Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Indonesia.

"Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional.

Menurutnya eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu.

Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Menurutnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kegiatan pertambangan tersebut.

"Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ," tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan generasi masa depan Indonesia.

AHY mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di kemudian hari.

Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup nasional secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian penting menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.

AHY menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah bencana bagi generasi mendatang di Indonesia.

Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin (4/5).

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak pemuda terlibat membangun kawasan transmigrasi melalui program riset dan pengabdian Ekspedisi Patriot.

"Generasi muda terutama, yang diharapkan berada di depan karena Indonesia membutuhkan tenaga dan pemikiran terbaik kita," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta.

Menurut AHY, program Ekspedisi atau Transmigrasi Patriot menjadi langkah strategis Kementerian Transmigrasi dalam menghadirkan generasi muda unggul untuk membantu pengembangan kawasan transmigrasi melalui riset, inovasi, serta pengabdian langsung kepada masyarakat setempat.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY mengaku bangga karena pada tahun lalu pemerintah berhasil memberangkatkan 2.000 peserta Ekspedisi Patriot menuju 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk menjalankan penelitian lapangan.

Ia menjelaskan para peserta berasal dari berbagai kampus terbaik Indonesia yang memiliki semangat pengabdian tinggi dan siap menghadapi tantangan ketika diterjunkan langsung ke kawasan transmigrasi yang jauh dari keluarga mereka.

Menurutnya, mahasiswa yang mengikuti Ekspedisi Patriot tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi dari sisi ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menilai banyak kawasan transmigrasi masih membutuhkan perhatian negara agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata sehingga manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan tertinggal di Indonesia.

AHY menegaskan Kementerian Transmigrasi memiliki peran penting sebagai instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi melalui pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi daerah setempat.

Di tempat yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kegiatan Patriot Move 2026 digelar untuk menyosialisasikan program Transmigrasi Patriot yang menjadi kelanjutan pengembangan kawasan transmigrasi tahun sebelumnya.

Iftitah menjelaskan pada tahun lalu Kementerian Transmigrasi telah menerjunkan sebanyak 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi guna melakukan penelitian dan pemetaan potensi pengembangan daerah.

"Kalau dulu 2.000 peneliti, sekarang ini ada 1.458 (peserta Ekspedisi Patriot yang akan dikirim) di 53 kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia Timur, jadi fokus di sana," kata Iftitah.

Menurut dia, program Transmigrasi Patriot tahun ini diperluas tidak hanya berfokus pada penelitian lapangan, tetapi juga diperkuat melalui kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan transmigrasi nasional.

Ia mengatakan program tersebut bertujuan menghadirkan sumber daya manusia unggul di garis depan pembangunan agar kawasan transmigrasi mampu berkembang lebih maju melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Iftitah menegaskan tugas Kementerian Transmigrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru guna mendorong pertumbuhan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan nasional.

Menurut dia, kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi diyakini mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga perpindahan penduduk dapat berlangsung secara alami dan mandiri.

Ia menjelaskan strategi pengembangan ekonomi baru membuat masyarakat datang secara sukarela ke kawasan transmigrasi tanpa memerlukan biaya besar dari negara untuk memindahkan penduduk antarwilayah Indonesia.

Iftitah mencontohkan keberhasilan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan yang kini mampu mengekspor durian ke Tiongkok sehingga kesejahteraan petani meningkat hingga lima sampai enam kali lipat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan.

"Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan, tidak. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak cukup efektif, apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga tidak tercapai (target kesejahteraan)," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi saat ini menitikberatkan pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah.

Ia menjelaskan desain pembangunan setiap kawasan transmigrasi dapat berbeda sesuai karakter dan potensi wilayah masing-masing.

Iftitah memberikan contoh Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di kawasan sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, kementerian juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja," ucap Iftitah.

Ia juga mencontohkan peningkatan pendapatan petani durian di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, setelah terbukanya akses ekspor ke China.

"Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat," ungkapnya.

Menurut dia, pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi saat ini dilakukan secara bottom-up berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah.

Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyebut sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.

Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional.

Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.

Peserta terdiri atas unsur Kementerian Transmigrasi, balai pelatihan transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dari total 3,1 juta hektare (ha) kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 600.000 ha yang telah produktif ditanami sawit dan menjadi kontributor signifikan bagi devisa non-migas negara.

Oleh karena itu menurut Wamentrans di sela peringatan HUT Ke-45 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) komoditas sawit harus terus dikembangkan karena peran strategisnya yang mencakup berbagai lapisan pemangku kepentingan, mulai dari BUMN hingga petani swadaya.

"Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia. Jadi memang harus dikembangkan karena sawit ini kan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga menjadi milik negara (BUMN) dan petani sawit juga banyak," ujarnya.

Selain sebagai pendatang devisa, industri ini diakui menjadi solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja masif di wilayah-wilayah pelosok, yang sekaligus membantu menekan angka pengangguran nasional.

Viva Yoga menyebutkan keberhasilan Program Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) sebagai bukti nyata transformasi kesejahteraan, seperti di Kabupaten Bungo, Jambi, warga transmigran kini telah menjadi pemilik penuh atas lahan mereka sendiri setelah melalui periode kemitraan yang produktif dengan sektor swasta.

"Sawit bagi warga trans itu adalah seperti rejeki dari Tuhan. Mereka melakukan kerja sama dengan pihak swasta, bagi hasil dan untung, setelah sekian tahun tanah itu menjadi milik mereka sendiri," ujar dia dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Wamen menyebut pemerintah menyadari tantangan tumpang tindih lahan masih menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan kesejahteraan wargaleh karena itu Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan ini secara intensif.

Terkait target sertifikasi, dia mengatakan pada 2025 yang ditetapkan pemerintah 13.751 bidang, sedangkan realisasi telah mencapai lebih dari 14.000 bidang dan akan diselesaikan secara bertahap pada 2026.

Selain jalur yuridis, tambahnya penyelesaian masalah lahan juga diupayakan melalui pendekatan adat agar berlangsung cepat dan harmonis.

Ke depan, lanjut Wamen, fokus Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kualitas hidup di satuan pemukiman.

Dengan komoditas unggulan seperti sawit di Sumatera dan Kalimantan, padi di Papua, serta hortikultura di Sulawesi, lanjutnya, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengidentifikasi potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah di berbagai kawasan transmigrasi, mulai dari 13 titik ladang minyak baru di Kalimantan Timur hingga komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang nilainya mencapai Rp120 triliun. Temuan ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan neraca ekspor, meskipun saat ini lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah akibat keterbatasan teknologi dan akses modal.

"Banyak lagi yang lain, kopi dan cokelat. Kopi seperti di Gayo (Aceh), itu banyak sekali para investor yang datang dari Australia, kemudian Inggris, hingga Amerika Serikat. Nah ini yang kami akan berdayakan dengan pendampingan dari tim ekspedisi patriot supaya hasilnya bisa lebih maksimal," ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Jumpa Pers, Rabu (29/4).

Iftitah menjelaskan, riset lapangan Tim Ekspedisi Patriot menemukan potensi besar komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang memiliki ceruk pasar sangat luas, terutama untuk memenuhi permintaan masif dari China serta negara-negara maju lainnya. Selain komoditas nabati, hasil riset juga mengungkap adanya potensi sumber daya energi berupa 13 titik ladang minyak di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur yang akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali melalui koordinasi intensif bersama SKK Migas.

Eksplorasi ladang minyak tersebut, menurut Iftitah, dirancang agar memberikan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan. "Kami ingin bagaimana bukan hanya para transmigran tapi masyarakat lokal itu juga mendapatkan manfaat dari ekosistem tambang yang ada di sana," tegasnya.

Namun, Kementrans mencatat tantangan besar yang masih membelit pengelolaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Lebih dari 70 persen kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pascapanen.

Akibatnya, lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar kawasan transmigrasi. Iftitah mengakui hilirisasi belum optimal karena keterbatasan teknologi tepat guna dan hambatan akses permodalan yang selama ini membelenggu para transmigran.

Ke depan, pengelolaan kawasan transmigrasi berbasis data dan riset diproyeksikan mampu menarik investasi sebesar Rp180 triliun hingga Rp240 triliun dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Integrasi antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan produktivitas warga transmigran diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

"Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kami ingin memberikan satu nilai tambah bahwa apa yang dikerjakan oleh para transmigran tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia," pungkas Iftitah.

Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyoroti pentingnya pemerataan industri di Indonesia melalui interkoneksi atau transmisi listrik berbasis energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di pulau-pulau di luar Jawa.

VP Perencanaan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Arif Sugiyanto dalam diskusi publik yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, mencontohkan bagaimana permintaan (demand) energi di Jawa sangat tinggi tapi sumber EBT untuk menunjang kegiatan industri tergolong kurang.

“Ini sebenarnya salah satu nanti mungkin kalau bisa ada pemerataan industri itu tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber renewable energy yang ada di luar Jawa juga,” kata Arif.

Hal ini senada dengan amanat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 agar PLN membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber EBT yang umumnya berada di daerah terpencil, menuju pusat-pusat kebutuhan listrik yang tinggi seperti kawasan industri, kota-kota besar, dan wilayah padat penduduk di seluruh Indonesia.

“Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,” ujar Arif.

Ia mencontohkan bagaimana Sumatera memiliki potensi EBT yang melimpah seperti tenaga panas bumi (geothermal) hingga tenaga air, yang bisa diperluas lagi manfaatnya bagi kelistrikan masyarakat.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms).

Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.

Namun, Arif mengakui bahwa pembiayaan masih menjadi isu yang penting, mengingat pembangunan interkoneksi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, memerlukan teknologi dan biaya yang tidak sedikit.

“Karena pasti untuk membangun interkoneksi yang sangat panjang tadi membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi menggunakan kabel laut yang jaraknya sangat panjang, nah itu yang mengakibatkan investasi sangat besar,” kata dia.

Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan potensi dan kekayaan EBT di Indonesia yang melimpah, masih akan menarik minat para investor.

“Harapannya tinggal cost of fund-nya. Jadi, competitiveness dari cost of fund yang semakin murah, harapannya ini juga akan berdampak pada pengembangan renewable energy yang semakin murah, dan tentunya tarif kepada masyarakat juga semakin murah juga,” ujar Arif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi terus memperkuat langkah transformasi transmigrasi melalui pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan. Bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran ( Unpad ), Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan ubi jalar tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah melalui proses industrialisasi.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbuka peluang usaha baru, peningkatan pendapatan, serta penguatan ekonomi di kawasan transmigrasi.

“Kementerian Transmigrasi memiliki kekuatan pada lahan dan tenaga kerja transmigran. Namun, kami masih membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah peran Unpad sebagai perguruan tinggi yang berdampak bagi masyarakat menjadi sangat penting,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam kunjungannya ke Universitas Padjajaran, Jatinangor, Rabu (22/4/2026).

Menteri Iftitah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem yang utuh, mulai dari riset, produksi, investasi, hingga pasar. Kolaborasi ini menjawab kebutuhan nyata di kawasan transmigrasi.

“Kami akan menghubungkan kekuatan lahan transmigrasi, tenaga kerja, teknologi dari kampus, dukungan investasi, hingga kepastian pasar atau off-taker. Jika semua ini terintegrasi, hasilnya akan maksimal dan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat,” ujarnya.

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyampaikan Unpad saat ini tengah mengembangkan pusat riset dan inovasi ubi jalar yang diharapkan menjadi rujukan nasional.

“Hari ini kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk Jawa Barat, tetapi juga untuk skala nasional. Kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, khususnya dengan masyarakat di kawasan transmigrasi, mulai dari pembibitan hingga pengembangan di lapangan,” ujarnya.

Prof Arief menambahkan bahwa penguatan riset bibit unggul dan pengembangan skala industri menjadi kunci agar komoditas ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Selama ini kami sudah memiliki kebun percontohan dan membina petani, namun skalanya masih terbatas. Dengan dukungan Kementerian Transmigrasi, kami optimistis pengembangan ini bisa diperluas dan memberikan manfaat lebih besar,” tambahnya.

Menurutnya Prof Arief, potensi ubi jalar sangat besar, namun kualitas ekspor saat ini masih terbatas. “Dari total produksi, baru sekitar 15 persen yang memenuhi standar ekspor, padahal permintaan dari negara seperti Jepang dan Korea Selatan sangat tinggi. Dengan dukungan riset dan teknologi, kita targetkan bisa meningkat hingga 50 persen,” ungkapnya.

Prof Arief juga menugaskan produksi yang tidak masuk kategori ekspor akan diarahkan untuk hilirisasi. “Sisanya bisa diolah menjadi berbagai produk, seperti tepung atau bahan pangan lain yang bernilai tambah. Ini yang akan kita dorong melalui industrialisasi,” tambahnya.

Kolaborasi ini sejalan dengan konsep PRAISE (Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence) yang mengusung semangat serupa dengan Centre of Excellence Patriot, yaitu membangun ekosistem inovasi dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Unpad, pengembangan ubi jalar diharapkan menjadi model baru dalam Transformasi Transmigrasi, yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kawasan transmigrasi sebagai ceruk baru penopang perekonomian nasional. Potensi ekonomi lokal yang berbasis komoditas sumber daya alam digadang-gadang dapat mengerek kinerja ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan soal minat China akan durian asal Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Ke depan, Indonesia bakal mengekspor durian dengan nilai ekonomi yang prospektif.

"Ada kawasan (transmigrasi) yang punya potensi untuk pertanian, komoditas perkebunan, yang bukan hanya punya potensi di tingkat lokal, bahkan menjadi komoditas ekspor unggulan. Ekspor durian yang dalam kurun waktu 3 bulan bernilai Rp400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok," ujar AHY dalam jumpa pers di kantor Kementerian Transmigrasi, Rabu (15/4/2026).

AHY menitikberatkan kawasan transmigrasi bukan sekadar kebijakan yang mengatur distribusi perpindahan penduduk, tapi turut mendistribusikan nilai ekonomi. Sehingga, Kementerian Transmigrasi diarahkan untuk merevitalisasi kawasan yang diisi oleh transmigran agar berdaya secara ekonomi.

Menurutnya, pemberdayaan manusia juga menjadi sasaran program transmigrasi. AHY mengatakan sudah banyak mendidik para transmigran supaya mampu berdikari secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal.

"Kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia," ujar AHY.

Merujuk riset yang dihimpun Kementerian Transmigrasi menunjukkan lebih dari 70 persen kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pascapanen.

Kondisi ini lantas menyebabkan lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi dinikmati di luar kawasan transmigrasi.

Padahal, pengelolaan kawasan transmigrasi berbasis data berpotensi diproyeksikan mampu menarik investasi Rp180 triliun-Rp240 triliun dalam empat tahun ke depan. Termasuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI.

"Program transmigrasi itu bagian dari Astacita Presiden RI melalui Kementrans. Kita melakukan program pemberdayaan rakyat untuk peningkatan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur jalan non-status, dan bantuan irigasi pertanian, pembangunan tanggul sungai agar ada jaringan tersier di kawasan transmigrasi," ujarrnya di Pulubala, Gorontalo, Rabu.

Menurut dia, intinya Kementrans hadir untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya masyarakat transmigrasi tapi juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi, karena tanggung jawab Kementrans sesuai Undang-Undang No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian adalah untuk menyejahterakan semua, baik itu warga transmigrasi maupun warga setempat di kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi telah berdiri sendiri dengan empat amanat Presiden RI. Pertama, untuk meneguhkan dan menjaga NKRI dengan perpindahan penduduk dari yang padat ke yang longgar. Mereka menempati untuk menjaga tanah dan air agar tidak ada intervensi dari luar, agar perbedaan suku, adat, budaya itu berkembang menjadi satu melalui proses asimilasi, akulturasi budaya.

"Itu semuanya disatukan karena adanya program transmigrasi untuk mempererat nilai kebangsaan, untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Viva Yoga.

Kedua, untuk memberantas kemiskinan karena dengan berpindahnya penduduk, masyarakat tentu berkeinginan untuk mengubah nasib.

Sekarang dengan kehadiran transmigrasi memberikan lahan kepada warga transmigrasi sebagai bagian dari reforma agraria, menyatakan bahwa negara hadir untuk bisa mengubah nasib masyarakat semuanya di kawasan yang baru, kawasan penuh harapan.

Ketiga, sebagian besar kawasan transmigrasi itu adalah sentra produksi beras. Presiden RI menginginkan agar kawasan transmigrasi juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan.

Keempat, dengan adanya program transmigrasi itu ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi mengajak Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) untuk bersinergi mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dimulai dari wilayah perdesaan sesuai dengan visi besar pemerintah.

"Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya," ujar Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut,Viva Yoga mengapresiasi struktur manajerial AKSI yang dinilai modern karena telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam roda organisasinya. Sinergi ini dianggap krusial mengingat terdapat 1.231 desa yang masuk dalam 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, serta 3.513 desa lainnya di bawah koordinasi prioritas kementerian.

Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi akan bersikap terbuka terhadap setiap usulan program yang diajukan oleh desa-desa di kawasan tersebut. Program kerja kementerian merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari bawah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Menurut Viva Yoga, keberhasilan program transmigrasi secara historis telah membuktikan peran besarnya dalam membentuk struktur pemerintahan terkecil. Sejak era Presiden Soekarno hingga kini, program transmigrasi tercatat telah melahirkan 1.567 desa definitif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang sekaligus menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Kementrans juga berkomitmen untuk menjadi jembatan koordinasi dengan kementerian lain jika terdapat program pembangunan desa yang berada di luar kewenangan kementeriannya. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa tidak semua sumber pembangunan desa hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melalui kolaborasi strategis lintas sektoral dan lembaga perjuangan kepala desa.

Kehadiran AKSI sebagai mitra strategis diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pembangunan di ribuan desa kawasan transmigrasi agar terus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Melalui sinergi ini, pemerintah optimis bahwa desa-desa hasil transmigrasi akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional.

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menempatkan 1.299 kepala keluarga (KK) warga lokal melalui program Trans Lokal di 10 lokasi sepanjang 2025. Program ini difokuskan untuk memperkuat peran masyarakat sekitar kawasan transmigrasi agar dapat tumbuh dan berkembang di wilayahnya.

"Program Trans Lokal ini mayoritas melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Jadi bukan pendatang dari jauh, tetapi warga lokal yang kami perkuat hak dan kapasitasnya agar bisa tumbuh bersama di wilayahnya sendiri," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (3/2/2026).

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Transmigrasi memperkuat hak transmigran melalui peningkatan catu pangan dan perbekalan. Catu pangan (bantuan beras dan non beras) naik sebesar 29 persen, dari Rp2,4 juta menjadi Rp3,1 juta per KK per bulan selama satu tahun. Sementara itu, nilai perbekalan meningkat sekitar 53 persen, dari Rp16,0 juta menjadi Rp25,6 juta per KK.

"Selain catu pangan dan alat produksi, kami juga memperkuat layanan dasar dan bantuan kelembagaan agar masyarakat transmigrasi mampu mengembangkan ekonomi dan memberdayakan diri secara berkelanjutan," kata Menteri Iftitah.

Kementrans juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup transmigran. Salah satunya melalui perbaikan standar rumah tinggal. Ke depan, rumah transmigran tidak lagi dibangun dengan tipe 36 dengan satu kamar, melainkan ditingkatkan menjadi tipe 45 dengan dua kamar tidur.

"Kualitas hidup tidak boleh ditawar. Transmigrasi harus bermartabat. Orang tua dan anak harus bisa tidur terpisah dengan nyaman. Ini penting secara psikologis dan untuk pendidikan karakter," ungkap Mentrans.

Kementerian juga mengevaluasi pola tata ruang permukiman, khususnya jarak antarrumah yang terlalu berjauhan. Menurut Menteri Iftitah, jarak yang terlalu jauh cenderung membentuk pola hidup individualis. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penataan kawasan yang lebih mendukung kehidupan sosial dan semangat gotong royong, termasuk dalam pengelolaan lahan usaha bersama.

Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan transmigrasi kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertanian. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi multisektor sesuai potensi wilayah, termasuk sektor kelautan dan perikanan di kawasan pesisir.

"Bantuan kapal bukan sekadar alat, tapi pengungkit pendapatan masyarakat pesisir. Ini bukti bahwa transmigrasi bukan hanya relokasi penduduk, melainkan memastikan setelah berpindah tempat, masyarakat tetap produktif dan memiliki pekerjaan," kata Mentrans.

Kementrans menegaskan komitmennya untuk menjadikan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan kawasan yang adil, inklusif, dan berpihak pada peningkatan hak serta martabat masyarakat lokal.

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menyatakan cuaca ekstrem menjadi pemicu gangguan kelistrikan di sistem interkoneksi Jawa-Bali pada Minggu (22/2/2026) malam, yang menyebabkan listrik di wilayah Bali padam.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho di Denpasar, Bali, Senin, mengungkapkan saat gangguan terjadi pada pukul 19.39 Wita, sistem proteksi kelistrikan bekerja secara otomatis untuk mengamankan jaringan.

Sistem proteksi ini berfungsi seperti pengaman pada instalasi listrik di rumah, namun dalam skala besar.

"Saat terdeteksi gangguan, sistem akan secara otomatis melepaskan sebagian beban untuk mencegah dampak yang lebih luas dan menjaga peralatan tetap aman," jelas Eric.

Dia menjelaskan gangguan tersebut sempat menyebabkan pelepasan sebagian beban sistem sebagai bagian dari mekanisme pengamanan saat gangguan terdeteksi, sebelum seluruh sistem kembali normal pada pukul 20.36 Wita.

Berdasarkan pemetaan sistem, gangguan terdampak secara terbatas di seluruh kabupaten/kota yakni Badung, Karangasem, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Denpasar, Buleleng, Klungkung, dan Bangli.

Wilayah dengan kepadatan terdampak terbesar berada di kawasan Badung dan Karangasem.

Di beberapa wilayah lain, gangguan bersifat penyulang, yakni hanya terjadi di satu jalur distribusi listrik tertentu dari gardu induk ke kelompok wilayah tertentu.

Artinya, dampak padam bersifat lokal dan tidak meluas ke seluruh kabupaten/kota, sementara wilayah yang terhubung pada jalur distribusi lain tetap normal.

Eric menyampaikan kesiapsiagaan personel menjadi kunci keberhasilan pemulihan dalam waktu singkat.

Begitu gangguan terdeteksi, tim operator dan pemeliharaan PLN langsung melakukan pengamanan serta manuver sistem guna menjaga stabilitas tegangan dan mempercepat proses penormalan.

Koordinasi intensif antarunit dilakukan untuk memastikan pasokan listrik kembali pulih secara bertahap dan aman.

"Seluruh tim bergerak cepat sejak awal gangguan terdeteksi. Koordinasi dilakukan secara intensif agar proses penormalan dapat berlangsung aman dan terkendali. Pada pukul 20.36 Wita, sistem kelistrikan Bali kembali normal 100 persen," ujar Eric.

Dengan demikian, total waktu pemulihan berlangsung kurang dari satu jam sejak gangguan terjadi.

Selama proses tersebut, seluruh pembangkit berada dalam kondisi aman dan sistem tetap stabil.

Menanggapi informasi yang beredar mengenai adanya pemadaman bergilir selama satu pekan di Bali, PLN menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Menurut Eric, PLN tidak menerapkan dan tidak merencanakan pemadaman bergilir.

Saat ini, sistem kelistrikan Bali dalam kondisi normal dengan daya mampu yang mencukupi kebutuhan pelanggan.

PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan sebagian pelanggan selama gangguan berlangsung.

PLN mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi resmi melalui kanal komunikasi PLN, termasuk aplikasi PLN Mobile dan Contact Center 123, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026