#30 tag 24jam
Kubu Nadiem Layangkan Surat ke MA-KY Minta Awasi Sidang Chromebook
Kuasa hukum Nadiem Makarim meminta MA dan KY mengawasi sidang korupsi Chromebook karena merasa ada ketidakadilan dalam penjadwalan saksi dan ahli. [344] url asal
#nadiem-makarim #sidang-chromebook #pengawasan-sidang #korupsi-pengadaan-laptop #kuasa-hukum-nadiem #mahkamah-agung #komisi-yudisial #ketidakadilan-sidang #pemeriksaan-saksi #jaksa-penuntut-umum #prins
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/04/26 19:16
v/199631/
Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) hingga Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi sidang dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook.
Dia menjelaskan alasan pengajuan surat tersebut karena menilai ketidakadilan terhadap putusan majelis hakim pada Selasa (21/4/2026) untuk segera menghadirkan seluruh saksi maupun ahli dari pihak terdakwa pada Rabu (22/4/2026) dan Kamis (23/4/2026).
"Oleh karena itu, hari ini, tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Dodi, hari ini secara resmi kami sudah membuat surat. Kami sudah membuat surat yang kami tunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan DKI, Ketua Mahkamah Agung, lalu Ketua Muda Pengawasan, Ketua Komisi Yudisial, dan Ketua Komisi 3 DPR RI," katanya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Dia kembali menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak Nadiem telah disepakati dihadirkan pada Senin dan Selasa pekan depan.
Menurutnya perubahan mendadak tidak bisa dilakukan karena pihaknya telah membuat janji terhadap saksi dan ahli.
"Sesuai dengan kesepakatan di awal, sidang Senin (dan) Selasa, kami menyiapkan saksi-saksi untuk Senin dan Selasa depan. Tapi tiba-tiba hakim mengatakan untuk Senin depan tidak ada (pemeriksaan) saksi, langsung pemeriksaan Terdakwa," ucapnya.
Dia menambahkan ada ketimpangan atas sejumlah aspek. Dari data yang ditampilkan, dia mengklaim bahwa dalam hal jumlah agenda pembuktian persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan kesempatan 11 kali sedangkan pihaknya 3 kali.
Kemudian rentang waktu sidang, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan 3 bulan sedangkan pihaknya 2 minggu. Jumlah saksi dari Jaksa Penuntut Umum sebanyak 55 kali sedangkan pihaknya 12 orang. Terakhir, jumlah ahli dari Jaksa Penuntut Umum 7 orang sedangkan pihaknya 1 orang.
Dia mengatakan bahwa hakim seharusnya mengedepankan prinsip keadilan untuk pihak Pemohon dan Termohon.
Selain itu, dia mengungkapkan kondisi Nadiem masih butuh perawatan yang intensif karena masalah kesehatan, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter. Namun menurutnya hakim mengabaikan hal tersebut.
"Apa yang mau dikejar dalam persidangan ini? Kalau memang keinginan hakim adalah hanya untuk menghukum Nadiem, ya enggak perlu sidang lagi dong. Kalau memang tujuannya itu. Kan kita ingin mencari keadilan, kita buktikan di persidangan," tandasnya.
Nadiem Makarim Didakwa Memperkaya Diri Rp809 Miliar di Kasus Chromebook
Nadiem Makarim didakwa korupsi Rp809 miliar dalam kasus pengadaan Chromebook, merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Sidang digelar di Jakarta Pusat. [434] url asal
#nadiem-makarim #kasus-chromebook #korupsi-pengadaan-laptop #dakwaan-nadiem #pengadilan-tipikor #jaksa-roy-riady #digitalisasi-pendidikan #laptop-chromebook #chrome-device-management #sistem-operasi-ch
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 08:30
v/75323/
Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Pembacaan dakwaan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Jaksa mengatakan Nadiem bersama terdakwa lainnya melaksanakan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan proses perencanaan yang berlaku.
"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," kata Roy.
Selain itu, para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).
"Mereka juga didakwa melawan hukum karena bersama-sama harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa.
Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.
Dalam sidang tersebut, terdapat 3 terdakwa yang didakwa merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Angka ini dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).
"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia," ucap Roy.
Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.
Perlu diketahui, sidang pembacaan dakwaan seharusnya juga diperuntukkan untuk Nadiem, namun dia sakit sehingga terpaksa absen. Adapun jaksa mendakwa 25 pihak dari perorangan dan korporasi yang memperkaya diri sendiri.
Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri
Sidang korupsi pengadaan Chromebook sebut Nadiem Makarim kantongi Rp809 miliar. Kasus ini libatkan 25 pihak, rugikan negara Rp2,1 triliun. [573] url asal
#nadiem-makarim #kasus-chromebook #korupsi-pengadaan-laptop #sidang-dakwaan #pengadilan-tipikor #sri-wahyuningsih #mulyatsyah #ibrahim-arief #jaksa-roy-riady #digitalisasi-pendidikan #kerugian-negara
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 08:03
v/75306/
Bisnis.com, JAKARTA - Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menyebutkan 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri.
Sidang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang yang sejatinya untuk empat terdakwa, tetapi dibacakan untuk tiga terdakwa karena terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim sakit sehingga berhalangan hadir.
Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.
Jaksa, Roy Riady menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)
"Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa.
JPU menjelaskan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, berdasarkan hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,56 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621.387.678.730,00 (atau Rp621,38 miliar).
Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.
Berikut 25 pihak yang disebut memperkaya diri dalam kasus ini:
1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000
2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,
4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000
5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
6. Suhartono Arham sebesar USD7.000
7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000
9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000
10. Jumeri sebesar Rp100.000.000
11. Susanto sebesar Rp50.000.000
12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000
13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000
14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74
16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48
17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11
18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25
19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41
20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73
21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39
22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22
23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38
24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05
25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)