh sebelum puasa dimulai disebut Suhoor.

Jam kerja untuk sebagian besar pegawai negeri dan banyak pegawai swasta di seluruh negara-negara GCC dikurangi.

Sementara itu, Al Arabiya melaporkan perhitungan astronomi telah mengungkapkan bahwa bulan suci Ramadan 2026 diperkirakan akan dimulai pada hari Kamis, 19 Februari.

Ibrahim al-Jarwan, Presiden Masyarakat Astronomi Emirates, mengatakan bulan sabit Ramadan 1447 akan muncul pada hari Selasa, 17 Februari.

Bulan sabit akan menghilang satu menit setelah matahari terbenam, sehingga kemungkinan besar tidak akan terlihat dengan mata telanjang pada malam itu. Oleh karena itu, 19 Februari akan menjadi hari pertama Ramadan.

“Kamis, 19 Februari, akan menjadi hari pertama Ramadan, dan Jumat, 20 Maret, akan menandai hari pertama Syawal dan Idul Fitri,” Al Arabiya mengutip pernyataan al-Jarwan.

Komite pengamatan bulan di Arab Saudi diharapkan akan menentukan tanggal pasti dimulainya puasa dengan mengamati bulan pada tanggal 18 Februari.

Awal Ramadan dan bulan-bulan lunar Islam lainnya ditentukan menurut kalender Hijriah, yang didasarkan pada siklus 12 bulan bulan saat mengorbit Bumi.

Jam puasa selama Ramadan 2026 diperkirakan akan bervariasi di seluruh dunia.

Pada awal bulan, puasa akan berlangsung sekitar 12 jam di banyak negara Arab – termasuk Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, dan Kuwait – dan secara bertahap akan mulai meningkat hingga hampir 13 jam menjelang akhir bulan suci.

BOGOR - Proses evakuasi korban keracunan gas di tambang emas liar Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, masih terkendala medan terjal dan cuaca buruk. Hingga kini petugas belum dapat memastikan apakah masih ada korban lain yang terjebak di dalam lubang tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun SIndoNews, Rabu (14/1/2026) sejauh ini, lima orang korban telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Namun, tim SAR gabungan belum bisa menjangkau titik lubang tambang karena hujan yang terus mengguyur wilayah Nanggung.

Petugas gabungan masih berkumpul di posko Koramil Kecamatan Nanggung untuk berkoordinasi serta mendata warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Evakuasi lanjutan akan dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan.

Tidak ditemukan adanya ledakan dalam peristiwa ini. Petugas menduga keracunan terjadi akibat paparan gas karbon monoksida dari genset yang digunakan para penambang liar di dalam lubang tambang.

JAKARTA - Dittipidter Bareskrim Polri mengerahkan tim untuk mengusut tambang emas ilegal yang berada di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Pengerahan tim setelah menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade, Senin, 12 Januari 2026.

"Kami sudah diperintahkan oleh pimpinan dari Wakabareskrim dan kami sudah menurunkan tim ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal," ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni, Selasa (13/1/2026).

Pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kegiatan penambangan emas ilegal tersebut. Penyidik akan menindaklanjuti seluruh informasi yang dilaporkan melalui saluran atau hotline yang tersedia.

"Mohon untuk masyarakat yang mempunyai informasi segera sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum secara berkeadilan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Bareskrim mengusut keberadaan tambang-tambang emas ilegal yang berada di Sumatera Barat. Keberadaan tambang emas ilegal sangat meresahkan dan mengganggu warga. Karena itu, dia meminta polisi berani menindak tambang ilegal.

Dia juga menyinggung kasus nenek Saudah (67), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Rao, Pasaman yang dianiaya penambang ilegal karena menolak aktivitas pertambangan Sungai Batang Air Sibinail, Kamis (1/1/2026).

Andre juga meminta kasus Saudah tidak hanya berhenti pada kasus penganiayaan semata, namun juga diusut dugaan pertambangan ilegalnya.

"Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat marak. Ada di Pasaman, tempat nenek Saudah. Lalu, di Pasaman Barat, Salur Selatan, Sijujung, serta beberapa tempat lain," ujarnya.

BBM di SPBUN ini hanya untuk nelayan

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan larangan bagi penambang bijih timah membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Nelayan, karena melanggar aturan dan merugikan nelayan di daerah itu.

"BBM di SPBUN ini hanya untuk nelayan," kata Ferry Juliantono saat peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Babel, Jumat.

Ia menyatakan SPBU Nelayan ini dikelola Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung pengembangan usaha para nelayan dan ini akan menjadi model bagaimana koperasi mengelola yang dibutuhkan masyarakat desa pesisir ini.

"Hari ini kita khusus membicarakan bagaimana koperasi desa merah putih di daerah pesisir dan pantai memiliki unit usaha salah satunya pengelolaan SPBUN dan usaha lainnya yang didukung Pertamina Niaga dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan," katanya.

Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menekankan bahwa pembangunan SPBU Nelayan ini sejalan dengan misi Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

"BBM di SPBUN ini hanya digunakan untuk para nelayan melaut mencari ikan dan mendukung usaha para nelayan seperti untuk bahan bakar listrik, kendaraan dan bantuan pemerintah yang ada berkaitan dengan SPBUN ini," katanya.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyatakan Pertamina Patra Niaga selalu intensif berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Pertamina membangun SPBUN ini untuk mendekatkan dan memudahkan nelayan untuk mendapatkan akses BBM khususnya biosolar dengan harga terjangkau," katanya.

Ia mengatakan untuk memastikan penyaluran BBM di SPBUN ini tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Badan Pengatur BBM Migas dan kepala daerah dalam pengawasan BBM khusus nelayan ini.

"Dengan adanya pengawasan ini, maka kita pastikan BBM di SPBUN ini tidak akan diselewengkan ke penambang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025