JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Usai prosesi penyerahan, Prabowo sempat meninjau cockpit pesawat tempur Rafale hingga sejumlah misil buatan Prancis tersebut.

Penyerahan alutsista digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Adapun alutsista yang diserahkan yakni 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 1 missile meteor dan 6 smart weapon hammer, serta 1 radar GCI GM403.

Prabowo mengawali proses penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat Rafale.

Selanjutnya, rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Usai prosesi, Prabowo langsung meninjau sejumlah alutsista di lokasi. Prabowo tampak menerima penjelasan dari Tonny Harjono saat meninjau misil yang dipamerkan di area acara.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak

Setelah itu, Prabowo meninjau cockpit Rafale dengan menaiki tangga yang telah disiapkan. Dari atas tangga, Prabowo melihat langsung interior cockpit Rafale didampingi prajurit TNI AU.

Pesawat MRCA Rafale ini berfungsi memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Prabowo kemudian melanjutkan peninjauan ke radar GCI GM403. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbincang dengan pihak perusahaan produsen alutsista tersebut.

Radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Selain itu, Prabowo turut menyapa prajurit TNI AU yang bersiaga di sekitar area alutsista, termasuk saat meninjau pesawat Falcon 8X. Pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Pesawat lain yang diserahkan yakni A400M MRTT yang menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

LAMPUNG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menghidupkan kembali spirit perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai fondasi penguatan moderasi beragama. Termasuk dalam transformasi pesantren dan penguatan kebangsaan di tengah tantangan sosial keagamaan saat ini.

Dorongan tersebut mengemuka dalam bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah: Pendiri NU Penggerak NKRI bertema The Mastermind of Movement: Mengupas Tuntas Seni Kepemimpinan Inklusif dan Dialektika Moderasi yang digelar di UIN Jurai Siwo Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang refleksi untuk menghidupkan kembali pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh penting pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus penggerak kebangsaan Indonesia.

Nasaruddin Umar yang hadir melalui tayangan video menegaskan pesantren merupakan institusi pendidikan asli Indonesia yang telah teruji oleh zaman dan memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas bangsa serta mencetak kader pemimpin berjiwa nasionalisme dan keislaman.

“Pemerintah saat ini tengah memperkuat kelembagaan pesantren melalui transformasi Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama,” ucapnya.

Menurut Nasaruddin, langkah tersebut dilakukan agar pesantren tidak hanya menjadi benteng moral, tetapi juga berkembang sebagai pusat inovasi, pemberdayaan ekonomi umat, dan institusi pendidikan yang mampu bersaing secara global.

“Jika dahulu KH. Abdul Wahab Hasbullah menggunakan organisasi dan diplomasi untuk menjaga bangsa, maka hari ini kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga kedaulatan bangsa serta martabat kemanusiaan,” ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin juga menekankan pentingnya meneladani pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam membangun pendidikan Islam yang moderat, adaptif, dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan sejarah perjuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pesantren dan tokoh-tokoh besar seperti Kiai Wahab Hasbullah.

“Ketika berbicara tentang Indonesia dan pesantren, maka tidak lengkap jika tidak membicarakan Kiai Wahab Hasbullah. Beliau bukan hanya pendiri organisasi, tetapi juga pemikir kebangsaan yang menjaga keutuhan Indonesia melalui pendekatan keagamaan yang moderat,” katanya.

Basnang menilai warisan pemikiran Kiai Wahab masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan intoleransi, kekerasan, dan fragmentasi sosial di Indonesia saat ini.

Sementara itu, perwakilan keluarga besar KH. Wahab Hasbullah, Ita Rahmawati, menyebut Kiai Wahab sebagai arsitek dialektika moderasi yang mampu memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan dalam satu napas perjuangan.

“Kiai Wahab mengajarkan bahwa moderasi bukan berarti kehilangan pendirian, tetapi kemampuan menempatkan kebenaran di tengah berbagai ekstremitas,” ujarnya.

Ita menjelaskan, buku tersebut mengulas kepemimpinan Kiai Wahab melalui pendekatan The Mastermind of Movement, yang menggambarkan kemampuan beliau membangun gerakan sosial-keagamaan secara inklusif, strategis, dan visioner.

Kiai Wahab Hasbullah dikenal sebagai salah satu tokoh penting di balik berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926 bersama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Ia juga berperan besar dalam perjuangan Komite Hijaz serta menggagas gerakan intelektual dan kebangsaan seperti Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan.

Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Ida Umami, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali spirit perjuangan ulama pesantren dalam membangun Indonesia.

“Bedah buku ini bukan sekadar membaca sejarah tokoh, tetapi memahami bagaimana pemikiran Kiai Wahab Hasbullah menjadi fondasi moderasi, pendidikan, dan kecintaan terhadap NKRI. Spirit itulah yang penting diwariskan kepada generasi muda,” ujar Ida.

Kegiatan bedah buku dihadiri 3 narasumber yakni Penulis Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah KH. Abdul Mun'im, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah danAkademisi dan Tokoh NU Lampung KH. Ahmad Ishomuddin serta dihadiri sekitar 1.500 peserta dari kalangan pesantren, akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut juga diwarnai penguatan komitmen bersama dalam kampanye “Pesantren Stop Kekerasan” sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, inklusif, dan humanis.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Jepang menawarkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Indonesia. Tawaran alutsista tersebut mulai dari kapal fregat hingga kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membenarkan tawaran tersebut. Menurut Ali, proposal pengadaan datang dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini masih dibahas bersama Kementerian Pertahanan RI. Menurut dia, belum ada keputusan final terkait kemungkinan pembelian alutsista tersebut.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, tetapi masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pertahanan kita,” ujar Ali di kawasan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam penawaran itu, Jepang disebut menawarkan kapal fregat kelas Mogami atau FFM Kumano, serta kapal selam kelas Soryu/JS Jingei. Kedua platform tempur tersebut masuk dalam daftar modernisasi alutsista yang dinilai relevan bagi penguatan armada laut Indonesia.

Ali menegaskan, TNI AL hanya bertindak sebagai operator pengguna. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan. “Kami mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Pembahasan kerja sama pertahanan ini mengemuka usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lihat video: PRABOWO DI JEPANG! Penuhi Undangan Kaisar Naruhito, Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama



Pertemuan tersebut berlangsung setelah Jepang merevisi aturan ekspor peralatan pertahanannya, yang kini memungkinkan Negeri Sakura menjual alutsista ke 17 negara mitra, termasuk Indonesia.

Selain membahas potensi pembelian kapal perang, kedua negara juga menyepakati penguatan kerja sama pertahanan lewat pembentukan Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu. Forum ini akan mempertemukan pejabat pertahanan kedua negara untuk membahas isu kebijakan hingga operasi militer.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jepang turut menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai landasan peningkatan kolaborasi pertahanan.

Sjafrie sebelumnya menilai kerja sama industri pertahanan dengan Jepang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan dalam negeri, terutama transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan.

Sjafrie menyebut Jepang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengembangan teknologi militer, sehingga kolaborasi ini dinilai dapat mendukung modernisasi alat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut Pemerintah Indonesia masih melakukan komunikasi awal dan eksplorasi kerja sama strategis dengan Tokyo di sektor pertahanan. Penegasan itu disampaikan Rico menanggapi adanya ketertarikan Indonesia terhadap sejumlah produk pertahanan Jepang.Berita Indonesia

“Saat ini sifatnya masih dalam tahap penawaran dan penjajakan awal kerja sama. Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Rico.

Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan membangun 1.582 unit kapal ikan baru untuk nelayan di seluruh Indonesia secara bertahap hingga 2028 sebagai bagian dari program modernisasi armada perikanan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan dari total kapal yang akan dibangun, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut dia, program tersebut bertujuan meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan.

Ia juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor maritim.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan tahap awal program difokuskan pada pembangunan 50 unit kapal sepanjang 2026.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional untuk mendukung program tersebut.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi,” kata Latif.

Ia mengatakan persiapan juga mencakup desain kapal, bahan baku, perlengkapan, hingga kesiapan galangan kapal yang akan memproduksi armada tersebut.

Adapun program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain pembangunan kapal, pemerintah juga saat ini sedang membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

Dari target pembangunan sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama, sebanyak 65 lokasi di antaranya telah rampung dibangun.

Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal.

Pemerintah memastikan KNMP dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

Selain itu, kampung nelayan juga akan memiliki cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Republikorp Group dan Baykar perkuat pengembangan drone Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengembangan Bayraktar Kizilelma Unmanned Combat Aircraft (UCAV) pada ajang SAHA 2026 di Istanbul.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kemitraan diperluas menuju pembangunan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan pengembangan UCAV generasi baru.

Melalui kolaborasi antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar Kizilelma ditargetkan memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028.

Chairman Republikorp Group Norman Joesoef mengatakan, kerja sama mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, fasilitas MRO, pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

"Bersama Baykar, kami membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan, mulai dari produksi, maintenance, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan,” ucapnya.

CEO Baykar Haluk Bayraktar menekankan pentingnya kemitraan ini. “Pengembangan Bayraktar Kizilelma menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Turki," tegasnya.

Kerja sama ini menandai transformasi berkelanjutan hubungan Indonesia–Turki menjadi kemitraan strategis industri pertahanan yang berorientasi pada transfer teknologi, pembangunan kapasitas nasional, dan inovasi industri pertahanan masa depan.

Ya idealnya memang Barantin ini harus ada laboratorium yang terintegrasi yang besar di semua titik, tapi kita harus berproses pelan-pelan

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendorong penguatan laboratorium karantina secara bertahap guna meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan penguatan laboratorium diperlukan untuk mendukung efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan aspek kesehatan komoditas.

“Ya idealnya memang Barantin ini harus ada laboratorium yang terintegrasi yang besar di semua titik, tapi kita harus berproses pelan-pelan,” kata Karding di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Karding mengatakan laboratorium terintegrasi dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan komoditas di berbagai titik pemasukan.

Menurut dia, ketersediaan laboratorium yang lebih luas dan memadai akan memperkuat kemampuan Barantin dalam mendeteksi risiko kesehatan pada komoditas yang masuk.

Barantin memiliki 38 unit pelaksana teknis (UPT) operasional dan 2 UPT nonoperasional yang tersebar di berbagai titik pemasukan dan pengeluaran strategis, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan perbatasan di seluruh Indonesia.

Laboratorium karantina saat ini berada di 38 UPT operasional tersebut serta satu UPT nonoperasional khusus laboratorium, yakni Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Ia menambahkan penguatan kapasitas laboratorium juga menjadi bagian dari modernisasi sistem karantina nasional.

Selain itu, Barantin telah memiliki peralatan untuk mendukung pengujian, termasuk pemeriksaan terhadap aspek tertentu pada produk.

“Sekarang saja alat (deteksi) produk halal kita pakai. Barantin sudah punya,” ujarnya.

Karding mengatakan penguatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui modernisasi fasilitas laboratorium, termasuk peningkatan peralatan, perbaikan sarana, serta penguatan sumber daya manusia di berbagai unit layanan karantina.

Ia menuturkan laboratorium terintegrasi idealnya tersedia di seluruh titik pemasukan komoditas.

Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan proses karena harus disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung di lapangan.

Barantin telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun untuk modernisasi seluruh laboratorium karantina di Indonesia hingga 2027.

Modernisasi itu mencakup penggantian peralatan laboratorium, perbaikan gedung, peningkatan sistem layanan, serta penguatan sumber daya manusia.

Program tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi laboratorium dalam mengawal kinerja kekarantinaan, sekaligus meningkatkan kecepatan layanan dan transparansi.

Dengan penguatan laboratorium tersebut, Barantin diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta menjaga keamanan komoditas yang beredar di dalam negeri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain, material equipment, dan berproses..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyelesaian 50 unit kapal perikanan modern pada 2026 sebagai tahap awal program modernisasi armada penangkapan ikan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris dalam pembangunan 1.582 unit kapal perikanan modern.

Ia menuturkan, KKP telah mulai melakukan berbagai persiapan sejak awal tahun, termasuk survei galangan kapal nasional yang akan terlibat dalam pembangunan armada tersebut.

“Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain,material equipment, dan berproses, dan untuk target 2026 ini sementara 50 kapal dulu yang akan kami selesaikan," ujarnya.

Latif mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 gross ton (GT).

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan (AKP) untuk operasional 50 kapal tersebut mencapai sekitar 500 orang.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menambahkan, kebutuhan awak kapal secara keseluruhan untuk program modernisasi mencapai 20.094 orang.

Namun, perekrutan dan penempatan tenaga kerja akan dilakukan bertahap mengikuti kesiapan armada yang dibangun.

“Kalau tahun ini jadinya 50 kapal, ya kami ambilnya 500 orang. Tapi kami sudah punya talent pool dari 20 ribu itu,” kata Nyoman.

Ia menjelaskan, para calon awak kapal wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal modern.

Program modernisasi kapal perikanan nasional mencakup pembangunan 1.582 kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pemerintah menilai modernisasi armada diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasionalkan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya,” kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern.

Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan mencapai 20.094 personel untuk mengoperasikan 1.582 kapal yang akan dibangun pemerintah hingga 2028.

Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 gross ton (GT), 9.469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Latif mengatakan seluruh kebutuhan tenaga kerja itu diharapkan dapat dipenuhi oleh lulusan sekolah pelayaran dan politeknik perikanan di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi,” katanya.

KKP telah menetapkan tahapan rekrutmen awak kapal perikanan modern dimulai dengan pendaftaran pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juli 2026.

Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebelum ditempatkan pada 1 November sampai 23 Desember 2026.

Program modernisasi kapal perikanan sendiri mencakup pembangunan 1.582 unit kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Sebanyak 1.000 kapal 30 GT nantinya diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih dan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara kapal berukuran besar akan mendukung operasi penangkapan ikan di laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.

Sebelumnya, program modernisasi kapal perikanan Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Inggris.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Inggris mendukung pembangunan kapal penangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui program itu, Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri. Program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja dalam ekosistem industri perikanan nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah secara bertahap memodernisasi layanan transportasi umum massal di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjamin kelancaran mobilitas serta meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat.

"Kaltim saat ini sudah memulai transformasi besar menghadirkan angkutan perkotaan modern yang nyaman bagi masyarakat," kata Analis Kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Mochammad Rayani di Samarinda, Jumat.

Ia mengungkapkan pada tahap awal ini proyek transportasi massal ini masih mendapat dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Program percontohan tersebut salah satunya diimplementasikan di Kota Balikpapan yang mencatat antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan massal bernama Balikpapan City Trans (Bacitra).

Sebanyak 21 unit bus Bacitra yang beroperasi secara rutin setiap harinya mampu mencatatkan tingkat keterisian penumpang di atas seratus persen dengan total pengguna harian mencapai 6.332 orang.

Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan meskipun operasionalnya masih ditanggung penuh Kementerian Perhubungan hingga 2026, Pemerintah Kota Balikpapan mulai bersiap mengambil alih pengelolaannya pada 2027 yang diproyeksikan menelan biaya Rp22 miliar per tahun.

Persiapan pemindahan kewenangan itu diiringi dengan penyediaan infrastruktur pendukung berupa 125 halte secara bertahap, di mana 33 titik di antaranya telah berdiri berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dana kepedulian sosial (CSR) dari sejumlah perusahaan.

Mengikuti jejak dari Kota Balikpapan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu memaparkan bahwa pihaknya juga telah melakukan kajian studi kelayakan yang memetakan kebutuhan tujuh rute utama serta enam rute pengumpan.

Menurutnya, penyediaan transportasi publik berstandar pelayanan minimal mendesak untuk direalisasikan karena sistem angkutan konvensional yang ada selama ini tidak memiliki kepastian waktu tunggu, sehingga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.

Upaya peralihan masyarakat menuju angkutan umum massal diyakini pihaknya tidak hanya memberikan penghematan terhadap pengeluaran transportasi rumah tangga, melainkan juga efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan emisi gas buang di jalan raya.

"Target kami, program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam program Bappenas sehingga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang," kata Manalu.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026