MSCI Pertahankan Status Indonesia, Apindo Minta Pemerintah Benahi Iklim Investasi
Apindo mendesak pemerintah memperbaiki iklim investasi Indonesia meski MSCI mempertahankan status pasar modal. Fokus pada kebijakan fiskal dan kemudahan usaha.
(Bisnis.Com) 26/06/26 00:12 260138
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha agar daya tarik Indonesia di mata investor semakin kuat, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia di kelompok emerging market.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang penilaian MSCI hanya sebagai salah satu indikator. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.
“Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki,” kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persepsi pasar, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai negara.
Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah perlu terus menjaga iklim usaha melalui kebijakan yang mampu memperkuat kondisi fiskal, sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
Selain itu, lanjut dia, kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan berbagai komponen biaya lainnya juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya berusaha (cost of doing business) di Indonesia.
“Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, kita mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola berusaha di Indonesia. Menurutnya, reformasi tersebut perlu terus dilanjutkan karena perbaikan ekosistem investasi jauh lebih penting dibanding sekadar mempertahankan peringkat.
“Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Kendati demikian, Shinta menilai langkah pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Shinta menilai pemerintah telah berupaya mengurai berbagai hambatan melalui pembentukanbottlenecking task force, deregulasi, serta penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Kendati tantangan yang dihadapi cukup banyak, dia menilai pemerintah mulai menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap.
“Menurut saya, kalau yang perbaikan untuk bagaimana iklim usaha ini menjadi lebih kondusif, lebih kompetitif ini yang menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau ditanya apa sih permasalahannya, pasti tantangannya banyak ya kan, tapi penyelesaian ini kan secara detail satu per satu mulai diperhatikan,” tandasnya.