OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi, Pemerintah Pasang Kuda-kuda Efisiensi
OECD menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia ke 4,8% pada 2026 akibat ketidakpastian global dan kenaikan harga energi. Pemerintah berupaya mengendalikan dampak dengan efisiensi anggaran.
(Bisnis.Com) 30/03/26 10:33 176174
Bisnis.com, JAKARTA -- Peningkatan tensi geopolitik global yang tersulut efek perang Iran - Amerika Serikat (AS) berpotensi menurunkan ekspektasi terhadap target pencapaian ekonomi Indonesia.
Apalagi, perang ini telah mengganggu rantai pasok atau supply chain energi serta mengerek harga minyak mentah global bahkan sempat di atas US$100 per barel. Sejumlah negara telah menekan rem darurat, Filipina misalnya.
Sementara itu, Indonesia mulai pasang kuda-kuda untuk menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Work from home satu kali seminggu menjadi salah satu opsi yang bakal ditempuh pemerintah dalam waktu dekat.
Di sisi lain, meski mengklaim tidak ada kenaikan harga BBM, lonjakan minyak mentah di pasar global, bukan tidak mungkin mengancam kredibilitas fiskal pemerintah. Risiko pembengkakan subsidi di depan mata. Kalau itu terjadi, pelebaran defisit APBN di atas 3% bisa terjadi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.
Langkah efisiensi ini ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.
"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.
Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.
Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.
Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.
Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.
"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.
OECD Pangkas Proyeksi
Menariknya, saat pemerintah berupaya mengendalikan dampak negatif kenaikan harga energi, Organization for Economic Co-operation and Development alias OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,8% pada 2026, turun dari perhitungan sebelumnya.
Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience edisi Maret 2026, proyeksi produk domestik bruto (PDB) Indonesia di angka 4,8% turun sebesar 0,2 poin persentase apabila dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut dalam laporan edisi Desember 2025 (5,0%).
Sementara itu, laju perekonomian nasional diestimasikan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.
Penyusutan proyeksi ini tidak terlepas dari tingginya dinamika eksternal. OECD secara spesifik menyoroti bahwa pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan akan tetap stabil secara umum karena stimulus fiskal baru-baru ini mampu menopang pertumbuhan konsumsi swasta.
Di samping itu, kondisi pasar tenaga kerja di sejumlah negara berkembang skala besar, termasuk Indonesia dan India, dinilai masih menguntungkan dengan tingkat pengangguran yang berada pada level yang relatif rendah.
Dari sisi pergerakan harga, inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal akan berada pada level 3,4% di 2026, naik 0,3 poin persentase dari proyeksi periode sebelumnya. Tekanan harga ini diperkirakan bersifat sementara, karena inflasi diproyeksikan akan kembali mereda dan turun menuju level 2,6% pada 2027.
OECD juga menggarisbawahi bahwa moderasi inflasi pada 2027 akan dirasakan oleh beberapa negara ekonomi berkembang seperti Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.
Tantangan inflasi dan pertumbuhan Indonesia ini tidak lepas dari tekanan yang terjadi di tingkat global. Secara agregat, OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026 dibandingkan realisasi pertumbuhan 3,3 pada tahun lalu, sebelum sedikit merangkak naik ke posisi 3,0% pada 2027.
"Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya," tulis OECD dalam laporan, dikutip Minggu (26/3/2026).
Lembaga yang berbasis di Paris tersebut menekankan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu menyebabkan guncangan harga energi dan pupuk yang lebih tinggi. Akibatnya, inflasi global meningkatkan dan tingkat permintaan global tertekan.
Ketidakpastian geopolitik itu pun diperkirakan akan menahan daya ungkit dari momentum kuatnya produksi dan investasi yang berkaitan dengan teknologi, kebijakan moneter dan fiskal yang suportif, serta tingkat tarif efektif yang lebih rendah dari asumsi sebelumnya.
Keraguan Ekonom
Adapun Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026 seiring tingginya ketidakpastian global akibat gejolak perang dan tekanan fiskal dalam negeri.
Ekonom CSIS Deni Friawan mengatakan pelaku usaha diperkirakan masih berada dalam mode bertahan selama kondisi ekonomi belum stabil. Menurutnya, dunia usaha juga mencermati risiko kenaikan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan di tengah lonjakan harga minyak dunia.
"Kalau pemerintah melakukan adjustment akan berdampak pada inflasi, jadi apapun yang diambil, tekanan inflasi akan tinggi. Kalau inflasi tinggi daya beli akan kembali tertekan dan itu membuat permintaan melemah. Saya enggak melihat dunia usaha mulai ekspansi pasca Lebaran, given situation yang ada saat ini," terangnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).
Menurut Deni, sektor yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan saat ini adalah sektor kebutuhan pokok atau consumer goods, karena permintaannya relatif lebih stabil dibandingkan sektor lain.
Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi tercermin di pasar modal. Dia menilai saham-saham sektor komoditas akan cenderung lebih menarik bagi investor, seiring peluang kenaikan harga minyak dunia yang dapat diikuti oleh penguatan harga komoditas lain seperti sawit dan batu bara.
Sebaliknya, sektor manufaktur diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing maupun ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
Deni menambahkan, tantangan dunia usaha juga dapat bertambah apabila pemerintah kembali menempuh langkah efisiensi anggaran. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini makin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.
"Pengeluaran pemerintah memang sudah ketat sekali dan makin rigid. Subsidinya membengkak besar, MBG [Makan Bergizi Gratis] kalau tidak dikurangi masih Rp335 triliun, bunga utang menguasai 19% sampai 20%," terang Deni.
#ekonomi-indonesia #proyeksi-ekonomi #krisis-energi #harga-minyak #kebijakan-bbm #subsidi-bbm #defisit-apbn #oecd-proyeksi #pertumbuhan-ekonomi #inflasi-indonesia #pasar-tenaga-kerja #ketidakpastian-gl