#30 tag 24jam
Pajak Air Permukaan Simpan Potensi Rp9,3 Miliar, Pemkab Dharmasraya Siap Optimalkan Penerimaan
Pemkab Dharmasraya berupaya optimalkan pajak air permukaan senilai Rp9,3 miliar dengan sosialisasi dan verifikasi lapangan untuk tingkatkan PAD. [294] url asal
#pajak-air-permukaan #dharmasraya-pajak #potensi-pajak-dharmasraya #optimalisasi-pajak-air #pendapatan-daerah-dharmasraya #regulasi-pajak-air #verifikasi-lapangan-pajak #sosialisasi-pajak-air #potensi
(Bisnis.Com - Terbaru) 08/03/26 13:06
v/158250/
Bisnis.com, DHARMASRAYA — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, berupaya untuk mengoptimalkan pajak air permukaan yang memiliki potensi mencapai Rp9,3 miliar.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan regulasi terkait pajak air permukaan sebenarnya telah lama ada, tetapi implementasinya belum optimal sehingga perlu ditegaskan kembali melalui sosialisasi dan verifikasi lapangan.
“Makanya kami mengingatkan kembali agar seluruh pihak memahami kewajiban dan mekanismenya. Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah konkret agar potensi pendapatan daerah yang selama ini belum optimal benar-benar terealisasi,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/3/2026).
Dia menyebutkan estimasi potensi yang ada saat ini masih bersifat awal dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Di mana terdapat berbagai faktor seperti jumlah intake, dampak lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar masih harus dihitung secara teknis dan menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis provinsi bersama tim kabupaten akan turun langsung melakukan verifikasi lapangan guna memastikan perhitungan dilakukan secara akurat, transparan, dan berkeadilan.
"Kami menargetkan proses ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar pelaporan bulanan ke pusat berjalan lancar dan penerimaan bisa segera masuk sebagai bagian dari PAD," harapnya.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Media Iswandi menjelaskan bahwa program penghitungan potensi pajak ini telah dimulai sejak 2022, namun saat itu baru difokuskan pada objek produksi seperti pabrik atau fasilitas pengolahan perusahaan.
“Tahun ini fokus diperluas ke sektor perkebunan non-rakyat, karena dalam regulasi sudah ditegaskan bahwa objek non-rakyat termasuk dalam basis pengenaan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, estimasi awal potensi pajak air permukaan di Dharmasraya diperkirakan mencapai sekitar Rp9,3 miliar per tahun. Namun angka tersebut masih berdasarkan prediksi awal dari satu titik intake utama dan belum melalui pengecekan menyeluruh di lapangan.
"Jika ditemukan ketidakpatuhan, telah tersedia mekanisme hukum berupa peringatan bertahap hingga sanksi denda, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum," ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)