WFH Satu Hari Sepekan, Serikat Pekerja Ingatkan Risiko Biaya Tersembunyi ke Buruh
Kebijakan WFH satu hari dinilai efisien namun ASPIRASI ingatkan potensi biaya tersembunyi bagi pekerja. Pemerintah diminta jamin kompensasi dan keadilan.
(Kompas.com) 05/04/26 17:23 182018
JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengingatkan adanya potensi biaya tersembunyi yang justru bisa membebani pekerja akibat bekerja dari rumah (work from home/ WFH) satu hari dalam seminggu.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menilai kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah positif, terutama untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi mobilitas harian.
Mirah mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memberi ruang efisiensi, baik bagi pekerja maupun lingkungan.
“Langkah ini punya niat baik, khususnya dalam penghematan BBM serta mengurangi beban mobilitas harian pekerja/buruh,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (5/4/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
Pekerja di sektor manufaktur, layanan, hingga pekerjaan lapangan dinilai tidak memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah.
Oleh karena itu, menurut Mirah, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan agar kebijakan ini tidak menciptakan kesenjangan antarpekerja.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi pergeseran beban biaya dari perusahaan ke pekerja.
Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan pekerja yang menjalani WFH justru menghadapi kenaikan pengeluaran rumah tangga.
Biaya listrik, misalnya, dapat meningkat sekitar 10–20 persen, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan.
Tanpa adanya kompensasi dari perusahaan, tambahan biaya ini dinilai langsung menggerus pendapatan riil pekerja.
“Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja/buruh,” kata Mirah.
Tak hanya soal biaya, ia juga mengingatkan risiko lain berupa jam kerja yang tidak terkontrol.
Menurut Mirah, tanpa pengaturan yang tegas, WFH berpotensi meningkatkan beban kerja terselubung dan memicu kelelahan (burnout), yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas jangka panjang.
Sehingga Mirah menilai kebijakan efisiensi energi tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial baru.
“Pendekatan sepihak tidak akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah, antara lain menetapkan standar kompensasi biaya WFH seperti listrik dan internet, menjamin perlindungan jam kerja serta hak lembur, dan melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan.
Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan kajian dampak ekonomi secara transparan serta mendorong solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri.
“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai,” kata Mirah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#serikat-pekerja #efisiensi-energi #biaya-tersembunyi #wfh-satu-hari