Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Penyelidikan tertutup itu terkait pengurusan tenaga kerja asing untuk bisa tinggal di Indonesia.

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," kata Budi kepada awak media.

Namun, dia belum dapat menjelaskan apakah pengurusan tersebut terkait pemerasan atau suap dan baru dapat dirincikan setelah pemeriksaan para pihak selesai.

Budi mengatakan, OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam. Dia menyebut, tim juga sedang bergerak ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

"Saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," ucapnya.

JAKARTA - Konflik di Timur Tengah atau perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran memanas. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan bakal memperketat pengawasan orang asing, khususnya yang masuk ke Jakarta Selatan.

"Orang asing yang ingin menghindari darurat militer di negaranya tidak menutup kemungkinan akan pergi mencari negara-negara tujuan yang dirasa aman dari konflik global yang saat ini sedang terjadi," ujar Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Selatan Winarko melalui keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak menutup kemungkinan adanya WNA yang berupaya pergi menghindari negara yang tengah berkonflik. Pasalnya, negara tersebut bisa saja melakukan darurat militer pada warganya.

Dia menambahkan, WNA yang ingin menghindari darurat militer di negaranya ataupun negara lain yang bersinggungan dengan konflik global itu bisa saja mencari dan atau pergi ke negara lain yang dirasa cukup aman, salah satunya Indonesia. Maka itu, pihaknya bakal memperketat pengawasan guna mengantisipasi hal tak diinginkan.

"Kami Imigrasi Jakarta Selatan bersama Timpora tetap melakukan pengawasan terhadap orang asing, mengantisipasi orang asing yang menghindari darurat militer di negaranya, dan kami melakukan pengawasan ketat terkait dokumen identitas mereka, terkait untuk tujuan apa ke Indonesia dan berapa lamanya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tiga kantor imigrasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan penyampaian opini Ombudsman yang digelar di Aula A Lantai 4 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Penilaian tersebut diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dengan nilai 91,06, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dengan nilai 90,54, serta Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan nilai 88,22. Dari ketiga satuan kerja tersebut, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mencatatkan nilai tertinggi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Dedy Irsan, memaparkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dalam kegiatan tersebut. Dedy mengatakan, capaian ini menunjukkan komitmen satuan kerja imigrasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengatakan, penilaian maladministrasi oleh Ombudsman memiliki arti strategis bagi peningkatan pelayanan publik. “Penilaian maladministrasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya memiliki arti strategis sebagai instrumen pengawasan sekaligus pendorong kebaikan sistem pelayanan publik,” ujar Pamuji Raharja.

Pamuji menegaskan hasil penilaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai evaluasi administratif, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.

Penilaian yang dilakukan Ombudsman merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui evaluasi tersebut, kualitas pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan semakin meningkat dan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.