stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Ini akan terus kita pertahankan, tidak ada masalah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan stok pupuk secara nasional tidak terganggu di tengah konflik di Selat Hormuz, Timur Tengah, yang mengganggu jalur perdagangan global.
“Alhamdulillah stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” kata Rahmad dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.
Rahmad menyebut pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi pupuk dunia, yang menyumbang sekitar 30 persen perdagangan pupuk global setiap bulannya.
Namun demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan berkat kemandirian industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak lama.
“Hingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah negara besar seperti Brasil, India, Australia, Thailand dan Amerika Serikat mulai terdampak gangguan pasokan pupuk global. Sementara itu, Indonesia tetap dalam kondisi aman dan stabil.
Ketahanan sektor pertanian nasional kembali menunjukkan kekuatannya di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk dunia akibat konflik di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan stok pupuk nasional tetap aman dan distribusi kepada petani berjalan lancar.
Menurut dia, keberhasilan itu menjadi bukti nyata arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dieksekusi secara optimal oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya, serta dukungan penuh Komisi IV DPR RI, berjalan sangat tepat.
Rahmad menegaskan masyarakat patut bangga dan merasa tenang atas kondisi tersebut. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dan Mentan Amran, seluruh ekosistem pangan nasional dikelola secara terintegrasi dan responsif terhadap tantangan global.
“Kita patut bangga dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad.
Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah telah melakukan perubahan signifikan dalam tata kelola pupuk sejak 2025. Reformasi itu dilakukan melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
“Di bawah instruksi dan kepemimpinan dari Bapak Mentan dan tentunya dukungan dari Komisi IV, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang intinya adalah deregulasi," jelasnya.
"Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa menebus karena aturannya mengular. Ini dipersingkat sehingga kalau Pak Mentan menginstruksikan kami, kami bisa langsung menyalurkan kepada petani,” tambah Rahmad.
Selain itu, Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik dan meningkatkan efisiensi produksi. Dampaknya, harga pupuk menjadi lebih terjangkau bagi petani.
“Yang intinya (Perpres Nomor 113 Tahun 2025) memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beroperasi sesuai kaidah efisiensi. Hasilnya berdampak pada keterjangkauan karena harga pupuk sudah diturunkan HET-nya sebesar 20 persen,” tambahnya.
Kemudahan akses dan penurunan harga pupuk tersebut berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk oleh petani sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian nasional.
“Karena petani mudah menebus pupuk dan harganya turun, maka penebusan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. Artinya ada keterkaitan langsung antara pupuk dengan produksi pertanian,” kata Rahmad.
Ia menegaskan pula bahwa pupuk merupakan input krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga kebijakan subsidi pupuk memiliki dampak langsung terhadap produksi dan stabilitas ekonomi.
“Pupuk adalah critical agro input, input yang sangat penting bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka sudah pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” katanya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026