Bahlil vs DPR soal Polemik Capaian Lifting Minyak 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan DPR berselisih soal capaian lifting minyak 2025 yang mencapai 605.300 bph, melebihi target APBN. Bahlil menekankan optimalisasi produksi, sementara DPR menuntut trans
(Bisnis.Com) 13/02/26 09:51 135527
Bisnis.com, JAKARTA — Polemik capaian lifting minyak 2025 mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya keraguan dari sejumlah anggota DPR dan menteri terhadap realisasi produksi minyak nasional.
Pemerintah mencatat realisasi lifting minyak 2025 mencapai 605.300 barel per hari (bph), sedikit di atas target APBN sebesar 605.000 bph. Angka ini menjadi sorotan karena disebut sebagai kenaikan setelah bertahun-tahun tren produksi cenderung menurun.
Bahlil menyinggung adanya pihak yang meragukan capaian tersebut karena tidak ada temuan sumur besar baru pada 2025.
“Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada? Ah ini terlalu banyak baca buku nih,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum Strategi Swasembada Energi, Kamis (12/2/2026).
Ia mengakui memang tidak ada penemuan sumur raksasa baru sepanjang 2025. Namun, menurutnya, kenaikan lifting ditempuh melalui strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, termasuk penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), pengaktifan sumur idle (idle well), serta percepatan proyek Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mengantongi Plan of Development (POD).
Bahlil bahkan menegaskan pemerintah tak segan mencabut izin KKKS yang tidak menunjukkan progres produksi.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah peningkatan produksi oleh ExxonMobil.
“Maka kemudian dengan komunikasi yang baik dengan win-win lifting mereka dari 150.000 sekarang sudah bisa mencapai peak up-nya itu 180.000 barel per day. Rata-rata mereka di 175.000 barel,” jelasnya.
DPR Soroti Perbedaan Data
Di parlemen, pernyataan tersebut menuai tanda tanya. Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti paparan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang menyebut kenaikan lifting 2025 sebagai yang pertama setelah bertahun-tahun turun.
Cornelis mempertanyakan konsistensi pernyataan pemerintah, terutama terkait syarat kenaikan lifting.
“Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penambahan sumur baru? Jadi perbedaan data ini membuat kami bingung, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan,” ungkap Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Senada, anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra meminta transparansi data lifting dan pendapatan negara dari sektor migas agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antar-lembaga.
“Sebaiknya dibuka saja data lifting migas ini agar semua menjadi jelas, sehingga tidak adanya pembenaran yang muncul tetapi benar-benar kebenaran,” ujarnya.
Perdebatan ini menegaskan bahwa capaian lifting 605.300 bph bukan sekadar soal melampaui target APBN, tetapi juga menyangkut transparansi data, metodologi perhitungan, serta kredibilitas kebijakan hulu migas pemerintah di hadapan DPR.
Target Lifting 2026
Di sisi lain, Menteri Bahlil mengaku pesimistis lifting minyak Indonesia bisa kembali ke level 1,6 juta barel per hari (bph) seperti sebelum era reformasi.
Bahlil berseloroh, pencapaian lifting minyak 1,6 juta bph pada 2026 hanya bisa terjadi “jika ada mukjizat Tuhan”. Sepanjang 2025, realisasi lifting minyak tercatat sebesar 605.300 bph.
“Saya tidak terlalu percaya bahwa kita bisa meningkatkan lifting sampai 1,6 juta bph pada 2029. Menurut saya, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kita fair-fair saja, tidak usah baku tipu dalam ruangan ini,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menambahkan, ia lebih realistis menargetkan lifting minyak Indonesia berada di kisaran 800.000–900.000 bph pada 2029, seiring keterbatasan potensi sumur yang tersedia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini bukan sekadar angka lifting, melainkan menyeimbangkan produksi dan konsumsi BBM dalam negeri. Salah satu langkah strategis adalah implementasi E10, yaitu bensin campur bioetanol 10%, untuk menekan impor BBM.
“Maka kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki, yakni sumber daya nabati. Etanol menjadi bagian penting dalam substitusi terhadap crude kita,” jelas Bahlil.
Pemerintah juga mendorong swasembada energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Sejumlah solusi tengah dipersiapkan, mulai dari pencampuran BBM dengan bahan baku nabati hingga pengembangan Kilang Balikpapan melalui Refinery Development Master Plan (RDMP). Kilang raksasa ini dinilai mampu memproduksi solar dan bensin dalam jumlah besar.
“Kita harus bisa memanfaatkan keunggulan kompetitif kita secara optimal. Ini bicara soal kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian. Sekarang kita bicara swasembada,” ujar Bahlil.
#lifting-minyak #capaian-lifting-minyak #bahlil-lahadalia #dpr-ri #produksi-minyak-nasional #enhanced-oil-recovery #sumur-baru #exxonmobil-produksi #skk-migas #transparansi-data-migas #target-lifting-2