Menkop Sebut Prabowo Minta Koperasi “Kejar” BUMN dan Swasta
Presiden Prabowo Subianto disebut meminta koperasi bisa “mengejar” ketertinggalan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta.
(Kompas.com) 26/11/25 12:32 50857
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut meminta koperasi bisa “mengejar” ketertinggalan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta.
Informasi itu diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat menjadi pembicara dalam 16th Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten.
“Kami ketika diberikan amanat di Kementerian Koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk gerak cepat mengejar ketinggalan yang relatif sangat jauh dengan BUMN dan swasta,” kata Ferry di ICE BSD, Tangerang, Rabu (26/11/2025).
KOMPAS.com/Syakirun Ni\'am Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih rampung pada 2026.Ferry mengungkapkan, saat ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola aset hingga Rp 16.000 triliun.
Sementara, nilai aset yang dikelola koperasi hanya sekitar ratusan triliun rupiah.
Volume usaha koperasi juga relatif kecil karena saat ini hanya bergerak di bidang simpan pinjam (koperasi simpan pinjam/KSP).
Padahal, kata Ferry, pada masa sebelumnya koperasi-koperasi di Indonesia bergerak di sektor industri manufaktur, distribusi, produksi, hingga distribusi.
Melakoni bisnis simpan pinjam sebenarnya bukan pilihan terbaik bagi koperasi, melainkan cara bertahan hidup.
“Itu merupakan mekanisme bertahannya koperasi karena mereka tidak mampu bersaing dengan badan usaha swasta dan BUMN,” tutur Ferry.
Selain itu, koperasi juga dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota juga semakin sedikit.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan permintaan Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi melakukan perubahan secara transformatif hingga rebranding agar bisa menyasar anak muda.
“Karena tidak banyak lagi anak muda yang tahu tentang koperasi, apa perbedaan koperasi dengan korporasi,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, kondisi koperasi saat ini jauh berbeda dengan situasi pada masa sebelum Indonesia belum terikat perjanjian Dana Moneter Internasional (IMF).
Pada masa pasca kemerdekaan, banyak koperasi di Indonesia bergerak di industri manufaktur, memiliki bank, tekstil, dan lainnya.
Namun, pada periode 1990-an ketika Indonesia menandatangani letter of intent (LoI) yang mengecilkan peran negara dalam perekonomian.
“Peran negara kemudian relatif mengecil, diminimalisir untuk mengatur sistem dan praktek ekonomi,” tuturnya.
Adapun Kompas100 CEO Forum Powered by PLN merupakan wadah para pengusaha yang secara konsisten membicarakan berbagai isu perekonomian paling mutakhir.
Kegiatan itu menghadirkan 100 CEO Kompas Emiten dan bekerja sama dengan kementerian dan pemangku kebijakan erkait guna membahas strateg ketahanan ekonomi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang#koperasi-simpan-pinjam #ferry-juliantono #kompas100-ceo-forum #kementerian-koperasi #koperasi