tahun ini juga kami melakukan 'groundbreaking', dalam arahan Bapak Presiden kami bisa lakukan semester pertama

Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan pada semester I 2026 digelar "groundbreaking" ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Huayou dan EVE Energy yang berkolaborasi dengan perusahaan nasional seperti Antam, IBI dan DBL.

“Insyaallah tahun ini juga kami melakukan 'groundbreaking', dalam arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami bisa lakukan semester pertama,” ujar Bahlil setelah penandatanganan konsorsium Antam–IBI–HYD di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat.

Setelah berbagai persiapan selesai, lanjut dia, maka bisa dilakukan "groundbreaking". Bahlil menjelaskan bahwa proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Huayou ini merupakan lanjutan dari proyek ekosistem baterai EV yang sebelumnya digarap oleh konsorsium LG.

Proyek tersebut sebelumnya disepakati antara Indonesia dan LG Energy Solution dari Korea Selatan pada 18 Desember 2020.

Indonesia Grand Package mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, mulai dari penambangan hingga produksi baterai.

Proyek Indonesia Grand Package menargetkan pembangunan baterai kendaraan listrik dengan kapasitas 30 GWh.

Dalam perjalanannya, LG sudah membangun 10 GWh pertama dan kini tersisa 20 GWh yang akan dilanjutkan oleh Huayou.

LG dikabarkan keluar dari proyek Indonesia Grand Package pada awal 2025, yang kini digantikan oleh Huayou.

“Ini lokasinya nanti ada dua, untuk baterai mobilnya itu di Jawa Barat, tetapi kalau untuk smelter, prekursor, katodanya, dan HPAL-nya itu di Halmahera Timur, Maluku Utara. Karena lokasi tambangnya di Halmahera Timur,” ucap Bahlil.

Bahlil menyaksikan penandatanganan kerangka kerja sama (Framework Agreement) oleh konsorsium Antam–IBI–HYD, yang menandai terbentuknya kemitraan resmi dalam merealisasikan proyek ekosistem baterai listrik terintegrasi.

Penandatanganan kerangka kerja sama ini, sambung Bahlil, dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBI), bersama mitra strategis global Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. untuk mempercepat pengembangan ekosistem baterai terintegrasi di Indonesia.

Adapun kolaborasi ini juga melibatkan HYD Investment Limited, sebuah konsorsium dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. dan EVE Energy Co., Ltd., serta PT Daaz Bara Lestari Tbk.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah bagian dari negosiasi yang cukup panjang sekali sejak saya masih Kepala BKPM/Menteri Investasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyaksikan penandatanganan kerangka kerja sama (Framework Agreement) oleh konsorsium Antam–IBI–HYD, yang menandai terbentuknya kemitraan resmi dalam merealisasikan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi.

“Ini adalah bagian dari negosiasi yang cukup panjang sekali sejak saya masih Kepala BKPM/Menteri Investasi. Waktu itu adalah bagaimana kita mendorong pembangunan realisasi dan membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi,” kata Bahlil setelah penandatanganan konsorsium Antam–IBI–HYD di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Penandatanganan kerangka kerja sama ini, sambung Bahlil, dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBI), bersama mitra strategis global Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. untuk mempercepat pengembangan ekosistem baterai terintegrasi di Indonesia.

Adapun kolaborasi ini juga melibatkan HYD Investment Limited, sebuah konsorsium dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. dan EVE Energy Co., Ltd., serta PT Daaz Bara Lestari Tbk.

Bahlil menegaskan bahwa kepemilikan mayoritas akan dipegang Antam sebagai BUMN karena harus memprioritaskan kepentingan negara sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya ulangi, arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa dalam rangka penggunaan sumber daya alam, baik sekarang maupun di depan, kita harus memprioritaskan kepentingan negara,” ujarnya.

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa pengembangan industri ini masih membutuhkan dukungan mitra luar negeri, terutama dalam bentuk transfer teknologi, akses pasar dan manajemen profesional.

Pertemuan dan penandatanganan tersebut dimaksudkan menegaskan semangat kolaborasi, agar realisasi investasi berjalan saling menguntungkan sembari tetap menjaga prioritas kepentingan negara.

Dengan rencana kapasitas produksi baterai listrik mencapai 20 gigawatt hour (GWh), ekosistem yang dikembangkan diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Asia.

Estimasi nilai investasi proyek ini mencapai 6 miliar dolar AS, dengan potensi penciptaan sekitar 10 ribu lapangan kerja baru. Rencana tersebut akan dirinci lebih lanjut melalui studi kelayakan yang masih disusun.

Proyek ini tidak hanya mendukung pengembangan kendaraan listrik, tetapi juga mendukung pembangkit listrik hijau, termasuk kebutuhan baterai untuk program PLTS 100 GW.

“Jadi ini tidak hanya untuk baterai mobil, tapi ini juga di-design untuk baterai panas surya," kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

"Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China," kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2025).

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

"Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," ujar Luhut.

Lantas, berapa sebenarnya utang Kereta Cepat Whoosh?

Proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$), berdasarkan laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM.

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank.

Dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Dengan demikian, total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api (Persero).

PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 silam sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan.

"Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu," tegas Bobby, sambil memastikan akan berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.

Pernyataan ini ia ungkapkan setelah para anggota anggota Parlemen meminta kepadanya roadmap yang sudah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto kala itu mengungkapkan, roadmap ini menjadi penting karena utang KAI dalam kurun waktu 2 tahun cukup besar. Apalagi, KAI turut menanggung beban proyek kereta cepat.

Dalam kurun waktu 6 bulan saja, kata Darmadi, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp 1,2 triliun. "Dari beban KCIC sendiri sudah Rp 950 miliar dikalikan dua. Lalu, kini sudah Rp 4 triliun lebih. 2024 itu Rp 3,1 triliun," tegasnya.

Ia memproyeksikan, pada 2026 utang KAI bisa mencapai Rp 6 triliun. Jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

Meski proyek itu memberikan beban utang tersendiri bagi BUMN, seperti PT KAI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan APBN pemerintah sama sekali tak terganggu oleh polemik utang itu.

"Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah di situ," ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Suminto mengatakan, proyek yang dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk.

"Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai informasi, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertindak sebagai pemegang saham Indonesia pada KCIC.

Mengutip laporan keuangan 2024 audited dari situs resmi PT KAI, PSBI ternyata merugi hingga Rp 4,19 triliun sepanjang tahun 2024. Pada paruh pertama 2025, PSBI kembali mencatatkan rugi sebesar Rp 1,62 triliun, bedasarkan laporan keuangan 30 Juni 2025 (unaudited).

Tak heran, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Opsi-opsi ini pun juga telah didengar langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu dewan pengawas Danantara.

Seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara kemarin sore, Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.

Purbaya juga menceritakan bahwa ia sempat mengkritik Danantara dalam rapat karena sisa uang dividen BUMN tersebut ditaruh di obligasi pemerintah.

"Sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah keahlian Anda apa?" ungkapnya. "Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena ga sempat kan. Buat proyek kedepan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan sedikit, lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong perkembangan ekonomi."

Purbaya juga mengatakan bahwa perlu ditinjau kembali klausul pembayaran utang antara KCIC dengan China. Apakah ada tertulis harus pemerintah yang bayar atau tidak.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika yang membayar utang adalah Danantara tidak akan menjadi masalah bagi CDB.

"Tapi yang jelas saya tanya tadi, apakah di klausulnya ada tertulis yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB saya pernah diskusi sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya ga ada masalah kalau mereka bayar juga," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan akan menunggu instruksi Presiden terkait pembayaran utang kereta cepat Woosh. "Kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu pemerintah dari Presiden."