Kesejahteraan petani isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara utuh.

Hal ini merespons klaim pemerintah yang memandang kenaikan NTP cukup sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika mengatakan NTP hanya merekam perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani, tanpa memasukkan berbagai aspek kesejahteraan yang bersifat tidak kasat mata, seperti beban biaya hidup, akses pendidikan, kepemilikan aset, hingga layanan kesehatan.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," kata Maria.

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani, yang kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif.

Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh.

Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan, yang berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun.

Indikator itu juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik.

Di sisi lain, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani dan berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi.

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria.

Maka dari itu, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk memahami kesejahteraan petani.

Arah kebijakan perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani, setidaknya lewat dua langkah reformasi.

Pertama, mengganti skema subsidi input menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata.

Mekanisme ini pada gilirannya dapat memberi kebebasan bagi petani untuk memilih input pertanian sesuai kebutuhan spesifik lahan.

Kedua, mendorong modernisasi pertanian dengan membuka akses terhadap teknologi maupun investasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar semakin kompetitif dan inovatif.

"Sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan," tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan pemerintah mengalihkan kebijakan impor dari sistem kuota, termasuk neraca komoditas, menuju mekanisme pasar yang lebih transparan dan responsif untuk menghadapi kenaikan harga pangan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran mengatakan pendekatan berbasis pasar memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan pasokan secara fleksibel, sehingga risiko kelangkaan dan kenaikan harga pada periode permintaan tinggi dapat diantisipasi.

"Perubahan kondisi pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar, sehingga respons impor yang tepat waktu menjadi sangat penting. Mekanisme yang responsif akan membantu menjaga pasokan tetap stabil dan harga pangan tetap terjangkau," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Di saat yang sama, lanjut Hasran, pemerintah tetap dapat memperkuat penyerapan hasil panen petani melalui perluasan akses pasar dan modernisasi produksi.

Pendekatan terpadu ini akan menjaga harga lebih stabil pada hari-hari besar nasional.

Studi terbaru CIPS menunjukkan bahwa neraca komoditas (NK) pada praktiknya masih mirip dengan sistem kuota lama.

Sistem ini masih mengatur alokasi kuota impor, sehingga kemudahan perdagangan sulit dicapai karena tata kelolanya belum efisien dan responsif.

Neraca komoditas juga belum optimal dalam menjaga stabilitas harga.

Analisis CIPS menunjukkan penerapan NK terhadap beras dan gula tidak menghasilkan harga yang lebih stabil untuk dua komoditas tersebut.

Sejak diterapkan pada 2022, berbagai persoalan masih muncul dalam implementasi NK.

Data pasokan belum selalu akurat, proses revisi kuota berjalan lambat, dan alokasi kuota tidak selalu sesuai kebutuhan.

Salah satu dampaknya terjadi pada Maret 2024, ketika harga daging sapi naik menjelang Lebaran karena keterlambatan penerbitan izin impor.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah mitigasi dengan mengevaluasi sistem NK.

Menurutnya, sistem tata kelola impor ini belum mampu menjaga harga pangan secara efektif, termasuk saat menghadapi tren kenaikan harga menjelang hari-hari besar nasional.

"Lonjakan permintaan pada Natal-tahun baru dan Lebaran membutuhkan sistem impor yang mampu bergerak cepat. Tata kelola yang lebih terbuka dan adaptif diperlukan agar harga pangan tetap terjaga saat kebutuhan konsumen memuncak," terangnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK) memang bisa mengintegrasikan data komoditas namun belum bisa mengatasi sebagian besar kendala lama sehingga tata kelola impor belum menunjukkan perbaikan.

“NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,” kata Senior Research and Policy Analyst CIPS Hasran dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Diterapkan pada 2022, sistem NK berfungsi sebagai basis data yang menghimpun informasi mengenai kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) berbagai komoditas dalam kurun waktu tertentu. Kehadirannya diharapkan bisa memperbaiki berbagai masalah yang sebelumnya muncul dalam mekanisme kuota impor lama.

Sebelum NK diterapkan, sistem kuota lama kerap dikritik karena data tidak terintegrasi, birokrasi berbelit, hingga marak praktik korupsi.

CIPS memandang bahwa NK memperbaiki sebagian masalah ini, tetapi persoalan yang mendasar masih muncul antara lain data pasokan belum akurat, proses revisi kuota tetap lama, alokasi kuota impor sering tidak sesuai kebutuhan, dan transparansi masih terbatas.

Keadaan ini menghambat arus impor hingga berdampak besar bagi pelaku UMKM dan petani kecil. Keterlambatan pasokan membuat harga bahan baku naik dan biaya produksi ikut melonjak.

Menurut CIPS, sistem NK pada dasarnya masih berupa sistem pembatasan kuota. Dampaknya terhadap kelancaran pasokan serta stabilitas harga belum signifikan.

Jika dilihat secara kuantitatif dari tren arus impor dan pergerakan harga, CIPS mencatat bahwa volume impor tidak menunjukkan perubahan berarti setelah komoditas-komoditas tertentu diatur melalui sistem NK.

Selain itu, mekanisme NK belum berhasil meneruskan penurunan harga internasional ke pasar domestik.

“Apa yang salah? Apakah kita terlambat impor? Barangkali, itu hipotesis kita. Barangkali karena prosesnya lumayan kaku, makanya kemudian impornya terlambat, kita tidak berhasil menurunkan harga domestik sesuai dengan harga internasional,” jelas Hasran.

Melalui pendekatan synthetic control method, CIPS menyimpulkan bahwa penerapan NK tidak berhasil menstabilkan harga beras dan gula, meskipun memberikan dampak stabilisasi pada harga daging sapi.

Adapun analisis analisis autoregressive distributed lag (ARDL) tidak menemukan bukti statistik bahwa NK berdampak signifikan pada pergerakan harga komoditas yang dianalisis.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, CIPS menilai bahwa pemerintah perlu menghapus sistem kuota, termasuk NK.

Selain karena sistem belum bisa menjawab sebagian besar permasalahan lama, pembatasan kuota seperti NK dinilai tidak relevan mengingat Indonesia tengah mengupayakan bergabung dengan OECD, memperluas jaringan CEPA, menjalin kerja sama dagang dengan Amerika Serikat, dan melakukan diversifikasi perdagangan.

Data pasokan yang digunakan dalam sistem kuota lama maupun NK juga seringkali tidak akurat. Menurut CIPS, kecil kemungkinannya dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkap detail yang dibutuhkan.

Menurut CIPS, mekanisme impor berbasis pasar dinilai lebih efektif karena memungkinkan industri menyesuaikan pasokan dengan cepat, menghindari kelangkaan bahan baku, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

Namun, sistem NK tidak bisa dihapus begitu saja karena membutuhkan proses. Meski demikian, sejumlah perbaikan perlu dilakukan pemerintah salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai perlu mengupayakan otomatisasi proses penerbitan izin impor.

“Karena sebenarnya sudah dibahas dalam Rakortas, datanya sudah terintegrasi, tidak perlu lagi lama-lama, keluarkan saja (penerbitan izin impor) secara otomatis. Harusnya seperti itu,” kata Hasran.

Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebaiknya tidak menambah jenis komoditas baru ke dalam cakupan NK, terutama komoditas yang lebih kompleks, sebelum mengevaluasi kinerja secara menyeluruh.

Proses revisi NK juga perlu disederhanakan, serta kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait perlu melakukan survei tingkat perusahaan untuk memantau kendala mereka dalam proses pengajuan serta penerbitan kuota dan izin impor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025