#30 tag 24jam
ESDM tunda publikasi kajian tambang ilegal penyebab banjir Sumatera
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda publikasi hasil kajian tambang ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor ... [338] url asal
#tambang-ilegal-sumatera #penyebab-banjir-sumatera #kementerian-esdm #tambang-emas-martabe
Pemerintah sudah mengevaluasi kaidah-kaidah pertambangan Martabe, namun belum bisa mengungkapkan hasilnya saat ini
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda publikasi hasil kajian tambang ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Sudah. Kami sudah kaji. Kami sudah kaji. Tapi itu bukan, kami belum bisa menyampaikan produk itu,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae ketika ditemui setelah pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, Senin.
Jeffri menyampaikan hasil kajian tersebut belum bisa dipublikasi untuk menjadi bahan perbincangan publik, sebab pemerintah ingin masyarakat fokus terhadap misi kemanusiaan di daerah terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Meskipun demikian, Jeffri sempat menyinggung soal keberadaan tambang emas Martabe yang santer dibicarakan pascabanjir bandang.
“Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana DAS (daerah aliran sungai)-nya itu, bagaimana Martabe itu, jaraknya berapa dan sebagainya. Kami sudah buat kajian,” kata dia.
Ketika dimintai keterangan lebih jauh, Jeffri menegaskan bahwa pemerintah sudah mengevaluasi kaidah-kaidah pertambangan Martabe, namun belum bisa mengungkapkan hasilnya saat ini.
“Kaidah-kaidah tambangnya kami evaluasi, tetapi itu tidak akan menjadi produk untuk diperbincangkan di dalam kondisi di mana persoalan-persoalan kemanusiaan belum selesai di sana,” ujar Jeffri.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim untuk mengevaluasi kembali izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara setelah adanya banjir bandang dan longsor di Sumatera minggu lalu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (4/12), menegaskan pemerintah tak ragu mencabut IUP perusahaan-perusahaan tambang manakala mereka terbukti melanggar ketentuan.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan pengecekan dan evaluasi itu masih berlangsung untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sementara untuk wilayah Sumatera Barat, Bahlil memastikan banjir bandang di provinsi tersebut tidak disebabkan oleh tambang.
Seiring dengan pengecekan itu, Bahlil juga menyebut tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, juga tidak beroperasi pascabencana.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)