Nelayan Cirebon Desak Wapres Gibran Longgarkan Akses Modal dan Cicilan
Permintaan itu disampaikan langsung oleh para nelayan saat berdialog dengan Gibran di kawasan pesisir utara Cirebon.
(Bisnis.Com) 24/10/25 11:43 14312
Bisnis.com, CIREBON- Nelayan di Citemu, Kabupaten Cirebon meminta kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka agar dukungan pemerintah terhadap akses permodalan dapat ditingkatkan.
Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih di Desa Citemu yang diharapkan bisa menyediakan pinjaman lebih fleksibel dengan sistem cicilan menyesuaikan pendapatan nelayan. Sebab, penghasilan para nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh para nelayan saat berdialog dengan Gibran di kawasan pesisir utara Cirebon, Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyoroti bahwa kebijakan ekonomi pesisir belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan, terutama akses pembiayaan, infrastruktur, dan jaminan pasar hasil tangkapan.
Seorang nelayan, Abdul Halim, mengatakan bahwa sebagian besar nelayan di Citemu masih kesulitan memperoleh modal usaha karena skema pinjaman yang berlaku di lembaga keuangan belum sesuai dengan pola pendapatan nelayan yang fluktuatif.
Ia berharap koperasi lokal dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesisir.
“Kami berharap pemerintah bisa memperluas skema pembiayaan yang tidak memberatkan. Ketika ombak besar atau musim paceklik, nelayan tetap bisa membayar cicilan tanpa takut terjerat utang,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Halim, koperasi yang didukung pemerintah semestinya tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan hasil tangkap dan penyedia kebutuhan logistik laut.
Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak yang selama ini mendikte harga ikan di pasar.
Selain soal modal, nelayan juga menyoroti buruknya infrastruktur pendukung di kawasan pesisir Citemu. Mereka meminta agar pemerintah segera membangun breakwater atau pemecah gelombang untuk mencegah sedimentasi lumpur yang masuk ke muara Kali Selo Pengantin.
Masalah ini telah lama mengganggu jalur keluar masuk perahu nelayan, terutama saat air laut surut.
“Kalau muara dangkal, kami tidak bisa melaut tepat waktu. Akibatnya tangkapan berkurang, dan ekonomi keluarga ikut tertekan,” tambah Halim.
Di sisi lain, kebutuhan dermaga yang layak di kawasan pesisir juga menjadi perhatian utama. Banyak nelayan terpaksa menambatkan perahu di tepian sungai yang sempit dan tidak aman, meningkatkan risiko kerusakan kapal ketika gelombang pasang.
Menanggapi hal itu, Wapres Gibran berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan koperasi, modernisasi alat tangkap, dan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan pantai.
Pemerintah, lanjut Gibran, tengah berupaya memastikan berbagai program ekonomi maritim seperti Kampung Nelayan Terpadu dan Koperasi Merah Putih berjalan efektif di tingkat lokal. Ia menilai sektor pesisir merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan energi nasional.
“Nelayan adalah ujung tombak ekonomi biru. Mereka harus mendapat akses yang adil terhadap modal, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” kata Gibran.
Para nelayan berharap kunjungan Wapres ini menjadi awal dari perubahan nyata di wilayah pesisir Cirebon. Mereka ingin agar kebijakan ekonomi maritim tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjangkau masyarakat di lapangan yang selama ini hidup dalam ketidakpastian akibat cuaca, harga, dan modal.
#nelayan-cirebon #akses-modal-nelayan #gibran-rakabuming #koperasi-merah-putih #pinjaman-fleksibel-nelayan #ekonomi-pesisir #pembiayaan-nelayan #infrastruktur-pesisir #jaminan-pasar-hasil-tangkapan #sk