Isu Currency Manipulation, Airlangga: RI Bukan Negara yang Sengaja Melemahkan Mata Uangnya
Airlangga Hartarto membantah tudingan AS soal manipulasi mata uang oleh Indonesia. Pemerintah dan BI terus jaga stabilitas rupiah serta dorong B50.
(Kompas.com) 29/04/26 05:05 205822
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang yang sengaja melemahkan nilai mata uang demi meningkatkan daya saing ekspor.
Airlangga menyebutkan, Amerika Serikat (AS) menilai bahwa sejumlah negara di Asia sengaja melemahkan mata uangnya terhadap dollar AS agar produknya kompetitif di pasar global, termasuk di pasar AS.
Airlangga menuturkan, di tengah tekanan global saat ini, rupiah memang mengalami pelemahan.
Namun pelemahan kurs tidak hanya dialami Indonesia, tetapi terjadi pula pada sejumlah mata uang negara lain, seperti Jepang.
Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas rupiah dengan berbagai kebijakan.
Maka dari itu, pelemahan rupiah bukanlah hal yang disengaja.
"Bahkan kalau Amerika merasa bahwa beberapa negara di Asia itu melakukan currency manipulation untuk memperkuat daya saing, sengaja memperlemah mata uangnya, Indonesia tidak termasuk dengan negara tersebut. Jadi ini yang terus kita jaga," ujarnya dalam acara Roundtable: Menakar Denyut Ekonomi, Akselerasi Pertumbuhan di Tengah Gejolak Global di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Airlangga menekankan, saat ini pemerintah bersama BI terus menjaga stabilitas makroprudensial dan memantau pergerakan rupiah.
Ia menyebut, pemerintah tidak akan melawan arus pasar, melainkan merespons tekanan eksternal melalui berbagai kebijakan yang disiapkan untuk melindungi perekonomian dalam negeri.
"Tentu pemerintah tetap menjaga makroprudensial-nya, bersama BI memonitor rupiah. Namun tentu kita tidak against the flow. Kalau flow-nya headwind tentu kita tidak untuk menabrak, tapi dengan berbagai kebijakan," tuturnya.
Dia menambahkan, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, di tengah tekanan global yang melemahkan rupiah dan meningkatkan harga energi, pemerintah berupaya memperluas penggunaan biodiesel guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Penerapan mandatori B50 (campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar) ditargetkan dimulai pada semester II 2026.
Kebijakan ini diyakini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 48 triliun.
"Biodiesel ini, dengan harga minyak yang semakin tinggi maka delta perbedaan antara harga minyak sawit dan harga BBM akan berkurang, sehingga subsidi-nya malah akan berkurang. Nah saving (penghematan) dari tidak menggunakan solar tetapi menggunakan B50 itu sampai sekitar Rp 48 triliun," jelas dia.
Baca juga: Rupiah Sempat Tembus Rp 17.300, BI: Mata Uang Negara Lain Juga Melemah
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#ekonomi-indonesia #rupiah-stabilisasi-bi #manipulasi-mata-uang #mandatori-b50-2026