Sebagian besar yang mengalami kecelakaan usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kehilangan nyawa, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan korban.

"Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan," kata Awaluddin dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Kondisi tersebut menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi keluarga, termasuk penurunan pendapatan serta meningkatnya beban hidup anggota keluarga lain, terutama bila korban merupakan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi.

Sehingga Jasa Raharja mendorong pergeseran pendekatan penanganan kecelakaan dari responsif menuju preventif melalui penguatan sistem terintegrasi agar kejadian serupa dapat dicegah secara berkelanjutan.

"Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” tegasnya.

Awaluddin mengaku, pihaknya memperkuat pendekatan pencegahan berbasis data melalui kolaborasi multipihak guna menekan angka kecelakaan, korban jiwa, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan masyarakat luas.

"Pendekatan keselamatan transportasi perlu bergeser dari yang semula responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban," tuturnya.

Menurut dia, forum itu menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Awaluddin mengungkapkan berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8 persen menjadi lebih dari 2.000 kasus. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai hal itu.

Secara nasional, lanjut Awaluddin, data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya.

Ia menegaskan peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.

Jasa Raharja menilai forum kolaboratif itu penting untuk membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal.

Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Ditempat yang sama, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8 persen di daerah itu, namun angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan sebesar 24 persen, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.

Dari data tersebut, sebanyak 74 persen kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 15.00–18.00 Wita, umumnya pada kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik.

Polda setempat juga telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru dan Pangkep.

Selain itu, penegakan hukum didukung oleh 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.

"Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi,” tegasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan edukasi interaktif keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, hingga pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada masa penanganan awal.

Forum menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Prov. Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari berbagai universitas di daerah tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Roy Nendissa

Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA

KITA mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut yang keliru. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi. Semua itu penting, tetapi bukan inti persoalannya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar yang selama ini kita abaikan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting jika diletakkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta basis ekonomi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya melihat MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Justru di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam jumlah besar dan terus-menerus harus dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat. Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran.

Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul: bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi pertanian dan agribisnis di Universitas Nusa Cendana, saya melihat ada kegelisahan yang cukup mendasar. Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menambah kritik terhadap MBG, melainkan untuk menggeser cara pandang: bahwa program ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di NTT.

MBG sebagai Pasar yang Pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat (Leao et al., 2023; Xie et al., 2022).

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas.

Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.

Di sinilah letak kekeliruan kita. MBG terlalu sering dibaca sebagai beban anggaran, bukan sebagai peluang ekonomi. Seolah-olah tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke tangan siswa.

Padahal, di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani.

Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Mengapa Ini Sangat Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak boleh sama dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur pasar yang lebih matang. NTT adalah wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, tetapi harus dijadikan alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal. Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi.

Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi petani lokal tidak mendapat pasar. Anggaran tetap berjalan, tetapi ekonomi desa tidak tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Ini sangat relevan karena struktur ekonomi NTT masih sangat bergantung pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, dan usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan rutin seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengapa Selama Ini Belum Dimanfaatkan dengan Baik

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang. Peluangnya justru sangat besar. Yang belum kuat adalah cara pandang dan desain kebijakannya. Program seperti MBG masih terlalu sering dikelola dalam logika belanja jangka pendek: yang penting makanan tersedia, yang penting program jalan. Pendekatan ini memang cepat, tetapi miskin visi.

Akibatnya, pemerintah cenderung mencari pemasok yang paling siap secara cepat, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem agar masyarakat lokal juga siap menjadi pemasok. Padahal, manfaat ekonomi dari pengadaan pangan publik tidak akan muncul maksimal bila program berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, pembiayaan, koordinasi, dan keterlibatan sektor swasta (Leao et al., 2023; Omuse et al., 2025).

Bagi NTT, kekeliruan seperti ini akan jauh lebih mahal. Sebab jika program tidak didesain untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar MBG, maka daerah ini akan kembali hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Yang Dibutuhkan adalah Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, ini berarti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas mungkin bisa dipenuhi sekaligus, tetapi komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana.

Ini memerlukan peta sentra produksi, pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.



Gambar 1. Ekosistem MBG sebagai Instrumen Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, tetapi menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan koordinasi.

Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani menjadi produsen utama. KADIN dan pelaku industri berperan membuka akses pasar dan kontrak.

Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan usaha. Jika seluruh unsur ini terhubung, maka MBG tidak lagi hanya memberi makan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal NTT.

Kajian tentang adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang bila ada akses informasi, kelembagaan kelompok, pendampingan, dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal (Ogunyiola et al., 2022; Manono et al., 2025; Belay et al., 2022).

Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya menjadi pelaksana administrasi. Pemerintah harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

MBG Harus Menghubungkan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi

Selama ini, konsumsi dan produksi sering berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah butuh makan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus menjadi jembatan.

Program ini harus menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa, kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar. Dalam konteks implementasi di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha sebagaimana ditunjukkan pada model berikut.



Gambar 2. Model Bisnis Supply Sayuran untuk Mendukung MBG Berbasis Kemitraan Undana dan KADIN

Model tersebut menunjukkan bagaimana ekosistem dapat dioperasionalkan di lapangan. Fakultas Pertanian Undana ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, dan inovasi produksi berjalan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil. KADIN menjadi mitra strategis dalam kontrak bisnis, akses pasar, dan penguatan

investasi.

Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang dapat menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT. Bagi NTT, model seperti ini sangat relevan.

Daerah ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Undana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat.

KADIN dapat membuka pintu bagi kemitraan bisnis. Pemerintah menjadi pengarah kebijakan. Jika semua ini dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan jauh melampaui fungsi sosialnya.

Kalau hubungan ini dibangun, maka dampaknya besar. Anak-anak mendapat makanan bergizi. Petani mendapat pembeli tetap. Koperasi mendapat fungsi ekonomi nyata. UMKM tumbuh.

Dunia usaha masuk sebagai mitra. Perguruan tinggi berperan dalam inovasi. Daerah memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pangan lokal yang kuat dapat memperbaiki penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuat daerah lebih tangguh terhadap gangguan ekonomi atau logistik (Godrich, 2023; Godrich et al., 2023).

Terlepas dari Masalah Insidentil, Peluang Besarnya Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi masalah. Akan ada kekurangan, akan ada kesalahan, dan mungkin juga ada penyimpangan.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang membuat masalah insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi. Tata kelola harus diperkuat. Pengawasan harus ditingkatkan. Tetapi visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan terus mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT hanya menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Mengubah MBG Menjadi Mesin Ekonomi NTT

Kalau pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, maka program ini bisa menjadi salah satu mesin ekonomi daerah yang paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk makan siswa tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bahkan, dalam jangka panjang, MBG bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen yang terhubung dengan pasar institusional.

Inilah mengapa MBG tidak boleh dipahami sebagai pengeluaran rutin semata. Ia harus dilihat sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

Karena itu, kita perlu menegaskan kembali: MBG bukan sekadar program makan, tetapi instrumen ekonomi daerah. Bagi Nusa Tenggara Timur, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah peluang nyata.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini penting, tetapi apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan terus melihat MBG sebagai beban yang harus dijalankan, atau mulai melihatnya sebagai peluang yang harus dimenangkan untuk kepentingan masyarakat NTT?

Pada akhirnya, setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa seharusnya tidak hanya memberi gizi bagi anak, tetapi juga memberi kehidupan bagi petani, peluang bagi UMKM, kekuatan bagi koperasi, ruang bagi dunia usaha, dan masa depan bagi ekonomi daerah.

Jika itu tidak terjadi, maka kita memang memberi makan anak-anak—tetapi kita gagal memberi makan masa depan Nusa Tenggara Timur itu sendiri.

MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.

Rantailokal

Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.

Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.

Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.

Dampakganda

Efek pengganda dari Program MBG terhadap ekonomi kerakyatan sangat nyata. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8. Artinya, setiap Rp1 triliun yang dibelanjakan berpotensi menciptakan output ekonomi hingga Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.

Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, maka potensi tambahan output ekonomi dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak ini tidak hanya tercermin pada peningkatan PDB, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.

Lebih jauh, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Siklus ini menciptakan efek domino: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih stabil.

Dalam jangka panjang, dampak MBG juga terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Ini sejalan dengan temuan berbagai riset global bahwa peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.

Disiplinfiskal

Meski memiliki potensi besar, implementasi MBG tetap harus berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, desain program harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa belanja MBG bersifat produktif. Artinya, pengadaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, bukan impor. Dengan demikian, kebocoran fiskal dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi sistem distribusi juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi inefisiensi.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar dapat berhasil jika dikelola secara terintegrasi. India misalnya, melalui skema Mid-Day Meal berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks lokal, terutama dalam memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan program MBG.

Investasistrategis

Program MBG pada akhirnya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program ini memiliki peluang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi menjadi kunci utama. Ketika MBG mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja, maka program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Dan dalam konteks itulah, MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

kita sudah antisipasi untuk mencari sumber yang lain supaya ketahanan stoknya juga bisa baik dan bagus

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (12/3), mulai dari Pertamina cari sumber impor alternatif hingga program diskon lebaran oleh pemerintah.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Jumat ini.

Pertamina cari sumber impor alternatif di tengah dinamika Selat Hormuz

PT Pertamina (Persero) mengantisipasi pasokan energi nasional dengan membuka sumber impor alternatif di tengah dinamika distribusi energi global di Selat Hormuz imbas konflik geopolitik di Timur Tengah.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan perusahaan telah menyiapkan langkah antisipasi berupa pencarian alternatif impor dari kawasan tersebut guna menjaga ketahanan stok energi nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dua kapal sudah lewati zona konflik, PIS tekankan keselamatan kru

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua dari empat kapal milik perusahaan telah berhasil keluar dari kawasan Timur Tengah, serta menekankan bahwa keselamatan awak kapal dan keamanan kargo merupakan prioritas.

‎Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, menyatakan dua kapal yang telah meninggalkan area tersebut adalah PIS Paragon dan PIS Rinjani.

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM: pemerintah berikan program pemulihan usaha tiga provinsi

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyebutkan pemerintah memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku usaha terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.

"Salah satu program tersebut adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera," ucap Maman setelah rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Telkom ungkap rencana kurangi anak usaha dari 60 menjadi 14 entitas

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penyederhanaan struktur anak usaha dengan mengurangi jumlah entitas dari sekitar 60 anak perusahaan menjadi 14 anak perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui berbagai aksi korporasi yang merupakan bagian dari program transformasi perusahaan.

Baca selengkapnya di sini

Jasa Marga akan berlakukan diskon tarif 30 persen di 9 ruas tol

PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30 persen selama empat hari di 9 ruas jalan tol yang dikelola Jasa Marga Group.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan program diskon tarif berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (11/3), mulai dari Presiden Prabowo Subianto sebut alternatif bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu hingga persiapan UU Perlindungan Pekerja Platform.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Prabowo sebut RI bisa produksi BBM dari jagung dan tebu

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi di tengah krisis global, termasuk kemampuan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu.

"Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo saat memberikan arahan pada Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Kemenkeu: Penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun per Februari 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya di sini

Prabowo perintahkan bangun PLTS 100 gigawatt dorong elektrifikasi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari percepatan program elektrifikasi dan swasembada energi nasional.

Ia mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

Komisi XI DPR RI sepakati Friderica Widyasari jadi Ketua DK OJK

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Friderica Widyasari Sari alias Kiki sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.

Setelah melalui rapat internal, Komisi XI juga menyepakati Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK OJK.

Baca selengkapnya di sini

Menaker siapkan UU Perlindungan Pekerja Platform

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (9/3/2026), mulai dari insentif konversi motor bensin jadi listrik hingga kebijakan harga BBM bersubsidi.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Bahlil akan beri insentif konversi motor bensin jadi listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan memberikan insentif untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik, sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

“Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Harga minyak meroket, Bahlil percepat mandatori campuran etanol ke BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons harga minyak dunia yang meroket hingga tembus 118 dolar AS per barel.

“Karena kalau harga minyak fosilnya bisa melampaui 100 dolar AS per barel, maka itu akan lebih murah kalau kita blending (campur),” ujar Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Libur lebaran, BEI sesuaikan timeline realisasi "free float" 15 persen

Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan BEI akan menyesuaikan timeline implementasi ketentuan minimum free float 15 persen, seiring banyaknya hari libur Bursa dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (H).

Ia mengungkapkan, saat ini draft ketentuan tersebut masih dalam tahap proses diskusi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana BEI menantikan persetujuan dari mereka atas draft tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Soal pelemahan IHSG dan rupiah, Purbaya: Ekonomi RI masih ekspansif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah lantaran perekonomian nasional yang masih ekspansif.

“Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kami jaga mati-matian. Boro-boro krisis, resesi aja belum, melambat saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kami jaga terus dalam beberapa minggu ke depan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Menkeu belum berencana naikkan harga BBM subsidi imbas harga minyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel vs Iran.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (8/3), mulai dari stok bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga kucuran dana untuk pembangunan 140 ribu unit hunian di Cikarang, Jawa Barat.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Dewan Energi Nasional sebut stok BBM aman minta masyarakat tenang

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu kuatir atau panik karena Pertamina siap menjaga pasokan.

Dia menjelaskan bahwa cadangan sekitar 20 hari bukan berarti bahwa setelah itu BBM akan habis, karena Pertamina tentu terus melakukan stabilisasi stok.

Baca selengkapnya di sini

Pertamina Patra Niaga siapkan 5 bus mudik gratis bagi pengemudi ojol

PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan sebanyak lima unit bus dalam program mudik gratis bagi mitra pengemudi ojek online atau ojol.

"Pada 15 Maret mendatang kami menyiapkan lima bus untuk memberangkatkan mitra pengemudi ojek online dalam program mudik bersama yang diselenggarakan Pertamina," jelas Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

OJK catat piutang pembiayaan syariah Rp31,05 triliun di Januari 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan piutang pembiayaan syariah pada Januari 2026 tumbuh 10,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp31,05 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan kinerja positif intermediasi industri keuangan syariah tersebut salah satunya didukung oleh peningkatan pembiayaan syariah oleh multifinance.

Baca selengkapnya di sini

OJK prediksi penyaluran pembiayaan meningkat menjelang Idul Fitri

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman memproyeksikan penyaluran pembiayaan berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Periode Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman,” ujar Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

Danantara siapkan Rp16 triliun bangun hunian di lahan hibah Lippo

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau Danantara Indonesia menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp16 triliun untuk mendukung pembangunan hunian vertikal pada lahan hibah Lippo Group.

Pendiri Yayasan Pelita Harapan James Riady menghibahkan tiga bidang lahan sekitar 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang direncanakan untuk pembangunan 140 ribu unit hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penentu eksistensi koperasi di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan jika program tersebut gagal, maka masa depan koperasi di tanah air akan terancam.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry .​​

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih merupakan implementasi konkret dari ekonomi kerakyatan yang kerap digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto,.

Ia menyampaikan Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia yang sudah terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih.

Menurut dia, koperasi kini telah menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengoreksi arah perekonomian nasional.

“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” katanya dalam seminar nasional di Kampus ITB, Bandung.

Ferry menekankan bahwa arah ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu ekonomi yang berkeadilan, berbasis gotong royong, dan memberikan ruang kepemilikan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, filsuf yang juga pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa koperasi merupakan wujud solidaritas kemanusiaan.

Rocky mengatakan konstitusi memang membolehkan kapitalisme, tetapi juga menegaskan bahwa ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama yang diadopsi melalui BUMN.

"Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha produktif berbasis komunitas. Selain menyediakan akses layanan keuangan, BRI juga secara konsisten mendorong UMKM agar bisa bertumbuh secara kolektif dalam ekosistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan Klaster Usaha dalam program Klasterku Hidupku, sebuah inisiatif pemberdayaan kelompok usaha yang dibentuk BRI berdasarkan kesamaan sektor produksi, karakteristik wilayah, serta kedekatan sosial antarpelaku usaha, sehingga tercipta sinergi dan penguatan rantai nilai di tingkat lokal.

Klaster Erwela: Merajut Asa dan Prestasi Bersama BRI



Hingga akhir tahun 2025, BRI telah membina 42.682 Klaster Usaha, disertai dengan 3.001 kegiatan pemberdayaan yang mencakup pelatihan usaha serta dukungan sarana dan prasarana produksi. Fokus utama pembinaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.

Dari total klaster yang diberdayakan, 82,36% merupakan klaster sektor produksi, sementara sisanya 17,64% berasal dari sektor non-produksi. Dominasi sektor produksi ini mencerminkan strategi BRI dalam memperkuat basis ekonomi riil, terutama pada sektor pertanian yang menyumbang porsi terbesar sebesar 48,05%.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menegaskan, bahwa program Klasterku Hidupku dirancang sebagai pendekatan pemberdayaan yang mendorong UMKM naik kelas, khususnya bagi pelaku usaha di sektor produksi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Melalui penguatan klaster, BRI tidak hanya menghubungkan pelaku usaha dengan akses permodalan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang memungkinkan terjadinya kolaborasi, peningkatan skala produksi, hingga penguatan daya saing di tingkat lokal.

Cerita Petani di Merauke yang Produktivitasnya Makin Meningkat Berkat Program Pemberdayaan Klaster Usaha dari BRI



“BRI berkomitmen untuk mendampingi UMKM secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan hingga penguatan kapasitas usaha. Pendampingan ini kami lakukan melalui pelatihan, peningkatan literasi keuangan, serta berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing klaster. Dengan pendekatan tersebut, BRI berharap klaster usaha yang berhasil berkembang dapat menjadi referensi dan role model bagi UMKM di daerah lainnya,” ujar Akhmad Purwakajaya.

Sejalan dengan penguatan klaster usaha, BRI juga terus memperluas inklusi keuangan di tingkat komunitas. Dari lebih dari 480 ribu anggota klaster, sebanyak 87,7% pelaku kelompok usaha telah memiliki rekening di BRI dan rata-rata terhubung dengan akses pembiayaan BRI guna mendukung pengembangan usahanya.

Sebagai informasi, Klasterku Hidupku merupakan bagian dari strategi BRI dalam menaikkelaskan nasabah eksisting dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Program ini melengkapi berbagai inisiatif pemberdayaan BRI lainnya, seperti Desa BRILiaN, Rumah BUMN, dan LinkUMKM, yang secara terpadu memperkuat peran BRI sebagai agent of development dalam mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan nasional.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta koperasi-koperasi di Bali menjual produk lokal seperti babi dan beras Sudaji.

Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Sabtu, saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali yang membahas penguatan koperasi multipihak yang beranggotakan koperasi-koperasi eksisting di Bali.

“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal, produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” kata dia.

Gubernur Koster ingin mempertegas arah pembangunan ekonomi Bali berbasis kearifan lokal melalui pentingnya koperasi mengedepankan produk asli Bali dengan identitas dan branding Bali yang kuat.

Ini merupakan pengejawantahan dari konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dicanangkan Pemprov Bali, yakni sistem ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan, dan berlandaskan budaya Bali.

Koperasi diminta fokus pada pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Gubernur Koster menilai Bali memiliki banyak potensi UMKM sektor pangan yang mungkin tidak besar dari sisi luasan cakupan, namun jumlahnya banyak dan memiliki keunggulan kualitas untuk dikembangkan secara serius.

“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak, kalau ditata dengan baik, bisa kita dorong agar bergaung di level nasional,” ujarnya.

Adapun salah satu komoditas produk lokal yang menjadi perhatian khusus adalah peternakan babi, dimana Bali memiliki sumber daya manusia peternak babi yang unggul dan berpengalaman.

Dengan pengelolaan yang lebih terencana dan intensif, ia meyakini Bali berpeluang mengambil peran strategis dalam pasar babi nasional dibantu koperasi sebagai wadah menyalurkannya.

Selain itu, pengembangan peternakan babi akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemurnian dan penguatan plasma nutfah babi lokal Bali yang diintensifkan di lokasi tertentu, serta pengembangan babi ras guna memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.

Selain sektor peternakan, Pemprov Bali juga mendorong koperasi mengembangkan komoditas pertanian unggulan, salah satunya padi Sudaji.

“Berdasarkan hasil riset, padi Sudaji memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 105 hari, dengan hasil yang menjanjikan per hektare menjadikan komoditas ini potensial untuk mendukung kemandirian pangan Bali,” kata Wayan Koster.

Kepada perwakilan koperasi-koperasi di Bali, Pemprov Bali menjanjikan akan memperkuat regulasi dan infrastruktur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gubernur Koster menegaskan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kerthi Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjauhkan sistem ekonomi daerah dari dominasi kapitalisme yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kami ingin ekonomi Bali tumbuh kuat, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal, koperasi, dan kebersamaan, inilah Ekonomi Kerthi Bali,” ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JEPARA - Sebagai bank yang berkomitmen memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok desa, BRILink Agen menjadi perpanjangan tangan layanan perbankan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah BRILink Agen Warung Concept di Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang telah beroperasi sejak 2013.

Berada di bawah binaan BRI Unit Srobyong, BRILink Agen Warung Concept milik Rochim, menjadi solusi akses transaksi perbankan bagi masyarakat yang selama ini tinggal cukup jauh dari jaringan ATM maupun kantor bank. Bahkan, seiring waktu, keberadaan agen ini perlahan tumbuh menjadi bagian dari denyut ekonomi desa, hingga dapat menopang keberlangsungan usaha dan masa depan keluarga dari pengelola.

Owie, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa motivasi utamanya dalam mengelola BRILink Agen adalah menghadirkan layanan transaksi keuangan yang mudah diakses dan terpercaya bagi masyarakat desa. Namun, pada tahap awal pengelolaan, ia mengakui bahwa layanan transaksi digital tersebut belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan masyarakat, seiring masih adanya kekhawatiran terkait keamanan transaksi non-tunai.

“Saat itu, banyak masyarakat yang masih ragu terhadap transaksi online, sehingga kami mulai mengenalkan layanan ini secara langsung, kami bagikan brosur, kalender, dan souvenir kecil agar mereka tertarik, dan kami di sana sembari melakukan edukasi. Alhamdulillah, seiring waktu dan pengalaman bertransaksi, kepercayaan masyarakat pun tumbuh,” ujar Owie.

Perluas Akses Keuangan hingga Pelosok, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat



Seiring waktu, keberadaan dan kerja keras Owie pun membuahkan hasil. BRILink Agen Warung Concept kini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Setiap hari, agen ini melayani berbagai transaksi, mulai dari tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan rutin seperti listrik, PDAM dan angsuran lainnya.

Dengan jam operasional yang panjang, pukul 07.00 sampai dengan 22.00 WIB, tujuh hari dalam seminggu, layanan BRILink Agen yang dimiliki Owie ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam bertransaksi. Adapun, mayoritas pengguna layanan BRILink Agen saat ini berasal dari keluarga yang ditinggal anggota keluarganya bekerja di perantauan.

Selain itu, kata Owie, warga sekitar juga memanfaatkan agen ini sebagai perantara pembayaran berbagai kewajiban bulanan, tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota.

Owie berkata bahwa selain menyediakan layanan keuangan, keberadaan BRILink Agen ini nyatanya turut memberikan dampak ekonomi nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Sejak dirintis pada dua belas tahun lalu, usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari mencukupi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi, hingga membeli aset produktif.

Usaha yang semula bergerak di bidang percetakan kini bahkan bosa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, seiring bertambahnya karyawan yang terlibat dalam operasional usaha. Tercatat, saat ini Waroeng Concept sudah memiliki 2 outlet.

“Dampak paling besar yang kami rasakan adalah kepercayaan masyarakat. Dari situ usaha kami tumbuh, lapangan kerja tercipta. Alhamdulillah, BRILink Agen juga bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga memberikan pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi,” ucapnya.

BRI Perkuat Layanan Keuangan Desa lewat AgenBRILink di Gowa



Kisah BRILink Agen Warung Concept menjadi gambaran nyata bagaimana kehadiran layanan keuangan berbasis komunitas, melalui kolaborasi BRI dan masyarakat, mampu mendorong inklusi keuangan, memperkuat ekonomi lokal, serta menjadi penggerak kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengapresiasi peran para mitra BRILink Agen yang tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga memberi dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Ia menambahkan, melalui BRILink Agen, BRI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat, relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat desa di Indonesia.

“BRILink Agen telah menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama masyarakat. Ketika agen mampu membangun kepercayaan, mengelola usaha secara konsisten, dan menopang kehidupan keluarganya, di situlah program inklusi keuangan memberikan makna yang sesungguhnya,” ujar Akhmad.

TANGSEL - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan nasional. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Aula Utama Gedung Lemdiklat Polri, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Setiawan Ichlas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi tonggak sejarah kerja sama dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Kemakmuran Bangsa

Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat menjadi jalan untuk memperteguh langkah menuju kemandirian dan ketangguhan ekonomi nasional. “Alhamdulillah. Selain bahan refleksi (akhir tahun 2025), acara ini juga menjadi tonggak sejarah kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Atas nama pemerintah, Setiawan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. “Semoga kegiatan pada hari ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi ,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Setiawan Ichlas menyampaikan pantun yang berkaitan dengan optimisme masa depan ekonomi Indonesia. “Jalan-jalan ke Atambua, jangan lupa membeli kain. Ekonomi untuk kita semua, Indonesia kuat, sejahtera terjamin,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, MoU ini menjadi tonggak sejarah penting untuk memulai kerja besar pada tahun 2026. Menurut Ferry, kerja sama ini akan menjadi fondasi penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi lintas sektor ke depan. Wamen PPA Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Speak Up

“Insyaallah di penghujung akhir tahun 2025 ini, penandatanganan tersebut akan menjadi tonggak yang penting untuk memulai kerja besar dan kerja keras kita semua di tahun 2026,” tandasnya.

Penandatanganan MoU turut disaksikan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Faturrahman Kamal serta dai kondang Ustaz Adi Hidayat. Usai penandatanganan MoU, acara dilanjut dengan launchingbuku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan, serta ditutup dengan doa bersama akhir tahun.