Ekspor CPO RI Terancam Anjlok Gegara Program B50

Program biodiesel B50 Indonesia yang direncanakan pada 2026 dapat menurunkan ekspor CPO dan melemahkan rupiah.

(Bisnis.Com) 14/11/25 17:30 38781

Bisnis.com, BALI — Implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan pada semester II/2026 berpotensi menurunkan ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Analyst, Soft Commodities, Bloomberg Intelligence Alvin Tai mengatakan jika kebijakan B50 dijalankan, maka penggunaan bahan baku CPO untuk biodiesel diperkirakan akan meningkat.

Alvin memperkirakan, program B50 membutuhkan tambahan 3,5 juta ton bahan baku CPO yang berpotensi menurunkan kapasitas ekspor minyak sawit Indonesia.

“Indonesia perlu memaksimalkan ekspor untuk menghindari defisit perdagangan, [dan] rencana B50 bertentangan dengan maksimalisasi ekspor,” kata Alvin dalam konferensi 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Jumat (14/11/2025).

Namun, Alvin menilai ada potensi penundaan pelaksanaan mandat tersebut lantaran adanya resistensi dari pihak industri. Jika implementasi B50 ditunda, maka jumlah CPO yang tersedia untuk ekspor bisa meningkat.

Dia juga aturan baru rupiah menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan makro, terutama menyangkut perdagangan dengan AS.

“Mata uang lemah bisa disebabkan inflasi tinggi dan defisit perdagangan, dan dari kedua faktor ini, saya pikir program biodiesel Indonesia memiliki peran langsung,” ungkapnya.

Menurutnya, jika ekspor tidak dimaksimalkan, defisit perdagangan bisa meningkat dan memberi tekanan pada rupiah terhadap dolar AS maupun mata uang regional seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan baht Thailand.

Untuk itu, dia memandang rencana program biodiesel B50 harus dirancang dengan hati-hati, sebab implementasinya berpotensi akan berkontradiksi dengan upaya optimalisasi ekspor.

Alvin menilai kebijakan B50 muncul saat Indonesia masih menunggu kesepakatan perdagangan penting dengan Amerika Serikat (AS), sedangkan negara tetangga Malaysia sudah lebih dulu memanfaatkan peluang pasar.

Seperti diketahui, Malaysia baru-baru ini berhasil mengamankan posisinya dengan tarif umum 19% dan tarif nol untuk komoditas kelapa sawit, kakao, dan karet dalam kesepakatan dengan AS.

“Malaysia telah mengamankan tarif umum 19% dan tarif nol untuk produk minyak sawit, kakao, dan karet, sedangkan Indonesia masih mencari persyaratan serupa,” ujarnya.

Adapun, perjanjian Malaysia—AS mengharuskan Malaysia membeli barang senilai US$150 miliar dalam lima tahun, termasuk semikonduktor, komponen aerospace, peralatandata center, serta US$204 miliar batu bara dan 10 produk serta layanan komunikasi selama 10 tahun.

Malaysia juga harus menanamkan US$70 miliar sebagai investasi modal, dan tidak ada pembatasan ekspor mineral tanah jarang, yang membuat negara ini menjadi pemain penting di pasar global.Sementara itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan AS masih menunggu persetujuan.

Untuk diketahui, Indonesia diwajibkan membeli US$15 miliar energi setiap tahun, US$4,5 miliar produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing. Indonesia juga diminta menghapus hambatan tarif pada 99% produk makanan dan pertanian industri AS serta menurunkan hambatan nontarif.

Namun, Alvin menyampaikan ekspor selama tujuh bulan pertama tahun ini turun hingga 25,8%. “Saya tidak yakin apa alasan untuk ini [penurunan ekspor CPO Indonesia]. Saya pikir pengurangan total volume ekspor Indonesia,” imbuhnya.

#biodiesel-b50 #ekspor-cpo #minyak-sawit-indonesia #nilai-tukar-rupiah #defisit-perdagangan #kebijakan-b50 #implementasi-b50 #perdagangan-indonesia-as #tarif-minyak-sawit #ekspor-indonesia #perdagangan

https://ekonomi.bisnis.com/read/20251114/44/1928859/ekspor-cpo-ri-terancam-anjlok-gegara-program-b50