Kebagian Dana Rp100 Triliun dari Purbaya, BSI Pastikan Tak Parkir Dana di SBN
Bank Syariah Indonesia (BSI) memastikan dana pemerintah yang diterima akan disalurkan ke sektor produktif, bukan ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN).
(Bisnis.Com) 02/04/26 16:13 180232
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memastikan dana pemerintah yang ditempatkan perseroan akan disalurkan ke sektor produktif, alih-alih ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN).
Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di sela-sela penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).
“Enggak [ke SBN]. Kita sementara ini kalau ada dana SAL, BSI memang kemudian langsung disalurkan [ke sektor produktif],” kata Bob, Kamis (2/4/2026).
Dia mengatakan, dana pemerintah yang ditempatkan di BSI akan segera disalurkan, utamanya ke segmen consumer banking yang memang menjadi fokus perseroan.
Pembiayaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembiayaan multiguna, kendaraan, hingga pembiayaan haji dan emas. Bahkan, BSI juga memiliki bisnis bullion bank yang memungkinkan penyaluran pembiayaan melalui skema gadai emas.
Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.
Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.
Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.
Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.
“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
#bank-syariah-indonesia #dana-pemerintah #sektor-produktif #surat-berharga-negara #consumer-banking #pembiayaan-multiguna #pembiayaan-kendaraan #pembiayaan-haji #pembiayaan-emas #bullion-bank #gadai-em