WASHINGTON - Seorang tentara pasukan khusus Amerika Serikat (AS) ditangkap Biro Investigasi Federal (FBI) pada hari Kamis. Musababnya, dia menggunakan informasi rahasia untuk bertaruh dan memenangkan USD409.000 (lebih dari Rp7 miliar) dalam penggerebekan AS pada Januari untuk menculik Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro.

Otoritas federal mengatakan bahwa tentara bernama Gannon Ken Van Dyke itu berataruh sekitar USD33.034 pada operasi Maduro dan menghasilkan sekitar USD409.000 dari taruhan yang ditempatkannya pada penggerebekan tersebut. Demikian rincian dakwaan yang telah dibuka.

Otoritas tersebut mengatakan Van Dyke memiliki informasi orang dalam tentang penggerebekan tersebut karena dia berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer AS untuk menangkap Maduro.

Menurut dakwaan tersebut, "Van Dyke didakwa dengan penggunaan informasi pemerintah rahasia secara tidak sah untuk keuntungan pribadi, pencurian informasi pemerintah nonpublik, penipuan komoditas, penipuan kawat, dan melakukan transaksi moneter yang melanggar hukum."

"Dakwaan tersebut muncul dari dugaan skema di mana Van Dyke menggunakan informasi rahasia yang sensitif untuk bertaruh di Polymarket," kata jaksa AS untuk Distrik Selatan New York dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Anadolu, Jumat (24/4/2026).

Polymarket adalah salah satu pasar prediksi paling terkenal bagi para petaruh, dan para penyelidik mengatakan "perdagangan yang luar biasa besar" tersebut segera menarik perhatian penegak hukum.

Menurut penyelidikan, trader tersebut membuka akun pada akhir Desember di Polymarket dan bertaruh total sekitar USD33.034 bahwa Maduro akan lengser pada bulan Januari.

Tak lama setelah taruhan itu dilakukan, AS meluncurkan operasi militer rahasia yang menangkap Maduro dan istrinya dari kompleks kepresidenan mereka di Ibu Kota Venzuela, Caracas, dan mengekstradisi mereka ke New York untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba federal.

Setelah penangkapan Van Dyke, para pejabat federal menekankan beratnya kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

"Pengumuman hari ini memperjelas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan FBI ini akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk membela tanah air dan menjaga rahasia negara kita," kata Direktur FBI Kash Patel dalam sebuah pernyataan.

WASHINGTON - Penculikan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel akan menjadi operasi yang mudah bagi militer Amerika, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu diungkap Trump saat berbicara kepada wartawan di atas Air Force One pada hari Selasa.

Trump memuji strateginya untuk mengisolasi negara kepulauan itu secara ekonomi, yang telah berada di bawah embargo perdagangan AS sejak 1960, sebagai cara untuk memaksa Havana membuat konsesi.

“Sementara itu, ada embargo. Tidak ada minyak. Tidak ada uang. Tidak ada apa pun,” katanya.

Ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan operasi serupa dengan yang menyebabkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bulan lalu, Trump menjawab, “Saya tidak ingin menjawab itu. Mengapa saya harus menjawab itu?”

Kemudian ia menambahkan, “Jika saya mempertimbangkannya, itu tidak akan menjadi operasi yang sangat sulit seperti yang dapat Anda bayangkan, tetapi saya rasa itu tidak perlu.”

AS menculik Maduro dan mengadilinya di tanah Amerika bulan lalu, dengan mengklaim ia adalah kepala kartel narkoba dan bukan pemimpin yang sah. Banyak negara non-Barat, termasuk Rusia dan China, mengutuk serangan tersebut.

Prancis dan Spanyol mengutuk langkah tersebut dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya mengkritiknya, sementara pernyataan bersama menegaskan kembali posisi lama blok tersebut bahwa mereka tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis dan mendesak "transisi damai" menuju demokrasi di Venezuela.

Pemerintahan Trump mengatakan operasi tersebut sebagian bertujuan menempatkan ekspor minyak negara itu di bawah kendali AS.

Washington sejak itu mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang memasok minyak mentah ke Kuba, yang sangat bergantung pada impor untuk energi. Meksiko, pemasok utama, telah menyerah pada tekanan AS dan mengurangi pengiriman.

Warga Kuba beralih ke kompor arang dan, jika tersedia, panel surya karena kekurangan listrik semakin memburuk. Trump menyalahkan krisis kemanusiaan tersebut pada Havana.

“Saat ini Kuba adalah negara gagal dan mereka bahkan tidak memiliki bahan bakar jet untuk pesawat terbang agar bisa lepas landas,” katanya kepada wartawan.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang bernegosiasi dengan Kuba atas nama Washington, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat bahwa pemerintahan Trump “sangat ingin melihat rezim di sana berubah,” mengklaim “itu tidak berarti kita akan membuatnya berubah,” yang merupakan kekhawatiran Havana.

WASHINGTON - Operasi militer AS di Karibia, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, telah menelan biaya hampir USD3 miliar atau mencapai Rp50,4 triliun. Bloomberg melaporkan bahwa biaya tersebut bisa bertambah bagi pembayar pajak Amerika.

Angkatan Laut AS telah mempertahankan kehadirannya di lepas pantai Venezuela dengan dalih transisi kekuasaan setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penculikan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada awal Januari.

Keduanya saat ini berada dalam tahanan AS di New York, menghadapi tuduhan federal terkait narkoterorisme, impor kokain, dan pelanggaran senjata, yang mereka bantah.

Militer AS – yang telah dikerahkan di seluruh Karibia selatan dan Pasifik timur sejak Agustus dalam apa yang awalnya disebut misi anti-narkotika – telah memberlakukan blokade parsial untuk memastikan kepatuhan dari otoritas Venezuela yang tersisa.

Presiden Donald Trump secara terbuka mengatakan AS akan "menjalankan negara itu" sampai "transisi kekuasaan yang bijaksana" selesai.

Gedung Putih mengklaim bahwa operasi Venezuela tidak membebani wajib pajak tambahan karena pasukan yang terlibat sudah dikerahkan, tetapi perhitungan Bloomberg berdasarkan pengeluaran harian Angkatan Laut menunjukkan biaya operasional untuk puluhan kapal, jet tempur, drone, dan kapal logistik mencapai puncaknya lebih dari USD20 juta per hari dari pertengahan November hingga pertengahan Januari, yang dilaporkan mendorong totalnya menjadi lebih dari USD2,9 miliar sejak pengerahan dimulai.

Grup serang USS Ford saja menelan biaya sekitar USD11,4 juta per hari, termasuk logistik, intelijen, dukungan siber, dan latihan operasional.

Sebagian besar pengeluaran dasar ditanggung oleh pendanaan pertahanan yang ada, tetapi dengan penambahan operasi tempur, proyeksi untuk tahun ini diperkirakan akan terlampaui, kata media tersebut.

Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbukti sekitar 303 miliar barel – sekitar 17% dari total global dan terbesar di dunia. AS telah menengahi kesepakatan 50 juta barel dengan otoritas sementara Venezuela dan menggunakan kehadiran militernya untuk memastikan pendapatan dikelola sesuai dengan ketentuan Washington.

Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan bahwa kehadiran yang berkelanjutan juga berfungsi sebagai peringatan bagi aktor regional lainnya.

Selain Venezuela, ia telah mengeluarkan ancaman kepada Kolombia, Meksiko, Kuba, dan Panama, dengan alasan narkoba, migrasi, dan kontrol strategis. Ia tidak mengesampingkan operasi darat di masa depan.

Tindakan Washington terhadap Venezuela telah menuai kecaman internasional yang luas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan tujuan Amerika adalah "untuk mendominasi ekonomi dunia" dan "mengendalikan semua jalur untuk memasok sumber daya energi bagi negara-negara terkemuka di dunia dan semua benua."

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat secara aktif menggunakan model AI Claude dari Anthropic selama operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bulan lalu. Kabar itu diungkap Axios dan The Wall Street Journal.

Media itu mengungkapkan teknologi perusahaan yang berfokus pada keamanan tersebut memainkan peran langsung dalam serangan mematikan di luar negeri.

Claude digunakan selama operasi aktif, bukan hanya dalam fase persiapan, Axios dan WSJ melaporkan pada hari Jumat. Peran pastinya masih belum jelas, meskipun militer sebelumnya telah menggunakan model AI untuk menganalisis citra satelit dan intelijen secara real-time.

Kebijakan penggunaan laboratorium AI yang berbasis di San Francisco tersebut secara eksplisit melarang teknologinya digunakan untuk "memfasilitasi kekerasan, mengembangkan senjata, atau melakukan pengawasan."

Tidak ada warga Amerika yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan tentara dan personel keamanan Venezuela dan Kuba tewas pada 3 Januari.

"Kami tidak dapat berkomentar apakah Claude, atau model AI lainnya, digunakan untuk operasi spesifik apa pun, rahasia atau tidak," kata juru bicara Anthropic kepada Axios.

“Penggunaan Claude apa pun – baik di sektor swasta maupun di pemerintahan – diharuskan untuk mematuhi Kebijakan Penggunaan kami.”

Para pesaing Anthropic, OpenAI, Google, dan xAI milik Elon Musk, semuanya memiliki kesepakatan yang memberikan akses kepada Pentagon ke model mereka tanpa banyak perlindungan yang berlaku untuk pengguna biasa.

Tetapi hanya Claude yang digunakan, melalui kemitraan dengan Palantir Technologies, pada platform rahasia yang digunakan untuk pekerjaan paling sensitif militer AS.

Pengungkapan ini terjadi pada saat yang canggung bagi perusahaan, yang telah menghabiskan beberapa minggu terakhir secara publik menekankan komitmennya terhadap “perlindungan AI” dan memposisikan dirinya sebagai alternatif yang sadar akan keselamatan dalam industri AI.

CEO Dario Amodei telah berulang kali memperingatkan bahaya eksistensial yang ditimbulkan oleh penggunaan kecerdasan buatan yang tidak terkendali.

Pada hari Senin, kepala Tim Riset Perlindungan Anthropic, Mrinank Sharma, tiba-tiba mengundurkan diri dengan peringatan samar bahwa “dunia dalam bahaya.”

Beberapa hari kemudian, perusahaan tersebut menggelontorkan USD20 juta ke dalam kelompok advokasi politik yang mendukung regulasi AI yang kuat.

Pada saat yang sama, Anthropic dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Pentagon mengenai apakah akan melonggarkan pembatasan penggunaan AI untuk penargetan senjata otonom dan pengawasan domestik.

Kebuntuan ini telah menunda kontrak senilai hingga USD200 juta, dengan Menteri Perang Pete Hegseth bersumpah tidak menggunakan model yang "tidak memungkinkan Anda untuk berperang."

CARACAS - Israel dilaporkan telah menerima pengiriman minyak mentah pertamanya dari Venezuela sejak Amerika Serikat (AS) memberlakukan blokade terhadap negara Amerika Latin tersebut dan menculik presidennya. Bloomberg melaporkan pada hari Selasa, mengutip orang-orang yang mengetahui kesepakatan tersebut.

AS melancarkan operasi militer untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari, dan sekarang mengklaim telah menguasai ekspor minyak negara tersebut.

Sebanyak tujuh kapal tanker yang dianggap melanggar sanksi AS telah disita sejak saat itu, termasuk kapal tanker berbendera Rusia di Atlantik tengah. Washington juga telah melarang produsen minyak Venezuela untuk berbisnis dengan Rusia dan China.

Sumber yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa minyak tersebut sedang diangkut ke Bazan Group, pengolah minyak mentah terbesar di Israel.

Pengiriman ini dilaporkan merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020, ketika Israel menerima sekitar 470.000 barel, menurut data yang dilacak Kpler.

Menteri Informasi Venezuela Miguel Perez Pirela dalam unggahan di X pada hari Rabu menyebut laporan pengiriman minyak tersebut sebagai "PALSU!"

Pengiriman yang dilaporkan tersebut merupakan bagian dari upaya Washington mengalihkan aliran minyak Venezuela ke pembeli internasional baru.

Awal pekan ini, Reuters mengutip sumber perdagangan yang mengatakan dua kilang minyak milik negara India membeli dua juta barel minyak mentah Venezuela untuk pengiriman pada paruh kedua bulan April.

Pekan lalu, kantor berita tersebut melaporkan, mengutip jadwal pengiriman, bahwa dua juta barel minyak mentah dari negara Amerika Selatan tersebut telah dikirim ke kilang-kilang milik produsen minyak Repsol di Spanyol.

Pada saat yang sama, China, yang dulunya merupakan importir utama minyak Venezuela, dilaporkan telah beralih ke minyak mentah berat Iran untuk menggantikan pengiriman yang terhenti karena blokade AS.

China telah mengutuk tindakan AS terhadap Venezuela, dengan mengatakan penggunaan kekerasan dan penghentian pengiriman minyak melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara tersebut.

Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington berencana "mengendalikan sumber daya minyak Venezuela tanpa batas waktu."

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan awal pekan ini bahwa AS sedang berupaya menguasai semua jalur pasokan energi internasional dalam upaya mencapai dominasi ekonomi global.

WASHINGTON - Amerika Serikat menyerahkan kembali kepada Venezuela satu kapal tanker minyak yang disita awal bulan ini. Kabar itu dilaporkan Reuters pada hari Rabu, mengutip dua pejabat Amerika yang berbicara dengan syarat anonim.

Para pejabat tersebut tidak memberikan alasan untuk mengembalikan kapal tersebut, yang mereka identifikasi sebagai kapal tanker super berbendera Panama M/T Sophia, yang dicegat Penjaga Pantai AS dan pasukan militer pada 7 Januari saat membawa minyak. Pada saat penyitaannya, Washington menggambarkan Sophia yang dikenai sanksi sebagai "kapal tanker motor armada gelap tanpa kewarganegaraan yang dikenai sanksi."

Seorang pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa tidak jelas apakah minyak masih ada di dalamnya.

Penyerahan Sophia yang dilaporkan ini terjadi di tengah perubahan kebijakan AS terhadap negara kaya minyak tersebut dan pelonggaran sanksi setelah penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari dan keterlibatan selanjutnya dengan pemimpin sementara negara itu, Delcy Rodriguez.

Rodriguez telah berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan utama AS, termasuk membuka sektor minyak Venezuela untuk perusahaan-perusahaan Amerika sebagai bagian dari rencana pembangunan kembali senilai USD100 miliar yang diusulkan. Trump mengatakan AS berencana “mengendalikan sumber daya minyak Venezuela tanpa batas waktu.”

AS telah memberlakukan blokade terhadap ekspor minyak Venezuela yang dikenai sanksi selama beberapa minggu, setelah menyita setidaknya tujuh kapal tanker yang dianggap melanggar sanksi sejak akhir tahun lalu.

Ini termasuk penyitaan kapal berbendera Rusia, Marinera, yang ditangkap pada 7 Januari di Atlantik Utara setelah tuduhan pelanggaran sanksi minyak terhadap Venezuela.

Moskow mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum maritim dan menuntut pembebasan para pelaut yang ditahan. Pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengkonfirmasi dua pelaut Rusia dari Marinera telah dibebaskan dan sedang dalam perjalanan pulang.

CARACAS - CIA “diam-diam berupaya” mendirikan kehadiran permanen di Venezuela guna membentuk masa depan negara itu pasca-Presiden Nicolas Maduro diculik pasukan Amerika Serikat. Kabar itu dilaporkan CNN pada hari Selasa.

Sumber-sumber jaringan tersebut mengatakan CIA berencana menjalankan Venezuela seperti yang mereka lakukan di Ukraina setelah tahun 2014. ‘Meskipun Departemen Luar Negeri AS berencana untuk akhirnya membuka kedutaan resmi di Caracas, mendirikan aneksasi CIA adalah prioritas nomor satu,” kata seorang sumber anonim AS kepada CNN.

Beroperasi dari pos terdepan ini, agen-agen akan menjalin kontak dengan pemerintah Presiden Delcy Rodriguez dan partai-partai oposisi, dan “menargetkan pihak ketiga yang mungkin menjadi ancaman,” kata sumber tersebut.

“Sebelum saluran diplomatik, aneksasi dapat membantu membangun saluran penghubung… yang akan memungkinkan percakapan yang tidak dapat dilakukan oleh para diplomat,” ujar seorang mantan pejabat AS kepada jaringan tersebut.

CIA menolak berkomentar, tetapi kehadirannya di Venezuela bukanlah rahasia. Presiden AS Donald Trump mengizinkan badan tersebut melakukan operasi rahasia di Venezuela Oktober lalu, tiga bulan sebelum Presiden Nicolas Maduro diculik pasukan khusus AS.

Setelah penculikan tersebut, Direktur CIA John Ratcliffe adalah pejabat senior Amerika pertama yang mengunjungi Venezuela untuk bertemu dengan Rodriguez dan para kepala militernya.

Pekerjaan CIA di Venezuela akan mencerminkan "pekerjaan mereka di Ukraina," lapor CNN. Pekerjaan CIA di Ukraina dimulai dengan sungguh-sungguh pada Februari 2014, setelah Presiden Viktor Yanukovich digulingkan dalam kudeta yang diatur oleh AS.

Menurut laporan New York Times, CIA segera mengambil alih pengelolaan badan polisi rahasia Ukraina, SBU, dan badan intelijen militernya, HUR.

Amerika membantu Ukraina mendirikan unit paramiliter, dan melatih agen Ukraina untuk melakukan operasi rahasia di Rusia dengan identitas palsu. Agen yang dilatih CIA membunuh dua komandan separatis Donetsk penting pada tahun-tahun berikutnya, dan terlibat dalam "perang bayangan" dengan Rusia jauh sebelum tahun 2022, lapor Times.

Menurut laporan tersebut, pada tahun 2022, mata-mata Ukraina beroperasi “di dalam Rusia, di seluruh Eropa, dan di Kuba,” sementara CIA telah membangun selusin pangkalan rahasia di sepanjang perbatasan barat Rusia.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat (AS) menggunakan senjata rahasia yang dia sebut "The Discombobulator" untuk melumpuhkan peralatan tempur Venezuela ketika pasukan khusus Delta Force menculik Presiden Nicolas Maduro di Caracas pada 3 Januari lalu.

Trump juga memperbarui ancamannya untuk melakukan serangan militer darat terhadap kartel narkoba, termasuk di Meksiko.

Trump menyampaikan komentar tersebut dalam sebuah wawancaranya dengan The New York Post.

Presiden Republikan itu mengomentari laporan sejumlah media sebelumnya yang menyebut AS memiliki senjata "energi berdenyut". Ada juga yang menyebutnya sebagai senjata sonik.

"The Discombobulator. Saya tidak diizinkan untuk membicarakannya," kata Trump tentang senjata misterius tersebut.

Dia membenarkan bahwa senjata itulah yang membuat peralatan tempur Venezuela tidak berfungsi.

"Mereka tidak pernah meluncurkan roket mereka. Mereka memiliki roket Rusia dan China, dan mereka tidak pernah meluncurkan satu pun," kata Trump dalam wawancara tersebut.

"Kami datang, mereka menekan tombol dan tidak ada yang berfungsi. Mereka sudah siap untuk kami," paparnya, yang dikutip AP, Senin (26/1/2026).

Trump sebelumnya mengatakan ketika menggambarkan penggerebekan di kompleks tempat persembunyian Maduro bahwa AS telah mematikan "hampir semua lampu di Caracas", tetapi dia tidak merinci bagaimana mereka melakukannya.

Presiden Amerika itu juga mengindikasikan bahwa AS akan melanjutkan kampanye serangan militernya dan dapat memperluasnya dari Amerika Selatan ke Amerika Utara seiring upaya pemerintah untuk menargetkan kartel narkoba.

"Kami tahu rute mereka. Kami tahu segalanya tentang mereka. Kami tahu rumah mereka. Kami tahu segalanya tentang mereka," kata Trump. "Kami akan menyerang kartel-kartel itu."

Ketika ditanya apakah serangan itu bisa terjadi di Amerika Tengah atau Meksiko, Trump berkata: "Bisa di mana saja."

Pada hari Jumat lalu, AS melakukan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Samudra Pasifik bagian timur, tindakan pertama sejak penculikan Maduro.

Ini menandai setidaknya 36 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal di Karibia dan Pasifik timur sejak awal September yang telah menewaskan sedikitnya 117 orang.

Trump mengatakan AS telah memindahkan minyak dari tujuh kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela yang telah disita, tetapi tidak akan mengungkapkan di mana kapal-kapal itu sekarang berada.

"Saya tidak diizinkan untuk memberi tahu Anda," kata Trump. "Tapi begini saja, mereka tidak punya minyak. Kami ambil minyaknya."

Selama wawancara, presiden juga mengatakan bahwa dia masih mencoba mencari tahu di mana akan menggantung Hadiah Nobel Perdamaian milik pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang telah diberikan kepadanya awal bulan ini. Hadiah itu bersandar pada patung di Oval Office.

Lebih lanjut, Trump mengatakan kepada The New York Post bahwa kerangka kesepakatan keamanan Arktik yang dia buat dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte akan memberi AS kepemilikan atas tanah tempat pangkalan Amerika berada.

"Kami akan mendapatkan semua yang kami inginkan," kata Trump. "Kami sedang melakukan beberapa pembicaraan menarik."

Sebagian besar kesepakatan potensial masih belum jelas. Para pemimpin Denmark dan Greenland mengatakan kedaulatan pulau itu tidak dapat dinegosiasikan dan juru bicara NATO mengatakan Rutte, dalam percakapannya dengan Trump, tidak mengusulkan "kompromi apa pun terhadap kedaulatan".

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk pertama kalinya, mengakui senjata sonik rahasia dikerahkan oleh pasukan militer Amerika selama serangan 3 Januari di Venezuela. Dalam serangan itu, pasukan khusus Amerika menculik Presiden Nicolas Maduro, dan istrinya; Cilia Flores.

Pengakuan itu muncul setelah ada kesaksian tentang tentara Venezuela mengalami mimisan dan muntah darah akibat serangan senjata misterius.

Berbicara di acara "Katie Pavlich Tonight" di NewsNation, Trump menyatakan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki teknologi serupa.

"AS memiliki senjata yang tidak diketahui negara lain," kata Trump, menggambarkan serangan 3 Januari sebagai "serangan yang luar biasa".

Ketika ditanya apakah warga Amerika harus khawatir tentang kekuatan senjata tersebut, Presiden Trump, tanpa memberikan detail teknis, mengatakan, "Ya, ya...Itu sesuatu yang tidak ingin saya bicarakan...tidak ada negara lain yang memilikinya. Dan saya katakan mungkin lebih baik untuk tidak membicarakannya, tetapi kita memiliki beberapa senjata yang luar biasa."

Laporan tentang penggunaan senjata sonik selama serangan militer AS di Venezuela bermunculan setelah Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membagikan kesaksian yang diduga berasal dari salah satu pengawal Presiden Maduro sendiri, yang menggambarkan apa yang terjadi ketika senjata rahasia tersebut digunakan.

Saksi mengatakan dia melihat sesuatu diluncurkan yang tidak bisa dia gambarkan dengan jelas, tetapi terasa seperti gelombang suara yang sangat kuat. "Tiba-tiba, saya merasa kepala saya meledak dari dalam," ujarnya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa alat itu menyebabkan beberapa tentara mimisan dan bahkan muntah darah, dengan banyak yang pingsan dan tidak dapat berdiri.

Segera setelah Trump berbicara tentang senjata rahasia AS, Rusia menuntut informasi lebih lanjut tentang senjata tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa badan intelijen Rusia telah ditugaskan untuk memeriksa pernyataan Trump, menurut laporan The Global Times, Jumat (23/1/2026).

"Kami memiliki layanan terkait yang tugasnya meliputi pengumpulan dan analisis informasi mengenai masalah ini. Mereka sedang menjalankan tugasnya. Tetapi dalam kasus ini, mungkin masih perlu bagi kami untuk mendengar klarifikasi tentang apa yang dimaksud oleh Presiden Amerika Serikat," imbuh dia.

Awal bulan ini, pasukan khusus Delta Force AS menculik Maduro dan istrinya. Maduro sekarang menghadapi tuduhan terorisme narkoba di Amerika Serikat. Namun, dia telah menyatakan tidak bersalah.

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara aktif mencari orang dalam di pemerintahan Kuba untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri pemerintahan Komunis. Langkah itu didorong oleh penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan memandangnya sebagai cetak biru untuk Havana.

Para pejabat melihat ekonomi Kuba "hampir runtuh" dan rezim tersebut sangat rapuh setelah kehilangan pendukung vitalnya di Venezuela, demikian laporan Wall Street Journal, mengutip berbagai sumber.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan Kuba tidak akan lagi menerima minyak atau uang untuk "layanan keamanan" yang diberikannya di negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu dan militer AS mulai sekarang akan bertanggung jawab atas perlindungan Venezuela.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez mengatakan negaranya telah diserang Amerika Serikat selama 66 tahun dan siap membela diri hingga tetes darah terakhir.

Sebelumnya pada hari itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan Kuba tidak akan lagi menerima minyak Venezuela sebagai kompensasi untuk layanan keamanan.

"Kuba tidak menyerang, Kuba telah diserang oleh AS selama 66 tahun. Kuba tidak menimbulkan ancaman. Kuba sedang bersiap untuk mempertahankan tanah air hingga tetes darah terakhir," tegas pemimpin Kuba di X.

CARACAS - Pada awal abad lalu, Venezuela dianggap sebagai ekonomi terkemuka di Amerika Selatan. Setidaknya sebagian dari ceritanya adalah bahwa negara tersebut menemukan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1922.

Saat ini, negara tersebut memiliki cadangan terbesar di antara semua negara di dunia, 303 miliar barel. Meskipun kedengarannya bagus di atas kertas, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ekonominya adalah yang termiskin di Amerika Selatan. Teka-tekinya adalah, bagaimana bisa menjadi begitu buruk dengan semua kekayaan minyak yang menunggu untuk dimonetisasi?

Langkah besar pertama yang salah arah terjadi pada tahun 1976, ketika pemerintah Venezuela memutuskan untuk menasionalisasi semua perusahaan minyak asing di negara tersebut. Sebagai gantinya, bisnis minyak baru yang diperoleh tersebut secara luas ditempatkan di bawah perusahaan minyak milik negara, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Namun, yang mungkin mengejutkan, perekonomian awalnya tidak runtuh. "Yang membuatnya tetap bertahan adalah mereka masih memproduksi minyak," kata Robert Wright, seorang profesor tamu sejarah di Universitas Austin, kepada FOX Business, Senin (19/1/2026). "Bahkan bagi seorang sosialis pun butuh waktu untuk mengacaukannya."

Venezuela Menuju Sosialisme Sepenuhnya

Perubahan selanjutnya terjadi dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai pemimpin Venezuela pada tahun 1998. Setahun kemudian, dia memperkenalkan "Rencana Bolivar". "Yang berisi tujuan yang melibatkan program pengentasan kemiskinan yang mencakup pembangunan jalan, pembangunan perumahan, dan vaksinasi massal," kata kelompok think tank Council on Foreign Relations (CFR) yang berbasis di Amerika Serikat.

Keinginan pemerintah mungkin tampak penuh belas kasih, tetapi pada kenyataannya, Chavez segera membawa negaranya menuju sosialisme sepenuhnya.

Pada tahun 2002, pemerintahan Chavez memecat para eksekutif puncak di PDVSA dan 18.000 pekerja lainnya, banyak di antaranya sangat terampil dalam ekstraksi minyak bumi.

Sebagian besar dari mereka yang dipecat beremigrasi ke negara lain. Masalahnya kemudian adalah siapa yang akan dipekerjakan untuk menjalankan bisnis minyak? Ternyata banyak penunjukan di PDVSA diberikan kepada kroni politik daripada para ahli ekstraksi minyak bumi yang terampil.

Tanpa pekerja industri minyak yang terampil, bisnis milik negara tersebut menurun; awalnya perlahan, kemudian sangat cepat.

"Mereka tidak menjalankannya seperti bisnis, dan mereka tidak berinvestasi kembali di perusahaan untuk menjaga kelangsungannya," kata Steven Blitz, kepala strategi makro global di GlobalData TSLombard, kepada FOX Business.

Baru-baru ini, produksi minyak Venezuela mencapai 1,1 juta barel per hari dibandingkan dengan 3,7 juta pada tahun 1970, menurut data dari Statbase.org.

Hiperinflasi Hancurkan Venezuela

Hugo Chavez meninggal pada 5 Maret 2013. Kepemipinan Venezuela diteruskan oleh anak didik Chavez; Nicolás Maduro Moros, yang mengambil alih peran presiden Venezuela pada tahun 2013. Alih-alih membaik, di bawah kondisi ekonomi Venezuela justru semakin memburuk di bawah Maduro.

Untuk menenangkan penduduk, pemerintah Maduro menyediakan layanan oleh negara. Tetapi ada kekurangan. "Mereka membayarnya dengan mencetak uang, yang tentu saja menyebabkan hiperinflasi," kata Wright.

Hiperinflasi dimulai pada tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada 375.000% pada tahun 2019, menurut data Trading Economics.

Ada masalah lain. "Pemerintah mengambil alih industri minyak, berpikir itu akan menjadi sumber pendapatan yang besar," kata Blitz. "Pada akhirnya, pendapatan menurun."

Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa diandalkan negara tersebut; tidak ada bank besar, tidak ada sektor penting lainnya selain pedagang tunggal yang bekerja sendiri. "Mereka tidak pernah mengembangkan ekonomi," kata Wright.

Selama dekade terakhir, Venezuela telah dikenai berbagai sanksi dari AS. Sanksi-sanksi ini beragam tetapi terutama bertujuan untuk menghambat penguasa negara dengan memberlakukan berbagai larangan, termasuk melarang orang untuk melakukan pengaturan pembiayaan dengan pemerintah Venezuela.

Selama masa pemerintahan Maduro (2013 hingga awal 2026), jumlah warga Venezuela yang tinggal di negara lain meningkat pesat. Pada tahun 2015, hanya ada 700.000 orang, tetapi jumlah itu telah melonjak menjadi 7,9 juta orang pada tahun lalu, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Kemungkinan besar, setidaknya sebagian dari mereka yang mengungsi adalah pekerja terampil, pekerja yang sangat dibutuhkan negara Venezuela saat ini.

"Orang-orang yang menjalankan Venezuela memiliki pandangan tunggal," kata Blitz. "Mereka mengira pesta itu tidak akan pernah berakhir."

Tetapi ternyata pesta berakhir, dan sekarang banyak yang berharap era baru—yang dimulai dengan penggulingan Maduro—akan segera dimulai.

WASHINGTON - Para pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Venezuela yang garis keras, Diosdado Cabello, beberapa bulan sebelum operasi pasukan khusus Amerika menculik Presiden Nicolas Maduro pada 3 Januari. Komunikasi kedua pihak terjalin sejak itu.

Kontak para pejabat AS dan Cabello tersebut diungkap Reuters pada hari Sabtu (17/1/2026), mengutip beberapa sumber Amerika yang mengetahui masalah tersebut.

Empat sumber mengatakan para pejabat pemerintah Trump memperingatkan Cabello (62) agar tidak menggunakan dinas keamanan atau pendukung partai penguasa militan yang dia awasi untuk menargetkan oposisi Venezuela. Aparat keamanan tersebut, yang mencakup dinas intelijen, polisi, dan angkatan bersenjata, sebagian besar tetap utuh setelah operasi AS 3 Januari.

Cabello disebutkan dalam dakwaan perdagangan narkoba AS yang sama yang digunakan pemerintahan Trump sebagai pembenaran untuk menangkap Maduro, tetapi tidak ditangkap sebagai bagian dari operasi AS.

Komunikasi dengan Cabello, yang juga menyentuh sanksi yang dijatuhkan AS kepadanya dan dakwaan yang dihadapinya, bermula sejak awal pemerintahan Trump saat ini dan berlanjut beberapa minggu sebelum AS menggulingkan Maduro, menurut dua sumber yang mengetahui diskusi tersebut. Pemerintahan Trump juga telah berhubungan dengan Cabello sejak penggulingan Maduro, imbuh empat sumber yang dikutip Reuters.

Komunikasi tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, sangat penting bagi upaya pemerintahan Trump untuk mengendalikan situasi di Venezuela. Jika Cabello memutuskan untuk melepaskan kekuatan yang dikendalikannya, hal itu dapat memicu kekacauan yang ingin dihindari Trump dan mengancam kekuasaan Presiden sementara; Delcy Rodriguez, menurut sumber yang diberi informasi tentang kekhawatiran AS.

Tidak jelas apakah diskusi pemerintahan Trump dengan Cabello mencakup pertanyaan tentang pemerintahan Venezuela di masa depan. Juga tidak jelas apakah Cabello telah mengindahkan peringatan AS. Dia telah secara terbuka berjanji untuk bersatu dengan Rodriguez, yang sejauh ini dipuji oleh Trump.

Meskipun Rodriguez dipandang oleh AS sebagai kunci strategi Presiden Trump untuk Venezuela pasca-Maduro, Cabello secara luas diyakini memiliki kekuatan untuk menjaga rencana tersebut tetap berjalan atau menggagalkannya.

Menteri Venezuela tersebut telah berhubungan dengan pemerintahan Trump baik secara langsung maupun melalui perantara, kata seseorang yang mengetahui percakapan tersebut. Semua sumber minta tak diungkap identitasnya untuk berbicara secara bebas tentang komunikasi internal pemerintah yang sensitif dengan Cabello.

Gedung Putih dan pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan ini.

Cabello Dikenal sebagai Loyalis Maduro

Cabello telah lama dipandang sebagai tokoh paling berpengaruh kedua di Venezuela. Sebagai ajudan dekat mendiang mantan Presiden Hugo Chavez, mentor Maduro, dia kemudian menjadi loyalis Maduro selama bertahun-tahun, ditakuti sebagai penegak utama penindasan. Rodriguez dan Cabello sama-sama telah beroperasi di jantung pemerintahan, legislatif, dan partai sosialis yang berkuasa selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah dianggap sebagai sekutu dekat satu sama lain.

Sebagai mantan perwira militer, Cabello telah memberikan pengaruh atas militer dan badan kontra intelijen sipil negara itu, yang melakukan spionase domestik secara luas. Dia juga terkait erat dengan milisi pro-pemerintah, terutama colectivos, kelompok warga sipil bersenjata yang mengendarai sepeda motor yang telah dikerahkan untuk menyerang para pengunjuk rasa.

Cabello adalah salah satu dari segelintir loyalis Maduro yang diandalkan Washington sebagai penguasa sementara untuk menjaga stabilitas sementara mereka mengakses cadangan minyak negara OPEC tersebut selama periode transisi yang tidak ditentukan.

Namun, para pejabat AS khawatir bahwa Cabello—mengingat rekam jejaknya dalam penindasan dan sejarah persaingan dengan Rodriguez—dapat menjadi perusak, menurut sumber yang diberi informasi tentang pemikiran pemerintah AS.

Rodriguez telah berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri, menempatkan loyalis di posisi-posisi kunci untuk melindungi dirinya dari ancaman internal sambil memenuhi tuntutan AS untuk meningkatkan produksi minyak, menurut wawancara Reuters dengan sumber-sumber di Venezuela.

Elliott Abrams, yang menjabat sebagai perwakilan khusus Trump untuk Venezuela pada masa jabatan pertamanya, mengatakan banyak warga Venezuela akan mengharapkan Cabello untuk disingkirkan pada suatu saat jika transisi demokrasi ingin berjalan maju.

"Jika dan ketika dia pergi, warga Venezuela akan tahu bahwa rezim tersebut benar-benar telah mulai berubah," kata Abrams, yang sekarang berada di lembaga think tank Council on Foreign Relations.

Sanksi dan Dakwaan AS untuk Cabello

Cabello telah lama berada di bawah sanksi AS karena dugaan perdagangan narkoba.

Pada tahun 2020, AS mengeluarkan hadiah USD10 juta untuk Cabello dan mendakwanya sebagai tokoh kunci dalam "Cartel de los Soles", sebuah kelompok yang menurut AS adalah jaringan perdagangan narkoba Venezuela yang dipimpin oleh anggota pemerintah negara tersebut.

AS kemudian menaikkan hadiah tersebut menjadi USD25 juta. Cabello secara terbuka membantah keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.

Beberapa jam setelah penggulingan Maduro, beberapa analis dan politisi di Washington mempertanyakan mengapa AS tidak juga menangkap Cabello—yang tercantum di urutan kedua dalam dakwaan Departemen Kehakiman terhadap Maduro.

"Saya tahu bahwa Diosdado mungkin lebih buruk daripada Maduro dan lebih buruk daripada Delcy," kata anggota Parlemen AS dari Partai Republik, Maria Elvira Salazar, dalam sebuah wawancara dengan "Face the Nation" CBS pada 11 Januari.

Beberapa hari kemudian, Cabello mengecam intervensi Amerika di negara itu, dengan mengatakan dalam pidatonya bahwa "Venezuela tidak akan menyerah."

Namun, laporan media tentang warga yang digeledah di pos pemeriksaan—terkadang oleh anggota pasukan keamanan berseragam dan terkadang oleh orang-orang berpakaian preman—menjadi kurang sering terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Baik Trump maupun pemerintah Venezuela telah mengatakan bahwa banyak tahanan yang dianggap oleh oposisi dan kelompok hak asasi manusia sebagai tahanan politik akan dibebaskan.

Pemerintah AS mengatakan bahwa Cabello, dalam perannya sebagai menteri dalam negeri, mengawasi upaya tersebut. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembebasan berjalan sangat lambat dan ratusan orang masih ditahan secara tidak adil.