JAKARTA - Dua Jurnalis Indonesia Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai dikabarkan ditangkap oleh Israel. Jurnalis Republika itu ditangkap dalam perjalanan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dengan tujuan Gaza, Palestina di perairan internasional.

"Dalam rombongan terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis Republika Bambang Noroyono dan Thoudy Badai yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami," kata Pemimpin Redaksi Republika Andi Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2026).

Andi menyatakan, pihaknya mengecam tindakan tersebut. Sebab kata dia, rombongan yang diperkirakan berjumlah 100 orang itu tidak membawa senjata, melainkan kebutuhan dasar masyarakat di sana yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade.

"Tindakan ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza," ujarnya.

JAKARTA - DPN PERADI dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum serta advokasi dan wartawan. Kesepakatan tersebut diteken oleh Ketua Umum DPN PERADI Luhut MP Pangaribuan dan Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil di kantor PERADI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Irfan Kamil menilai, kerja sama tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Menurut dia, penegakan hukum yang kuat tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara praktisi hukum dan insan pers.

“Ini adalah wujud nyata dari kesadaran bersama bahwa penegakan hukum yang kuat tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi, antara praktisi hukum dan insan pers, agar hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipahami, diawasi, dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat,” ujar Kamil.

Selain pelindungan wartawan, kerja sama Iwakum dan PERADI juga mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya adalah pertukaran informasi, penyelenggaraan forum diskusi dan edukasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta dukungan bersama dalam menghadapi tantangan profesi.

Kamil menjelaskan, PERADI sebagai representasi profesi advokat memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya keadilan melalui pembelaan hukum. Sementara itu, Iwakum sebagai wadah wartawan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi hukum secara akurat, berimbang, dan edukatif kepada publik.

“Kolaborasi ini menjadi penting karena di era keterbukaan informasi seperti sekarang, hukum tidak lagi berada di ruang tertutup. Ia hidup di ruang publik, diuji oleh opini, dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Di sinilah peran wartawan hukum menjadi krusial, menjembatani antara proses hukum dengan pemahaman publik,” paparnya.

Ia meyakini, sinergi kedua lembaga akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Iwakum dan PERADI, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan akses terhadap informasi dan keadilan hukum.

“Kami dari Iwakum menyambut baik kerja sama ini dan berharap hubungan yang terjalin tidak berhenti pada penandatanganan hari ini, tetapi berlanjut dalam berbagai program konkret yang memberi manfaat nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Luhut MP Pangaribuan menegaskan dukungan DPN PERADI terhadap Iwakum melalui kerja sama ini. Ia menyebut MoU tersebut sebagai tonggak bersejarah karena kedua organisasi profesi memiliki visi yang sama, yakni menyuarakan pihak-pihak yang tidak terdengar.

“Saya kira juga sama, kita menyuarakan suara orang yang tidak didengar, voice of the voiceless. Jadi ini tonggak sejarah,” tegas Luhut.

Ia pun berharap kolaborasi antara Iwakum dan PERADI dapat menjadi contoh bagi organisasi profesi lainnya. Menurut Luhut, berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada jumlah anggota, organisasi profesi seperti Iwakum dan PERADI lebih menitikberatkan pada kualitas anggotanya.

JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan Program Beasiswa Media ITB 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan, khususnya di bidang bisnis dan manajemen, sekaligus membuka akses pendidikan pascasarjana berkualitas bagi insan media.

Program Beasiswa Media ITB 2026 memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk melanjutkan studi magister, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan melalui penulisan studi kasus, buku, dan produk jurnalistik berbasis riset.

Dr. Nurlaela Arief menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar memberikan kesempatan studi, tetapi juga membangun kolaborasi strategis antara kampus dan media.

“Program ini kami rancang sebagai upaya peningkatan kapasitas jurnalis secara multidisiplin, sekaligus membangun kolaborasi yang saling melengkapi antara ITB dan media agar kontribusi kampus bagi masyarakat, industri, dan pemerintah dapat diketahui secara lebih luas,” katanya, dikutip dari laman ITB, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan bahwa ITB menyediakan tiga beasiswa pascasarjana khusus untuk wartawan.

“ITB menyediakan tiga beasiswa pascasarjana untuk media. Program Beasiswa Media ITB terbuka bagi wartawan yang memenuhi kriteria, antara lain berusia maksimal 45 tahun, memiliki prestasi akademik yang baik, serta bersedia menyelesaikan studi dalam jangka waktu maksimal 18 bulan dengan standar akademik yang ditetapkan ITB. Proses seleksi dilakukan melalui tahapan administrasi, seleksi akademik, hingga wawancara dan diskusi kelompok terarah/FGD,” ujarnya.

Jadwal dan Program Studi Beasiswa Media ITB 2026

Beasiswa ini tersedia untuk Program Studi Magister Administrasi Bisnis (MAB) bagi mahasiswa baru Semester 1 Tahun Ajaran 2026/2027.

Proses seleksi dimulai pada 3 Maret hingga 29 April 2026, mengikuti gelombang pertama seleksi pascasarjana ITB. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi admission ITB di www.admission.itb.ac.id.

Tahapan Seleksi Program Beasiswa Media ITB 2026

1. Seleksi kepada kandidat mempertimbangkan kinerja media berdasarkan hasil media monitoring

2. Seleksi administrasi dan motivasi (dalam bentuk video maksimum 3 menit beserta lampiran ijazah dan cv ke [email protected] dengan subjek email "Seleksi Program Beasiswa Media ITB 2026" dikirimkan paling lambat 25 April 2026

3. Seleksi akademik sesuai admission ITB (essay dan study case)

4. Wawancara danFGD

5. Pemenuhan persyaratan TOEFL/IELTS/ELPT ITB dan TPA (bappenas) minimum 476 sebelum memulai studi

Kriteria Umum Pendaftar

1. Berprofesi sebagai wartawan (dibuktikan dengan surat keterangan dari media)

2. Usia maksimal 45 tahun saat mendaftar

3. Lulus seluruh tahapan seleksi

4. Memiliki prestasi akademik yang baik

5. Menjaga IPK minimal rata-rata 3,24

6. Bersedia berkontribusi dalam penulisan studi kasus, buku, dan produk jurnalistik di lingkungan ITB.

JAKARTA - Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil riset menunjukkan bahwa IKJ 2025 berada pada skor 59,5%, yang masuk dalam kategori agak terlindungi. Meski masih berada pada kategori yang sama dengan tahun 2023 dan 2024, skor tersebut mengalami penurunan sekitar 0,9–1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam peluncuran IKJ 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix. Indeks ini diharapkan menjadi sumber data berbasis bukti untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis sekaligus mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih aman dan layak.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba menjelaskan, IKJ telah diproduksi secara konsisten setiap tahun dan kini memasuki tahun ketiga. Indeks ini menjadi alat evaluasi penting untuk melihat kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia, sekaligus rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

“Indeks ini penting untuk memastikan jurnalis bekerja dengan aman, agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi,” kata Oslan di Erasmus Huis, Jakarta, Senin (9/1/202).

Dalam sesi pemaparan hasil riset, Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara menjelaskan, survei IKJ 2025 dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025. Selain itu, riset ini juga memanfaatkan data sekunder mengenai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Populix melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan jurnalis yang mengalami kekerasan serta berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalistik, untuk menggali pengalaman langsung di lapangan dan memperkaya analisis data.

“Di sini kita ingin melihat bagaimana pemetaan masalah yang dihadapi oleh jurnalis, baik itu dari sisi individunya, lalu perusahaan media sebagai naungan dari jurnalis dan juga stakeholder di eksternal, baik itu regulasi maupun pihak dari sisi negara,” tutur Nazmi.

Penurunan paling signifikan tercatat pada pilar individu jurnalis dan stakeholder media. Dari sisi individu, pengalaman kekerasan yang dialami jurnalis meningkat tajam. Sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 40 persen.

Jenis kekerasan yang paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan, sementara kekerasan fisik dan ancaman langsung cenderung menurun.

Di sisi lain, meskipun pengalaman kekerasan meningkat, pengetahuan jurnalis mengenai risiko dan upaya pencegahan justru naik sekitar 20 poin, menunjukkan meningkatnya kesadaran jurnalis terhadap ancaman keselamatan.

Temuan penting lainnya adalah menguatnya praktik sensor dan swasensor. Riset Populix mencatat, 72% jurnalis mengaku pernah mengalami sensor, sementara 80% responden menyatakan pernah melakukan swasensor.

Praktik ini terjadi lintas platform media dan lintas peran, mulai dari jurnalis, editor, hingga pimpinan redaksi. Alasan utama swasensor adalah untuk menghindari konflik dan kontroversi berlebihan, melindungi keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu.

Sementara itu, pilar negara dan regulasi menjadi satu-satunya pilar yang mencatat kenaikan skor, didorong oleh persepsi jurnalis yang membaik terhadap peran regulasi dan penegak hukum. Meski demikian, Undang-Undang ITE masih dipersepsikan sebagai regulasi yang paling berpotensi mengancam kebebasan jurnalis.

Dari perspektif lapangan, salah satu jurnalis Francisca Christy Rosana menyoroti pergeseran ancaman terhadap jurnalis yang kini tidak hanya berupa kekerasan fisik, peretasan, dan doxing, tetapi juga pembatasan akses informasi.

Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, menambahkan, perubahan pola ancaman ini menjadi dasar kerja konsorsium Jurnalisme Aman sejak 2022 hingga kini. Melalui pendekatan berbasis riset, konsorsium melakukan pemetaan mendalam di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi seperti Aceh, Palu, dan Sorong, sekaligus memperkuat kapasitas jurnalis melalui pelatihan keamanan dan perlindungan.

“Kami menemukan bahwa banyak jurnalis, terutama jurnalis perempuan, berada dalam kondisi sangat rentan dan sering kali tidak memiliki ruang aman untuk bersuara. Karena itu, Jurnalisme Aman tidak hanya fokus pada respons kasus, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan yang berkelanjutan,” ujar Arie.

Anggota Dewan Pers, Abdul Manan berharap temuan indeks ini menjadi rujukan bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, mencegah kekerasan dan kriminalisasi, serta memastikan tidak ada isu yang menjadi tabu dalam praktik pers.

“Jika sensor dan represi dibiarkan, yang paling dirugikan adalah publik karena kehilangan hak atas informasi,” kata Manan.

Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nursodik Gunarjo, menilai riset ini strategis karena mencerminkan kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan jurnalis melalui perbaikan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta penyusunan aturan untuk melindungi karya jurnalistik dari pemanfaatan AI tanpa izin.

“Indeks ini sangat penting bagi kita semua, karena bukan sekadar angka, bahwa indeks ini adalah cermin dari kondisi kebebasan pers dan juga lebih jauh lagi adalah kualitas demokrasi kita,” tutur Nursodik.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penggunaan instrumen penuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap wartawan yang secara sah menjalankan fungsi jurnalistik berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers.

Praktik tersebut dinilai dapat digunakan bukan semata untuk menegakkan keadilan, melainkan berisiko membungkam kritik, membatasi arus informasi, dan menekan kebebasan berekspresi.

Pertimbangan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah menilai wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan (vulnerable position), karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif terhadap wartawan dipandang sebagai kebutuhan konstitusional.

“Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” ujar Guntur.

Perkara ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) melalui Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono. Para pemohon mempersoalkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta penjelasannya, yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberian perlindungan kepada wartawan.

Dalam pertimbangannya, Guntur menegaskan bahwa fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 8 UU Pers harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari norma Pasal 8 itu sendiri.

Wartawan menjalankan fungsi pers untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta melakukan kontrol sosial dengan kewajiban menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan etika jurnalistik.

“Fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan norma Pasal 8,” kata Guntur.

Kendati demikian, MK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bersifat absolut. Perlindungan tersebut bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara sah, negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak adanya tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan represif, tekanan, maupun intimidasi.

“Penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers,” tegas Guntur.

Secara sistematis, Mahkamah menempatkan Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya dalam kerangka besar UU Pers yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan fondasi kehidupan demokrasi yang sehat. Perlindungan hukum terhadap wartawan, menurut MK, tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu wartawan, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik atas hak memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers alias UU Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).

Permohonan itu dikabulkan melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Lewat putusan itu MK menegaskan perlindungan hukum wartawan serta mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam putusannya pada sidang yang digelar Senin (19/1/2026).

Mahkamah juga menegaskan kembali bahwa UU Pers merupakan lex specialis yang mengatur secara khusus kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Dengan demikian, gugatan terhadap kerja jurnalistik tidak bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme pers. Dengan demikian, MK menekankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers.

Dalam Amar Putusannya, Suhartoyo menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Pers bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'Termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice'," tutur Suhartoyo.

Di samping itu, dalam pertimbangannya MK juga menyoroti soal wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum.

"Melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” ucap Hakim Konstitusi M. Guntur.

Di lain sisi, pemohon sekaligus Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menilai putusan tersebut merupakan peneguhan sikap konstitusi terhadap martabat profesi wartawan, sekaligus kemenangan bagi seluruh insan pers di Indonesia.

“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik kini dipertegas sebagai mandat konstitusional dalam negara demokratis,” kata Kamil di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Namun demikian, Kamil menekankan bahwa dikabulkannya uji materi ini tidak menjadikan wartawan kebal hukum. Sebaliknya, MK justru memperjelas batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab profesional.

Dia menambahkan, perlindungan konstitusional hanya diberikan terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik. Adapun, perlindungan terhadap wartawan sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Yang dilindungi adalah kerja jurnalistiknya, bukan orangnya. Wartawan bukan kebal hukum, tetapi sebagai profesi yang mulia dan memiliki fungsi penting dalam demokrasi, wartawan juga tidak boleh dihukum secara serampangan,” pungkasnya.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan putusan ini wartawan tidak dapat langsung digugat perdana maupun pidana dan diharapkan dapat jadi pedoman aparat penegak hukum.

Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Putusan tersebut merupakan peneguhan sikap konstitusi terhadap martabat profesi wartawan, sekaligus kemenangan bagi seluruh insan pers di Indonesia.

“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik kini dipertegas sebagai mandat konstitusional dalam negara demokratis,” kata Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurut Kamil, selama ini banyak persoalan pemberitaan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme pers justru langsung dibawa ke ranah pidana atau perdata. Praktik tersebut dinilai merugikan wartawan sekaligus mengancam kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

“Sengketa jurnalistik kerap diperlakukan sebagai tindak pidana. Padahal, UU Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang beradab melalui hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers. Putusan ini menegaskan kembali prinsip tersebut,” sebut Kamil.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Gugatan ini, menguji konstitusionalitas Pasal 8 UU Pers beserta penjelasannya yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan bagi wartawan.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara 145/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Wakil Ketua MK, Guntur Hamzah mengatakan, makna "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU Pers tersebut diperjelas. Adapun klausul itu menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

"Sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah melalui sejumlah mekanisme," katanya.

Adapun mekanismenya yakni hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice.

Guntur berkata, sepanjang pemberitaan pers merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah dan berdasarkan kode etik, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU Pers. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pers.

"Melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam UU 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan," kata Guntur.

Bagi MK, uraian fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan eksistensi normal Pasal 8 UU Pers berserta Penjelasannya, tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan bagi wartawan.

Sebab norma Pasal 8 bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil.

"Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional," pungkas Guntur.

Kendati demikian, ada tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion (DO) atau punya pendapat berbeda, yaitu: Saldi Isra, Daniel Yusmic, dan Arsul Sani. Menurut mereka permohonan pengujian UU Pers ini seharusnya ditolak.

Sebelumnya, Iwakum menilai Pasal 8 UU Pers tidak sejelas perlindungan hukum bagi profesi lain, seperti advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat maupun jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Kedua profesi tersebut secara eksplisit dilindungi dari tuntutan hukum sepanjang menjalankan tugas dengan itikad baik.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam permohonannya menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, namun penjelasannya justru memperluas makna secara ambigu.

Dalam permohonan, Iwakum juga menyinggung kasus kriminalisasi jurnalis Muhammad Asrul dan Diananta Pramudianto yang dijerat pidana atas karya jurnalistik mereka. Pemohon menilai hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan Pasal 8 UU Pers.

Penyediaan rumah layak dan terjangkau merupakan bagian dari mandat negara yang saat ini dijalankan BP Tapera melalui pengelolaan pembiayaan perumahan bersubsidi yang dananya bersumber dari APBN,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong akses rumah subsidi untuk wartawan.

"Penyediaan rumah layak dan terjangkau merupakan bagian dari mandat negara yang saat ini dijalankan BP Tapera melalui pengelolaan pembiayaan perumahan bersubsidi yang dananya bersumber dari APBN," ujar Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, namun diperuntukkan hanya bagi mereka yang belum pernah memiliki rumah.

Dirinya berharap para anggota PWI yang belum memiliki hunian dapat memanfaatkan fasilitas ini, sehingga sekaligus berkontribusi pada pencapaian Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.

BP Tapera memperkuat upayanya dalam memperluas akses informasi program perumahan bersubsidi melalui kegiatan Sosialisasi Program Percepatan Penyaluran Rumah Subsidi bagi Wartawan yang digelar di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Plt Direktur Pemanfaatan Pembiayaan dan Layanan Digital BP Tapera Alfian Arif menekankan pentingnya peran media dalam kesuksesan program perumahan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan program subsidi perumahan sangat bergantung pada penyebaran informasi yang dilakukan media secara luas dan akurat.

Ia kemudian memaparkan fitur produk KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini menjadi skema utama pembiayaan rumah subsidi, di antaranya uang muka hanya satu persen, bunga tetap lima persen hingga lunas, angsuran sekitar satu jutaan rupiah, tenor hingga dua puluh tahun, serta perlindungan asuransi jiwa bagi debitur.

Ia juga menjelaskan bahwa skema penyaluran dilakukan melalui mekanisme executing, sehingga pengajuan rumah subsidi harus diajukan langsung melalui bank penyalur seperti BTN.

Untuk menjaga ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan transparansi pengembang, BP Tapera bersama pemerintah menciptakan sejumlah sistem informasi dan aplikasi digital.

Seperti Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) untuk registrasi pengembang, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SIKASEP) untuk pengajuan KPR subsidi, dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SIKUMBANG) untuk pemetaan data hunian dan pengembang.

"Seluruh sistem ini disiapkan untuk memastikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi bagi masyarakat," ujar Alfian.

Sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan tersebut, BP Tapera bersama PWI dan Bank BTN bersepakat untuk menyiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna mempermudah anggota PWI dalam mengakses pembiayaan rumah subsidi.

Melalui kemitraan ini, seluruh pihak berharap dapat mengoptimalkan serapan kuota rumah subsidi, mempermudah proses appraisal dan kemudahan uang muka, serta memastikan tata kelola yang aman tanpa menimbulkan potensi beban maupun celah hukum bagi BP Tapera, PWI, maupun Bank BTN.

BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperluas sosialisasi dan meningkatkan kualitas layanan agar semakin banyak masyarakat, termasuk para wartawan, dapat mewujudkan kepemilikan rumah pertama yang layak dan terjangkau.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Ia menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran.

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5–9 Februari 2026 serta kemitraan strategis, kolaborasi, dan sinergi. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia; belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah; memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp 6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp 8,5 juta per bulan untuk rumah susun; memiliki masa kerja minimal satu tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal satu tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu, serta memenuhi ketentuan bank penyalur seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Ia menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran.

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5–9 Februari 2026 serta kemitraan strategis, kolaborasi, dan sinergi. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia; belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah; memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp 6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp 8,5 juta per bulan untuk rumah susun; memiliki masa kerja minimal satu tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal satu tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu, serta memenuhi ketentuan bank penyalur seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada tahun 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud untuk membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban untuk membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5-9 Februari 2026, serta kemitraan strategis kolaborasi dan sinergi.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap dengan adanya program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.

Belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp8,5 juta per bulan untuk rumah susun. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal 1 tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Memenuhi ketentuan dari bank penyalur, seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025