Dua anak usaha Grup Salim di sektor perkebunan, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan pengalihan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin.

Dalam surat tertanggal 10 Oktober 2025, kedua perusahaan menegaskan bahwa seluruh lahan yang dikelola telah memiliki izin resmi sesuai ketentuan pemerintah dan tidak berada di kawasan hutan tanpa perizinan yang sah. Langkah klarifikasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas permintaan BEI terhadap pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa.

Corporate Secretary SIMP, Meyke Ayuningrum, menyampaikan bahwa seluruh lahan tanaman produktif milik perusahaan berada di area berizin dan dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Perseroan telah mengajukan permohonan perizinan tambahan sesuai tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) berikut peraturan pelaksanaannya, dan terus memantau perkembangan prosesnya,” tulis Meyke dalam keterangannya yang dikutip Minggu (12/10/2025).

Meyke menambahkan, hingga saat ini SIMP belum pernah menerima surat pemberitahuan, tagihan, maupun sanksi administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, atau instansi pemerintah lainnya.

“Perseroan berkomitmen untuk tetap adaptif dan memastikan seluruh kegiatan operasional perkebunan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary LSIP Fajar Triadi menegaskan bahwa operasional London Sumatra Indonesia juga berjalan di lahan yang telah memperoleh izin resmi.

“Perseroan telah mengajukan perizinan tambahan sebagaimana diatur dalam UUCK, serta memantau dan mengikuti seluruh perkembangan proses perizinan tersebut,” tulis Fajar dalam suratnya kepada BEI.

Fajar menjelaskan, LSIP belum menerima surat pemberitahuan atau sanksi dari instansi terkait, sehingga belum dapat memperkirakan potensi dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan.

“Dalam hal terdapat denda yang dikenakan, Perseroan akan menyelesaikan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku,” tambahnya.

Manajemen LSIP juga menyebut sedang melakukan evaluasi dan pembaruan prosedur internal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional perkebunan sejalan dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah.

Baik SIMP maupun LSIP menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha ataupun pergerakan harga saham kedua emiten tersebut.

Keduanya juga menekankan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha di tengah perubahan regulasi sektor perkebunan nasional.

PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) menyiapkan sejumlah langkah pengembangan strategis untuk memperkuat posisi usaha dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Strategi tersebut mencakup dua jalur utama, yakni pertumbuhan organik (organic growth) dan non-organik (non-organic growth), dengan fokus pada penguatan bisnis inti sekaligus ekspansi ke sektor potensial.

Direktur Utama Repower Asia Aulia Firdaus mengatakan, untuk pertumbuhan organik, perusahaan tengah mengoptimalkan penjualan proyek existing, salah satunya perumahan Botanical Puri Asri di Depok.

Selain itu, perusahaan juga akan memulai pengembangan proyek perumahan baru di kawasan Pasar Minggu dan Pondok Cabe.

“Perseroan fokus mengoptimalkan penjualan proyek yang sudah berjalan serta mempersiapkan proyek baru untuk memperkuat fondasi bisnis,” ujar Aulia dikutip Minggu, (12/10/2025).

Repower Asia juga berencana memperluas jangkauan pasar dengan masuk ke segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kerja sama operasional (KSO) bersama Riscon Group yang saat ini sedang disiapkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi organik guna memperluas basis konsumen dan memperkuat daya saing perusahaan di sektor hunian terjangkau.

Di sisi lain, untuk strategi non-organik, Repower Asia berfokus pada optimalisasi pendapatan berulang (recurring income) dari aset perusahaan.

Penguatan dilakukan melalui transformasi bisnis lintas sektor, termasuk pengembangan properti telekomunikasi, digital, dan kesehatan (healthcare). Selain itu, perusahaan juga menjajaki kemitraan strategis guna memperluas portofolio dan sinergi antarunit usaha.

“Langkah-langkah tersebut kami lakukan untuk memastikan pertumbuhan perseroan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga selaras dengan peluang pasar dan potensi inovasi yang ada,” tambah Aulia.

Untuk menjaga momentum kinerja positif pada paruh pertama 2025, perseroan akan tetap berfokus pada proyek hunian sesuai kebutuhan pasar, memperkuat efektivitas strategi pemasaran dan penjualan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko keuangan.

Direktur Repower Asia Sjafardamsah menambahkan, perusahaan juga akan memanfaatkan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang diperpanjang hingga 2026.

“Dengan perpanjangan manfaat PPN DTP hingga 2026, perseroan optimistis dapat menjaga momentum kinerja positif, memperkuat posisi keuangan, serta mendukung ekspansi dan pencapaian target strategis di masa mendatang,” ujarnya.

Serangkaian langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Repower Asia untuk memperkuat struktur keuangan dan memperluas cakupan bisnis di sektor properti yang dinamis, sekaligus memastikan pertumbuhan yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Dalam upaya mendorong peran permodalan swasta dalam pembiayaan pengelolaan air dan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia dan kawasan ASEAN, Standard Chartered bersama International Finance Corporation (IFC), anggota dari Kelompok World Bank, menghadirkan para perwakilan pemerintah, investor, dan pemimpin industri dalam sesi diskusi bertajuk “Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors.”

Para panelis membahas berbagai solusi praktis untuk mempercepat investasi di sektor air dan limbah di Indonesia, termasuk penerbitan obligasi hijau, pembiayaan campuran (blended finance), dan mekanisme pembiayaan transisi yang dapat membantu menurunkan risiko proyek serta menarik minat investor institusional. Diskusi juga berfokus pada pentingnya sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kelayakan proyek serta mendukung tujuan pembangunan dan iklim jangka panjang Indonesia.

Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat besar, di mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memperkirakan total kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar USD 625 miliar (setara dengan IDR 10.000 triliun).

Dari jumlah tersebut, sekitar 35,6% diperkirakan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 24,9% melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan yang perlu dipenuhi melalui partisipasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Adapun dskusi ini diawali dengan presentasi laporan Southeast Asia Green Economy 2025 — yang merupakan hasil kolaborasi antara Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google.

Memasuki edisi keenamnya, laporan ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara berpotensi membuka peluang investasi hijau hingga USD 50 miliar per tahun hingga tahun 2030, menambah USD 120 miliar terhadap PDB di kawasan tersebut, serta menciptakan hampir 900.000 lapangan kerja baru melalui solusi terpadu di sektor energi, air, limbah, dan transportasi.

Bagi Indonesia, laporan ini menyoroti peluang besar di bidang ketahanan air, pengelolaan limbah, dan pengembangan ekonomi sirkular, di mana semuanya merupakan area yang penting dalam mencapai target pembangunan infrastruktur berkelanjutan nasional.

Kepemimpinan Pemerintah dan Industri

Sesi panel dibuka oleh Euan Marshall, Country Manager for Indonesia and Timor Leste, International Finance Corporation (IFC), dan dilanjutkan dengan sambutan dari Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia.

Diskusi ini juga menghadirkan para narasumber antara lain Tim Anderson, Indonesia CEO, ACWA Power; Kenichi Ishikawa, President Director, PT Summit Niaga (Sumitomo Group Companies); Rizki Hasan, CEO, Indonesia Infrastructure Finance, and Jaclyn Dove, Managing Director, Sustainable Finance & Head of Strategic Initiatives, Standard Chartered.

Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia mengatakan, Indonesia berada di garis depan transisi hijau di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan investasi di sektor pengelolaan air dan limbah tidak hanya penting bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bagi ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.

"Di Standard Chartered, kami bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, IFC, serta para klien kami untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang menjadikan proyek infrastruktur berkelanjutan lebih layak secara komersial. Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kami dapat membantu memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata," ungkapnya yang dikutip di Jakarta, Minggu (12/10/2025)

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini tak sekadar memberi perlindungan bagi pekerja. Lembaga ini memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal dan kedaulatan ekonomi nasional.

Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Swartoko, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki kontribusi besar dalam membela negara secara ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan dana kelolaan kepada Surat Berharga Negara (SBN) hingga pasar modal domestik.

"Dalam era modern, bela negara tidak lagi semata-mata soal angkat senjata, melainkan bagaimana negara mampu menjaga kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada asing, dan memastikan stabilitas fiskal," ujar Swartoko di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Hingga pertengahan 2025, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana lebih dari Rp800 triliun. Sekitar 74–76% portofolio dana tersebut ditempatkan pada SBN sehingga menjadikan BPJS salah satu investor domestik terbesar di pasar obligasi pemerintah.

Swartoko mengatakan, penempatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke SBN memberikan dua dampak positif sekaligus, yakni membantu pemerintah membiayai pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

"Bila obligasi pemerintah terserap oleh investor domestik seperti BPJS maka ketergantungan pada investor asing berkurang dan APBN terlindungi dari guncangan global. Dengan begitu, iuran pekerja ikut menjaga kedaulatan fiskal Indonesia," paparnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk meningkatkan porsi investasi ekuitas hingga 20% di pasar modal domestik dalam beberapa tahun ke depan. Ia mengharapkan, langkah tersebut dapat memperdalam pasar modal nasional dan membantu dunia usaha memperoleh pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan.

"Fungsi BPJS dengan demikian meluas dari sekadar lembaga jaminan sosial menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi," tegasnya.

Ia menambahkan, peran BPJS Ketenagakerjaan juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat mikro. Melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), lembaga ini memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2025. Mekanismenya adalah dengan memberikan tunjangan tunai maksimal enam bulan, yakni 45% dari gaji untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya, ditambah pelatihan keterampilan serta akses informasi pasar kerja.

Menurut Swartoko, program JKP berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam sistem ekonomi. Ketika terjadi gelombang PHK akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun drastis.

"Ketika gelombang PHK terjadi seperti akibat krisis global atau disrupsi industri, JKP menjaga agar daya beli rumah tangga tidak jatuh secara drastis. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia dengan demikian terlindungi," tuturnya.

Hingga November 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 63,58 juta peserta dengan tingkat keaktifan sekitar 68%. Namun, angka tersebut menurun menjadi 39,7 juta peserta aktif pada April 2025 akibat meningkatnya PHK. Data tersebut menunjukkan betapa erat hubungan antara dinamika pasar kerja dengan kepesertaan BPJS.

Swartoko menegaskan, memperkuat BPJS Ketenagakerjaan sama artinya dengan memperkuat benteng ekonomi nasional. Dana iuran yang dikelola lembaga ini bukan sekadar potongan gaji, melainkan investasi sosial yang berperan ganda yakni melindungi pekerja sekaligus menopang APBN.

"Bela negara ekonomi berarti memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga, stabilitas sosial tetap terpelihara, dan kedaulatan pasar keuangan tidak mudah diguncang. Di semua lini itu BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran strategis," pungkasnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melaporkan capaian transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) lintas negara di BNI menunjukkan tren pertumbuhan kuat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara praktis dan efisien.

Sehingga BNI siap mendukung penuh implementasi dan ekspansi QRIS lintas negara, termasuk melalui platform digital unggulan wondr by BNI.

"BNI terus mencatat perkembangan positif dalam implementasi QRIS lintas negara (Cross Border) yang digagas Bank Indonesia," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, dikutip dari siaran pers BNI, Minggu (12/10).

Lebih lanjut, Okki menegaskan pengembangan ekosistem pembayaran digital lintas batas merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas keuangan antarnegara.

"BNI optimistis pengembangan ekosistem pembayaran digital ini akan semakin memperkuat konektivitas keuangan antarnegara serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transaksi lintas batas yang lebih efisien, aman, dan inklusif," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong peningkatan transaksi lokal melalui Local Currency Transaction (LCT) serta pemanfaatan QRIS lintas negara.

Dia menilai langkah ini menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menghadirkan cashback 30% dengan maksimum transaksi Rp 10.000 di Fountain Ice Cream menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran hingga akhir Maret 2026.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian yang dilansir dari laman resmi CIMB Niaga:

Syarat dan Ketentuan Program:

1. Periode Program: 01 Oktober 2025-31 Maret 2026

2. Cashback 30% (maksimum Rp 10.000) per transaksi di Fountain Ice Cream dengan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebagai metode pembayaran.

3. Promo tidak dapat diuangkan, tidak berlaku kelipatan, dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

4. Promo berlaku setiap hari di outlet Fountain Ice Cream yang berpartisipasi terlampir (Klik disini)

5. Satu customer bisa mendapatkan maksimum 1x cashback/hari 2x cashback/minggu dan 2x cashback/bulan per akun OCTO Mobile selama periode berlangsung.

6. Cashback hanya diberikan untuk transaksi QRIS OCTO Mobile dari sumber dana OCTO Pay di mesin EDC / QR statis CIMB Niaga.

7. Cashback akan dikreditkan real time atau maksimum 1x24Jam ke saldo OCTO Pay yang terdaftar di OCTO Mobile Nasabah.

8. Dengan mengikuti program ini, Nasabah setuju untuk mengikuti promo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

9. Nasabah diwajibkan menginformasikan kepada Kasir akan menggunakan scan QRIS OCTO Mobile sebelum melakukan pembayaran.

10. Anda dapat menyesuaikan preferensi dan relevansi untuk pesan promosi yang diterima dan media komunikasi yang digunakan dengan menghubungi Layanan CIMB Niaga 14041.

11. CIMB Niaga dan Fountain Ice Cream dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan syarat dan ketentuan program, dan/atau mengakhiri program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu

12. CIMB Niaga & Merchant berhak membatalkan benefit cashback jika terindikasi adanya penyalahgunaan, kecurangan, manipulasi, atau ketidaksesuaian dengan syarat & ketentuan program yang berlaku.

Langkah-langkah transaksi dengan QRIS OCTO Mobile:

1. Masuk ke Aplikasi OCTO Mobile, lalu Login

2. Pilih menu Pay QRIS

3. Lalu Scan QR dengan nominal yang sesuai

4. Konfirmasi pembayaran

5. Masukkan PIN OCTO Mobile

6. Proses pembayaran telah selesai.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melalui anak usahanya, PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI), resmi mengakuisisi 90% saham PT Guna Darma Integra (GDI) untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 680 megawatt (MW) di kawasan industri Feni Haltim (FHT) Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA) antara VDEI dan GDI dilakukan baru-baru ini dengan nilai proyek diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp10 triliun. Pembangunan direncanakan berlangsung selama 28 bulan.

Presiden Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michael, menyatakan akuisisi ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat peran di sektor energi baru, khususnya dalam mendukung ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Penandatanganan perjanjian ini mencerminkan komitmen Petrindo untuk turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia,” ujar Michael.

Menurutnya, akuisisi GDI menjadi bagian dari strategi jangka panjang Petrindo untuk menciptakan nilai berkelanjutan melalui diversifikasi bisnis di sektor mineral dan energi.

Proyek pembangkit listrik 680 MW ini akan menjadi tulang punggung energi bagi kawasan industri FHT Industrial Park, yang dirancang sebagai pusat pengembangan industri hilirisasi mineral dan baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Kawasan tersebut termasuk dalam implementasi strategi hilirisasi yang digalakkan pemerintah Indonesia.

Petrindo Jaya Kreasi merupakan perusahaan induk yang beroperasi di bidang pertambangan mineral dan energi. Perseroan mengelola tiga lini bisnis utama: pertambangan (batubara termal, batubara metalurgi, emas, dan perak), jasa pertambangan (kontrak pertambangan terintegrasi dan engineering, procurement, and construction atau EPC), serta infrastruktur dan jasa lainnya termasuk pembangkit listrik dan offshore supply base.

Dengan ekspansi ke sektor pembangkit listrik, Petrindo memperkuat posisinya dalam rantai nilai hilirisasi energi dan mineral, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah menuju industri rendah emisi dan penguatan kapasitas domestik di bidang energi terbarukan serta baterai kendaraan listrik.

Pemerintah terus memperkuat pondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Langkah ini tidak hanya bergantung pada kebijakan makroekonomi, tetapi juga pada upaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap layanan keuangan formal.

“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rakornas TPAKD 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah” di Jakarta, Jumat (10/10).

"Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden,” tambahnya.

Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan capaian signifikan, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%. Angka ini menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Namun, tantangan masih tersisa karena tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, menyisakan kesenjangan sekitar 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program pun terus dijalankan untuk memperluas akses keuangan, baik berbasis konvensional maupun syariah. Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah menjangkau 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar memiliki rekening pada tahun 2027.

Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil positif. Hingga kini, total penyaluran kedua program tersebut mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur. Capaian ini diharapkan semakin memperkuat perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Menko Airlangga juga mendorong TPAKD di seluruh daerah agar berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan lewat Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

“Saya mengapresiasi atas telah selesai terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saya berharap TPAKD seluruh Indonesia dapat turut serta menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menyampaikan bahwa anak usaha perseroan, PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI), resmi meneken Share Purchase Agreement (SPA) untuk mengakuisisi 90% saham PT Guna Darma Integra (GDI). Langkah strategis ini menandai keseriusan Petrindo dalam memperkuat posisinya di industri energi terbarukan.

GDI diketahui tengah menyiapkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 680 MW yang akan berlokasi di kawasan industri terintegrasi Feni Haltim (FHT) Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai USD600 juta atau sekitar Rp10 triliun, dengan target penyelesaian pembangunan dalam waktu 24 bulan.

Presiden Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michael, menegaskan bahwa aksi korporasi ini menjadi bagian dari langkah besar perusahaan dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.

“Penandatanganan perjanjian ini mencerminkan komitmen Petrindo untuk turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia," ujar Michael.

"Akuisisi ini merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang perusahaan dalam pengembangan energi baru yang sesuai dengan visi Perusahaan untuk menciptakan nilai lebih secara berkelanjutan melalui pertambangan mineral dan energi,” tambahnya.

Feni Haltim (FHT) Industrial Park sendiri merupakan kawasan industri terintegrasi yang dikembangkan sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral pemerintah Indonesia. Kawasan ini digadang menjadi pusat pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Tanah Air, yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi hijau.

Harga komoditas emas tercatat mengalami penurunan pada perdagangan Sabtu, 11 Oktober 2025. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) merosot Rp10.000 menjadi Rp2.409.000 per gram.

Logam mulia Antam pecahan setengah gram dipatok Rp1.257.000 dari Rp1.263.000. Sementara cetakan 5 dan 10 gram masing-masing ditawarkan Rp11.808.000 dan Rp23.557.000.

Emas Galeri 24 terpantau turun Rp7.000 ke harga Rp2.299.000 per gram. Bobot lebih besarnya, seperti 2 gram, hari ini dibanderol di harga Rp4.529.000.

Pada perdagangan di akhir pekan ini, emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) anjlok Rp25.000 ke Rp2.326.000 per gram. Ukuran terkecilnya dibanderol Rp1.258.000.

Selengkapnya, simak daftar harga terbaru emas Pegadaian pada tabel di bawah ini!

Emiten sawit milik Haji Isam, PT Jhonson Agro Raya Tbk (JARR) menegaskan bahwa seluruh lahan yang dikelola perusahaan telah memiliki izin sah dan tidak berada di kawasan hutan tanpa perizinan.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama JARR, Indra Irawan, dalam keterbukaan informasi sebagai tanggapan atas isu yang beredar terkait potensi pelanggaran tata kelola lahan.

"Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan regulasi kawasan hutan dengan memperkuat dari sisi legalitas di internal," ujar Indra.

Ia juga menambahkan, sejauh ini perusahaan tidak pernah menerima surat pemberitahuan, surat tagihan, ataupun sanksi administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, maupun lembaga terkait lainnya.

Menjawab pertanyaan mengenai langkah konkret penyelesaian status lahan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan, manajemen menegaskan bahwa hal tersebut tidak relevan. “Perseroan tidak memiliki strategi dan langkah konkret dikarenakan tidak ada lahan Perseroan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam menghadapi potensi risiko penyitaan atau pengambilalihan lahan, JARR menegaskan tetap fokus pada penguatan aspek legalitas dan operasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis serta memberikan kepastian hukum terhadap seluruh aset perusahaan.

Terkait potensi dampak risiko denda dan penertiban terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham, Indra menyatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mitigasi.

"Perusahaan akan mengevaluasi rencana mitigasi yang ada, seperti langkah hukum untuk melawan denda, atau rencana cadangan untuk memindahkan operasional jika penertiban tidak dapat dihindari, dan Perseroan tetap berprinsip bahwa harga saham Perseroan ditentukan oleh mekanisme Pasar dan sentimen positif dari Publik," pungkasnya.