Timwas Haji DPR Soroti Fase Armuzna Soal Keterlambatan Bus dan Kepadatan Tenda
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Abdul Wachid menyoroti keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah dalam fase puncak ibadah haji di Armuzna. Anggota Tim... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 29/05/26 07:57 234552
JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Abdul Wachid menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase puncak ibadah haji di Arafah, Mizdalifah dan Mina (Armuzna). Di antara yang disoroti yakni keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah.“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Wachid dalam keterangannya dikutip Jumat (29/5/2026).
Ia mengungkapkan masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Namun, ia bersyukur seluruh jemaah berhasil diberangkatkan.
“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Selain transportasi, Wachid juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina. Menurutnya, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jemaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak.
Hal itu dilandasi lantaran dirinya menemukan sejumlah tenda terisi lebih dari kapasitas yanh ditentukan. “Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.
Selain evaluasi layanan di Armuzna, Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.
“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Wachid.
Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.
Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.
“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” tegas Wachid.
(shf)