Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema ekspor satu pintu batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara maupun posisi tawar Indonesia di pasar global secara signifikan. Pasalnya, mekanisme pengawasan harga dan royalti batu bara selama ini dinilai sudah jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah sejatinya telah memiliki instrumen pengawasan harga batu bara melalui kewajiban penggunaan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk transaksi ekspor sejak awal Maret 2025.

Dengan mekanisme tersebut, harga ekspor batu bara Indonesia sudah mengacu pada harga referensi resmi sehingga ruang penjualan di bawah harga pasar dan potensi kebocoran royalti makin sempit.

“Karena itu, argumen bahwa pintu ekspor tunggal dibutuhkan agar negara mengetahui harga jual yang sebenarnya menjadi kurang sepenuhnya tepat untuk komoditas batu bara,” katanya saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, mekanisme royalti progresif dan pengawasan transaksi ekspor batu bara juga sudah berjalan relatif lebih maju dibanding sejumlah komoditas lain. Alhasil, nilai tambah kebijakan eksportir tunggal terhadap batu bara dinilai tidak akan sebesar yang dibayangkan publik.

Dia menjelaskan Indonesia memang memiliki posisi dominan sebagai eksportir batu bara global dengan produksi mendekati 800 juta ton per tahun dan sekitar dua pertiganya diekspor. Dalam teori ekonomi, skema penjualan terpusat memang berpotensi menciptakan disiplin harga dan mencegah eksportir domestik saling menekan harga jual.

Namun, kondisi pasar global saat ini dinilai tidak mendukung terciptanya penguatan harga yang signifikan. Permintaan dari dua pasar utama Indonesia, yakni China dan India, tengah mengalami perubahan struktural seiring peningkatan produksi batu bara domestik kedua negara tersebut.

“Indonesia memang bisa mengatur eksportir domestiknya, tetapi kita tidak bisa memaksa China atau India membeli dengan harga lebih tinggi jika mereka punya alternatif lain,” ujar Yusuf.

Dia menilai posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar dunia tidak otomatis membuat negara memiliki kendali penuh atas harga global batu bara. China dan India disebut masih memiliki opsi meningkatkan produksi domestik, memperbesar impor dari negara lain seperti Australia dan Rusia, hingga menekan konsumsi impor secara bertahap.

Selain itu, tekanan transisi energi global juga membuat prospek batu bara jangka panjang makin menantang. Dalam kondisi pasar yang melemah, strategi menjaga harga terlalu agresif justru berisiko mengorbankan volume ekspor Indonesia.

“Jadi manfaat realistisnya mungkin hanya berupa sedikit peningkatan disiplin harga, khususnya pada ceruk batu bara kalori rendah yang memang menjadi kekuatan Indonesia, bukan lompatan besar pada harga global,” katanya.

Dari sisi penerimaan negara, Yusuf menilai tambahan pemasukan yang paling realistis bukan berasal dari perubahan mekanisme penjualan, melainkan dari perbaikan pencatatan volume, pengurangan under-reporting, dan pengetatan transaksi afiliasi.

Menurutnya, skema eksportir tunggal memang berpotensi mempersempit praktik transfer pricing yang selama ini kerap dilakukan melalui penjualan batu bara ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga murah sebelum keuntungan dipindahkan ke luar negeri.

Meski begitu, dia mengingatkan potensi manipulasi tetap dapat bergeser ke pos lain seperti biaya logistik, freight, asuransi, maupun harga pembelian domestik dari produsen ke badan eksportir tunggal.

Yusuf juga mengingatkan potensi efek samping terhadap margin produsen batu bara apabila badan eksportir tunggal mengambil fee atau margin tertentu dalam rantai perdagangan. Kondisi tersebut berpotensi menekan laba perusahaan dan pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak penghasilan badan.

“Jadi devisa bruto mungkin terlihat lebih besar, tetapi penerimaan bersih negara belum tentu naik sebesar yang dibayangkan karena sebagian hanya berpindah dari kantong perusahaan ke lembaga perantara,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk memperkuat pengawasan tanpa harus langsung menerapkan model eksportir tunggal yang lebih intervensionis. Instrumen seperti HBA, aturan transfer pricing, pencocokan data kepabeanan, hingga kewajiban pelaporan transaksi disebut masih dapat diperketat lebih lanjut.

“Persoalannya sebenarnya bukan sekadar siapa yang menjual, tetapi seberapa transparan keseluruhan rantai transaksinya,” kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penerapan pajak tambahan alias windfall tax dapat menutup celah penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas batu bara.

Ekonom Indef Ariyo Irhamna mengatakan skema fiskal komoditas SDA saat ini masih bertumpu pada instrumen era migas, sementara struktur penerimaan telah bergeser dengan dominasi batu bara.

Pihaknya mencatat bahwa kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor SDA mencapai 51,7% pada 2024, melonjak signifikan dari hanya 9,5% pada 2009. Perubahan struktur ini dinilai tidak diimbangi dengan penyesuaian kebijakan fiskal.

Berdasarkan analisis arc elasticity terhadap data realisasi PNBP SDA periode 2014–2023, Ariyo menemukan bahwa sistem royalti berbasis pendapatan kotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2025 tidak cukup responsif terhadap fluktuasi harga.

Menurutnya, kenaikan harga batubara yang tajam tidak diikuti peningkatan penerimaan negara dalam proporsi yang sama. Selisih tersebut menjadi keuntungan berlebih di tingkat produsen.

“Simulasi kami menunjukkan bahwa selama 12 tahun tanpa instrumen penangkap windfall, Indonesia kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp592 triliun dari sektor migas dan batubara,” katanya dalam diskusi media di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Oleh karenanya, Ariyo mengusulkan reformasi fiskal melalui dua jalur yang berjalan paralel untuk memperbaiki ketimpangan tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah didorong untuk merevisi PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025 agar tarif royalti lebih adaptif terhadap harga pasar. Langkah ini disertai penerbitan peraturan presiden untuk mengarahkan penerimaan saat harga tinggi ke dalam dana stabilisasi fiskal.

Dia menyebut bahwa skema ini dinilai dapat menjadi solusi cepat karena tidak memerlukan pembentukan undang-undang baru dan dapat dieksekusi dalam waktu 9 hingga 12 bulan.

Sementara itu, untuk jangka panjang, Ariyo mendorong penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Progressive Resource Rent Tax (PRRT), yakni pajak progresif yang dikenakan atas keuntungan ekonomi di atas batas normal.

Skema ini dirancang tidak membebani industri saat harga rendah, tetapi otomatis aktif ketika laba melampaui batas tertentu. Dengan demikian, negara dapat menangkap windfall secara lebih sistematis.

Menurutnya, royalti dan PRRT memiliki fungsi berbeda dan tidak saling menggantikan. Royalti tetap menjadi instrumen PNBP yang lebih responsif, sementara PRRT berperan sebagai mekanisme perpajakan permanen untuk menangkap keuntungan luar biasa.

“Jika pemerintah berhasil menerapkan windfall tax, ini akan menjadi legacy yang baik untuk masa depan, dengan catatan disiapkan dengan baik,” tegas Ariyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga batu bara global di tengah gangguan pasokan energi justru berhadapan dengan kebijakan pengetatan produksi dalam negeri. Memicu dilema antara menjaga stabilitas pasar dan memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Harga batu bara tercatat naik signifikan secara year to date (ytd) dari US$106 per ton pada Januari 2026 menjadi US$134,9 per ton pada awal April 2026. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024 dan jauh di atas posisi April 2025 yang sempat turun ke US$90 per ton.

Adapun kenaikan tersebut didorong oleh gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah serta peralihan konsumsi dari gas ke batu bara. Dalam konteks itu, Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum harga.

Namun, pemerintah justru menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Hingga awal April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi mendekati angka tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sudah hampir rampung.

"Dari 580 juta ton yang telah disetujui [RKAB] angkanya sudah bergerak mendekati hampir [600 juta ton], sudah hampir selesai,” kata Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu.

Pemerintah juga membuka opsi relaksasi terukur jika terjadi fluktuasi harga ke depan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keuntungan pelaku usaha, kebutuhan domestik, dan stabilitas harga.

“Ini kan masalah supply-demand. Begitu nanti supply-nya over, ya pasti akan turun lagi,” kata Tri.

Dilema Harga dan Volume Produksi

Dilema antara harga dan volume ini menjadi sorotan ekonom. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai situasi saat ini mencerminkan trade-off klasik sektor komoditas.

“Pertanyaannya bukan sekadar apakah harga naik, tapi apakah kenaikan itu cukup kuat untuk menutup kehilangan dari sisi volume,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurut Yusuf, struktur penerimaan negara dari batu bara sangat sensitif terhadap harga karena skema royalti yang progresif. Dengan harga di kisaran US$134,9 per ton, tarif royalti berada di sekitar 19%, mendekati level tertinggi 22% jika harga menembus US$140 per ton.

Kondisi tersebut membuat dampak kenaikan harga tidak bersifat linear, melainkan berlipat melalui kenaikan tarif. Dalam simulasi kasar, penurunan produksi berpotensi hampir diimbangi oleh kenaikan harga.

Pada 2025, dengan produksi 790 juta ton dan harga rata-rata US$107 per ton, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba mencapai sekitar Rp138 triliun. Sementara pada 2026, dengan produksi turun ke 600 juta ton dan harga di kisaran US$130–US$135 per ton, PNBP diperkirakan tetap berada di rentang Rp130 triliun hingga Rp145 triliun.

“Dalam arti tertentu, strategi pangkas produksi dan mengandalkan harga ini bisa membuat penerimaan negara relatif tetap terjaga,” kata Yusuf.

Meski demikian, dia mengingatkan adanya friksi struktural. Produksi Indonesia didominasi batu bara kalori rendah yang tidak sepenuhnya mengikuti lonjakan harga global.

Selain itu, kenaikan harga energi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi, sehingga ruang fiskal bersih tidak sebesar yang terlihat.

Secara realistis, tambahan PNBP dari windfall diperkirakan berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp80 triliun di atas target awal, tergantung durasi harga tinggi dan kemungkinan menembus level US$140 per ton.

Kenaikan Harga Belum Progresif

Pandangan lebih hati-hati disampaikan Ekonom Global Markets Maybank Indonesia Myrdal Gunarto. Dia menilai kenaikan harga batu bara saat ini belum sekuat periode 2022 yang sempat menyentuh US$400 per ton.

"Kalau kita cermati kenaikannya itu terbatas sampai maksimal untuk yang kalori menengah itu, atau kalori rendah ya, itu maksimal sampai US$150 per ton," ujarnya.

Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi global yang tidak seagresif pasca pandemi membuat permintaan batu bara cenderung moderat. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah menahan produksi.

Myrdal menilai kombinasi harga yang terbatas dan penurunan volume membuat potensi windfall sulit menutup lonjakan beban subsidi energi, khususnya dari minyak.

“Kalaupun ingin mendapatkan windfall lebih besar, pemerintah bisa menaikkan kuota produksi, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor,” ujarnya.

Namun, langkah tersebut tetap bergantung pada dinamika permintaan global yang diperkirakan tidak sekuat periode sebelumnya. Dalam situasi ketidakpastian, kebijakan konservatif dinilai masih relevan.

Mengukur Optimalisasi Kenaikan Harga

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menekankan bahwa kenaikan harga memang membuka ruang peningkatan penerimaan negara, tetapi tidak bisa dioptimalkan sepenuhnya.

Hal ini karena kenaikan harga berjalan bersamaan dengan sejumlah faktor pembatas, terutama dari sisi volume produksi yang pada tahun ini ditetapkan sekitar 600 juta ton.

"Artinya, ada trade-off yang perlu dilihat secara hati-hati antara harga yang meningkat dan volume yang menurun," ucap Gita.

Dia juga menegaskan bahwa harga di atas US$130 per ton lebih mencerminkan segmen batu bara kalori tinggi, sementara mayoritas produksi Indonesia berada di segmen kalori menengah.

Terkait potensi penambahan produksi, Gita menilai dampaknya terhadap harga tidak bersifat langsung. Faktor utama tetap ditentukan oleh kondisi geopolitik, harga energi lain, serta permintaan dari negara konsumen utama seperti China dan India.

“Penambahan produksi dari Indonesia tidak otomatis langsung menurunkan harga,” ujarnya.

Menurutnya, jika dilakukan secara terukur dan responsif terhadap kebutuhan pasar, peningkatan produksi justru dapat menjaga stabilitas suplai tanpa menekan harga secara signifikan.

Dalam konteks ini, arah kebijakan batu bara Indonesia masih berada dalam fase penyesuaian. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menjaga harga melalui pembatasan produksi atau menggenjot volume untuk memaksimalkan penerimaan.

Dengan harga yang belum mencapai puncak seperti periode sebelumnya dan permintaan global yang cenderung moderat, ruang untuk windfall tetap terbuka, tetapi tidak tanpa batas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah makin getol mencari tambahan penerimaan negara salah satunya dari industri pertambangan mineral dan batu bara. Mulai dari kebijakan kenaikan tarif royalti hingga pengenaan bea keluar untuk mendongkrak penerimaan.

Untuk diketahui pada tahun ini, pemerintah mengerek tarif royalti batu bara, nikel, tembaga, emas, hingga bauksit. Sementara itu, pada 2026, pemerintah juga berencana mengenakan tarif bea keluar terhadap batu bara dan emas.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch Ferdy Hasiman mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut memang efektif dan potensial untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Namun, implementasi kebijakan tersebut dipertanyakan karena dinilai tidak disusun secara sistematis.

Menurut Ferdy, pola kebijakan yang ditempuh pemerintah cenderung reaktif. Ketika penerimaan negara menurun, pemerintah langsung menaikkan berbagai pungutan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

"Dari sudut pandang korporasi, kebijakan seperti ini menjadi tidak menarik dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan," kata Ferdy kepada Bisnis, dikutip Kamis (18/12/2025).

Apalagi selama ini perusahaan-perusahaan tambang sudah menanggung beban royalti yang cukup besar, ditambah lagi dengan pajak-pajak lain di luar royalti.

Di sisi lain, pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk membangun smelter, seperti pada komoditas tembaga, yang nilai investasinya bisa mencapai puluhan hingga lebih dari Rp60 triliun. Menurutnya, secara ekonomi pembangunan smelter tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya layak. Namun, tetap dijalankan karena merupakan kewajiban undang-undang.

Padahal, pembangunan smelter memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang besar, mulai dari peningkatan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga berkembangnya industri turunan.

Namun, Ferdy menilai setelah kewajiban pembangunan smelter dipenuhi, seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan agar manfaat ekonomi tersebut dapat terus diperluas.

"Kalau kewajiban sudah dijalankan, mestinya pemerintah kasih insentif. Jangan justru bebannya terus ditambah. Kalau bebannya makin berat, ini jadi tidak menarik bagi perusahaan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mendorong pemerintah untuk segera menyusun desain industrialisasi pertambangan yang lebih komprehensif. Menurut Ferdy, saat ini smelter yang dibangun sebagian besar masih menghasilkan produk antara, sementara industri hilir lanjutan belum siap.

"Jika diarahkan dengan benar, hilirisasi lanjutan justru bisa meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan," jelasnya.

Ferdy menilai, sebagai jalan tengah, kenaikan royalti atau bea keluar seharusnya dilakukan secara proporsional dan melalui dialog dengan para produsen.

Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan titik yang adil sehingga ketika perusahaan memperoleh keuntungan, penerimaan negara juga meningkat, tanpa mendorong perusahaan ke risiko kerugian atau kebangkrutan yang berujung pada berkurangnya lapangan kerja.

“Perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan hilirisasi mestinya diberi insentif agar bisa masuk lebih jauh ke industri hilir. Dampak ekonominya besar, tapi ini sering tidak terlihat oleh pemerintah," pungkasnya.

Ferdy menegaskan bahwa kebijakan peningkatan penerimaan negara melalui kenaikan royalti memang memiliki tujuan baik. Namun, tanpa desain yang matang dan berimbang, kebijakan tersebut berisiko menekan dunia usaha dan justru melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menarik penerimaan negara dari perusahaan tambang kontras dengan upaya mengendalikan produksi.

"Pengendalian produksi bertujuan menjaga harga, keberlanjutan SDA [sumber daya alam], dan stabilitas pasar, sementara monetisasi agresif tersebut berorientasi pada optimalisasi penerimaan jangka pendek," terangnya, dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, Bisman menilai perlu rancangan kebijakan terpadu selaras dan tidak kontradiktif. Sebab, jika produksi ditekan, tetapi biaya usaha dinaikkan maka margin pelaku usaha berkurang sehingga akan pengaruh pada investasi.

Dalam jangka pendek, menurut dia, kebijakan ini relatif efektif menambah penerimaan negara, khususnya saat harga komoditas tinggi dan terdapat stockpile besar. Namun secara struktural, kontribusinya tidak berkelanjutan.

"Potensi penerimaan bisa signifikan, tetapi sangat bergantung pada harga global, volume produksi, dan kepatuhan pelaku usaha. Tetapi sebaliknya jika beban keuangan pelaku usaha terlalu berat, justru berisiko menurunkan produksi," tambahnya.

Alih-alih mengejar penerimaan negara dari monetisasi komoditas minerba, Bisman menyarankan pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan tata kelola dan pengawasan, seperti menekan kebocoran penerimaan, transfer pricing, dan tambang ilegal.

"Selain itu peningkatan nilai tambah hilirisasi dan pengembangan industri turunannya atau bisa juga menerapkan skema fiskal adaptif atau royalti progresif berbasis harga, artinya besarnya persentase royalti fluktuatif mengikuti harga komoditas. Ini akan lebih fair dan proporsional," pungkasnya.

Respons Pelaku Usaha

Industri pertambangan nasional diproyeksikan menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2026. Tak hanya gejolak harga komoditas, pengusaha juga dihadapkan pada tekanan kebijakan yang memicu penambahan biaya produksi.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai tahun 2026 bukanlah periode yang mudah bagi sektor ini karena ketidakpastian gejolak ekonomi global dan dinamika regulasi domestik yang terus bergerak.

“Jadi uncertainty-nya masih menjadi tantangan, dan juga kita di domestiknya tentu saja banyak regulasi yang berubah dan juga ada tambahan kewajiban dari berbagai regulasi ini yang membuat perusahaan-perusahaan ini yang menjadi tantangan ya," kata Hendra, belum lama ini.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana penerapan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara. Sebab, tak hanya meningkatkan biaya produksi, dia juga menilai kebijakan tersebut kurang tepat secara fungsi karena mestinya bea keluar digunakan untuk melindungi kebutuhan domestik.

Hendra menyebut penerapan bea keluar emas dan batu bara ini akan berdampak signifikan pada ongkos produksi penambang yang memicu tekanan margin profit.

“Menurut kami bukan instrumen untuk penerimaan negara, tapi untuk melindungi industri domestiknya, sementara kan kebutuhan domestik batu bara kita kan masih sangat kecil ya, masih 30%, jadi harusnya sih itu nggak diterapkan,” ujarnya.

IMA juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap berkomitmen menerapkan bea keluar meski harga komoditas tengah melemah. Kondisi ini diperparah oleh potensi meluasnya aturan tersebut ke komoditas lain seperti nikel dan mineral strategis lainnya.

“Itu yang ketidakpastian regulasi juga menjadi tantangan, dan belum tahu lagi nih ada cukai juga kan, bisa saja nanti diterapkan,” jelasnya.

Dengan bertambahnya wacana pungutan dan kewajiban baru, ketidakpastian regulasi dipandang sebagai salah satu risiko terbesar yang harus diantisipasi perusahaan tambang pada tahun mendatang.

Penambang menilai dibutuhkan kejelasan dan konsistensi agar industri dapat merancang strategi jangka panjang dengan lebih pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (mineral) memberikan angin segar kepada perusahaan-perusahaan minerba. Nilai pembayaran royalti perusahaan-perusahaan minerba diketahui mencapai hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, kinerja royalti emiten minerba pada 2025 menunjukkan tren yang berbeda pada masing-masing komoditas. Emiten batu bara mencatatkan penurunan royalti, sementara emiten nikel, emas, hingga timah mencatatkan kenaikan royalti pada 2025.