JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) akan mencairkan dana insentif bagi guru Non-ASN mulai akhir Juni 2026. Saat ini proses administrasi seperti buku tabungan tengah dirampungkan.

Hal itu disampaikan Menteri Agama ( Menag ) Nasaruddin Umar menjelaskan, kepastian pencairan dana ini dipastikan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," kata Menag, sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," sambungnya.

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada para guru madrasah atas dedikasi mereka dalam bidang pendidikan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan guru madrasah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menambahkan, pihaknya saat ini tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non-ASN penerima insentif.

"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," ujarnya.

"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka," tandasnya.

JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama ( Kemenag ) Thobib Al Asyhar menjelaskan mengenai target pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) . Ditargetkan TPG cair sekitar Maret 2026.

“Tunjangan profesi guru, apalagi yang sudah lulus PPG tahun 2025, ini bisa dipastikan akan dibayar,” katanya mengutip laman Kemenag, Rabu (4/2/2026).

TPG nantinya akan dicairkan bagi guru yang sudah lulus sertifikasi profesi, katanya, termasuk bagi guru lulusan PPG 2025 akan menerima tunjangan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Usulan penambahan anggaran telah mendapat persetujuan DPR RI dan ditargetkan dapat dicairkan sekitar Maret 2026, bertepatan menjelang Lebaran.

“Kami berusaha semaksimal mungkin agar pembayaran TPG dapat segera diselesaikan,” jelasnya.

Thobib menegaskan, sejak awal Kementerian Agama telah memperhatikan dan berupaya memenuhi seluruh kebutuhan TPG guru. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa negara tidak memiliki komitmen dalam menyejahterakan guru.

“Postur anggaran di Kementerian Agama, sekitar 80 persen dialokasikan untuk pendidikan keagamaan. Artinya, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik, apa pun agamanya, termasuk madrasah dan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang semuanya diperhatikan demi kemajuan pendidikan,” sebut Thobib.

“Jadi, tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa negara tidak pernah memiliki komitmen untuk menyejahterakan guru. Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar, karena selama ini justru Kementerian Agama sangat konsen terhadap kesejahteraan guru,” tegasnya.

Menurut Thobib, usulan anggaran belanja tambahan (ABT) diajukan karena TPG bagi lulusan PPG 2025 belum tercakup dalam struktur anggaran 2026. Hal ini terjadi karena pelaksanaan PPG sepanjang 2025 baru rampung menjelang akhir tahun, sementara penganggaran 2026 ditutup pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Thobib menegaskan bahwa guru merupakan pilar penting dalam pembangunan peradaban dan kemuliaan yang harus dihormati. Kementerian Agama, kata dia, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta akan terus berupaya menata tata kelola guru dan pendidikan guna melahirkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berpandangan moderat demi kemaslahatan bangsa.

Thobib juga mengakui bahwa pemenuhan hak guru membutuhkan proses, mengingat jumlah guru, khususnya guru madrasah yang mayoritas berstatus swasta, sangat besar dan memerlukan koordinasi serta waktu.

Data internal menunjukkan masih sekitar 300 ribu guru yang belum tersertifikasi, sehingga belum berhak menerima TPG. Untuk itu, selain pembayaran TPG, Kementerian Agama juga mengusulkan tambahan anggaran guna percepatan pelaksanaan PPG bagi guru yang belum tersertifikasi.

JAKARTA - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi sebagian guru dan tenaga kependidikan (GTK) madrasah mengalami keterlambatan. Keterlambatan terjadi akibat kendala transfer rekening penerima yang berstatus return atau pengembalian oleh bank.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag Fesal Musa’ad mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang terhadap data rekening yang sebelumnya dikembalikan.

“Saat ini telah dilakukan verval ulang oleh Direktorat GTK Madrasah terhadap data yang sebelumnya dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Kanwil dan Kankemenag kabupaten/kota. Data tersebut kami terima kembali per 26 Januari 2026,” katanya, dikutip dari laman Kemenag, Jumat (30/1/2026).

Fesal menyebutkan, data rekening yang telah diperbaiki selanjutnya telah dikembalikan ke Bank Mandiri pada 28 Januari 2026 untuk diproses pencairannya. Menurutnya, terdapat sejumlah data rekening yang sempat berstatus return dan harus diperbaiki oleh penerima. Proses perbaikan data dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga ke madrasah.

“Alurnya dari pusat ke provinsi, kemudian ke kabupaten/kota, lalu ke madrasah untuk disampaikan kepada masing-masing penerima agar dilakukan perbaikan data. Setelah itu, data dikirim kembali secara berjenjang hingga ke pusat,” jelasnya.

“Operator kami di pusat dan daerah terus bekerja untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi ini secara optimal,” imbuh Fesal

Fesal menambahkan, sebelumnya berdasarkan laporan Bank Mandiri, sebagian besar rekening penerima tidak dapat dilakukan transfer karena kendala sistem teknis.

“Kendala tersebut antara lain disebabkan penggunaan rekening penerima dari bank digital (sea bank, dana dll) dan bank prekreditan rakyat serta ketidaksesuaian nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank,” ujarnya.

Kemenag memastikan terus berkoordinasi dengan pihak bank dan jajaran di daerah agar proses perbaikan data segera rampung dan BSU dapat disalurkan kepada penerima yang berhak.