Industri Minta Kendaraan Hibrid dan Bensin Dapat Insentif
GAIKINDO usulkan insentif pemerintah diperluas tak hanya untuk listrik, tapi juga ICE, HEV, PHEV, demi menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional yang sehat.
(Kompas.com) 29/06/26 20:10 263041
JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memberikan insentif bagi kendaraan listrik, tetapi juga memperluas stimulus untuk kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (ICE), hibrid (HEV), dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).
Gaikindo telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar pemerintah mendorong kebijakan stimulus insentif bagi seluruh jenis kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berbasis ICE, HEV, PHEV, hingga Battery Electric Vehicle (BEV).
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumontoy mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan agar seluruh industri otomotif di Indonesia memperoleh dorongan yang setara dalam menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.
“Sebagai asosiasi yang mewadahi industri kendaraan bermotor di Indonesia, Gaikindo akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri otomotif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Anton lewat keterangan pers, Senin (29/6/2926).
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memandang investor Jepang sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri manufaktur Indonesia.
Melalui berbagai fasilitas, insentif, regulasi yang adaptif, pemerintah menunjukkan dukungan terhadap perkembangan industri otomotif nasional.
Perusahaan otomotif Jepang yang telah puluhan tahun menjadi bagian dari industri otomotif Indonesia selalu menerapkan analisis yang mendalam, sistematis, dan perhitungan yang matang dalam berinvestasi di Indonesia.
Investasi Jepang di Indonesia tidak hanya dilakukan pada sektor manufaktur kendaraan dan komponen, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem pendukung yang memperkuat efisiensi, daya saing, serta keberlanjutan industri otomotif nasional.
Dalam lima tahun terakhir, Jepang juga telah mengambil komitmen jangka panjang untuk memperkuat rantai nilai (automotive value chain) melalui pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground di Bekasi.
Melihat dukungan pemerintah terhadap investasi Jepang tersebut, beberapa prinsipal otomotif asal Tiongkok juga menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan serupa.
“Melihat dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif Jepang di Indonesia, beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang saat ini sedang mulai berinvestasi di Indonesia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana jangka panjangnya di Indonesia,” ucap Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto.
Menurut Jongkie, hal itu menjadi sinyal positif bahwa industri otomotif Indonesia masih memiliki daya tarik yang besar bagi para manufaktur global.
Industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Oleh karena itu, Gaikindo meyakini sinergi yang telah terbangun antara pemerintah dan pelaku industri perlu terus diperkuat agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan transformasi industri otomotif global.
Di tengah tantangan yang dihadapi industri otomotif dalam selama beberapa tahun terakhir, Gaikindo menilai pemerintah tidak pernah abai dalam memberikan dukungan melalui berbagai program, kebijakan, dan insentif.
Dukungan tersebut diberikan untuk menjawab berbagai tantangan industri, mulai dari dampak pandemi Covid-19 hingga perkembangan teknologi, termasuk kehadiran kendaraan berbasis listrik.
Menanggapi berkembangnya berbagai pandangan mengenai perhatian pemerintah terhadap industri otomotif Jepang, Gaikindo memandang penting untuk melihat secara menyeluruh berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah selama ini.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang telah dimanfaatkan berbagai perusahaan otomotif.
Selama periode Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar 800 miliar dollar AS.
Dari 74 perusahaan pengguna fasilitas itu, sebanyak 57 merupakan perusahaan otomotif.
Fasilitas tersebut memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing industri.
Pexels/Mike Ilustrasi Mobil ListrikKebijakan lain yang membantu industri otomotif adalah pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong pemulihan industri otomotif nasional.
Kebijakan itu dimanfaatkan oleh hampir seluruh merek kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Insentif ini dinilai mampu menjaga permintaan domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif.
Komitmen pemerintah juga tecermin melalui pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.
Berbagai perusahaan otomotif nasional menjadi peserta aktif dalam program tersebut, baik pada kategori Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV). Implementasi program telah mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.
Selain dukungan melalui kebijakan dan insentif, pemerintah juga secara rutin menyelenggarakan berbagai forum komunikasi strategis yang melibatkan pemerintah, prinsipal perusahaan otomotif, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
“Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri. Salah satu bentuk forum komunikasi yang secara rutin diselenggarakan adalah dialog bersama Indonesia dan Jepang melalui Indonesia-Japan Automobile Dialogue serta Biofuel Co-Creation Task Force Meeting,” ungkap Anton.
Menurutnya, forum yang terakhir kali berlangsung pada 2025 tersebut menghasilkan solusi positif melalui pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force sebagai langkah konkret untuk mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#gaikindo #kendaraan-elektrifikasi #kemenperin #insentif-otomotif