Setelah Komisi Platform Ojol Tinggal 8 Persen

Di ekonomi digital, biaya tak benar-benar hilang. Hanya pindah tempat. Jika ruang monetisasi platform dipersempit, penyesuaian pasti muncul.

(Kompas.com) 24/05/26 06:17 230315

KEPUTUSAN pemerintah membatasi potongan platform ojek online (Ojol) disambut bak kemenangan besar bagi pengemudi.

Lewat pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh 1 Mei 2026, lalu terbit Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, potongan aplikator dipangkas dari 20 persen menjadi maksimal 8 persen.

Entah dari mana angka 8 persen itu berasal. Namun, di tengah tingginya tekanan biaya hidup saat ini, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja ekonomi digital.

Kebijakan tersebut juga memperlihatkan pergeseran perspektif pemerintah terhadap ekonomi gig yang perlahan diperlakukan layaknya hubungan kerja formal.

Padahal, Ojol lahir sebagai bagian dari ekonomi gig yang berbasis fleksibilitas, permintaan dinamis, dan hubungan kerja yang cair.

Teknologi memungkinkan kebutuhan transportasi dipertemukan dengan jutaan orang yang ingin memperoleh penghasilan tambahan secara cepat dan fleksibel.

Masalahnya, kegagalan penyediaan lapangan keja formal membuat banyak keluarga di Indonesia menggantungkan nafkah utama pada ekonomi gig seperti Ojol.

Akibatnya, tuntutan ikut berubah. Pengemudi ingin penghasilan stabil dan perlindungan sosial lengkap. Platform dituntut bertanggung jawab layaknya pemberi kerja penuh.

Padahal Ojol dibangun di atas logika efisiensi dan skala platform digital. Semakin besar jaringan pengguna dan pengemudi, semakin tinggi nilai platformnya (Srnicek, 2017).

Sebenarnya pula, layanan ride-hailing roda dua menghadapi tekanan profitabilitas akibat tarif murah dan biaya teknologi yang besar.

Biaya server, peta digital, sistem anti-fraud, layanan pelanggan, keamanan transaksi, algoritma pencocokan, hingga pengembangan aplikasi jelas tidak murah. Dan itu harus terus dikelola.

Banyak platform ride-hailing bertahun-tahun hidup dari bakar uang. Sebagai salah satu pioneer bisnis ojol di dunia, belum ada satupun layanan Ojol di Indonesia yang benar-benar sudah mencapai titik impas. Di berbagai negara, ride-hailing lazim mengenakan komisi 15-30 persen dari nilai transaksi.

Narasi bahwa platform semata-mata mengambil keuntungan besar dari potongan 20 persen juga tidak sepenuhnya tepat.

Berdasarkan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022, komponen 20 persen sebelumnya terdiri dari 15 persen potongan aplikator dan 5 persen biaya dukungan kesejahteraan pengemudi berupa asuransi tambahan, fasilitas layanan mitra, pusat informasi, hingga bantuan operasional.

Setelah komisi dipangkas menjadi 8 persen, nasib biaya dukungan kesejahteraan itu belum jelas benar.

Memang, keluhan pengemudi juga valid. Banyak driver menghadapi order tidak pasti, biaya operasional meningkat, dan ketergantungan terhadap platform.

Namun, solusi atas masalah itu tidak selalu efektif bila ditempuh melalui intervensi harga tanpa riset mendalam.

Toh, dalam ekonomi digital, biaya tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat. Jika ruang monetisasi platform dipersempit, penyesuaian pasti muncul di sektor lain. Keseimbangan bergantung pada dua sisi pasar yang saling terkait (Rochet & Tirole, 2003).

Tarif bisa naik, promo berkurang, layanan murah dihapus, atau investasi teknologi diperlambat.

Dalam jangka pendek driver mungkin memperoleh bagian lebih besar per perjalanan. Namun, konsumen berpotensi menghadapi harga lebih mahal dan kualitas layanan yang stagnan.

Platform tentu tidak akan melakukan konfrontasi terbuka demi keberlangsungan bisnis dan hubungan dengan negara.

Secara rasional, mereka akan menjalankan strategi non-market dengan mematuhi aturan formal, menyesuaikan tekanan regulasi, sambil melakukan optimasi untuk membangun keseimbangan baru (Baron, 1995).

Penyesuaian harga bisa dilakukan secara moderat dan layanan murah dihentikan. Guna menghindari kejutan pasar, mereka tidak menaikkan tarif reguler seketika. Paling-paling, konsumen harus menghadapi hilangnya subsidi promo, diskon, dan cashback.

Langkah selanjutnya adalah mempercepat transformasi menjadi perusahaan ekosistem digital sepenuhnya. Ojol motor tak lagi diposisikan di garda terdepan pelayanan utama. Hanya sekadar infrastruktur akuisisi pengguna (customer acquisition infrastructure) dan penggerak trafik harian (daily habit engine).

Platform tetap mempertahankan Ojol agar pengguna membuka aplikasi setiap hari. Hanya untuk menjaga langganan.

Namun, priotitas digeser ke sektor yang lebih sehat seperti taksi online roda empat, pesan-antar makanan, fintech, iklan merchant, logistik, dan layanan berbasis langganan.

Tekanan pendapatan bisnis Ojol juga berpotensi memangkas investasi teknologi dan pengembangan sistem. Teknologi pendukung layanan Ojol bisa kedodoran di kemudian hari.

Pengemudi pun terancam risiko baru. Bonus bisa berkurang, algoritma makin ketat, transaksi terhambat pelemahan teknologi, dan kompetisi antar-pengemudi semakin keras akibat oversupply tenaga kerja setelah bagian komisi mereka meningkat.

Jadinya ironis, kebijakan untuk melindungi driver malah menghasilkan tekanan baru terhadap profesi itu sendiri.

Karena itu, jangan lagi terbawa ilusi bahwa ekonomi gig dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan formal. Sekali lagi, ekonomi gig dirancang sebagai sumber pendapatan fleksibel, bukan fondasi utama ketahanan ekonomi keluarga.

Negara tetap perlu hadir melindungi pekerja platform, misalnya melalui jaminan sosial dasar, transparansi algoritma, dan perlindungan dari suspend sepihak.

Namun, negara juga perlu menjaga agar inovasi dan keberlanjutan ekosistem tidak mati akibat intervensi harga dan regulasi yang kaku.

Regulasi harus dirumuskan secara rasional dan teknokratis agar tidak terulang pada sektor ekonomi gig lainnya seperti e-commerce atau logistik.

Ekonomi gig yang sehat bukan yang populer secara politik. Tak perlu lagi menciptakan ketergantungan yang rapuh terhadap model ekonomi yang sejak awal tidak dirancang menjadi pekerjaan utama.

Jangan biarkan ekonomi gig terlalu riuh, sementara kewajiban penyediaan lapangan kerja formal malah terlupakan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

#ojek-online #potongan-ojol-8-persen

https://money.kompas.com/read/2026/05/24/061733326/setelah-komisi-platform-ojol-tinggal-8-persen