Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menggelar program bagi-bagi 100 motor untuk mitra ojek online melalui ajang Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM).

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan program BOOM merupakan bentuk apresiasi atas kesetiaan pengemudi ojek online membeli produk bahan bakar nonsubsidi Pertamina melalui aplikasi MyPertamina.

"Program ini kami jalankan perdana di tahun 2026 dan kami dedikasikan untuk para pengemudi ojek online roda dua yang setiap hari menjadi pahlawan jalanan. Mereka bekerja di berbagai kondisi cuaca, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, dan berperan besar dalam mengantarkan masyarakat dari satu titik ke titik lainnya," katanya.

Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh mitra pengemudi ojek online untuk mengumpulkan poin, menukar voucher undian, dan meraih kesempatan membawa pulang motor impian melalui program BOOM, yang diluncurkan pada ajang MyPertamina Wikenfest di Tegal, Jateng, Sabtu (31/1/2026).

Eko menambahkan program BOOM dilaksanakan secara nasional mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2026, yang terbagi dalam tiga periode untuk setiap tiga bulan sekali.

Peserta mengumpulkan poin MyPertamina dan menukarnya menjadi voucher undian elektronik.

Jadwal pengundian akan dilaksanakan pada 23 Mei 2026, 22 Agustus 2026, dan 10 November 2026.

Adapun rincian periode dan hadiahnya adalah:

-Periode 1 (1 Februari-30 April 2026) dengan hadiah 25 unit Yamaha Lexi 155.

⁠-Periode 2 (1 Mei-31 Juli 2026) sebanyak 25 unit Honda Vario 160.

-Periode 3 (1 Agustus-31 Oktober 2026) 25 unit Honda PCX 160 dan 25 unit Yamaha NMAX 155.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan program BOOM merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada mitra pengemudi ojek online sebagai pelanggan setia Pertamax Series yang telah menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas dan layanan masyarakat.

"Kami mengapresiasi para mitra pengemudi ojek online yang setiap hari menjadi pejuang jalan raya dan juga telah setia menggunakan Pertamax Series. Melalui program Berkah Ojek Online MyPertamina atau BOOM, kami memberikan kesempatan yang adil dan terbuka bagi para mitra untuk memperoleh hadiah, dan merasakan manfaat layanan digital MyPertamina," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan adanya peralihan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari jenis subsidi RON 90 atau Pertalite ke BBM non-subsidi. Fenomena ini terjadi menyusul meningkatnya permintaan BBM jenis Pertamax Turbo.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan bahwa permintaan Pertamax Turbo meningkat sekitar 76%. Oleh sebab itu, guna memenuhi kenaikan tersebut, pihaknya berupaya maksimal menambah pasokan, baik yang berasal dari kilang maupun melalui impor.

"Jadi untuk Pertamax Turbo ini terjadi peningkatan kurang lebih 76%, sehingga saat ini Pertamina secara maksimal mencoba menambah pasokan baik itu dari kilang maupun dari impor," kata Mars Ega, dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

Sementara, permintaan bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi seperti solar subsidi dan juga Pertalite mengalami penurunan hingga Oktober 2025. Hal ini imbas dari pembelian BBM subsidi dengan penggunaan QR Code.

Menurut Mars Ega, penurunan konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor utama yakni kebijakan digitalisasi melalui wajib QR code dalam pembelian BBM bersubsidi. Hal itu sudah dilakukan secara keseluruhan di SPBU Pertamina.

"Kuota solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali under 1,5% dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan under 10% dari kuota 2025," jelasnya.

Asal tahu saja, kuota Pertalite untuk tahun 2025 adalah 31,1 juta kiloliter (KL) dan kuota Solar bersubsidi adalah 17,3 juta KL.

Terpisah, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan target yang ditetapkan oleh Patra Niaga untuk penjualan Pertamax Turbo awalnya sekitar 170 kiloliter (KL) per tahun. Namun saat ini, realisasinya sudah mencapai sekitar 300 ribu KL.

"Pasti nanti dengan adanya Satgas Natal Tahun Baru ini pasti akan meningkat lagi. Jadi let's say mungkin di akhir-akhir tahun ini dia akan bertambah. Tapi kalau secara target memang sampai saat ini memang sudah di atas ya," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan sejak Juli-Agustus 2025 terjadi fenomena yang tidak biasa, yakni adanya pergeseran atau perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap BBM.

"Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi," terang Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, dikutip Jumat (3/10/2025).

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024. Sementara, penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.

"Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini," ungkap Laode.

Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua pekan, BP AKR kembali memesan 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

“BP AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel), di minggu ketiga November,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Penambahan tersebut dilakukan oleh BP setelah membeli 100 ribu barel base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025.

Ihwal kuota impor untuk badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026, Laode menyampaikan terdapat kemungkinan pemerintah kembali menggunakan skema tambahan 10 persen.

Saat ini, pemerintah sudah mendapatkan data dari badan usaha swasta, namun belum menentukan besaran kuota yang akan diberikan.

“Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.

Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025.

Berbagai negosiasi dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun mengatakan, kepada badan usaha pengelola SPBU swasta untuk menggunakan kuota impor Pertamina untuk memulihkan kembali stok BBM di SPBU mereka.

Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

Selain bp, kata Laode, juga Vivo mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari Pertamina Patra Niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel.

Di sisi lain, saat ini negosiasi dengan Shell masih berproses. Laode pun mengungkapkan akan bertemu dengan Shell untuk membahas soal kesepakatan BBM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 November 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamina Dex dan Dexlite yang kembali mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Jumat, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp13.900 per liter dari Rp13.700 per liter.

Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp14.200 per liter, naik dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter.

Pada Oktober, harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut juga tercatat mengalami peningkatan, seperti Dexlite yang sebelumnya Rp13.600 per liter pada September menjadi Rp13.700 per liter pada Oktober.

Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp13.850 per liter pada September menjadi Rp14.000 per liter pada Oktober.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) terpantau stabil di angka Rp12.200 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang stabil di angka Rp13.000 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) juga masih stabil di angka Rp13.100 per liter sejak September 2025.

Sedangkan, sejumlah BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) akan memanggil Pertamina terkait sepeda motor yang ‘brebet’ atau bermasalah setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Jawa Timur.

“Kami akan memanggil Pertamina. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ucap Ketua BPKN RI Prof Mufti Mubarok dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti banyak pengendara yang mengeluhkan motor mereka mendadak bermasalah usai pengisian BBM, dan diduga kuat akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar.

Mufti menekankan bahwa motor adalah alat vital bagi masyarakat, terutama di daerah, untuk bekerja, mengantar anak sekolah, dan aktivitas sehari-hari. Bila rusak akibat BBM bermasalah, maka harus ada tanggung jawab dan ganti rugi.

“Motor bagi masyarakat bukan sekadar kendaraan, tapi sarana utama mencari nafkah,” kata dia.

Ia menyampaikan BPKN RI tengah menghimpun laporan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk diselidiki lebih lanjut. Mufti memastikan bahwa nasib konsumen harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

Terkait dengan aduan motor 'brebet', Pertamina menyatakan akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak.

Untuk memperoleh biaya perbaikan tersebut, Pertamina meminta masyarakat untuk melaporkan kejadian kepada petugas SPBU di lokasi yang sama dengan menunjukkan bukti transaksi (struk pembelian BBM).

Selanjutnya, petugas akan mengarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen yang mencatat kronologi serta kondisi kendaraan.

Lebih lanjut, konsumen diminta memberikan data diri dan kontak yang dapat dihubungi untuk proses tindak lanjut. Jika ditemukan indikasi kerusakan kendaraan akibat BBM bermasalah, konsumen akan diarahkan ke bengkel resmi yang ditunjuk oleh Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

“Pihak Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak,” ucap Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangannya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

⁠Laporan resmi akan diteruskan oleh pengelola SPBU kepada tim Pertamina Patra Niaga wilayah terkait untuk ditindaklanjuti.

Saat ini, Pertamina menyediakan lima belas titik posko, bertambah 12 titik dari kondisi awal 3 titik, untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat.

Adapun dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi fakta terkait banyaknya keluhan pengguna sepeda motor yang mesinnya mengalami "brebet" setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di Jawa Timur (Jatim).

Tim yang dimaksud disampaikan Bahlil yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta menegaskan balai tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa negosiasi terkait pembelian base fuel atau bahan bakar murni antara Pertamina dengan badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta masih terus berjalan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menilai proses negosiasi antara Pertamina dengan badan usaha penyalur swasta hampir mencapai kesepakatan. Sehingga, kosongnya pasokan BBM di SPBU swasta yang telah terjadi beberapa waktu belakangan ini dapat segera teratasi.

"Itu kan Dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka," kata Yuliot usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dikutip Jumat (24/10/2025).

Menurut Yuliot, sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan pihak SPBU swasta sudah mencapai titik temu. Setidaknya hanya tinggal beberapa poin yang masih perlu dilakukan penyesuaian sebelum nantinya bisa dapat dieksekusi.

"Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari 5 sebagian besar udah berarti udah bisa segera eksekusi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada perjanjian terkait pembelian bahan bakar murni (base fuel) Pertamina ke Badan Usaha SPBU Swasta. Adapun kerja sama tersebut dilakukan secara business to business (B2B).

"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (21/10/2025).

Hanya saja Bahlil mengaku belum mengetahui detail dari perjanjian yang dilakukan, begitu juga dengan perusahaan apa yang melakukan pembelian. "Saya tidak tahu teknisnya, karena itu B2B," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada perjanjian terkait pembelian bahan bakar murni (base fuel) Pertamina ke Badan Usaha SPBU Swasta. Adapun kerja sama tersebut dilakukan secara business to business (B2B).

"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (21/10/2025).

Hanya saja Bahlil mengaku belum mengetahui detail dari perjanjian yang dilakukan, begitu juga dengan perusahaan apa yang melakukan pembelian. "Saya tidak tau teknisnya, karena itu B2B," katanya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan saat ini masih melakukan pembicaraan dengan BU SPBU Swasta perihal kesepakatan pembelian BBM. Namun menurutnya kemungkinan sudah ada keputusan yang bisa diambil dalam waktu dekat.

"Masih berjalan pembahasannya terus dengan badan usaha BBM swasta. Kemungkinan sore atau malam ini ada keputusan ya, saya dengar ada beberapa... Kita masih terus, yang pasti kita akan open book, komersialnya secara terbuka. Semua terbuka," ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dia pun berharap kesepakatan ini nantinya tidak menimbulkan kenaikan harga jual BBM di SPBU ke depannya.

Lantas, apakah Pertamina akan menyediakan BBM murni alias base fuel yang diminta oleh SPBU swasta tersebut? Simon pun menjawab, "Masih pembicaraan rapat dengan badan usaha BBM swasta. Sore atau malam ini salah satunya keputusannya."

Dia pun menjelaskan, saat ini perseroan fokus pada transformasi tata kelola.

Seperti diketahui, pemerintah meminta badan usaha swasta penyedia BBM untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina. Pasalnya, kuota impor BBM tahun ini untuk SPBU Shell hingga Vivo tersebut sudah meningkat 10% dibandingkan kuota impor pada 2024 lalu.

Namun, beberapa waktu lalu PT Vivo Energy Indonesia maupun BP batal memesan BBM dari Pertamina karena ternyata mengandung etanol, bukan BBM murni atau base fuel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu soal kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat dan pengguna kendaraan. Sebagian khawatir bahan tambahan ini bisa berdampak pada performa mesin mobil, namun pelaku industri otomotif justru menilai kandungan etanol bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, kandungan etanol sebesar 3,5% pada BBM Pertamina masih jauh di bawah batas toleransi mesin kendaraan modern. Bahkan, kata ia, mobil Toyota dirancang untuk mampu menyesuaikan dengan kadar etanol hingga 20%.

"Kalau Toyota itu sampai 20%. Tapi mungkin merek lain itu sampai 10%," kata Bob saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan, kadar etanol 3,5% tidak menimbulkan masalah pada mesin. "Jadi nggak ada masalah itu 3,5%. Banyak yang ngeributin, misleading (menyesatkan), menurut kita itu menyesatkan," imbuhnya.

Bob bilang, penggunaan etanol dalam bahan bakar bukan hal baru di dunia otomotif. Negara seperti Amerika Serikat, India, dan Thailand pun sudah menerapkan campuran bahan bakar bioetanol hingga 20%.

"Karena banyak negara juga di Amerika Serikat, di India, di Thailand itu sudah sampai E20 (memiliki campuran etanol 20%), E10, sampai situ," ujarnya.

Foto: Pertamina tegaskan kualitas BBM Pertamax (RON 92) sesuai spesifikasi. (Dok. PT Pertamina Patra Niaga) Pertamina tegaskan kualitas BBM Pertamax (RON 92) sesuai spesifikasi. (Dok. PT Pertamina Patra Niaga)

Ia menilai kebijakan pemerintah menambahkan etanol ke dalam BBM justru langkah strategis. Selain mendukung transisi energi bersih, kebijakan ini juga bisa memperkuat ketahanan energi nasional.

"Jadi ini mendukung, berarti kalau misalnya... kan katanya sudah dicoba tuh 20%. Ya sangat mendukung," ujarnya menambahkan.

Menurut Bob, langkah ini juga berdampak positif pada sektor pertanian. Produksi bioetanol berbasis bahan baku lokal bisa membuka peluang kesejahteraan bagi petani dalam negeri.

"Bahkan ke depan itu penggunaan etanol bisa menjadi trendsetter ke depan. Karena petaninya juga ikut sejahtera kan. Kalau sekarang kan kalau pakai bensin impor semua. Kalau pakai etanol kita bisa substitusi," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan, base fuel Pertamina memang mengandung etanol sebesar 3,5%. Kandungan ini masih sesuai dengan regulasi pemerintah yang memperbolehkan hingga 20%.

Namun, beberapa SPBU swasta seperti Vivo dan BP-AKR disebut menunda pembelian dari Pertamina karena kandungan etanol tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi produk mereka.

"Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%," kata Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Kamis (2/10/2025).

Menurut Achmad, perbedaan ini bukan soal kualitas, melainkan spesifikasi antarproduk yang berbeda. "Ini bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi," ujarnya.