Dedi Mulyadi Lanjut ke BPK Usai Disentil Purbaya, Minta Kas Pemprov Jabar Diaudit Mendalam
Gubernur Dedi Mulyadi meminta BPK Jabar audit kas Pemprov Jabar untuk transparansi, usai disentil Purbaya soal dana Rp 4,1 triliun yang mengendap.
(Bisnis.Com) 24/10/25 15:48 14696
Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Sosok yang akrab disapa Kang Dedi itu mengatakan kedatangannya untuk mendorong BPK Jabar melakukan audit mendalam kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mengingat BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan berjalan.
"Karena kan audit ini juga sedang berjalan. Sehingga, nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki perencanaan keuangan yang baik," katanya.
Menurut Dedi, audit tersebut tidak hanya menilai aspek perencanaan, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan Pemprov Jabar dilakukan secara baik, baik dari sisi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik ya. Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Langkah ini, menurutnya, juga perlu diperiksa agar penggunaannya sesuai sasaran.
"Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak," katanya.
Dedi mencontohkan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap proyek-proyek pembangunan. "Artinya begini, belanja modal jalan, jalannya baik tidak? Makanya kan saya selalu mengoreksi itu. ‘Oh, unitnya dipasang, kok belum dicor? Berapa bayar pegawainya?’ Ketika misalnya tidak sesuai dengan RAB yang dimiliki, saya koreksi. ‘Dilindungi asuransi nggak?’ Kan saya selalu begitu," tuturnya.
Ia menambahkan, setelah audit selesai dilakukan, BPK Jabar akan mengekspos hasil pemeriksaan pengelolaan kas Pemprov Jabar kepada publik.
"Ini yang menjadi consent kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini, kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan," katanya.
BPK biasanya mengumumkan hasil audit secara resmi sekitar April 2026. Namun, Dedi berharap agar pengumuman hasil audit atas belanja Pemprov Jabar bisa dilakukan lebih cepat.
"Tetapi khusus untuk belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat," katanya.
Dedi menegaskan, langkahnya menemui BPK bertujuan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia ingin publik dapat mengakses informasi penggunaan anggaran secara terbuka.
"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah," tuturnya.
Kedatangan Dedi ke BPK di tengah panasnya perdebatan antara Gubernur Jawa Barat itu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan.
Purbaya menilai Dedi Mulyadi kemungkinan tidak mengetahui keberadaan dana tersebut. “Mungkin Pak Dedi dibohongi anak buahnya,” ujarnya.
#dedi-mulyadi #bpk-jabar #audit-kas-jabar #pemeriksaan-keuangan #pengelolaan-keuangan #belanja-modal-jabar #transparansi-keuangan #anggaran-pemprov-jabar #hasil-audit-bpk #pengumuman-audit-jabar #dana