JAKARTA - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) menyelenggarakan halalbihalal nasional dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Usaha Farmasi yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Acara ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin , serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar di Angsana Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha farmasi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, cukup memberikan dampak terhadap rantai pasok global.

Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional berdampak langsung pada biaya produksi industri, termasuk sektor farmasi yang sampai saat ini masih bergantung pada bahan baku impor Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang luas untuk mendukung kebutuhan industri. ”Dalam hal ini, GP Farmasi berperan kuat sebagai wadah strategis bagi pelaku industri untuk menjembatani komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong kemandirian dan daya saing sektor farmasi nasional,” katanya.

Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menambahkan stabilitas usaha farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi erat dengan pelaku usaha farmasi. Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan.

Taruna juga menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian besar produsen farmasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik (excellent). Ia menegaskan komitmen BPOM untuk terus berkomunikasi dengan industri guna menjamin kualitas obat, termasuk dari aspek komposisi dan ketersediaan komponen.

Dalam konteks ini, GP Farmasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi. ”Sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia,” jelasnya.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Kusnadi, menegaskan GP Farmasi Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan industri dan pemerintah. Di tengah tekanan global, GP Farmasi Indonesia berkomitmen menjadi penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha, guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga, harga tetap stabil, dan industri farmasi nasional tetap kompetitif.

GP Farmasi Indonesia sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai 3 bulan kedepan. ”Kami juga yakin bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membawa dampaik baik dalam menjaga stabilitas obat di Indonesia,” tandasnya.

Dengan semangat kebersamaan yang diangkat dari filosofi Nusantara, GP Farmasi Indonesia mendorong terciptanya harmoni antara inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri farmasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, menjaga stabilitas harga obat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BOGOR - Warga Bogor dan sekitarnya menyambut baik cek kesehatan gratis dalam Program Cek Segitiga PT Dexa Medica yang diselenggarakan di Bogor, Minggu 12 April 2026. Hasil dari cek kesehatan gratis yang diikuti ratusan warga menunjukkan bahwa 7 dari 10 (73,8%) peserta berisiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Hasil pemeriksaan kesehatan ini menekankan pentingnya deteksi dini sebagai upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Tingginya angka risiko tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Cek kesehatan gratis ini diikuti oleh 679 warga Bogor dan sekitarnya. Hasil skrining di lapangan menemukan 54,2% memiliki kadar kolesterol di atas normal (>199 mg/dL), 42,1% terdeteksi tekanan darah tinggi, dan 10,3% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL.

Dokter umum dari RS Mulia Pajajaran dr Ghivarel Adriensa mengatakan, hasil ini sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin rentan terhadap gaya hidup kurang aktif. Ia juga menambahkan bahwa banyak peserta yang sebenarnya sudah berada pada kondisi cukup serius, namun tidak menyadarinya karena tidak merasakan gejala.

“Ada peserta dengan gula darah sangat tinggi, bahkan sampai 500 mg/dL, atau tekanan darah di atas 200, tapi tidak ada keluhan. Ini yang berbahaya, karena penyakit-penyakit ini sering tidak bergejala di awal. Makanya skrining itu sangat penting,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga gaya hidup sehat secara konsisten, tidak hanya bergantung pada hasil pemeriksaan. “Kesehatan itu dinamis. Hari ini sehat, belum tentu besok. Jadi penting untuk menjaga pola makan sesuai guideline, rutin olahraga 3–5 kali seminggu, tidak merokok, serta mengelola stres. Yang paling penting, hindari gaya hidup sedentary dan mulai aktif bergerak,” pesannya.

Manager Dharma Dexa Mateus Ramidi menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Dexa Group dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendukung kesehatan nasional. “Tahun 2026 ini, program Cek Segitiga dimulai dari Bogor. Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar program ini benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan layanan kesehatan gratis,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa Dexa Group tidak hanya berfokus pada layanan preventif, tetapi juga memastikan akses terhadap pengobatan yang berkualitas. Dexa Medica terus berkomitmen menyediakan obat generik berkualitas dengan jangkauan luas melalui 38 cabang di seluruh Indonesia. ”Kami percaya, ketersediaan obat yang merata menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya. Cek Segitiga Dexa Medica di Jogja, Deteksi 6 dari 10 Warga Risiko Penyakit Kronis

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Group berharap dapat terus memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif sekaligus membangun budaya deteksi dini di tengah masyarakat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.

JAKARTA - Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) akan melaporkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ke kepolisian. Pelaporan terkait pernyataannya yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Koordinator FSKMP, Purwanto M Ali, menegaskan pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan publik, dan berdampak pada marwah pemerintah pusat. “Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” kata Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Mensos Sebut 40.000 Peserta BPJS PBI JKN Sudah Ajukan Reaktivasi

Menurut Purwanto, pernyataan yang kemudian viral di ruang publik telah membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10. Padahal, kata dia, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu dan kriteria program, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada Presiden.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemkot Denpasar mengaktifkan kembali PBI JK untuk desil 6 hingga 10 menggunakan APBD. Langkah itu dinilai dapat memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat seakan-akan pemerintah pusat “tidak berpihak kepada rakyat”.

“Padahal berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” lanjutnya.

Atas dasar itu, FSKMP akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan pernyataan I Gusti Ngurah Jaya Negara ke aparat penegak hukum. FSKMP juga menyampaikan telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses tersebut.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum ini. “Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Proses akan kami jalankan secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

JAKARTA - Perda DKI Jakarta No 7/2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi disahkan dan diundangkan. Perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum dalam mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Namun, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Sehat menyampaikan catatan terkait adanya perbedaan substansi. Yakni antara naskah raperda hasil Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2025 dengan perda yang telah diundangkan tertanggal 31 Desember 2025. Perda KTR Disorot Publik: Sejauh Mana Aturan Baru Ini Ubah Peta Sosial dan Ekonomi Jakarta?

Koalisi menilai terdapat perubahan pada beberapa pasal yang sebelumnya telah disepakati dalam sidang paripurna. Salah satu yang disoroti adalah Pasal 17 ayat (6). Dalam naskah Rancangan Perda hasil paripurna, ketentuan tersebut memuat larangan penyelenggaraan reklame rokok di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, dalam Perda No 7/2025, ketentuan tersebut berubah menjadi larangan mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat penambahan Pasal 17 ayat (7) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan larangan memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan gubernur. Perubahan tersebut juga berdampak pada ketentuan sanksi administratif.

Dalam raperda hasil paripurna, Pasal 18 ayat (6) mengatur sanksi denda sebesar Rp10 juta bagi pihak yang memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok di tempat umum. Ketentuan ini tidak tercantum dalam Perda yang telah diundangkan. Demikian pula Pasal 18 ayat (8) yang sebelumnya mengatur denda Rp100 juta bagi penyelenggara reklame rokok di seluruh wilayah DKI Jakarta, juga tidak lagi dimuat.

Sekjen Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi mengatakan, perubahan substansi setelah sidang paripurna perlu mendapat penjelasan. Menurutnya, sidang paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

“Perda No 7/2025 ini cacat prosedur karena mengubah hasil sidang paripurna DPRD yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam pembentukan peraturan perundangan,” katanya dalam siaran tertulis, Jumat (13/2/2026).

Pendapat senada diungkapkan Sekjen Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto. Ia menyoroti dihapusnya sanksi administratif atas larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.

“Dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok ini, ayat larangan memajang bungkus rokok di tempat penjualan masih ada, namun sanksinya dihapus. Artinya ayat larangan memajang tersebut dilemahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Manik Marganamahendra dari Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengatakan, perda ini mengindikasikan intervensi kuat pihak lain selama 14 tahun Jakarta tanpa Perda KTR hingga hari ini. Menurutnya, Jakarta seharusnya menjadi barometer nasional. Pedagang Tolak Larangan Penjualan Rokok di Pasar Tradisional

Sayangnya perda baru ini tidak menunjukan itikad untuk lebih ketat mengatur iklan, promosi, dan sponsorship rokok di Jakarta. ”Jangan sampai kesehatan warga digadaikan untuk berkompromi dengan industri rokok,” tuturnya.

Sementara Yun Indriaty dari Smokefree Jakarta (SFJ) menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses legislasi untuk menjaga kepercayaan publik. “Jika hasil paripurna bisa diubah secara sepihak, ini akan menjadi preseden buruk, yang di kemudian hari orang akan beranggapan bahwa pihak manapun bisa mengubah peraturan perundangan sesuai kepentingannya walaupun telah disepakati di sidang paripurna,” tutur Yun Indriaty.

TANGERANG - Manajemen Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video dari seorang pria yang dengan nada marah meminta agar anaknya untuk dirawat, yang kemudian memunculkan tuduhan bahwa rumah sakit menolak pasien BPJS Kesehatan . Tuduhan tersebut adalah tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.

Sejak kedatangan, pasien anak berusia 4 tahun tersebut telah mendapatkan pelayanan medis lengkap di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Meliputi pemeriksaan dokter, pemasangan infus, pemeriksaan lab, radiologi, observasi, sampai konsultasi dengan Dokter Spesialis Anak. Wamenkes Tegaskan Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Cuci Darah Meski PBI sedang Reaktivasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien anak juga telah direkomendasikan untuk dirawat inap, sehingga tidak ada tindakan penolakan pelayanan dalam bentuk apa pun. Mengenai pria yang bersuara dalam video viral tersebut bukan ayah pasien, melainkan kakeknya, yaitu Edih Jayadi.

Dalam situasi emosional, Edhih menyebut bahwa “anaknya harus dirawat”, padahal yang dimaksud adalah putri beliau (ibu dari pasien anak) yang saat itu juga merasa tidak sehat. Konteks ini tidak muncul dalam potongan video, sehingga memunculkan persepsi keliru seolah rumah sakit menolak merawat pasien anak—padahal pasien anak telah berada dalam penanganan medis.

Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa ibu dari pasien anak tidak berada dalam kondisi gawat darurat dan tidak memenuhi indikasi medis untuk rawat inap. Sesuai standar profesi dan ketentuan BPJS Kesehatan, rumah sakit tidak dapat melakukan rawat inap tanpa indikasi medis yang sah. Perbedaan antara harapan keluarga dan rekomendasi medis inilah yang memicu ketegangan, yang kemudian direkam dan disebarkan tanpa konteks utuh.

Direktur Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang, dr. Maria Dewi Indrawati menegaskan, pelayanan terhadap pasien anak sudah diberikan sejak awal masuk di IGD dan pasien sudah kami atensikan untuk rawat inap. Tidak ada penolakan pelayanan dalam bentuk apa pun. Yang terjadi murni kesalahpahaman akibat situasi emosional keluarga dan konteks video yang tidak lengkap,” katanya dalam siaran tertulis, Sabtu (7/2/2026). Frank Caprio, Hakim Paling Baik di Dunia karena Video Sidang yang Viral, Meninggal Dunia

dr Maria melanjutkan, pihaknya tetap berpegang pada standar operasional prosedur, regulasi BPJS Kesehatan, dan prinsip keselamatan pasien. Karena itu, setiap keputusan medis harus berdasar indikasi klinis yang objektif, bukan tekanan situasional.

Dengan demikian, narasi yang menyebut bahwa Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang menolak pasien anak BPJS Kesehatan adalah keliru, tidak berdasar, dan tidak sesuai fakta lapangan. ”Pasien anak telah dan sedang mendapatkan pelayanan optimal sesuai ketentuan medis dan standar pelayanan rumah sakit,” lanjutnya.

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memastikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bogor akan terus ditingkatkan. Hal tersebut seiring dengan adanya Gedung UPTD Public Safety Center (PSC) Gesit 119. Peningkatan ini agar masyarakat Bogor mendapat layanan emergensi yang cepat, terpadu dan responsif.

Adityawarman menegaskan fasilitas baru ini merupakan bukti nyata bahwa kesehatan masyarakat akan terus menjadi prioritas bersama antara legislatif dan eksekutif. “Pusat layanan kegawatdaruratan terpadu seperti PSC 119 akan mempercepat pelayanan medis darurat dan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan pertolongan cepat,” kata Adityawarman kepada wartawan, Minggu (28/12/2025). Kemenkes Ubah Sistem Rujukan ke Rumah Sakit dari Berjenjang Jadi Berbasis Kompetensi

Keberadaan PSC 119 melengkapi jaringan fasilitas kesehatan yang sudah ada di Kota Bogor. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kota Bogor memiliki, 20 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 38 klinik pratama tentu ini memenuhi rasio fasilitas kesehatan yang memadai untuk melayani warga termasuk peserta BPJS.

Selain itu, Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai lebih dari 101%, menunjukkan hampir seluruh warga Kota Bogor memiliki akses jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan . Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak atas kesehatan terpenuhi secara luas dan inklusif.

Diketahui, PSC 119 adalah fasilitas pelayanan medis darurat yang beroperasi 24 jam dan terintegrasi dengan sistem kesehatan serta command center kota, sehingga dapat merespons panggilan emergensi dengan cepat. Gedung UPTD PSC Gesit 119 dibangun di atas komitmen Pemkot Bogor untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan misalnya pertolongan pertama, ambulans, rujukan, dan koordinasi medis secara profesional.

Adityawarman mendukung penuh terhadap inovasi layanan kesehatan ini dan mendorong agar pelayanan emergensi tidak hanya berhenti pada fasilitas. Namun juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia medis dan kesiapan operasional.

DPRD Kota Bogor akan terus bersinergi dengan Pemkot Bogor untuk memastikan setiap program kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. “DPRD Kota Bogor 100 persen mendukung segala usaha Pemkot Bogor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Inovasi seperti PSC 119 adalah bagian dari upaya strategis tersebut,” tegasnya. Adityawarman Hadiri Peresmian Gedung Pusat Kegawatdaruratan Kota Bogor

Terakhir Adityawarman berharap agar kolaborasi berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif terus memperkuat inovasi layanan kesehatan, memperluas akses fasilitas, dan memperhatikan data serta evaluasi yang akurat untuk kebutuhan masyarakat. “Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan Kota Bogor maju, nyaman, dan sejahtera,” tandas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

BOGOR - Gedung UPTD Public Safety Center Gesit 119 di kawasan Dinas Kesehatan Kota Bogor diresmikan, Senin (22/12/2025). Gedung ini merupakan pusat layanan kegawatdaruratan terpadu dan terintegrasi di Kota Bogor.

Gedung ini diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat dan responsif yang memudahkan masyarakat mendapatkan pertolongan secara cepat. "Hari ini kita menyaksikan salah satu inovasi dari Pemkot Bogor khususnya dinas kesehatan berupa peresmian gedung UPTD Public Safety Center Gesit 119," kata Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Prabowo Perintahkan Menkes Bangun 500 RS Berkualitas di Seluruh Kabupaten

Hadir dan memberikan sambutan juga dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno. Dengan peresmian gedung ini, Adityawarman berharap derajat kesehatan warga Kota Bogor meningkat. "DPRD Kota Bogor 100% mendukung segala usaha Pemkot Bogor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ," ujar doktor lulusan IPB ini.

DPRD berharap di tahun-tahun yang akan datang inovasi-inovasi kesehatan yang sudah ada akan ditambahkan lagi. Tujuannya agar 1 juta warga Kota Bogor semuanya sehat, kuat dan siap mendukung program-program Pemkot. "Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan Kota Bogor maju, nyaman dan sejahtera," tandas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - DiTol Cipali Jawa Barat terjadi kecelakaan fatal yang sampai merenggut jiwa. Pada pagi dini hari, sekitar pukul 02.30, tepatnya di ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) kilometer 72, tepatnya di wilayah Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta pada Selasa (18/11/2025).

Ada ketiga kendaraan yang terlibat melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta, dan kerasnya benturan mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan puluhan korban terluka.

"Jadi memang benar pada 2.30, telah terjadi laka lantas di Tol Cipali Kilometer 72 500, arah dari Cirebon menuju Jakarta yang melibatkan tiga kendaraan, dua kendaraan bus dan satu kendaraan truk," ujar Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Selasa (18/11/2025) dikutip dari detikcom.

I Dewa Putu mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan bus PO Agra Mas (B 7654 KGA), PO Sinar Jaya (B 7895 TGA) dan minibus Gran Max (B 2508 TFT). Kepolisian melakukan pendataan terhadap para korban luka maupun meninggal dunia.

"Kami lakukan Olah TKP, kemudian membantu korban ke rumah sakit, kemudian evakuasi kendaraan-kendaraan sehingga di TKP harus sudah evakuasi. Pada saat ini kita sedang melakukan pendataan terhadap korban-korban baik korban kecelakaan maupun ada informasi yang tersedia," katanya.

Pantauan di rumah sakit, lima jenazah korban kecelakaan di tol Cipularang sudah ada di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta, sementara puluhan korban masih dalam penanganan di IGD. "Untuk kronologi masih dalam pendalaman, nanti kalau sudah jelas kami informasikan kembali," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membeberkan perkembangan terbaru terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hingga hari ini, saat ini sudah ada 44 juta penerima manfaat.

Hal ini diungkapkan Prabowo, saat acara penyaluran Interactive Flat Panel (IFP) dalam rangka Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas, di SMPN 4 Kota Bekas, Senin (17/11/2025). Saat itu Prabowo bercerita mengenai pihak yang berkomentar tak percaya terhadap programnya.

"Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? 'gak mungkin, ini program gila Prabowo MBG, gak mungkin'. Alhamdullilah MBG hari ini sudah mencapai 44 juta," kata Prabowo.

"Salah satu prestasi tercepat, terbesar di dunia," tambahnya.

Menurutnya dari capaian ini, Prabowo bercerita mendapatkan apresiasi dari Presiden Brasil Lula da Silva. Sebabnya mereka membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program serupa untuk 40 juta penerima manfaat.

"Kita belum sampai 12 bulan sudah mencapai 44 juta," kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia mengaku belum puas dengan capaian ini. Menurutnya sasaran program MBG ini mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

"Jadi saudara-saudara 44 juta kita bersyukur, tapi masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu, karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik, persiapannya harus matang," katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga tak menampik adanya kekurangan dalam implementasi program, seperti kasus keracunan. Namun dia akan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas penggunaan program yang memakan biaya APBN mencapai Rp 71 triliun itu.

"Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya memang sakit perut biasa sebetulnya. Seperti makan di warung, saya makan di rumah saja sering salah makan, kadang-kadang kurang cuci tangan. Tapi kita tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikitpun penyimpangan," kata Prabowo.

Untuk itu dia telah memerintahkan prosedur persiapan hingga pengantaran yang lebih ketat. Juga menambah fasilitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seperti pembersih ompreng, alat filtasi air dan lainnya.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah akan menetapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada 2026. Cukai baru ini hanya akan diterapkan bagi minuman ready to drink atau minuman berpemanis siap dikonsumsi.

Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Srategi Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio N. Kacaribu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).

Febrio memastikan minuman manis seperti es teh di warung-warung kecil tidak akan dikenakan cukai MBDK.

"Kalau kita minum es teh manis itu, itu bukan cakupan dari MBDK," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Adapun, mengenai besaran tarif, Febrio menuturkan hal ini masih dibahas antar kementerian dan lembaga.

Berkaca pada global, sebanyak 115 yuridiksi sudah menerapkan MBDK. Sementara itu, di kawasan ASEAN sendiri, tujuh negara sudah melakukan MBDK a.l. Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste. Rata-rata tarif MBDK ASEAN mencapai Rp 1.771 per liter.

"Ini akan menjadi acuan pentahapannya ketika kita akan punya ruang menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara," kata Febrio.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia telah memusnahkan 5,7 ton udang yang terkontaminasi kandungan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) setelah adanya temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam siaran resminya mengungkapkan telah menindaklanjuti temuan US FDA terkait kontaminasi radionuklida Cesium (Cs-137) pada udang asal Indonesia.

"Pemerintah melalui BAPETEN melakukan pengujian terhadap 2 (dua) kontainer udang suspect. Dari total 3.250 kotak karton yang diperiksa, ditemukan 494 kotak karton (5,7 ton) terkontaminasi permukaan Cs-137 pada bagian luar karton," sebut KLH dalam siaran resmi dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (15/11/2025).

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH sekaligus Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi, Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa"Hasil pengujian terhadap sampel udang menunjukkan kandungan Cs-137 sebesar 10,8 Bq/kg (uji basah). Nilai ini lebih kecil dari 100 Bq/kg atau tingkat klirens Cs-137 yang dapat dilepaskan ke lingkungan."

Sesuai rekomendasi Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) dan BAPETEN tentang pemusnahan udang terkontaminasi Cs-137, serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, pemusnahan terhadap 494 kotak karton udang yang terkontaminasi tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Rasio Ridho Sani menegaskan,"Pemusnahan dilakukan dengan insinerasi menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800-900 °C, dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS)."

Abu hasil insinerasi ditangani melalui makro enkapsulasi dengan solidifikasi/concrete dalam HDPE box, kemudian ditempatkan di landfill klas 1 yang dioperasikan PT PPLI/DOWA. Proses ini dilakukan sesuai protokol keamanan radiasi dan lingkungan, serta disupervisi langsung oleh:

1.Haendra Subekti, Deputi Keselamatan Nuklir BAPETEN

2.Yudi Pramono, Direktur Keteknikan dan Kesiapan Nuklir BAPETEN

3.Syaiful Bahri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN

4.Akhmad Alfaraby, Direktur Tindakan Karantina Ikan BARANTIN

5.Edward Nixon Pakpahan, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH

Rasio menambahkan bahwa upaya mitigasi dan dekontaminasi cemaran Cs-137 di Kawasan Cikande, Serang, terus dilakukan secara intensif oleh Satgas. Progres menunjukkan hasil signifikan: fasilitas pabrik yang terkontaminasi telah selesai didekontaminasi dan kembali beroperasi. Lokasi zona merah A, C1, D, H, dan I telah dinyatakan aman oleh BAPETEN dan BRIN. Lokasi B, E, F, F1 sedang dalam tahap cementing dengan beton K-350, sementara F2 finalisasi stripping untuk persiapan cementing. Lokasi C di belakang Pabrik PT VP sedang dipersiapkan untuk containment dengan pemagaran demi keselamatan masyarakat. Hingga kini, material terkontaminasi Cesium 137 yang berhasil dipindahkan mencapai 975 ton, ditempatkan di Interim Storage PT PMT. Seluruh proses dekontaminasi ditargetkan selesai akhir November.

Berkaitan dengan dekontaminasi Cesium 137 di Lampung Selatan, Yudi Pramono dari BAPETEN menyampaikan bahwa lokasi terdeteksi paparan di Pemakaman Jl Marga Dantaran No.11, Penengahan, Kecamatan Penengahan, telah ditangani dengan penyemenan. Paparan Cesium 137 di tiga lokasi yang disemen turun hingga di bawah 0,5 uSv/jam dan dinyatakan aman."Untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, kami akan terus melakukan monitoring pada lokasi tersebut,"ujar Yudi Pramono.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan "pemusnahan udang terkontaminasi dan dekontaminasi kawasan terpapar Cesium 137 adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Tidak ada kompromi dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman radioaktif."

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Pasalnya, pemerintah dan BPJS Kesehatan masih menghitung besaran iuran yang akan disesuaikan tersebut.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa, " katanya di RDP bersama Komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

"Jadi mohon dukungannya sehingga kami sesegera mungkin menyelesaikan simulasi saran iuran yang disesuaikan," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa iuran yang disesuaikan nanti tidak akan menurunkan pelayanan BPJS dan bahkan bisa meningkatkan pelayanan.

"Kami mendorong pelayanan tidak berkurang. Syukur" bisa bertambah sesuai tingkat iuran yang ditetapkan."

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]