YLKI Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Desak Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan mengatasi masalah pemadaman listrik bergilir di Indonesia.
(Bisnis.Com) 21/06/26 13:45 255476
Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. YLKI pun meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa.
"Listrik bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi," kata Rio dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (20/6/2026).
Dia menilai bahwa ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen.
YLKI sebenarnya memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko, maupun tata kelola pelayanan.
"Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem," katanya.
PLN sebagai penyedia layanan listrik pun menurutnya memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
YLKI juga mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap konsumen yang terdampak. Apabila durasi dan frekuensi pemadaman telah memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis, bukan menunggu masyarakat mengajukan keluhan.
YLKI pun menegaskan bahwa persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat.
"Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional. Negara tidak boleh hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya krisis," ujarnya.
YLKI mengingatkan, apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik.
Sebagaimana diketahui, telah terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir itu imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.
Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.
#ylki #pemadaman-listrik #pemadaman-listrik-pln #prabowo-subianto #pemadaman-bergilir #listrik-padam #hak-konsumen #pln #kompensasi-listrik #ketahanan-energi #gangguan-teknis #kualitas-pelayanan #siste