Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dengan tegas mengatakan pada Selasa (17/2/2026) bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi sebagai anggota penuh dalam kelompok yang dipimpin AS, Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Penolakan Meksiko dalam upaya gencatan senjata Gaza dengan terlibat dalam Board of Peace karena kurangnya perwakilan Palestina dalam rencana tersebut.

“Mengingat bahwa kita mengakui Palestina sebagai sebuah negara, penting bagi kedua negara, Israel dan Palestina, untuk berpartisipasi. Namun, sistemnya tidak dirancang seperti itu,” katanya dalam konferensi pers, dikutip dari Anadolu, Minggu.

Sheinbaum mengatakan negaranya akan mengirim duta besar Meksiko untuk PBB sebagai pengamat.

“Mereka mengundang kami untuk hadir sebagai pengamat; jika kami tidak akan berpartisipasi, maka untuk hadir sebagai pengamat. Dan bersama dengan menteri luar negeri, kami memutuskan bahwa duta besar kami untuk PBB akan hadir sebagai pengamat,” tambahnya.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan perdana dewan pada hari Kamis di Washington, DC.

Sheinbaum telah menyatakan dukungannya untuk Palestina dengan menggambarkan serangan Israel yang berkelanjutan terhadap Jalur Gaza dan rakyat Palestina sebagai genosida dan menyerukan solusi dua negara.

Diketahui, Dewan Perdamaian terdiri dari sekutu setia AS di Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, dan Amerika Latin.

Di Uni Eropa, sejumlah negara yang memutuskan untuk bergabung adalah Hongaria dan Bulgaria.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang akan menghadiri pertemuan perdana BoP merupakan sekutu dekat Trump.

Kosovo dan Albania juga telah bergabung sebagai anggota BoP dan akan menghadiri pertemuan.

Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan sebagai pengamat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia diminta untuk mengisi posisi Wakil Komandan atau Deputy Commander dalam International Security Force (ISF), yang dibahas dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP), Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Saat ditanya awak media mengenai penunjukan tersebut, Prabowo membenarkan adanya permintaan kepada Indonesia.

“Ya, mereka minta kita jadi Deputy Commander,” ujar Prabowo singkat.

Terkait strategi Indonesia dalam menyambut penunjukan itu, Prabowo merespons santai.

“Strategi? Strategi apa?” katanya sambil tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan.

Ketika kembali ditanya mengenai langkah konkret setelah dipilih menjadi Wakil Komandan ISF, Prabowo menegaskan pemerintah akan menyiapkan sosok yang tepat.

“Ya dipilih, kita cari yang bagus. Oke, terima kasih,” ucapnya mengakhiri sesi wawancara.

Peran Strategis Indonesia

Penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander ISF menandai meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap peran dan profesionalisme Indonesia dalam misi perdamaian global.

Sebelumnya, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) bagi perdamaian Palestina. Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.

“Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. “Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” pungkas Jeffers.

Pasukan Indonesia

Dalam agenda yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato singkat pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” tegasnya.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Prabowo juga memuji capaian gencatan senjata yang telah terwujud, menyebutnya sebagai langkah nyata menuju perdamaian yang lebih luas. “Pencapaian gencatan senjata ini adalah nyata. Kami memuji hal ini,” ujarnya.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para delegasi, Prabowo menyatakan Indonesia sepenuhnya mendukung rencana perdamaian yang diusung Trump serta berkomitmen terhadap keberhasilan Board of Peace.

“Indonesia sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen atas keberhasilannya,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa komunitas internasional harus bersatu untuk mencapai solusi damai yang langgeng bagi Palestina, khususnya di Gaza. Prabowo mengakui bahwa proses menuju perdamaian di Palestina tidak akan mudah dan akan diwarnai berbagai rintangan.

Namun, dia menegaskan optimisme Indonesia terhadap kepemimpinan dan kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian yang nyata.

“Kami tahu akan ada banyak rintangan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi perdamaian nyata ini akan tercapai. Akan ada masalah, tetapi kita akan menang,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) bagi perdamaian Palestina. Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.

“Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. “Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” pungkas Jeffers.

Pasukan Indonesia

Dalam agenda yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato singkat pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” tegasnya.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Prabowo juga memuji capaian gencatan senjata yang telah terwujud, menyebutnya sebagai langkah nyata menuju perdamaian yang lebih luas. “Pencapaian gencatan senjata ini adalah nyata. Kami memuji hal ini,” ujarnya.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para delegasi, Prabowo menyatakan Indonesia sepenuhnya mendukung rencana perdamaian yang diusung Trump serta berkomitmen terhadap keberhasilan Board of Peace.

“Indonesia sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen atas keberhasilannya,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa komunitas internasional harus bersatu untuk mencapai solusi damai yang langgeng bagi Palestina, khususnya di Gaza. Prabowo mengakui bahwa proses menuju perdamaian di Palestina tidak akan mudah dan akan diwarnai berbagai rintangan.

Namun, dia menegaskan optimisme Indonesia terhadap kepemimpinan dan kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian yang nyata.

“Kami tahu akan ada banyak rintangan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi perdamaian nyata ini akan tercapai. Akan ada masalah, tetapi kita akan menang,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan melakukan pertemuan di Amerika Serikat. Apakah Indonesia akan tetap ikut BoP dan hadir dalam pertemuan pertemuan perdana?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP Meeting yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 masih menunggu keputusan final dari Presiden. Dia menegaskan bahwa undangan memang sudah ada, tetapi keputusan kehadiran kepala negara belum ditetapkan.

“Ya nunggu diputusin,” kata Prasetyo singkat.

Dia menjelaskan, sebelum ada keputusan resmi dari Presiden, pihak Istana tidak dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan menghadiri langsung forum internasional tersebut.

“Kan begini, sebelum diputuskan ‘yak go, kita akan berangkat tanggal sekian’, kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo memberi sinyal positif terkait kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. “Insyaallah berangkat lah,” kata Prasetyo.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah Amerika Serikat akan menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari 2026.

Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Pada Januari 2026, Trump pernah memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menemukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan bersenjata Israel sejak Oktober 2023 ke wilayah tersebut tercatat telah menelan lebih dari 70.000 korban sipil.

Pertemuan bulan ini akan menjadi yang pertama digelar di Washington, yang juga akan menjadi markas BoP. Trump menyebut dewan ini sebagai “dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.”

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Pengamat menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Meski demikian, sisi terang dari keterlibatan RI di forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump itu, juga tak bisa sepenuhnya dinafikan.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengatakan keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza.

“Jika merujuk pada piagam resmi BoP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian.

Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibatan Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 8 negara dengan mayoritas penduduk beragama islam resmi bergabung ke Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satunya Indonesia.

Tujuh negara lainnya ialah Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Persetujuan disampaikan melalui menteri luar negeri di setiap negara dan akan menandatangani dokumen ketersediaan bergabung Dewan Perdamaian.

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan di negara masing-masing," tulis Kemenlu RI melalui akun X, Kamis (22/1/2026).

Bergabungnya delapan negara itu sebagai upaya mengakhiri konflik Gaza dan menyatakan gencatan senjata Gaza secara permanen.

Sekaligus mengembalikan hak Palestina untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai hukum internasional sehingga memberikan keamanan dan stabilitas bagi negara maupun rakyat Palestina.

"Mendukung rekonstruksi Gaza dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional," sambung pernyataan Kemenlu RI.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tidak lama setelah disepakatinya pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.

Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengirimkan pesan pribadi yang keras kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa serangan Israel di Gaza merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Melansir Kantor Berita Anadolu pada Kamis (18/12/2025) seorang sumber menyebutkan pesan tersebut dikirim setelah Israel melancarkan serangan di Kota Gaza yang menewaskan Raed Saad, wakil komandan sayap militer Hamas, pada akhir pekan lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan total empat orang.

Menurut laporan itu, seorang pejabat senior AS menyampaikan pesan Gedung Putih kepada Netanyahu dengan nada tegas.

"Jika Anda ingin merusak reputasi sendiri dan menunjukkan bahwa Anda tidak mematuhi kesepakatan, silakan. Namun kami tidak akan membiarkan Anda merusak reputasi Presiden Trump setelah dia memediasi kesepakatan di Gaza,” ujar pejabat tersebut.

Pejabat AS juga menyatakan pemerintah Israel tidak memberikan pemberitahuan maupun melakukan konsultasi dengan Washington sebelum melancarkan serangan tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Kepala Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, mengonfirmasi bahwa Raed Saad tewas akibat serangan Israel.

Saad diketahui telah menjadi target sejumlah upaya pembunuhan oleh Israel sebelum akhirnya tewas dalam serangan udara pada Sabtu lalu.

Serangan itu terjadi meskipun kesepakatan gencatan senjata di Gaza telah berlaku sejak 10 Oktober. Sejak perjanjian tersebut diberlakukan, militer Israel dilaporkan berulang kali melanggarnya, dengan menewaskan sedikitnya 391 warga Palestina dan melukai 1.063 lainnya.

Secara keseluruhan, Israel disebut telah menewaskan lebih dari 70.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.100 orang dalam serangan di Gaza sejak Oktober 2023. Aksi militer tersebut terus berlanjut meskipun telah disepakati gencatan senjata.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kereta api di Belgia dihiasi grafiti besar bertuliskan “Israel terrorist state”. Aksi ini memicu perhatian publik Eropa, di tengah meningkatnya ekspresi solidaritas terhadap warga Palestina. Video yang menampilkan gerbong kereta melintas dengan tulisan tersebut kini menyebar luas di berbagai platform daring.

Belum ada keterangan resmi mengenai pelaku yang membuat grafiti itu. Namun, insiden tersebut muncul ketika sentimen publik di Belgia terhadap tindakan Israel di Gaza terus mengeras. Banyak pihak menilai aksi ini sebagai bentuk protes politik warga sipil, meski otoritas transportasi Belgia kemungkinan mengklasifikasikannya sebagai vandalisme.

Insiden grafiti itu juga terjadi pada saat hubungan diplomatik antara Belgia dan Israel sedang menegang, menyusul serangkaian kebijakan keras Belgia dalam beberapa bulan terakhir, termasuk sanksi dan pembatasan hubungan dagang dengan entitas Israel.

Israel Kembali Serang Gaza

Aksi grafiti tersebut viral bersamaan dengan laporan terbaru mengenai serangan Israel di Gaza pada Sabtu (22/11). Badan Pertahanan Sipil Gaza mencatat 21 orang tewas, termasuk anak-anak, dalam lima serangan udara terpisah yang dilancarkan Israel—sebuah eskalasi yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata.

Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, serangan pertama menargetkan sebuah kendaraan di lingkungan Al-Rimal, Gaza barat. Rekaman di lapangan menunjukkan warga, termasuk anak-anak, berusaha menyelamatkan barang-barang dari reruntuhan.

Laporan Al Jazeera menyebut serangan mematikan itu terjadi pada jam sibuk ketika banyak keluarga pengungsi tengah mencari makanan di pasar jalanan dan toko roti. Dalam rentang dua jam, warga tewas di dalam mobil, tempat penampungan, hingga sisa-sisa rumah mereka, menegaskan bahwa kekerasan tetap berlanjut meskipun gencatan senjata dari AS sudah berlaku lebih dari enam minggu.

Di sisi lain, militer Israel mengklaim telah menewaskan atau menangkap 17 anggota bersenjata Hamas yang terjebak di terowongan Rafah timur. Israel menuduh Hamas sebagai pihak yang pertama kali melanggar gencatan senjata pada hari yang sama, menyebut seorang “teroris bersenjata” melintasi garis demarkasi dan menyerang tentara IDF.

Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 312 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Sejak awal perang Oktober 2023, korban tewas mencapai 69.733 orang, menurut data yang dinilai PBB dapat dipercaya.

Aksi grafiti pada kereta Belgia ini muncul ketika pemerintah Belgia mengambil langkah diplomatik paling tegas dalam sejarah modernnya terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, mengumumkan bahwa Belgia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini. Bersamaan dengan itu, Belgia menerapkan 12 sanksi terhadap Israel, termasuk:

• Larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat
• Peninjauan ulang kontrak pengadaan publik dengan perusahaan-perusahaan Israel
• Langkah untuk mengisolasi kebijakan pemukiman Israel yang dinilai melanggar hukum internasional

Prevot menyebut keputusan ini sebagai respons langsung atas “tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima” di Gaza, termasuk kelaparan dan pemutusan akses bantuan, yang menurutnya merupakan kejahatan perang.

Palestina menyambut baik keputusan Belgia dan menyerukan negara-negara Eropa lain melakukan langkah serupa. Sementara itu, Israel belum mengeluarkan komentar resmi, tetapi tokoh oposisi Avigdor Lieberman menyebut langkah Belgia sebagai bukti “kegagalan politik Netanyahu”.

Belgia menjadi salah satu negara Eropa yang secara terbuka menekan Israel melalui sanksi ekonomi dan kebijakan diplomatik, yang dinilai para analis sebagai bagian dari meningkatnya momentum dukungan Eropa terhadap pengakuan resmi negara Palestina.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

“Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

Tidak adanya penolakan dari Rusia dan China, yang memiliki hak veto, menandakan keduanya memilih untuk tidak menghalangi rencana tersebut di forum internasional.

Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force.

Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi. Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

“Itu penting untuk menerjemahkan momentum diplomatik menjadi langkah nyata dan mendesak di lapangan,” ujar juru bicara PBB Stéphane Dujarric.

Dia menegaskan komitmen PBB untuk menjalankan peran yang diberikan dalam resolusi tersebut, termasuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Dalam dokumen resolusi, Board of Peace yang dipimpin Trump diwajibkan melaporkan perkembangan kepada DK PBB setiap enam bulan.

Trump menyambut keputusan tersebut lewat unggahan di Truth Social. “Selamat kepada dunia atas hasil pemungutan suara luar biasa di DK PBB yang mengakui dan mendukung Board of Peace, yang akan saya pimpin bersama para pemimpin paling berpengaruh di dunia. Ini akan menjadi salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB," tulisnya.

Walaupun resolusi tersebut memperoleh dukungan dari beberapa pihak di luar DK, termasuk Otoritas Palestina, sejumlah negara menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu belum memberikan jalur jelas menuju solusi dua negara.

Dokumen itu menyatakan rencana Trump akan memfasilitasi jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, serta mengatakan bahwa AS akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik bagi koeksistensi damai dan sejahtera.

Pekan lalu, Rusia mengajukan draft resolusinya sendiri yang lebih mengutamakan pembentukan negara Palestina. Delegasi AS memperingatkan bahwa upaya untuk memecah belah akan berdampak serius dan merugikan warga Palestina di Gaza.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mediator Amerika Serikat (AS), Jared Kushner, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pembicaraan pada hari Senin, mengenai fase kedua dari gencatan senjata Gaza. Pertemuan ini dilakukan di tengah upaya Washington yang semakin intensif untuk memastikan gencatan senjata yang rapuh ini dapat terus berlanjut.

Mengutip AFP Selasa (11/11/2025) Juru Bicara Pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menyampaikan kepada wartawan bahwa kedua pihak membahas aspek paling sensitif dari fase dua. Fase kedua juga mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional, yang rinciannya sedang didiskusikan.

"Bersama-sama, keduanya membahas fase satu yang masih kami jalani saat ini, untuk memulangkan sandera yang tersisa, dan masa depan fase dua dari rencana ini, yang meliputi pelucutan senjata Hamas, demiliterisasi Gaza, dan memastikan Hamas tidak akan pernah lagi memiliki peran di masa depan Gaza," kata Bedrosian.

Mengenai pembentukan pasukan stabilisasi internasional, Bedrosian mengatakan Mesir, Qatar, dan Turki termasuk di antara calon peserta potensial. Namun khusus Ankara masih mentok dengan penolakan Netanyahu.

"Perdana menteri berkata... tidak akan ada tentara Turki di lapangan," kata Bedrosian.

Sementara itu, di tengah negosiasi, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan menegakkan gencatan senjata di Gaza serta Lebanon dengan "tangan besi". Ini merujuk penggunaan militer sebagai fokus utama.

"Siapa pun yang berusaha menyakiti kami, kami akan menyakiti mereka," kata Netanyahu di parlemen.

"Kami bertekad untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata dengan tangan besi di tempat-tempat yang ada terhadap mereka yang ingin menghancurkan kami, dan Anda dapat melihat apa yang terjadi setiap hari di Lebanon."

Israel dan Hamas terus saling menuduh melanggar gencatan senjata di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan setidaknya 242 warga Palestina di wilayah tersebut sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Militer Israel mengatakan pada hari Senin mereka menembak mati dua militan yang mendekati "Garis Kuning", yaitu batas di luar posisi pasukan Israel di Gaza.

Israel juga terus melancarkan serangan di Lebanon, dengan dalih menargetkan militan Hizbullah. Israel mengatakan pada hari Senin telah menewaskan 15 anggota Hizbullah bulan ini.

Dengan situasi ini, Michael Milshtein, yang memimpin program studi Palestina di Tel Aviv University, mengatakan keputusan mengenai pasukan stabilisasi pada akhirnya akan berada di tangan Donald Trump, yang saat ini menjadi Presiden AS.

"Ada kesenjangan antara opini Israel dan opini Amerika, tetapi pada akhirnya, satu-satunya yang penting adalah apa yang dipikirkan Trump, bukan apa yang dipikirkan Netanyahu," kata Milshtein.

Meskipun ada kemajuan dalam pertukaran sandera, warga Gaza tetap cemas. Mereka takut gencatan senjata kali ini rapuh dan dapat memicu perang baru.

"Kami masih belum merasa aman. Penembakan terus berlanjut... Kami mencoba melindungi anak-anak kami dari trauma psikologis dan membantu mereka melupakan perang," kata Salma Abu Shawish, seorang penduduk kamp pengungsi Al-Bureij, Gaza tengah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Turki telah mendesak Israel untuk menghentikan pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat (AS) di Gaza. Negara itu juga meminta Israel membiarkan bantuan kemanusiaan penting memasuki wilayah Palestina tersebut.

Hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, setelah para diplomat tinggi dari beberapa negara Arab dan Muslim bertemu di Istanbul Senin waktu setempat, dimuat Al-Jazeera, Selasa (4/11/2025). Mereka bertemu untuk membahas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, sebagaimana diusulkan dalam rencana 20 poin proposal gencatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Fidan menyebut Israel telah gagal memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum dalam rencana AS karena "secara teratur melanggar gencatan senjata". Bahkan, mencegah makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya mencapai warga Palestina di Gaza.

"Kami tidak ingin genosida terulang kembali di Gaza, kami ingin gencatan senjata berlanjut, dan kami ingin langkah-langkah diambil menuju solusi perdamaian dua langkah yang permanen," kata Fidan.

"Kami yakin bahwa tekanan terhadap Israel dari masyarakat internasional harus dipertahankan," tambahnya, seraya mencatat bahwa serangan Israel terbaru telah menewaskan hampir 250 warga Palestina sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober.

Diplomat tertinggi Turki itu pun mengatakan negaranya ingin melihat kerangka kerja pascaperang untuk Gaza di mana Palestina memastikan pemerintahan dan keamanannya sendiri. Ia menambahkan bahwa komentarnya mewakili "pandangan bersama" dari negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT hari Senin, termasuk RI.

"Serangan yang mencoba memprovokasi warga Palestina harus dihentikan sesegera mungkin," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melancarkan serangan besar-besaran di Gaza pekan lalu setelah menemukan bahwa jenazah yang diserahkan Hamas ke Israel tidak sesuai dengan salah satu dari 13 tawanan yang akan diserahkan, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk 46 anak-anak, dalam 24 jam.

Meskipun Israel pada hari Rabu mengatakan akan melanjutkan kesepakatan, serangannya terus menewaskan warga Palestina. Termasuk tiga orang lainnya pada hari Senin.

Pengiriman bantuan juga masih belum memadai, dengan separuh rumah tangga di Gaza melaporkan bahwa mereka mengalami akses pangan yang sama atau memburuk sejak gencatan senjata, menurut survei Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang dirilis minggu ini. Di wilayah utara, tidak ada konvoi bantuan pangan yang masuk melalui penyeberangan langsung sejak pertengahan September.

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel terus menggempur Gaza seharian melalui serangan udara Rabu. Dalam update Al-Jazeera, Kamis (30/10/2025), setidaknya 109 orang tewas, termasuk 52 anak-anak.

Pernyataan resmi yang diberikan Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut serangan dilakukan selama 12 jam. Selain anak-anak, dijelaskan bahwa ada 23 perempuan, empat lansia, dan tujuh penyandang disabilitas yang juga tewas karena serangan itu.

Kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan, dan kebohongan yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan menutupi kejahatan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di Jalur Gaza," ujar kantor itu merujuk Israel.

"Pendudukan menerbitkan daftar berisi 26 nama, termasuk 21 foto, yang mengklaim bahwa nama-nama tersebut milik orang-orang yang tewas dalam agresi brutal terbarunya yang terjadi dalam 24 jam terakhir," tambahnya.

"Setelah pemeriksaan yang cermat, ditemukan bahwa daftar tersebut berisi tiga nama yang salah, bukan nama Arab dan tidak tercatat dalam catatan resmi Palestina, di samping nama-nama fiktif yang tidak ada dalam kenyataan, beberapa di antaranya sengaja tidak disertai foto."

Israel pun disebut telah melakukan pelanggaran mencolok dan disengaja pada gencatan senjata Gaza. Israel dikatakan berulang kali menargetkan lingkungan pemukiman, rumah sakit, dan tempat penampungan, dalam serangan terbarunya.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan serangan itu "sangat mengecewakan". Ia menegaskan update terbaru itu sebagai hal yang membuatnya frustrasi.

Ia mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York bahwa Hamas telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan di Gaza. Qatar sendiri sedang berusaha mendesakkelompok itu untuk melucuti senjatanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan "tidak ada" yang akan membahayakan gencatan senjata di Gaza. Tetapi, ia menambahkan Israel harus membalas jika tentaranya tewas.

"Mereka membunuh seorang tentara Israel. Jadi, Israel membalas," ujarnya kepada wartawan di Air Force One di sela-sela kunjungan terakhir di Asia, menghadiri puncak KTT APEC di Korea Selatan (Korsel) dikutip AFP, Rabu (29/10/2025).

"Dan mereka seharusnya membalas," tegasnya.

Sebelumnya Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata. Badan pertahanan sipil Gaza, Palestina, mengatakan Israel melancarkan serangan udara pada hari Selasa malam meskipun gencatan senjata sedang berlangsung.

Hal ini terjadi setelah Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya dan melanggar gencatan senjata terlebih dahulu. Setidaknya 11 orang tewas dalam serangan yang menargetkan beberapa wilayah Gaza.

"Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan dahsyat" di Gaza," demikian bunyi pernyataan kantornya.

"Serangan Hamas hari ini terhadap tentara IDF di Gaza merupakan pelanggaran batas, yang akan ditanggapi IDF dengan kekuatan besar," kata Menteri Pertahanan Israel Katz meskipun tidak mengungkapkan di mana pasukan tersebut diserang, yang kemungkinan terkait Rafah.

Sementara, Hamas membantah Israel. Kelompok itu mengatakan para pejuangnya "tidak ada hubungannya dengan insiden penembakan di Rafah".

Mengutip AFP, secara rinci, badan pertahanan sipil Gaza mengatakan setidaknya tiga serangan telah dilancarkan Israel. Rumah sakit utama Al-Shifa di wilayah itu mengatakan satu serangan menghantam halaman belakang fasilitas sementara lima orang tewas ketika kendaraan yang mereka tumpangi terkena serangan udara tersebut.