Bisnis.com, SEMARANG - Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyebut langkah pemerintah dalam menaikkan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai pil pahit yang harus ditelan.

Pasalnya, gejolak geopolitik telah mengerek kenaikan harga bbm di tingkat global dan pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga demi memitigasi dampak pada kelompok masyarakat miskin.
"Pemerintahan Pak Prabowo itu unik, ketika ada beban sosial-ekonomi, diusahakan jangan sampai terus ke bawah. Masyarakat semakin sulit, maka bebannya naik ke atas. Di sini sebenarnya yang membuat masyarakat kelas menengah menjadi resah," jelas Budiman dalam kunjungannya ke Kota Semarang pada Jumat (12/6/2026) sore.
Budiman menyebut, langkah itu terpaksa diambil demi mengurangi beban yang mesti ditanggung oleh kelompok masyarakat di level bawah. Fokus tersebut juga berkesinambungan dengan sejumlah program yang dilakukan pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi baru.
"Kita tidak lagi hidup di negeri dongeng. Dunia sedang berguncang, ada perang Iran dengan Amerika, kenaikan BBM. Kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak becus karena menaikkan BBM, berarti tidak ada satu pemerintahan yang becus di dunia ini," ujar Budiman.
Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa usai pemerintah menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Budiman menyebut, mahasiswa jangan melihat kebijakan pemerintah hanya dengan mentalitas korban. Tak semata berdemonstrasi, kelompok mahasiswa juga didorong untuk urun rembuk dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Saya pernah menjadi aktivis. Saya pernah marah. Tetapi saya ingat bahwa kemarahan saya harus berlandaskan pada argumentasi yang jelas. Kebencian saya pada sistem itu harus dilandasi oleh rasa cinta terhadap bangsa," kata Budiman.
Budiman menyayangkan opini negatif yang menganggap pemerintahan Prabowo tidak mendengar suara masyarakat. Terlebih jika opini tersebut disampaikan oleh mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun sikap itu juga mesti didasari oleh hasil analisis yang mendalam dan objektif.
"Sebagai pemimpin elit pergerakan, elit anak muda, aktivis mahasiswa itu seharusnya bisa melihat lebih jauh. Tidak sekedar yang ramai di permukaan, tetapi apa yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah," ujar Budiman.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi serta pelemahan nilai rupiah semakin membebani biaya hidup kelas menengah Tanah Air. Kenaikan BBM yang diikuti oleh kenaikan biaya transportasi diproyeksikan akan meningkatkan 15-20% beban pengeluaran rumah tangga, jika tidak diikuti oleh penyesuaian pola konsumsi.
"Kondisi tersebut semakin memberatkan kelas menengah, pasalnya bantuan sosial saat ini belum menyentuh kelompok kelas menengah sehingga ketika harga barang dan jasa ikut naik, dampaknya akan terasa secara instan pada daya beli," jelas Wisnu.