Dua orang karyawan Alfamart yang juga merupakan penyandang tunarungu wicara, Meri Amelia (39) dan Boyle Fernando (37) mengunjungi kembali Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 01 Jakarta. Hadir untuk program Alfability Menyapa, mereka berbagi cerita tentang harapan dalam perjalanan hidup kepada siswa-siswi SLBN 01 Jakarta.

Meri mengakui, dirinya sempat khawatir terkait peluang bekerja. Kekuatiran itu semakin besar ketika ia berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Namun, suatu hari tiba-tiba ia mendapat peluang baru.

"Saya ragu waktu itu. Apakah orang seperti saya bisa diterima bekerja di Alfamart," ujar Meri melalui juru bahasa isyarat di SLBN 01 Jakarta, Rabu (19/11).

Kini, Meri telah bekerja sebagai karyawan gerai Alfamart selama 5 tahun. Pernyataan ini pun mendapat reaksi antusias dari sejumlah siswa.

"Di Alfamart, saya melayani konsumen dan menjalankan tugas seperti karyawan lainnya. Benefit yang saya dapatkan juga sama. Tidak ada perbedaan," tambah Meri.

Boyle menambah optimisme melalu gerak tangan dan ekspresinya, bercerita dengan diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Sudah tiga tahun ia bekerja di Alfamart, menjadi pengalaman yang disebut sebagai perjalanan yang membuatnya merasa diterima.

"Saya nyaman bekerja di Alfamart. Teman-teman selalu mendukung. Kalau saya kesulitan, mereka membantu dengan cara yang bisa saya pahami," kata Boyle.

Alfability, Wujud Komitmen Inklusivitas Alfamart

Meri dan Boyle adalah dua dari ribuan teman disabilitas yang bekerja tanpa perbedaan di Alfamart. Menyambut momentum Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember, Alfamart terus memperkuat komitmen untuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing.

Melalui kegiatan Alfability Menyapa, Alfamart menghadirkan kisah-kisah inspiratif ke berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB). Program ini menjadi jembatan bagi para lulusan SLB yang berkarier di Alfamart untuk kembali ke sekolah asal dan berbagi pengalaman kepada adik-adik kelasnya.

Human Capital Director Alfamart, Tri Wasono Sunu, menyebut bahwa kegiatan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang, apa pun keterbatasannya.

"Alfability Menyapa hadir di 10 Sekolah Luar Biasa di 10 kota, membawa cerita para lulusan yang kini bekerja di Alfamart. Kami berharap kisah mereka dapat memotivasi para siswa bahwa keterbatasan bukan hambatan untuk bersaing dan berkontribusi dalam dunia kerja," kata Sunu di tempat terpisah.

Pada periode 19-25 November 2025, Alfability Menyapa digelar di 10 kota, yakni Cilacap, Jakarta, Jambi, Jember, Luwu, Palembang, Parung, Semarang, Banjarmasin, dan Rembang.

Sunu menambahkan, rangkaian kunjungan ini menjadi perjalanan menuju puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember, sekaligus mempertegas bahwa inklusivitas bukan sekadar slogan bagi Alfamart, melainkan praktik yang nyata.

Program Alfability mulai dijalankan pada 2016. Mengambil kata 'ability' yang bermakna kemampuan, Alfability adalah program inklusi yang memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan potensi melalui Alfamart sebagai jembatan mewujudkannya.

Selama hampir satu dekade berjalan, program Alfability telah membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.129 penyandang disabilitas bekerja di Alfamart, dengan rincian 822 di gerai, 289 di pusat distribusi, dan 18 orang bekerja di kantor.

Kehadiran para tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunaruwi, hingga tunarungu wicara di lingkungan kerja Alfamart yang inklusif memperlihatkan budaya perusahaan yang menghargai potensi setiap karyawan tanpa terkecuali.

Dengan perjalanan panjang tersebut, Alfamart berharap Alfability dapat terus menjadi ruang bagi teman disabilitas untuk menunjukkan kemampuan, membangun karier, dan berkontribusi secara lebih luas dalam dunia kerja.

Program Alfability juga memiliki agenda aksi sosial dari Alfamart berupa pemberian puluhan paket goodie bag berisi biskuit, susu, dan berbagai produk lainnya untuk para peserta.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMAN Luwu Utara dan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Rehabilitasi merupakan hak prerogatif presiden, apa itu rehabilitasi?

Sebenarnya masih ada hak lainnya yang dimiliki Presiden selain rehabilitasi yakni abolisi, amnesti, dan grasi. Namun, kali ini Sindonews akan mengulik lebih dalam mengenai rehabilitasi.

Dikutip dari laman PN Negara, rehabilitasi merupakan pemulihan kedudukan seseorang baik dalam hal kemampuan, keadaan, maupun nama baiknya sebagaimana sebelum dia dikenai tindakan hukum atau keputusan yang merugikan.

Rehabilitasi ini menandakan pengakuan negara bahwa seseorang telah mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan berhak atas pemulihan kehormatan serta hak-haknya.

Hak prerogatif tersebut tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi wujud tanggung jawab negara untuk mengembalikan martabat warga negara yang dirugikan oleh proses hukum atau keputusan yang keliru. Secara hukum, pengertian rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk memperoleh kembali kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, atau karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau penentuan orang.

Pemberian rehabilitasi dapat dilakukan pada berbagai tingkat proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Pada tingkat penyidikan dan penuntutan, seseorang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi bila mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar hukum atau karena kesalahan identitas dan penerapan hukum yang keliru.

Sementara itu, rehabilitasi melalui pengadilan diberikan ketika seseorang dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, jika permohonan dilakukan sebelum proses pengadilan, maka pengajuan dilakukan melalui lembaga praperadilan. Putusan rehabilitasi kemudian akan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan sebagai bentuk pemulihan nama baik secara resmi.

JAKARTA - Dua kasus rehabilitasi yang menyita perhatian publik tahun 2025 yakni 2 guru SMAN Luwu Utara dan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Dua kasus tersebut mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dua guru SMAN Luwu Utara yakni Rasnal dan Abdul Muis Muharram terkait kasus dugaan pungutan dana komite sekolah. Keduanya dapat rehabilitasi setelah ditetapkan tersangka.

Kemudian, Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Selain Ira, vonis juga dijatuhkan pada Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Kini, ketiganya mendapat rehabilitasi dari Prabowo.

Berikut sekelumit mengenai kasus 2 guru SMAN Luwu Utara dan Ira Puspadewi yang menyita perhatian publik. Lalu, mendapat atensi Presiden Prabowo.

2 Kasus Rehabilitasi yang Menyita Perhatian Publik

1. Dua guru SMAN Luwu Utara

Dua guru SMAN Luwu Utara yakni Rasnal dan Abdul Muis Muharram mendapat rehabilitasi dari Prabowo. Keputusan pemberian rehabilitasi berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

“Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMA 1 Luwu Utara,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, belum lama ini.

Kasus ini mencuat berawal 5 tahun lalu di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari 10 guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang di antaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

2. Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi

Presiden Prabowo menyetujui memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Ira dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.

Tak hanya Ira, Prabowo juga menyetujui pemberian rehabilitasi untuk Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan terkait kasus yang menjerat ketiganya, DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat.

"Pimpinan DPR kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak Juli 2024," ujar Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Hasil kajian hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. "Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," katanya.

Sebelumnya, 3 mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi KSU akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Ketiganya didakwa telah merugikan negara mencapai Rp1,2 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan hak rehabilitasi kepada dua guru asal Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis Muharram, merupakan bentuk nyata penghormatan negara terhadap profesi guru.

"Dalam kasus dua guru Luwu Utara, kewenangan itu digunakan secara tepat, tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai wujud empati kenegaraan terhadap pengabdian yang tercederai oleh prosedur," kata Agung dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Setibanya di Jakarta usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dini hari tadi, Presiden Prabowo menandatangani surat pemulihan terhadap dua guru tersebut. Prabowo menggunakan hak rehabilitasi untuk memulihkan status dua guru SMAN 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang dipecat karena membantu guru honorer. Presiden menjalankan hak prerogatif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Menurut Agung, pemulihan itu memiliki makna luas, tidak semata menyentuh kepentingan individual. Ia menegaskan bahwa profesi guru tidak dapat dipahami hanya dari sisi kepatuhan pada aturan teknis, tetapi juga dari dedikasi moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada pengabdian mereka.

"Ketika negara memulihkan martabat seorang guru, sesungguhnya negara sedang meneguhkan kembali prinsip dasar pendidikan nasional: bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kerja kemanusiaan yang luhur, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan birokratis," ujarnya.

Guru, yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi garda terdepan dalam membangun generasi bangsa. Banyak di antara mereka bekerja dalam keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan dukungan struktural. Dalam konteks itu, Agung menilai keputusan Presiden Prabowo memulihkan kehormatan dua guru Luwu Utara memiliki makna simbolik yang kuat.

"Keputusan Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi profesi yang menjadi tulang punggung moral bangsa, bukan membiarkannya tersisih oleh kekakuan administratif," jelasnya.

Agung menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti kebijakan. Ia mencontohkan bagaimana Presiden langsung menandatangani surat rehabilitasi setibanya di Tanah Air.

"Penandatanganan surat rehabilitasi segera setelah Presiden tiba dari kunjungan luar negeri memperlihatkan kesungguhan dalam merespons aspirasi publik tanpa menunda," paparnya.

"Dalam tradisi pemerintahan modern, isyarat semacam ini memiliki nilai simbolik yang tinggi: bahwa keadilan bagi rakyat kecil tetap menjadi prioritas di tengah agenda besar kenegaraan," sambungnya.

Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini dinilai sebagai integrasi antara rasionalitas hukum dan kebijaksanaan moral. Agung menekankan bahwa keadilan tidak selalu bisa ditegakkan hanya melalui instrumen hukum formal; diperlukan pula kepekaan terhadap konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat.

"Dalam kasus dua guru tersebut, rehabilitasi menjadi sarana untuk menegakkan keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan - antara teks hukum dan semangat konstitusi," ujarnya.

Lebih jauh, keputusan ini juga menjadi pesan penting bagi dunia pendidikan bahwa pengabdian guru tidak seharusnya berada di bawah bayang-bayang ketakutan hukum. Negara, menurutnya, memiliki kewajiban moral untuk melindungi profesi yang memikul beban mencerdaskan bangsa.

"Dalam kerangka ini, rehabilitasi dua guru dari Luwu Utara tidak hanya menghapus stigma, tetapi juga memperluas horizon keadilan itu sendiri, dari sekadar urusan legal menjadi ekspresi tanggung jawab moral negara terhadap pendidiknya," tutup Agung.

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar guru Indonesia semakin sejahtera dan terjamin kehidupannya. Hal itu diungkapkannya usai Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah.

Surat rehabilitasi ini langsung diberikan oleh Presiden Prabowo setibanya di tanah air usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

"Sesuai niat Bapak Presiden seluruh Guru Indonesia harus semakin sejahtera dan terjamin kehidupannya," tulis Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @seskretariat.kabinet, pada Kamis (13/11/2025).

Diketahui, keputusan pemberian rehabilitasi oleh Prabowo berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada lima tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah.

Keputusan ini diambil usai kepulangannya dari Australia, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (13/11/2025) dini hari. Saat itu kedatangan presiden disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, bersama dua guru yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Dari keterangan, keputusan pemberian rehabilitasi oleh Prabowo berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

"Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui bapak Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 Luwu Utara," kata Prasetyo, saat memberikan keterangan.

Kedua guru tersebut juga dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Prabowo menghampiri mereka, bertegur sapa dan bersalaman hingga berfoto bersama dengan penuh kehangatan.

Prabowo juga pada saat itu langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti tidak bersalah atau setelah menjalani hukumannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dengan penetapan rehabilitasi dari presiden kepada kedua guru tersebut maka harkat dan martabat keduanya menjadi guru kembali seperti sedia kala.

"Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini," tegas Dasco.

Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada lima tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

(emy/haa)
[Gambas:Video CNBC]