#30 tag 24jam
Dirut Pupuk Indonesia: Stok pupuk tak terganggu konflik Selat Hormuz
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan stok pupuk secara nasional tidak terganggu di tengah konflik di Selat Hormuz, Timur ... [629] url asal
#dirut-pupuk #pupuk-indonesia #stok-pupuk #tak-terganggu #konflik #selat-hormuz
stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Ini akan terus kita pertahankan, tidak ada masalah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan stok pupuk secara nasional tidak terganggu di tengah konflik di Selat Hormuz, Timur Tengah, yang mengganggu jalur perdagangan global.
“Alhamdulillah stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” kata Rahmad dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.
Rahmad menyebut pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi pupuk dunia, yang menyumbang sekitar 30 persen perdagangan pupuk global setiap bulannya.
Namun demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan berkat kemandirian industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak lama.
“Hingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah negara besar seperti Brasil, India, Australia, Thailand dan Amerika Serikat mulai terdampak gangguan pasokan pupuk global. Sementara itu, Indonesia tetap dalam kondisi aman dan stabil.
Ketahanan sektor pertanian nasional kembali menunjukkan kekuatannya di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk dunia akibat konflik di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan stok pupuk nasional tetap aman dan distribusi kepada petani berjalan lancar.
Menurut dia, keberhasilan itu menjadi bukti nyata arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dieksekusi secara optimal oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya, serta dukungan penuh Komisi IV DPR RI, berjalan sangat tepat.
Rahmad menegaskan masyarakat patut bangga dan merasa tenang atas kondisi tersebut. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dan Mentan Amran, seluruh ekosistem pangan nasional dikelola secara terintegrasi dan responsif terhadap tantangan global.
“Kita patut bangga dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad.
Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah telah melakukan perubahan signifikan dalam tata kelola pupuk sejak 2025. Reformasi itu dilakukan melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
“Di bawah instruksi dan kepemimpinan dari Bapak Mentan dan tentunya dukungan dari Komisi IV, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang intinya adalah deregulasi," jelasnya.
"Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa menebus karena aturannya mengular. Ini dipersingkat sehingga kalau Pak Mentan menginstruksikan kami, kami bisa langsung menyalurkan kepada petani,” tambah Rahmad.
Selain itu, Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi. Dampaknya, harga pupuk menjadi lebih terjangkau bagi petani.
“Yang intinya (Perpres Nomor 113 Tahun 2025) memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beroperasi sesuai kaidah efisiensi. Hasilnya berdampak pada keterjangkauan karena harga pupuk sudah diturunkan HET-nya sebesar 20 persen,” tambahnya.
Kemudahan akses dan penurunan harga pupuk tersebut berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk oleh petani sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian nasional.
“Karena petani mudah menebus pupuk dan harganya turun, maka penebusan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. Artinya ada keterkaitan langsung antara pupuk dengan produksi pertanian,” kata Rahmad.
Ia menegaskan pula bahwa pupuk merupakan input krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga kebijakan subsidi pupuk memiliki dampak langsung terhadap produksi dan stabilitas ekonomi.
“Pupuk adalah critical agro input, input yang sangat penting bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka sudah pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” katanya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Pupuk Indonesia dorong pembangunan pabrik metanol untuk mandatori B50
PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong pembangunan pabrik metanol dalam rangka mendukung implementasi mandatori program Biodiesel B50, yang dicanangkan ... [400] url asal
#pupuk-indonesia #dirut-pupuk #pembangunan-pabrik #metanol #mandatori-b50
Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong pembangunan pabrik metanol dalam rangka mendukung implementasi mandatori program Biodiesel B50, yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya bersama Danantara mengusulkan pembangunan dua pabrik metanol masing-masing berkapasitas 1 juta ton agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.
"Kami bersama Danantara mengusulkan pembangunan dua pabrik metanol masing-masing berkapasitas 1 juta ton, sehingga nanti kita akan punya dari BUMN Pupuk Indonesia (kapasitas produksi) 2 juta ton dan dari swasta 400 ribu ton," kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi secara berkelanjutan. Rencana pembangunan pabrik itu akan dilakukan di wilayah Aceh dan Kalimantan Timur.
Rahmad menjelaskan pengembangan biofuel tidak hanya membutuhkan minyak kelapa sawit, tetapi juga memerlukan metanol sebagai bahan pendukung dalam proses produksinya.
Dia menyebutkan saat ini, kebutuhan metanol nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 1,8 juta ton, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton.
Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor metanol sebesar 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50, kebutuhan metanol diperkirakan akan meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2,9 juta ton.
Tanpa adanya tambahan kapasitas produksi dalam negeri, impor metanol diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 2,5 juta ton.
"Tanpa ada peningkatan kapasitas produksi metanol dalam negeri, impor metanol akan meningkat dari 1,4 menjadi 2,5 juta ton," tegas Rahmad.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen dengan minyak solar untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.
"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Airlangga.
Dia menyampaikan PT Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) dalam satu tahun.
"Tentu, ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," kata Airlangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dirut Pupuk: Ekspor pupuk urea dilakukan usai kebutuhan domestik aman
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan ekspor pupuk urea dilakukan sepanjang kebutuhan domestik terpenuhi, dengan prioritas ... [366] url asal
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan ekspor pupuk urea dilakukan sepanjang kebutuhan domestik terpenuhi, dengan prioritas utama menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan bagi sektor pertanian nasional.
"Yang penting Indonesia aman dulu, baru ekspor," kata Rahmad ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan dalam kondisi saat ini Indonesia masih mampu mengekspor pupuk urea guna membantu memenuhi kebutuhan negara-negara tetangga yang mengalami keterbatasan pasokan di tengah penutupan Selat Hormuz akibat gejolak global Timur Tengah.
Negara tujuan ekspor pupuk urea Indonesia selama ini antara lain Australia, India, serta sejumlah negara lain di kawasan, namun Rahmad, menegaskan ekspor dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan dalam negeri.
Rahmad menyebutkan kapasitas produksi urea nasional mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton.
Menurutnya, meskipun harga urea global meningkat tajam dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton, Indonesia tetap aman karena sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Terkait kuota ekspor, Pupuk Indonesia menyebutkan jumlahnya berkisar sekitar 1,5 juta ton, namun penyaluran tetap fleksibel mengikuti kondisi pasokan domestik.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan sejumlah negara kini mengincar pupuk dari Indonesia sebagai imbas krisis geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan suplai urea dunia.
"Mereka mau impor pupuk dari Indonesia, berapapun dia bayar," kata Wamentan seusai membuka Konferensi Pupuk Asia 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (1/4/2026).
Wamentan mengungkapkan ada enam negara yang ingin impor pupuk dari Indonesia itu di antaranya India, Brasil, Australia, dan Filipina.
Konflik di Timur Tengah berimbas terhadap terganggunya jalur perdagangan global di Selat Hormuz termasuk pasokan pupuk yang sekitar 30 persen pupuk dunia melewati jalur vital tersebut.
Akibatnya terjadi kenaikan harga signifikan misalnya untuk harga pupuk urea berdasarkan data Trading Economics yang diakses pada Rabu (1/4/2026) pukul 13.00 WITA, harga urea per ton menyentuh 690 dolar AS, melonjak dari awal Januari 2026 kisaran 350-380 dolar AS.
Sudaryono menjelaskan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi stabilisator pasokan pupuk dunia di tengah krisis geopolitik itu setelah pemerintah memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian di dalam negeri mencukupi.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Pupuk Indonesia: Pasokan pupuk urea aman meski gejolak di Selat Hormuz
PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk urea secara nasional untuk mendukung pertanian dalam negeri tetap aman meski terjadi konflik di Selat ... [426] url asal
Insya Allah untuk Indonesia aman karena ureanya diproduksi dalam negeri
Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk urea secara nasional untuk mendukung pertanian dalam negeri tetap aman meski terjadi konflik di Selat Hormuz yang mengganggu jalur perdagangan global.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan konflik di Selat Hormuz berdampak pada jalur energi sekaligus jalur perdagangan pupuk dunia, namun Indonesia dipastikan aman.
"Insya Allah untuk Indonesia aman karena ureanya diproduksi dalam negeri. Bahkan hari ini Indonesia bisa menjadi stabilisator atau bahkan penyelamat ekosistem pangan dunia," kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz dengan volume mencapai sekitar 4 juta ton per bulan yang terdiri dari urea, sulfur, serta berbagai jenis pupuk lainnya.
Dari total volume tersebut, sekitar 1,5 juta ton merupakan urea, 1,5 juta ton sulfur, dan sekitar 1 juta ton lainnya terdiri dari berbagai jenis pupuk termasuk metanol. Namun, Indonesia tetap aman karena produk pupuk urea di dalam negeri cukup tinggi.
Pupuk Indonesia menyatakan kapasitas produksi urea secara nasional mencapai 8,8 juta ton secara operasional dari kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton meskipun sebagian fasilitas produksi sudah berusia tua.
Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea dalam negeri dinilai tetap aman meskipun terjadi gejolak global yang berdampak pada rantai pasok internasional, khususnya dari kawasan Selat Hormuz.
Dia menyebutkan harga urea global tercatat mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya sekitar 400 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 800 dolar AS per ton atau meningkat dua kali lipat akibat dinamika geopolitik global saat ini.
Meski demikian, Pupuk Indonesia menegaskan Indonesia tidak mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk urea karena sebagian besar produksi dilakukan di dalam negeri.
Untuk komoditas pupuk lainnya, potensi gangguan dinilai lebih disebabkan faktor pengiriman, namun produsen fosfat dan potas global memastikan tidak terjadi gangguan produksi di wilayah mereka.
"Kembali lagi kami tegaskan khusus mengenai pupuk kita tidak terjadi gangguan khususnya kecukupan pupuk urea yang memang terganggu (di Selat) Hormuz," katanya.
"Kemungkinan yang lain-lain paling kalaupun terpengaruh karena faktor freight, tetapi kami baru saja pulang dari konferensi pupuk (di Bali) dan hadir banyak sekali supplier-supplier fosfat dan potas, semuanya meyakinkan tidak terjadi gangguan produksi di daerah-daerahnya," tambah Rahmad.
Pupuk Indonesia juga memastikan kebutuhan pupuk urea baik subsidi maupun nonsubsidi tetap terpenuhi dengan harga eceran tertinggi telah turun 20 persen dan tidak ada rencana kenaikan kembali.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)