#30 tag 24jam
Daftar Tersangka Kasus Jual Beli Aluminium Inalum
Kejati Sumut menetapkan Djoko Soetrisno, Dirut PT PASU, sebagai tersangka korupsi penjualan aluminium Inalum, merugikan negara Rp133,5 miliar. [482] url asal
#jual-beli-aluminium #kasus-korupsi-inalum #tersangka-jual-beli #aluminium-alloy-inalum #pt-indonesia-asahan-aluminium #pt-prima-alloy-steel #direktur-utama-pt-pasu #kerugian-negara-inalum #skema-pemba
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/01/26 23:36
v/103798/
Bisnis.com, MEDAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy periode 2018–2024 oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU).
Pada Selasa (13/1/2026), Kejati Sumut resmi menetapkan dan menahan Direktur Utama PT PASU Djoko Soetrisno sebagai tersangka. PT PASU merupakan produsen velg aluminium alloy untuk kendaraan roda empat.
Djoko Soetrisno diduga melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat PT Inalum dalam transaksi jual beli aluminium alloy pada 2019. Perbuatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp133,5 miliar.
Penahanan Djoko Soetrisno menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan pelat merah di sektor peleburan aluminium tersebut. Hingga saat ini, Kejati Sumut telah menetapkan empat orang tersangka.
Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penku) Kejati Sumut Indra Ahmadi Hasibuan mengatakan penetapan dan penahanan Djoko Soetrisno merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.
"Tersangka diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain yang telah lebih dahulu ditahan secara bermufakat telah mengubah skema pembayaran," kata Indra, Rabu (14/1/2026).
Sebelumnya, pada 17 Desember 2025, Kejati Sumut menahan dua tersangka dari internal Inalum, yakni DS selaku Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum tahun 2019 dan JS selaku Kepala Departemen Sales and Marketing Inalum tahun 2019.
Penyidikan selanjutnya mengungkap keterlibatan Direktur Pelaksana Inalum periode 2019–2021 berinisial OAK, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Desember 2025.
Indra menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT PASU yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup, di mana tersangka Djoko Soetrisno selaku Direktur Utama PT PASU diduga secara bersama-sama dengan para tersangka dari PT Inalum bermufakat mengubah skema pembayaran dalam transaksi jual beli aluminium alloy.
Indra memaparkan, pembayaran pembelian seharusnya dilakukan secara tunai dan menggunakan SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Namun, skema tersebut diubah menjadi Dokumen Against Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.
"Tersangka DS dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT PASU selaku pembeli barang tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum yang diperkirakan mencapai 8 juta dolar AS atau sekitar Rp133,49 miliar," ungkapnya.
Indra menambahkan, kepastian nilai kerugian negara hingga saat ini masih dalam proses perhitungan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Tim penyidik saat ini terus bekerja melakukan pendalaman dan jika ditemukan adanya keterlibatan orang atau pihak lain baik perorangan maupun korporasi tentu akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," tegas Indra.
Kejagung Benarkan Penggeledahan Kantor Inalum di Sumut Terkait Korupsi Penjualan Aluminium
Kejagung geledah kantor Inalum di Sumut terkait dugaan korupsi penjualan aluminium ke PT PASU pada 2019, amankan dokumen penting untuk penyidikan. [325] url asal
#kejagung-penggeledahan #penggeledahan-kantor-inalum #korupsi-penjualan-aluminium #kejaksaan-agung #kejati-sumut #inalum-korupsi #penggeledahan-sumut #kasus-korupsi-inalum #penjualan-aluminium-inalum
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/11/25 11:25
v/38382/
Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara resmi membuka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Langkah tersebut ditandai dengan penggeledahan di kantor INALUM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, pada Kamis (13/11/2025).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik bidang Pidana Khusus Kejati Sumut.
Penggeledahan dilakukan dalam rangka mengungkap dugaan korupsi pada proses penjualan aluminium oleh INALUM kepada PT PASU Tbk pada tahun 2019.
“Benar penyidik PIDSUS Kejati Sumatera Utara Geledah Kantor PT.Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Di Kawasan Ekon omi Khusus Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara Dalam Dugaan Tipikor,” ujarnya dalam rilis resminya, Jumat (14/11/2025),
Penggeledahan berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 16.00 WIB dan menyasar sejumlah ruangan strategis di kantor Inalum, di antaranya Ruang Direktur Keuangan, Direktur Layanan Strategis, Direktur Produksi, Direktur Pelaksana dan Pengembangan Bisnis, Direktur Human Capital, Kepala Departemen Logistik/Pengadaan, dan Ruang penyimpanan arsip.
Menurut Anang, tindakan tersebut dilakukan karena lokasi-lokasi itu diduga masih menyimpan dokumen penting terkait proses penjualan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran hasil penjualan produk aluminium INALUM pada 2019.
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen, antara lain surat pengiriman dan penjualan aluminium kepada PT PASU, laporan keuangan, serta berbagai dokumen lain yang dinilai relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memperoleh izin resmi dari Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.Sus.TPK-GLD/2025/PN.Mdn, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejati Sumut Nomor 16/L.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 5 November 2025.
Kejagung berharap serangkaian tindakan ini dapat menyempurnakan alat bukti yang diperlukan sehingga konstruksi dugaan tindak pidana korupsi semakin terang dan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.
“Setelah Penggeledahan dilakukan diharapkan dapat menyempurnakan alat bukti yang dibutuhkan sehingga mendukung penanganan dugaan tindak pidana korupsi tersebut menjadi terang,” tandas Anang.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)