Skema Dana Bagi Hasil Sawit Purbaya Diprotes, Daerah Cuma Dapat 4 Persen
Diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau menyoroti skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai belum berpihak pada daerah penghasil. IS
(Kompas.com) 09/05/26 17:30 216563
JAKARTA, KOMPAS.com - Skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterbitkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sadewa dinilai tidak adil.
Skema itu diatur dalam Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.
Persoalan itu menjadi sorotan diskusi yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau.
“Skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan porsi 4 persen untuk daerah dan 96 persen untuk pusat adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Riau,” kata Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (9/5/2026).
Herman menilai, skema pembagian hasil tersebut justru melanggengkan ketimpangan fiskal dan merugikan daerah penghasil sawit.
Sebagai daerah penghasil sawit, Riau memiliki lahan terbesar dan penyumbang ekspor utama produk kelapa sawit.
Adapun DBH Sawit 4 persen mulai dibagikan pada 2023. Pada tahun tersebut daerah penghasil sawit hanya mendapatkan Rp 3,396 triliun.
Jumlah tersebut turun pada 2024 menjadi Rp 3 triliun; Rp 1,249 triliun pada 2025; dan Rp 756,63 miliar pada 2026.
Dalam pembagian itu, riau hanya mendapatkan DBH Rp 392,03 miliar pada 2023; Rp 350,83 miliar pada 2024; Rp 155,11 miliar pada 2025; dan Rp 96,11 miliar pada 2026.
“Aturan tersebut masih melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil,” kata Herman.
Menyadari ketimpangan tersebut, ISEI Riau mendesak Purbaya merevisi skema pembagian DBH sawit.
Herman meminta pemerintah pusat meningkatkan porsi DBH sawit yang diterima pemerintah daerah secara signifikan agar ekonomi lokal bisa terus berlanjut.
Pembagian 96 persen untuk pemerintah pusat dan 4 persen untuk daerah dinilai tidak cukup untuk membiayai menanggulangi dampak industri sawit.
“Sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit,” kata dia.
Minta Biodiesel Masuk Perhitungan
Dalam keterangannya, Herman juga meminta pemerintah memasukkan alokasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk Program Biodiesel B50 dihitung dalam variabel perhitungan.
Pihaknya memahami kebijakan B50 bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun hingga Rp 172,35 triliun pada 2026.
Namun, pihaknya juga mengingatkan penggunaan CPO untuk kebutuhan B50 mengurangi volume ekspor CPO dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp 190,5 triliun.
Kondisi itu membuat pungutan ekspor dan bea keluar turun sehingga DBH Sawit bakal berkurang.
Menurut Herman, pemerintah seharusnya memasukkan alokasi CPO untuk B50 dalam variabel perhitungan DBH dalam PMK NOmor 10 Tahun 2026.
“Agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata dia.
Subsidi Biodiesel untuk PSR
Lebih lanjut, Herman mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan subsidi biodiesel untuk percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana petani, membangun industri gilir, hingga beasiswa dan penelitian di daerah.
Pihaknya mengkritik Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dinilai fokus memberikan subsidi biodiesel untuk korporasi besar.
“Bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Herman mengajak seluruh pemerintah daerah dan jajaran pengurus ISEI daerah penghasil sawit di tanah air menekan pemerintah pusat untuk mengubah skema DBH sawit.
Melalui revisi itu diharapkan kekayaan alam di daerah bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat setempat.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional,” tutur Herman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang