#30 tag 24jam
Pemerintah Norwegia jadi Pemegang Saham 21 Emiten RI dari AKRA, CTRA, hingga WIFI
Pemerintah Norwegia memegang saham di 20 emiten Indonesia, termasuk AKRA, CTRA, dan WIFI, dengan kepemilikan di sektor properti, pertambangan, dan lainnya. [435] url asal
#government-of-norway #saham-emiten-indonesia #pemegang-saham-asing #sektor-properti-indonesia #sektor-pertambangan-indonesia #sektor-peritel-indonesia #sektor-teknologi-indonesia #sektor-perbankan-ind
(Bisnis.Com - Market) 04/03/26 15:49
v/154930/
Bisnis.com, JAKARTA —Terbukanya 'kotak pandora' kepemilikan saham emiten dengan porsi di atas 1% mengungkap sejumlah fakta baru. Salah satunya, posisi pemerintah Norwegia (Government of Norway) sebagai pemegang saham di 21 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan data kepemilikan saham di atas 1% per 27 Februari 2026 yang dilaporkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Government of Norway tercatat sebagai pemegang saham di 20 saham emiten BEI. Emiten-emiten tersebut berasal dari sektor yang beragam, seperti properti, pertambangan mineral logam, peritel, makanan dan minuman, hingga teknologi dan perbankan.
Sektor properti cukup mendominasi dalam portofolio saham Pemerintah Norwegia. Di sektor itu, Government of Norway tercatat mengoleksi saham PT Sentul City Tbk. (BKSL) sebanyak 1,94 miliar (1,16%), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) 335,4 juta (1,58%), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) 458,22 juta (2,47%), PT Jababeka Tbk. (KIJA) 258,04 juta (1,24%), dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) 319,19 juta saham (1,93%).
Selain properti, pemerintah Norwegia sebagai investor asing juga mengantongi saham emiten di sektor pertambangan mineral logam PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebanyak 129,22 juta (1,23%) dan PT Timah Tbk. (TINS) 82,54 juta saham (1,11%).
Pemerintah Norwegia juga tercatat sebagai pemilik saham sektor peritel, yaitu saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) 175,63 juta (1,06%), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) 402,76 juta (1,2%), PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) 368,6 juta saham (2,31%), dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) 236,96 juta (1,38%).
Government of Norway juga tercatat memiliki porsi saham di atas 2% di saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) 608,24 juta (3,03%), PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) 206,37 juta (2,68%), dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) 337,69 juta saham (2,43%).
Berikut daftar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Norwegia
(per 27 Februari 2026)
Kode Saham | Jumlah | Persentase |
ACES | 236.964.100 | 1,38% |
AKRA | 608.248.800 | 3,03% |
ARNA | 109.174.800 | 1,49% |
ASSA | 61.702.900 | 1,67% |
BKSL | 1.943.443.000 | 1,16% |
BSDE | 335.404.600 | 1,58% |
BTPS | 206.369.400 | 2,68% |
CTRA | 458.223.297 | 2,47% |
ERAA | 368.602.400 | 2,31% |
INCO | 129.222.884 | 1,23% |
KIJA | 258.043.200 | 1,24% |
MAPI | 175.632.500 | 1,06% |
MIDI | 402.767.800 | 1,2% |
MIKA | 337.692.000 | 2,43% |
MPMX | 45.000.000 | 1,03% |
MSTI | 45.386.800 | 1,45% |
MYOR | 348.466.675 | 1,56% |
PNLF | 474.839.200 | 1,48% |
SMRA | 319.193.466 | 1,93% |
TINS | 82.548.300 | 1,11% |
WIFI | 82.000.000 | 1,54% |
Sumber: KSEI.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Bos Danantara Sebut Asing Bisa Jadi Pemegang Saham usai Demutualisasi BEI
Demutualisasi BEI memungkinkan asing jadi pemegang saham, meningkatkan transparansi dan diatur dalam RPP, ditargetkan selesai semester I/2026. [290] url asal
#demutualisasi-bei #pemegang-saham-asing #struktur-kelembagaan-bei #pasar-modal-indonesia #kepemilikan-bei #rpp-demutualisasi #uu-p2sk #ojk-bei #pelaku-pasar-modal #transparansi-bursa-efek #perubahan-s
(Bisnis.Com - Market) 01/02/26 21:39
v/121875/
Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia menyebut institusi asing dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) usai kebijakan demutualisasi dilaksanakan.
CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek, dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.
"Jadi memang dipisahkan antara anggota dan kepemilikan karena sekarang kan anggota dan kepemilikan itu gabung, dimiliki oleh sebagian besar sekuritas-sekuritas,” tutur Rosan usai menghadiri dialog di kantor BEI, Minggu (1/2/2026).
Rosan mengatakan, dengan dilakukannya perombakan pada struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas, pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih baik dan transparan.
“Oleh sebab itu ini dibuka untuk supaya lebih baik dan lebih transparan,” ujarnya.
Adapun pemerintah berencana untuk mengubah struktur kelembagaan BEI. Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dalam catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.
Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.
Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.
“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam. Adapun RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)