JAKARTA - Istilah saham gorengan menjadi sorotan pelaku pasar modal, setelah adanya peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI merupakan penyedia indeks global yang menjadi acuan utama investor institusi dunia, termasuk dana kelolaan raksasa seperti reksa dana global, dana pensiun, dan exchange traded fund (ETF).

Dalam pengumumannya, MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), serta tidak mengimplementasikan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). Selain itu, MSCI juga meniadakan kenaikan segmen ukuran indeks, termasuk migrasi saham dari Small Cap ke Standard. Hal ini diterapkan untuk memitigasi risiko turnover indeks dan risiko investabilitas.

"Sekaligus memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan peningkatan transparansi yang lebih bermakna," tulis pengumuman MSCI yang dirilis pada Selasa (27/1) malam.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan saham gorengan adalah pergerakan saham yang tidak mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)."Pergerakan harga saham gorengan lebih dipengaruhi oleh manipulasi pasar," papar Nafan saat dihubungi.

Nafan mencontohkan skema pump and dump yang kerap digunakan untuk mengerek harga saham secara cepat. Setelah harga naik, saham dilepas sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi investor.

Ia menyebut saham gorengan umumnya memiliki likuiditas yang rendah. Kondisi tersebut membuat saham lebih mudah digerakkan oleh pihak tertentu. Untuk menghindari saham gorengan, Nafan menyebut investor disarankan berpedoman pada indeks likuid BEI seperti IDX30 maupun LQ45. Investor juga perlu melakukan analisis fundamental perusahaan sebelum membeli saham.

Seperti diketahui, IDX30 atau indeks saham di BEI yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Saham-saham IDX30 terbaru periode 2 Februari-30 April 2026 di antaranya, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Indofood CBP Tbk (ICBP), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk (INKP), dan lainnya.

Sedangkan LQ45 merupakan kelompok yang mencakup 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Saham Indeks LQ45 periode Februari - April 2026, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan lainnya.

JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberantas praktik manipulasi harga saham atau saham gorengan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik tersebut dinilai merugikan investor dan menghambat upaya mewujudkan pasar modal nasional yang sehat dan berintegritas.

"Kami mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Saham gorengan adalah parasit bagi ekonomi nasional. Banyak mahasiswa dan masyarakat umum yang kehilangan aset mereka karena terjebak skema pump and dump yang diatur oleh oknum tidak bertanggung jawab," ujar Ketua Bidang Investasi, Perekonomian, dan Keuangan PP KAMMI, Arif Rahman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2026).

Arif menilai saham gorengan bukan sekadar fenomena pasar, melainkan bentuk kejahatan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kerap menyasar investor ritel, khususnya generasi muda yang baru terjun ke dunia pasar modal.

Menurut PP KAMMI, pasar modal Indonesia tidak akan mencapai tingkat kematangan global selama praktik manipulatif masih dibiarkan berlangsung tanpa penindakan yang tegas dan konsisten. Sebagai bentuk dukungan konkret, PP KAMMI menyampaikan tiga desakan kepada otoritas terkait, yakni memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI dalam meningkatkan sistem pengawasan transaksi yang transparan dan responsif terhadap anomali pasar.

Selain itu, PP KAMMI meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap aktor intelektual di balik manipulasi harga saham, termasuk pemberian sanksi administratif dan pidana yang menimbulkan efek jera, serta mendorong pemerintah memassifkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.

PP KAMMI juga mendukung pandangan Menteri Keuangan bahwa pemberian insentif pajak di pasar modal harus sejalan dengan integritas bursa, seraya berharap langkah Menkeu Purbaya menjadi momentum penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan investor.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) turut memantau peristiwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 8 persen selama dua hari terakhir. Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi.

“Kita kejaksaan juga tetap memantau atau memonitor adanya kejadian-kejadian, seperti salah satunya adalah kejatuhan atau anjloknya IHSG secara mendadak dalam waktu 1-2 hari, itu tetap dalam pantauan kami," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Peristiwa-peristiwa berkaitan kepentingan masyarakat umum bakal terus dipantau oleh Kejagung. “Semua kita telaah, pokoknya semua yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum itu pasti kita pantau. Bukan cuma itu saja ya, banyak semuanya," tuturnya.

"Makanya kita masuk di kelapa sawit, masuk di CPO, masuk di timah. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Semua yang masuk ke kepentingan masyarakat itu, masuk dalam monitor kita, termasuk yang IHSG," kata Syarief lagi.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri bakal mengusut dugaan pidana terkait isu saham gorengan yang muncul saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 8 persen pada perdagangan. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan kasus yang berkaitan dengan saham ini sudah menjadi fokus pihaknya sejak lama.

Sebab itu, proses pengusutan kasus pidana serupa ini sudah ada yang di tahap penyelidikan, penyidikan, hingga bergulir di pengadilan. "Saat ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa (kasus saham gorengan)," ujar Ade, Jumat (30/1/2026).

JAKARTA - Analis Keuangan Ibrahim Assuaibi mengapresiasi langkah yang diambil Iman Rachman, mengundurkan diri dari kursi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (30/1/2026).

Ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seorang pimpinan atas kegaduhan pasar yang terjadi 2 hari belakangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoeksi 8 persen hingga trading halt pada Rabu dan Kamis, 28-29 Januari 2026.

"Apa yang dilakukan oleh Iman Rahman ini, menurut saya sudah cukup bagus. Artinya apa? Bahwa sebagai pucuk pimpinan, pada saat terjadi satu masalah yang begitu kronis, ya bagi saya itu kronis, ini mempunyai kebijakan yang cukup luar biasa, mengundurkan diri," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (30/1/2026).

Ibrahim menambahkan, ke depan otoritas pasar modal perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan menyeluruh, khususnya dalam penguatan regulasi dan pengawasan emiten.

Ia menyoroti praktik saham-saham berfundamental lemah yang kerap mengalami lonjakan harga tidak wajar atau yang dikenal sebagai saham gorengan. Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu faktor yang merusak kepercayaan investor, terutama investor institusi global.

"Yang paling utama sebetulnya saham gorengan ini yang harus diperhatikan. Keinginan MSCI jelas, bahwa bursa Indonesia harus profesional. Terutama perusahaan-perusahaan yang akan melakukan IPO harus ditinjau ulang secara ketat dari sisi fundamental keuangannya," tegas Ibrahim.

Ia mengkritik praktik sejumlah perusahaan yang masuk bursa dengan model bisnis belum matang dan kinerja keuangan yang tidak sehat. Menurutnya, strategi “bakar uang” demi mempercantik laporan keuangan jangka pendek tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan.

"Jangan cuma bakar uang, lalu laporan keuangannya kelihatan bagus, kemudian masuk bursa. Pada akhirnya apa? Saham-saham ini menjadi objek gorengan, dan itu yang sangat dihindari oleh investor global," jelasnya.

Lebih lanjut, Ibrahim berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal dapat segera merumuskan kebijakan baru yang lebih tegas dan kredibel, guna mengembalikan kepercayaan pasar pasca anjloknya IHSG.

"Dengan adanya kejadian ini, saya berharap regulasi-regulasi ke depan benar-benar dibuat untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia, agar kembali dilirik oleh MSCI dan lembaga internasional lainnya," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, IHSG mengalami tekanan berat dalam tiga hari perdagangan terakhir, dengan koreksi mencapai 8 persen yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran investor dan memicu evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola pasar modal nasional.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat diselesaikan pada semester I 2026 sebagai bagian dari transformasi struktural besar pasar modal nasional menuju tata kelola berstandar global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, profesionalisme pengelolaan bursa, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan yang selama ini kerap menjadi celah praktik tidak sehat di pasar saham.

"Kebijakan ini ditargetkan bisa rampung pada semester I 2026 dan tujuannya adalah meningkatkan good governance, memperkuat pengelolaan yang lebih profesional, serta mengurangi risiko konflik kepentingan," ujar Mahendra dalam Konferensi Pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

OJK selaku regulator pasar modal juga sedang berupaya mengendalikan perdagangan saham yang bergerak tak wajar di BEI atau yang biasa disebut dengan saham gorengan. Salah satunya, dengan meningkatkan jumlah free float atau jumlah saham beredar.

Terkait demutualisasi, akan mengubah status BEI dari lembaga yang dimiliki secara eksklusif oleh perusahaan efek menjadi badan hukum perseroan terbatas. Dengan perubahan tersebut, kepemilikan BEI ke depan tidak lagi tertutup, melainkan dapat melibatkan publik secara lebih luas.

OJK menilai transformasi ini penting untuk memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Struktur baru diyakini mampu memperbaiki mekanisme pengawasan internal bursa sekaligus menekan praktik-praktik spekulatif yang merugikan investor ritel.

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan payung hukum demutualisasi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). OJK menyatakan terlibat aktif dalam pembahasan untuk memastikan skema yang disusun sejalan dengan kebutuhan dan dinamika pasar modal nasional.

"Mengingat rumusannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk PP atau sekarang RPP demutualisasi bursa, saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait skema yang akan ditetapkan," kata Mahendra.

Dari sisi internal, BEI juga menyiapkan kajian menyeluruh terkait model bisnis pascademutualisasi. Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut kajian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemegang saham sebagai otoritas tertinggi.

"Sebagai institusi, tugas kami adalah menyediakan studi yang komprehensif, termasuk model yang paling optimal dan memberikan manfaat terbaik bagi ekosistem pasar modal," ujar Nyoman.

JAKARTA - Danantara menegaskan tidak hanya fokus pada pasar investasi domestik, tetapi juga mulai membidik peluang di pasar saham global. Langkah ekspansi tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat portofolio sekaligus mengelola dana jangka panjang secara lebih optimal.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, menjelaskan bahwa perseroan menyiapkan kerangka seleksi ketat untuk memilih emiten, terutama karena saham akan menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi diversifikasi risiko ke depan. Menurut dia, investasi tidak akan diarahkan pada saham berisiko tinggi yang tidak memiliki fundamental kuat.

"Kalau di saham, kita tidak akan ke saham-saham gorengan. Kita pasti melakukan assessment, melihat return on equity, price to earnings ratio, dividend yield, market cap, dan juga likuiditasnya," ujar Ali dalam media briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ia menegaskan kebutuhan diversifikasi menjadi alasan utama Danantara memperluas eksposur ke luar negeri. Dengan dana kelolaan yang terus membesar, langkah ini dinilai wajar dan sejalan dengan praktik sovereign wealth fund (SWF) global yang menyeimbangkan imbal hasil dan tingkat risiko atau risk-adjusted return.

Menurut Ali, ketika porsi investasi di dalam negeri terlalu besar, SWF pada umumnya mulai meningkatkan alokasi ke pasar global untuk meningkatkan likuiditas sekaligus memperluas sumber imbal hasil. Kondisi itu juga mendorong Danantara menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif.

Penempatan dana ke pasar saham juga dipandang penting untuk menjaga fleksibilitas likuiditas portofolio. Ali menyebut bahwa tidak seluruh dana dapat langsung ditempatkan pada proyek strategis yang cenderung berjangka panjang dan berisiko, sehingga diperlukan cadangan investasi yang bersifat lebih aman dan mudah dicairkan.

Sebelumnya, Danantara telah menyatakan bahwa sekitar 80 persen dari total investasi akan tetap diarahkan ke dalam negeri, terutama melalui instrumen pasar keuangan seperti Surat Berharga Negara (SBN). Investasi ini dilakukan sebagai langkah diversifikasi dan untuk memperkuat stabilitas pasar modal nasional.

Danantara juga akan berperan sebagai penyedia likuiditas (liquidity provider) di pasar saham dengan nilai dana kelolaan sekitar USD10 miliar atau Rp165,7 triliun. Dengan asumsi porsi alokasi saham sebesar 10 persen, nilai investasi yang disiapkan untuk pasar modal Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun.