JAKARTA - Mekari Klikpajak, mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat komitmen dalam mempercepat digitalisasi perpajakan di Indonesia. Melalui layanan e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak membantu perusahaan beralih dari proses administrasi pajak manual ke sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan kepatuhan regulasi pajak terbaru.

Transformasi ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan pajak, khususnya dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh yang kini telah disederhanakan melalui skema PPh Unifikasi dan implementasi Coretax.

Mendorong Efisiensi Melalui PPh Unifikasi

PPh Unifikasi merupakan mekanisme yang mengintegrasikan beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26 (bukan karyawan), ke dalam satu sistem pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?



Namun di sisi lain, volume transaksi yang tinggi terutama pada perusahaan skala besar, menjadikan pengelolaan bukti potong sebagai tantangan tersendiri jika masih dilakukan secara manual.

Tren Penggunaan e-Bupot Unifikasi di Perusahaan

Berdasarkan data internal Mekari Klikpajak periode 2022-2024, penggunaan e-Bupot Unifikasi menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata 4299 bupot PPh unifikasi setiap tahunnya, dengan volume aktivitas tinggi sepanjang tahun rata-rata lebih dari 1000 bupot per bulannya, dan mengalami lonjakan pengelolaan bupot PPh unifikasi pada Desember naik 33,5% mencapai 1335 bupot dibanding bulan lainnya.

Lonjakan pengelolaan bukti potong PPh unifikasi pada bulan Desember umumnya dipengaruhi oleh penutupan buku tahunan, percepatan pembayaran vendor, pencairan termin proyek, serta review kepatuhan atas transaksi non-karyawan yang menjadi objek PPh Pasa 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal, 23, dan Pasal 26 bukan karyawan.

Dari jumlah pengguna e-Bupot Mekari Klikpajak mengalami kenaikan 18,18% pada 2024. Sedangkan dari skala usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengelola puluhan hingga ratusan bukti potong PPh unifikasi setiap bulannya dan ribuan bupot PPh unifikasi bagi perusahaan besar dan enterprise.

Skala usaha menengah mengelola bupot PPh unifikasi terbanyak dengan porsi 67,08% dari keseluruhan pengelolaan bukti potong setiap bulannya, dan skala usaha besar (enterprise) sebanyak 51,18% dari keseluruhan skala bisnis.

Beberapa insight utama dari data tersebut menunjukkan perusahaan memproses ratusan hingga ribuan bukti potong setiap bulan, tergantung skala bisnis dan jumlah transaksi vendor.

Pada segmen large enterprise (LE), aktivitas pengelolaan bukti potong sangat intensif, mencerminkan kompleksitas operasional dan kebutuhan kepatuhan yang tinggi. Aktivitas penggunaan e-Bupot Unifikasi Mekari Klikpajak cenderung stabil setiap bulan, dengan peningkatan pada periode tertentu seperti akhir tahun yang dipengaruhi oleh penyelesaian transaksi dan tutup buku.

Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan pengelolaan pajak tetap efisien dan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

Solusi Terintegrasi untuk Pengelolaan Pajak yang Lebih Optimal

Melalui fitur e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak menyediakan solusi end-to-end yang mencakup, pembuatan bukti potong secara otomatis, Pengelolaan transaksi pajak dalam satu sistem, dan Pelaporan SPT Masa yang terintegrasi langsung dengan DJP. Sedangkan keamanan data berbasis cloud yang terjamin bersertifikat ISO 27001, terdaftar KOMDIGI, terlindungi DMCA, dan diawasi DJP

Manfaat utama integrasi sistem perpajakan bagi bisnis meliputi efisiensi waktu operasional, meminimalisir human error dalam perhitungan dan pelaporan, serta kemudahan rekonsiliasi data keuangan dengan sistem internal.

Integrasi Ekosistem untuk Otomatisasi Penuh

Mekari Klikpajak juga menghadirkan integrasi dengan berbagai solusi bisnis dalam ekosistem Mekari, antara lain: Mekari Jurnal (software akuntansi)

Memungkinkan sinkronisasi otomatis antara transaksi keuangan dan kewajiban pajak, sehingga proses pembuatan bukti potong PPh unifikasi menjadi lebih cepat dan minim risiko kesalahan.

Mekari Talenta (software HR & Payroll)

Mempermudah pengelolaan PPh 21/26 karyawan secara otomatis dan sesuai regulasi, sehingga perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak karyawan secara lebih akurat dan efisien.

Lapor PPN Mudah dan Cepat dengan eFaktur Mekari Klikpajak: Panduan Lengkap untuk Pengusaha



Integrasi ini menghadirkan alur kerja yang sederhana dari pencatatan transaksi, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan pajaknya.

Komitmen Membangun Ekosistem Pajak Digital dan Dukung Kepatuhan

Seiring meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan dan volume transaksi bisnis, perusahaan dituntut untuk mengadopsi sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pajak secara efisien dan akurat. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan solusi digital yang tidak hanya mempermudah pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami melihat bahwa kebutuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan yang terintegrasi semakin meningkat. Melalui integrasi Mekari Talenta dan Mekari Klikpajak, kami membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak secara lebih otomatis dan terhubung. Mekari Klikpajak berkomitmen untuk membangun ekosistem pajak digital yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mereka dapat fokus pada pertumbuhan bisnis tanpa terbebani kompleksitas administrasi pajak,” kata Head of Business Mekari, Stevens Jethefer.

Sebagai mitra resmi DJP, Mekari Klikpajak memastikan seluruh layanan yang disediakan telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Coretax. Dengan dukungan teknologi berbasis cloud, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak secara real-time, mengurangi risiko sanksi akibat kesalahan administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace , bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, bahwa aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja online (daring) justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu. Dia minta di treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak,” ungkap Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Menkeu memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya menyatakan akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal kedua tahun ini. Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi bahwa penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat. “Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga gak mati, gitu. Jadi saya gak akan cekek. Lu suka beli online gak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6%. Ia menjelaskan bahwa langkah "perluasan" saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

Purbaya: Pajak Naik Terus Menerus Bisa Bunuh Ekonomi



“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main jadi nggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” pungkasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non diskriminatif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perusahaan layanan digital asal Amerika Serikat (AS) tetap dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan PPN PMSE berbeda dengan jenis pajak yang dimaksud dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia dan AS.

Dalam perjanjian itu, diatur bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital atau serupa yang mendiskriminasi perusahaan asal AS secara hukum (de jure) atau faktual (de facto).

Namun, Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain.

“PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non diskriminatif. Jadi, PPN yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap PMSE itu tetap berjalan,” ujar Febrio.

Dia menggarisbawahi pajak digital yang dimaksud dalam ART perlu dibedakan dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Pajak digital yang dimaksud oleh persetujuan ini dan juga sering diperdebatkan di global itu adalah pemajakan terhadap berapa ratus perusahaan besar teknologi dan mayoritas memang dari AS. Ini terbatas pada berapa puluh perusahaan, seperti Google, Netflix, dan sebagainya,” jelas dia.

Sementara PPN PMSE merupakan pungutan atas transaksi produk/jasa digital luar negeri ke konsumen di Indonesia melalui sistem elektronik.

Atas dasar itu, Febrio memastikan poin kesepakatan itu hanya memiliki dampak yang terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan catatan terakhir Kementerian Keuangan, total setoran PPN PMSE sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp34,54 triliun per 30 November 2025, yang diserahkan oleh 215 PMSE dari 254 perusahaan yang ditunjuk.

PPN PMSE menjadi salah satu komponen pajak dari sektor usaha ekonomi digital, bersama dengan pajak kripto, pajak fintech (P2P lending), dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP)

Adapun total setoran dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap alasan pencabutan status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

"Pencabutan status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut PPN PMSE dilakukan karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditentukan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli di Jakarta, Senin.

Pencabutan status itu efektif berlaku sejak 3 November 2025.

Di sisi lain, DJP juga menunjuk sejumlah perusahaan baru untuk memungut PPN PMSE. Salah satunya adalah OpenAI OpCo, LLC, pemilik ChatGPT, yang resmi ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE pada 3 November 2025.

Selain OpenAI, DJP juga menunjuk International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global sebagai pemungut PPN PMSE pada November 2025.

Dengan penambahan tersebut, hingga 30 November 2025 pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE.

Meski demikian, Rosmauli menyampaikan bahwa belum seluruh perusahaan yang ditunjuk telah merealisasikan setoran pajak. Khusus untuk OpenAI OpCo, LLC, hingga November 2025 belum terdapat realisasi penerimaan PPN PMSE yang berasal dari perusahaan tersebut.

"Sehubungan dengan Surat Keputusan penunjukan OpenAI OpCo, LLC sebagai pemungut PPN PMSE yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2025, sampai dengan November 2025 belum terdapat realisasi penerimaan PPN PMSE yang berasal dari OpenAI OpCo, LLC," ujar dia.

Adapun total penerimaan PPN PMSE yang telah dikumpulkan pemerintah mencapai Rp34,54 triliun. Rinciannya meliputi Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.

Selain PPN PMSE, pemerintah juga menghimpun penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya.

Setoran pajak atas transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp1,81 triliun, pajak dari sektor fintech peer-to-peer lending Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp3,94 triliun.

Dengan demikian, hingga 30 November 2025, total setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp44,55 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai angka impresif, yaitu sebesar Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka tersebut mempertegas peran sektor digital sebagai salah satu motor penting penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, total penerimaan tersebut bersumber dari empat komponen utama. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, Pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun dan Pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

"Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara," ujar Rosmauli dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/12/2025).

Pemerintah terus memperluas jangkauan pemajakan digital dengan menambah daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Oktober 2025, total perusahaan yang ditunjuk telah mencapai 251 perusahaan.

Pada Oktober 2025, Kemenkeu melakukan penunjukan lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE, yang mencakup platform game global dan penyedia jasa digital lainnya. Kelima perusahaan tersebut adalah Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft dan Scorpios Tech FZE.

Bersamaan dengan penunjukan baru, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l. Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE hingga 31 Oktober 2025, dengan total sebesar Rp33,88 triliun. Jumlah ini terdiri atas setoran kumulatif dari tahun 2020 hingga 2025 (Rp8,54 triliun pada 2025).

Selain PPN PMSE, penerimaan dari sektor digital lainnya juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Untuk Pajak Kripto terkumpul sebesar Rp1,76 triliun, yang terdiri dari PPh 22 Rp889,52 miliar dan PPN DN Rp873,76 miliar.

Pajak Fintech menyumbang Rp4,19 triliun, yang terdiri dari PPh 23 Rp1,16 triliun, PPh 26 Rp724,45 miliar, dan PPN DN Rp2,3 triliun. Kemudian Pajak SIPP mencatat penerimaan Rp3,92 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 Rp268,32 miliar dan PPN Rp3,65 triliun. Rosmauli menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri dapat diakses di laman resmi DJP.

Generasi Z adalah wajah masa depan ekonomi digital Indonesia. Mereka adalah Generasi QRIS yang membayar tanpa tunai, bertransaksi dengan cepat, dan secara tidak sadar ikut memperkuat ekonomi nasional yang inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa tahun lalu, membayar dengan kode QR masih terasa asing. Kini, hampir di setiap sudut negeri, dari kafe di Jakarta hingga warung kopi di Jambi, kita bisa melihat satu kebiasaan baru: pelanggan mengangkat ponsel, membuka aplikasi, dan scan kode QR untuk membayar.

Tidak ada uang berpindah tangan, tidak ada kembalian receh dan hanya satu yang ditunggu yaitu notifikasi berbunyi “transaksi berhasil.”

Fenomena sederhana ini sejatinya adalah simbol perubahan besar dalam perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Di balik kemudahan itu, ada sistem bernama QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang merupakan sebuah terobosan yang menyatukan berbagai kanal pembayaran digital ke dalam satu standar nasional yang dikelola Bank Indonesia.

Sebagai sebuah sistem digital, QRIS bukan sekadar inovasi teknologi, tapi juga bentuk nyata dari transformasi keuangan nasional yang sedang terjadi secara masif. Sistem ini menjembatani pelaku usaha mikro dengan sistem keuangan formal, mempercepat arus transaksi ekonomi, sekaligus memperkuat basis fiskal melalui pajak digital yang tumbuh pesat.

Yang menarik, di balik lonjakan itu ada satu kelompok sosial yang menjadi motor penggeraknya: Generasi Z, Generasi yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012 ini tidak hanya menjadi pengguna utama teknologi digital, tetapi juga agen perubahan gaya hidup dan perilaku ekonomi. Mereka juga terhubung dengan segala dinamika dan semangat barunya, dan yang paling utama telah menjadikan QRIS bagian dari identitas sosial baru: efisien, modern, dan nirkontak.

Peta Baru

Transformasi sistem pembayaran Indonesia mengalami lompatan besar sejak peluncuran QRIS pada tahun 2019. Bank Indonesia merancang QRIS sebagai solusi untuk menyatukan berbagai kode QR yang sebelumnya terpecah-pecah antar penyedia layanan.

Dengan satu kode yang berlaku lintas aplikasi dan bank, konsumen kini dapat membayar lebih mudah dan pelaku usaha dapat menerima transaksi dari berbagai kanal tanpa biaya tambahan yang rumit.

Efek pembayaran yang terjadi melalui sistem ini juga luar biasa, dimana pada Semester I tahun 2025, total nilai transaksi QRIS telah mencapai Rp579 triliun, dengan volume mencapai 6,05 miliar transaksi. Angka ini melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 93% merchant QRIS adalah UMKM, mencakup pedagang kecil, warung, kios, dan pasar tradisional. Artinya, QRIS bukan hanya milik masyarakat urban, tetapi telah menembus akar ekonomi rakyat.

Pertumbuhan transaksi QRIS juga menunjukkan akselerasi yang mengesankan. Pada Januari 2025 saja, nilai transaksi tercatat Rp80,88 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sehingga pada kuartal pertama 2025, total nilai transaksi mencapai Rp262,1 triliun, meningkat sekitar 150% dibanding kuartal pertama 2024 yang hanya sebesar Rp105 triliun.

Angka-angka ini tidak sekadar statistik, melainkan indikator bahwa digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi bagian dari denyut nadi ekonomi nasional. QRIS bukan hanya teknologi, tetapi infrastruktur sosial-ekonomi baru yang menghubungkan jutaan pelaku usaha dengan jutaan konsumen di seluruh Indonesia.

Gaya Hidup Cashless

Kalangan muda, terutama Generasi Z, menjadi katalis utama di balik melesatnya penggunaan QRIS. Generasi ini hidup di era serba digital mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja, semua dilakukan lewat layar ponsel. Transaksi pun mengalami revolusi budaya: mereka lebih memilih scan ketimbang menyerahkan uang tunai.

Bagi Gen Z, QRIS bukan sekadar alat bayar. Ia adalah gaya hidup. Mereka menginginkan kecepatan, keamanan, dan kemudahan. QRIS menjawab semua itu: tinggal scan, bayar, dan selesai semua dalam hitungan detik tanpa repot membawa uang tunai.

Lebih jauh, perilaku ini membentuk ekosistem sosial digital baru. Nongkrong di kafe, patungan makan, bahkan berdonasi kini dilakukan secara digital.

Dalam keseharian Gen Z, uang tunai mulai kehilangan tempat; digital wallet menjadi simbol kebebasan dan efisiensi. Fenomena ini juga punya dampak ekonomi langsung. Ketika Gen Z terbiasa bertransaksi digital, maka aktivitas ekonomi mereka terekam dalam sistem formal. Artinya, semakin banyak aktivitas ekonomi yang bisa diukur dan diintegrasikan ke sistem keuangan nasional adalah suatu hal yang dulu sulit dicapai di era ekonomi tunai.

Dengan kata lain, gaya hidup Gen Z secara tidak langsung menopang integrasi fiskal dan keuangan nasional. Mereka tidak hanya pengguna teknologi, tetapi juga pembentuk ekosistem ekonomi baru yang lebih transparan dan akuntabel, serta tetap berkonribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimasi penerimaan negara.

Pajak Digital

Transformasi ekonomi digital juga membawa dampak besar bagi penerimaan negara. Setiap transaksi digital yang terjadi, termasuk melalui QRIS, menghasilkan jejak data ekonomi yang dapat menjadi sumber potensi pajak baru.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengoptimalkan pemungutan pajak digital. Hingga Agustus 2025, total penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp41,09 triliun. Rinciannya antara lain: PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Rp26,12 triliun, Pajak fintech: Rp3,17 triliun, Pajak kripto: Rp1,19 triliun,dan Pajak pengadaan digital: Rp2,90 triliun

Dibandingkan beberapa tahun lalu, angka ini meningkat drastis. Pada 2023, misalnya, total penerimaan pajak digital baru berkisar Rp16,6 triliun. Artinya, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat sebuah capaian yang menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi mulai berkontribusi signifikan terhadap fiskal nasional. Lebih jauh, ekonomi digital Indonesia sendiri kini bernilai sekitar Rp1.454 triliun (2024), dan dengan potensi tumbuh hingga Rp4.500 triliun pada 2030 menurut proyeksi berbagai lembaga riset internasional.

Dengan demikian, QRIS tidak hanya menciptakan kemudahan bertransaksi, tetapi juga membuka pintu bagi taxable economy baru yang dapat memperluas basis penerimaan negara. Semakin banyak transaksi digital, semakin besar potensi penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, tantangan yang dihadapi perlu diantisipasi penanganannya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak digital tetap memperhatikan proporsionalitas dan tidak menekan UMKM yang masih beradaptasi. Prinsip inklusif tetap menjadi kunci agar digitalisasi membawa manfaat bagi semua pihak, bukan hanya pelaku besar.

Inklusi Keuangan

Di luar angka-angka ekonomi, QRIS memiliki makna sosial yang lebih dalam: mewujudkan inklusi keuangan.

Bagi banyak pelaku usaha kecil, sebelumnya tidak mudah membuka rekening bank atau menerima pembayaran nontunai. Kini, hanya dengan ponsel dan koneksi internet, mereka bisa menerima pembayaran dari pelanggan di seluruh negeri.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 39 juta merchant QRIS aktif di seluruh Indonesia pada 2025, dengan 93% di antaranya adalah UMKM. Fakta ini memperlihatkan bagaimana QRIS menjadi jembatan antara ekonomi rakyat dan sistem keuangan formal.

Dampaknya meluas ke banyak sisi, antara lain UMKM menjadi lebih bankable karena memiliki rekam jejak transaksi digital, Pelaku usaha kecil dapat mengakses pembiayaan berbasis data transaksi (data-driven lending), dan Konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena transaksi tercatat dan terlindungi. Selain itu, digitalisasi transaksi juga mengurangi risiko kehilangan uang, menekan biaya operasional, dan mempercepat perputaran modal.

Dari sisi kebijakan, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 90% pada 2026. QRIS menjadi alat utama untuk mencapainya karena sifatnya yang murah, mudah, dan bisa diakses oleh siapa saja. Dengan kata lain, QRIS bukan hanya alat pembayaran, melainkan juga simbol keadilan ekonomi baru karena masyarakat kecil pun dapat menikmati akses yang sama terhadap sistem keuangan modern ini.

Masa Depan Keuangan Digital

Gen Z tidak hanya menjadi pengguna QRIS, tetapi juga menjadi penggerak ekosistem keuangan digital. Mereka adalah generasi yang terbuka terhadap inovasi, terbiasa dengan cashless lifestyle, dan memiliki literasi teknologi yang tinggi. Namun, agar transformasi ini benar-benar produktif, dibutuhkan peningkatan literasi keuangan digital agar mereka tidak hanya tahu cara bertransaksi, tetapi juga memahami cara mengelola keuangan dengan bijak.

Dalam banyak survei, Gen Z cenderung memiliki perilaku konsumtif yang tinggi. Hal ini bisa menjadi tantangan baru dalam era digital, di mana segala sesuatu bisa dibeli hanya dengan satu sentuhan layar. Maka, peran edukasi menjadi penting —baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun dunia Pendidikan-- untuk menumbuhkan kesadaran finansial yang seimbang antara gaya hidup dan tanggung jawab ekonomi.

Selain itu, Gen Z juga dapat berperan sebagai agen inklusi digital. Mereka bisa membantu masyarakat sekitar, terutama di daerah pedesaan, untuk mengenal teknologi pembayaran digital.

Bila gerakan ini terstruktur, maka dalam waktu singkat, digitalisasi keuangan bisa merata, tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Dengan begitu, Generasi QRIS bukan sekadar label, melainkan gerakan nyata menuju pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan nasional.

Digitalisasi Mendukung Pertumbuhan Inklusif

Melihat perkembangan yang ada, arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan jelas: memperkuat integrasi antara sistem pembayaran digital, inklusi keuangan, dan basis penerimaan fiskal.

Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelaraskan agenda transformasi digital melalui strategi nasional Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Tujuannya disini bukan sekadar efisiensi transaksi, melainkan menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, QRIS menjadi tulang punggung karena perannya ganda: mempermudah transaksi masyarakat sekaligus memperluas data ekonomi yang dapat digunakan untuk kebijakan publik.

Selanjutnya dalam rangka menjaga momentum, kebijakan digitalisasi juga harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan regulasi yang adaptif terhadap inovasi.

Selain itu, integrasi QRIS lintas negara seperti kerja sama antara Bank Indonesia dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura akan membuka peluang baru bagi ekspor jasa dan pariwisata digital. Sehingga apabila langkah ini terus dijalankan secara konsisten, Indonesia bukan hanya menjadi pengguna teknologi finansial, tetapi juga pemimpin ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Perjalanan QRIS di Indonesia adalah kisah tentang bagaimana teknologi sederhana dapat membawa perubahan besar. Ia menghubungkan warung kecil dengan sistem keuangan nasional, membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas penerimaan pajak, dan membentuk generasi baru yang lebih terbuka terhadap inovasi finansial.

Generasi Z adalah wajah masa depan ekonomi digital Indonesia. Mereka adalah Generasi QRIS yang membayar tanpa tunai, bertransaksi dengan cepat, dan secara tidak sadar ikut memperkuat ekonomi nasional yang inklusif.

Bagi mereka cashless society bukan hanya sekadar tren global, melainkan gaya hidup yang memberi dampak nyata: efisiensi, transparansi, dan pemerataan ekonomi.

Di sisi lain bagi Pemerintah, QRIS menjadi alat strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Arah ke depan kini semakin jelas: ketika teknologi berpadu dengan literasi dan kebijakan publik yang adaptif, maka Indonesia sedang bergerak menuju masa depan ekonomi digital yang tangguh. Setiap scan QR adalah langkah kecil menuju kemakmuran bersama.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp10,21 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga September 2025.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp10,21 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga September 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan realisasi penerimaan tersebut menunjukkan sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia.

Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp7,6 triliun, pajak atas aset kripto Rp621,3 miliar, pajak fintech (P2P lending) Rp1,06 triliun, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp931,12 miliar.

Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.

Pada September 2025, pemerintah melakukan lima penunjukkan pemungut PPN PMSE baru, di antaranya Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd, BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE terhadap X Asia Pacific Internet Pte Ltd.

Untuk pajak kripto, total penerimaan mencapai Rp1,71 triliun sepanjang 2022 hingga 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp836,36 miliar penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan dan Rp872,62 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN).

Selanjutnya, total setoran masuk dari P2P lending mencapai Rp4,1 triliun sepanjang 2022 hingga 2025.

Penerimaan pajak dari sektor ini terdiri dari tiga jenis pajak, di antaranya PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,14 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa Rp2,24 triliun.

Untuk SIPP, total penerimaan tercatat sebesar Rp3,78 triliun dari 2022 hingga 2025, terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.

Ke depan, DJP menyatakan akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025