Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan, kehadiran Samsat Pembantu diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat Induk. Layanan Samsat Pembantu tidak hanya melayani pembayaran pajak tahunan, tetapi juga pajak kendaraan bermotor lima tahunan atau ganti pelat nomor kendaraan.

Layanan Samsat Pembantu sendiri telah beroperasi di sejumlah wilayah Jawa Barat seperti Samsat Pembantu Cibinong di wilayah Kabupaten Cianjur, Samsat Pembantu Pameungpeuk untuk wilayah Kabupaten Garut. Selain itu, terdapat dua lokasi Samsat Pembantu di Kabupaten Bogor, yakni di Jonggol dan Leuwiliang. Menurut Asep, pembukaan layanan ini sejalan dengan misi Bapenda Jawa Barat untuk menambah saluran pembayaran pajak kendaraan.

Hal ini tidak terlepas dari misi Bapenda Jabar untuk menambah saluran pembayaran untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Ke depan, Bapenda juga berencana memperluas kerja sama dengan perbankan dan jaringan ritel.

“Layanan ini bertahap kami siapkan, mudah-mudahan secepatnya bisa bertambah, terutama di wilayah yang aksesnya jauh dari Samsat Induk. Orientasi kami tetap sama, memudahkan dan memaksimalkan layanan untuk masyarakat,” jelas Asep, Selasa (3/2/2026).

Ia menambahkan, jenis layanan yang tersedia di Samsat Pembantu cukup beragam meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, pembayaran pajak kendaraan motor lima tahunan atau ganti kaleng, balik nama kendaraan, ubah bentuk dan juga ubah nama kendaraan, duplikat STNK dan bisa melayani perubahan alamat kendaraan.”

Jam operasional Samsat Pembantu Senin sampai Jumat dari mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB. Sedangkan Sabtu dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Di sisi lain, Bapenda Jawa Barat juga menyiapkan sejumlah program untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp19,519 triliun.

Asep menyatakan optimistis target tersebut dapat tercapai. “Asep optimistis bisa merealisasikan apa yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Adapun pada 2026, target Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipatok Rp3,3 triliun.