Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

Surat keputusan itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pembacaan surat keputusan, Liliek kemudian mengucap sumpah jabatan.

“Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek.

Liliek menjadi Hakim MK menggantikan Anwar Usman pensiun sebagai Hakim MK per April 2026. Anwar Usman merupakan Hakim MK dari unsur Mahkamah Agung (MA). Liliek sebelumnya menjadi salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan.

Sebelumnya, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman turut angkat bicara terkait sosok penggantinya di Mahkamah Konstitusi, Anwar menyampaikan harapan agar pejabat baru dapat membawa kebaikan bagi lembaga dan negara.

“Ya mudah-mudahan membawa hikmah, membawa berkah untuk Mahkamah Konstitusi dan untuk negara tentunya, bangsa dan negara,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa tantangan utama Mahkamah Konstitusi ke depan tetap berfokus pada pelaksanaan mandat konstitusi. Dia merujuk pada kewenangan MK sebagaimana diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 24C UUD 1945.

“Enggak ada [isu khusus]. Ya menyelesaikan perkara-perkara yang terkait amanat konstitusi saja. Pasal 24C kan sudah jelas kewenangan MK itu mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang,” ujarnya.

Dia merinci, kewenangan tersebut mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum

“Kan sudah jelas kewenangan MK itu mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Kemudian, selanjutnya mengadili dan memutus perkara yang terkait dengan kewenangan antara lembaga negara. Kemudian, ketiga pembubaran parpol, keempat penyelesaian perkara hasil pemilu,” tandas Anwar.

Dalam acara ini turut hadir, Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menkopolkam Djamari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kelala BIN Herindra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan berlangsung pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses administrasi untuk pengangkatan hakim baru tersebut telah berjalan dan pemerintah sudah menerima nama calon hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

“Direncanakan secepatnya dalam minggu ini,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Meski demikian, Prasetyo belum mengungkap identitas calon hakim yang akan dilantik tersebut. Dia menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai sosok pengganti akan disampaikan setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

Selain pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga membuka kemungkinan agenda pelantikan pejabat Ombudsman Republik Indonesia dilakukan dalam waktu yang sama.

Dengan demikian, pelantikan sejumlah pejabat negara diproyeksikan dapat digelar dalam satu rangkaian pada pekan ini.

Pada Maret lalu, Anwar Usman telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK. Dalam kesempatan pamitnya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

Anwar juga menyatakan harapannya agar lembaga MK tetap menjaga integritas serta menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara independen.

Pergantian hakim ini menjadi bagian dari proses pengisian kekosongan kursi hakim konstitusi yang sebelumnya ditempati Anwar Usman.

Pemerintah menilai pengisian posisi tersebut perlu segera dilakukan agar kerja-kerja peradilan konstitusi di MK tetap berjalan optimal, terutama dalam menangani berbagai perkara pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan lembaga negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026).

Adies dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

Adies telah terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

Adies sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar. Adies Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan politikus Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014.

Dari sisi pendidikan, Adies memiliki latar belakang akademik di bidang teknik dan hukum. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma pada 1992. Pendidikan hukumnya ditempuh melalui program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka, sebelum akhirnya menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.

Karier politik Adies dimulai dari tingkat daerah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada periode selanjutnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada 2024, ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (5/2/2026) sore.

Kabar tersebut dipastikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi di sela agendanya di kantor Bappenas pada Kamis (5/2/2026).

"Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, eks anggota legislator itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Istana Negara hingga kini belum menerima surat resmi dari DPR RI terkait pengajuan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo jelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah nama calon Hakim MK Adies Kadir telah disampaikan ke Presiden untuk segera dilantik.

“Belum. Jadi kami belum menerima surat dari DPR. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Secara administratif kami, kita [belum] menerima suratnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan memproses lebih lanjut pengangkatan Hakim MK setelah seluruh prosedur administrasi dari DPR RI diterima secara resmi oleh Istana.

Termasuk, kata Prasetyo terkait adanya penolakan dari sebagian publik terhadap sosok calon Hakim MK yang diusulkan DPR, Prasetyo menekankan bahwa mekanisme penunjukan calon tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif.

“Ya bagaimanapun kan secara prosedur itu menjadi kewenangan dari DPR ya. Karena beliau kan ditunjuk untuk mewakili DPR menjadi Hakim MK,” tandas Prasetyo.

Seperti diketahui,

Politisi Golkar Adies Kadir resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan alasan pengusulan Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK membutuhkan sosok hakim yang dapat menjaga marwah lembaga

Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Setelah mendapatkan persetujuan, nama Adies dibawa ke Paripurna terdekat agar segera disetujui. Dia akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026). Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Usai menyampaikan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK.

Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan.

"Setuju," jawab tamu undangan.

Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK pilihan DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Golkar Adies Kadir resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK.

Setelah pemaparan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan.

"Setuju," jawab tamu undangan.

Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat.