Polisi Terjunkan 1.174 Personel Kawal Demo Buruh di Jakarta Hari Ini
Polisi kerahkan 1.174 personel kawal demo buruh di Jakarta, Rabu (28/1/2026). Buruh tuntut revisi UMP DKI dan penolakan PHK massal. Aksi dimulai dari Patung Kuda.
(Bisnis.Com) 28/01/26 11:25 116794
Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengerahkan 1.174 personel untuk mengawal aksi demonstrasi dari kelompok buruh di Jakarta hari ini Rabu (28/1/2026).
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat hingga Polsek jajaran.
"Pasukan pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 1.174 personel gabungan," ujar Erlyn kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Dia menambahkan kelompok buruh yang bakal melakukan aksi unjuk rasa berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh dan elemen buruh lainnya.
Dia mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum, serta tidak merusak fasilitas umum.
"Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” imbuhnya.
Dia menambahkan bagi pengguna jalan yang hendak melintas ke kawasan Monas agar bisa mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh kali ini membawa tuntutan penolakan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta ancaman PHK massal terhadap 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.
Menurut Said, pihaknya akan bergerak ke Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan YouTube Indonesia.
Aksi di Istana ditujukan agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan.
Lebih lanjut, kata Said, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dituntut untuk mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.
“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” kata Said, dikutip Rabu (28/1/2026).
#demo-buruh #polisi-kawal-demo #aksi-buruh-jakarta #personel-polri #polda-metro-jaya #polres-jakarta-pusat #konfederasi-serikat-pekerja #partai-buruh #aksi-unjuk-rasa #tuntutan-upah-minimum #demo-istan